Simalakama Batubara
Larangan ekspor batubara dari 1 Januari hingga 31 Januari 2022 seyogianya disikapi dengan menimbang kepentingan umum lebih besar. Keputusan pemerintah yang disampaikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin (1/1), dengan alasan memenuhi kebutuhan PLTU yang dikelola PT PLN (Persero) dan perusahaan listrik independen (IPP), sebagai tindak lanjut surat Dirut PLN tentang krisis pasokan batubara dan ketersediaannya sangat rendah dan akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional. Pelarangan ekspor batubara menimbulkan protes dari pengusaha pertambangan batubara berkaitan tingginya harga batubara di pasar dunia.
Pemerintah melalui Kepmen ESDM No 255 K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021 tidak memberikan sanksi kewajiban pembayaran kompensasi terhadap kekurangan penjualan batubara untuk DMO. Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar 70 dollar AS per ton dan harga batubara acuan bulan Juli 2021 adalah 115,35 dollar AS per ton. Pemerintah mengatur perusahaan batubara wajib menyisihkan 25 % batubara dari rencana produksi yang disetujui untuk DMO. Kementerian ESDM mencatat, dari 5,1 juta metrik ton batubara penugasan untuk memasok ke PLTU, hingga 1 Januari 2022 hanya dipenuhi 35.000 metrik ton, kurang dari 1 %, yang dapat mengakibatkan pemadaman listrik skala luas. Kini saatnya pemerintah mengevaluasi strategi dan kebijakan energi, termasuk mengawasi pelaksanaan peraturan yang dibuat. (Yoga)
Inflasi Bisa Gerus Daya Beli
Badan Pusat Statistik (BPS) (3/1/22), merilis tingkat inflasi Desember 2021 mencapai 0,57 % dan 1,87 % sepanjang 2021. Kontribusi inflasi terbesar dari kenaikan harga komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 1,61 % dengan andil 0,41 %. Komoditas yang dominan adalah cabai rawit, minyak goreng, dan telur ayam ras. Juga daging ayam ras dan cabai merah, tercermin dari inflasi bahan makanan 2,15 %. ”Meningkatnya inflasi komponen inti mengindikasikan daya beli masyarakat menggeliat,” kata Kepala BPS Margo Yuwono.
Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Kantor Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengatakan perbaikan daya beli semakin tertekan jika pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan di sektor perpajakan dan energi, antara lain kenaikan tarif listrik dan elpiji nonsubsidi, pengalihan penggunaan bahan bakar minyak lebih ramah lingkungan, serta pengenaan pajak karbon dan kenaikan PPN. Menurut Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi, kenaikan harga komoditas hortikultura pada akhir tahun dinikmati petani meski berarti terjadi inflasi, namun musiman,misalnya beberapa bulan lalu harga cabai anjlok. (Yoga)
Lagu Lama Premium
Lagi-lagi, pemerintah berencana hapus BBM jenis premium, dengan angka oktan (RON) 88. Dibanding jenis lainnya, premium adalah bahan bakar bertimbal yang tak ramah lingkungan. Wacana penghapusan premium ada sejak 2014, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dibentuk Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said menerbitkan rekomendasi, termasuk penghapusan premium dan beralih gunakan pertamax pada Desember 2014. Pertamina lantas mengeluarkan pertalite dengan RON 90 yang diharap jadi peralihan premium alih-alih langsung pertamax, BBM dengan kadar timbal rendah, begitu pula emisinya, BBM dengan RON 92 ini harganya jauh lebih mahal. Baru-baru ini, pemerintah kembali melontarkan wacana penghapusan premium, bahkan pertalite, untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan pemakaian BBM rendah emisi, yaitu pertamax. Perubahan pemakaian premium ke pertalite mampu menurunkan kadar emisi CO 14 %, perubahan pemakaian pertalite ke pertamax menurunkan emisi CO 27 %. Bila rencana penghapusan premium dan pertalite benar-benar diwujudkan, pemerintah harus menyiapkan skenario subsidi masyarakat miskin yang membutuhkan BBM. (Yoga)
Defisit Anggaran 2021 di Bawah Proyeksi
Realisasi defisit APBN 2021 tercatat lebih rendah dari proyeksi semula, karena meningkatnya penerimaan negara seiring melonjaknya harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia. Berdasar data Kemenkeu, realisasi defisit APBN 2021 sebesar Rp 783,7 triliun, 4,65 % PDB, lebih rendah dari proyeksi defisit APBN 2021 sebesar 5,7 % PDB.
Menkeu Sri Mulyani (3/1/2022) berkata, pendapatan negara per Desember 2021, Rp 2.003,1 triliun dan belanja negara Rp 2.786,8 triliun, dibanding Desember 2020, pendapatan negara naik 21,6 % dan belanja negara naik 7,4 %. Dalam APBN 2022, defisit anggaran diproyeksikan 4% PDB, pada 2023, defisit anggaran diharap kembali di bawah 3 % PDB. Proyeksi defisit APBN 2022 belum pertimbangkan penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berpotensi memberi tambahan penerimaan dan pemulihan ekonomi 2021 yang berdampak positif di berbagai sektor. Kebijakan fiskal yang berpotensi mendorong penerimaan negara tahun ini ialah implementasi program pengungkapan sukarela WP sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022. (Yoga)
Bantuan untuk Nelayan Belum Efektif Dorong Produksi
Dari data KKP, skema bantuan nelayan dan pembudidaya ikan yaitu, 75 unit kapal ukuran 5 gros ton, 1.000 unit alat penangkapan ikan, dan fasilitas jaminan hari tua untuk 1.000 nelayan, 151,9 juta ekor benih ikan, indukan 102.500 ekor, 319 unit bioflok, 35 unit ekskavator, dan 300 unit mesin pembeku (chest freezer), bantuan usaha kecil itu seiring rencana pemerintah membuka sistem kontrak penangkapan ikan bagi investor dalam dan luar negeri mulai 2022.
Kornas Destructive Fishing Watch Mohammad Abdi Suhufan menilai, bantuan untuk koperasi atau kelompok nelayan kecil kurang efektif mendorong produktivitas, karena bantuan salah sasaran dan minimnya pendampingan usaha. Pemerintah menyediakan skema KUR dan kredit usaha melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), namun belum sepenuhnya dijangkau pelaku usaha, koperasi, dan nelayan.
Kepala Biro Perencanaan KKP Ishartini mengemukakan, KKP akan menyalurkan bantuan pemerintah tahun ini untuk dorong produktivitas nelayan, pembudidaya, hingga petambak garam. (Yoga)
Pengungkapan Sukarela Dimulai, Instrumen Penunjang Masih Rentan
Infrastruktur penunjang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak (WP) atau Tax Amnesty II mendesak untuk diperkokoh untuk mengamankan dana hasil repatriasi harta dalam kebijakan yang dilaksanakan 1 Januari-30 Juni 2022. Kami akan menyiapkan infrastruktur penunjang PPS, kata Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo (3/1). Mengacu Peraturan Menkeu (PMK) No 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara PPS WP yang menjadi aturan turunan UU No 7/2021 tentang Harmonisai Peraturan Perpajakan (HPP), holding period ditetapkan 5 tahun.Tapi hanya 2 investasi dari pemerintah untuk menampung dana repatriasi, yaitu Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme private placement melalui dealer utama, dan investasi pada penghiliran SDA atau renewable energy yang dilakukan dengan pendirian usaha baru atau penyertaan modal. SBN rentan dalam menampung dana repatriasi karena potensi dana dialihkan ke luar negeri setelah holding period cukup besar. Investasi fisik ampuh menahan dana repatriasi, tapi imbal hasilnya butuh waktu lama sehingga minat peserta PPS terbatas.
Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation (CITA) Fajri Akbar mengatakan holding period PPS lebih lama dari tax amnesty 2016 yang hanya 3 tahun, tapi tak menjamin dana repatriasi bertahan di dalam negeri setelah 5 tahun, karena investasi masih terbatas. Terkait celah perdata, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal UI, Prianto Budi Saptono menilai klausul ini beresiko menghambat partisipasi pengusaha sasaran PPS. Terlepas dari berbagai kerentanan tersebut, Menkeu Sri Mulyani optimis PPS meningkatkan penerimaan negara. Hingga kemarin total peserta PPS sebanyak 325 WP dengan PPh Final Rp 33,68 miliar. (Yoga)
Ekosistem Digital, Prospek Kripto, NFT & Metaverse Pada 2022
Sejumlah katalis menggerakkan kinerja dan popularitas aset kripto dan NFT pada 2022, termasuk berkembangnya ekosistem Metaware. Pandemi Covid-19 tahun ke 2 membuat meroketnya aset kripto, meningkatnya popularitas NFT hingga Metaverse. Bitcoin merupakan aset kripto terpopuler, 11 Oktober 2021 harga bitcoin menembus level tertinggi USD 67.778, tapi dipenghujung 2021 harga Bitcoin turun ke USD 46.700 atau terendah sepanjang kuartal IV 2021, dan berlanjut awal tahun ini hingga Januari 2022. Ethereum diprediksi memiliki kinerja lebih baik, kinerja year to date naik 1,43 % per 3 januari 2022, walau pergerakannya sejalan Bitcoin, pelemahannya tak sedalam Bitcoin, karena adopsi blockchain Ethereum oleh sejumlah perusahaan teknologi keuangan dan NFT di dunia seni dan game. Tahun ini Bitcoin makin mainstream, El Salvador menjadikannya alat pembayaran yang sah, negara lain pasti menyusul. Bitcoin juga sudah digunakan sebagai devisa negara dan masuknya institusi investor, dimana jika harga turun institusi akan memborong, lama-lama suplai Bitcoin menipis kata CEO Indodax Oscar Darmawan. Tahun ini muncul metaverse yang popular karena Fb membuat orang hidup di dunia maya dan NFT, dimana semahal apapun aset digital NFT hanya berguna di dunia digital. COO Tokocryto Teguh Kurniawan Harmada optimis investasi aset kripto di Indonesia akan bergeliat apalagi jika Bapepti berhasil meluncurkan bursa kripto paling lambat awal 2022. (Yoga)
2022 Akan Jadi Tahun Pemberian Vaksin Covid
Direktur jendral (Ditjen) Institute Vaksin Internasional atau International Vaccine Institute Jerome Kim menyampaikan, jika 2021 merupakan tahun pengembangan vaksin, 2022 akan ditandai sebagai tahun pelaksanaan vaksinasi dan pemberian vaksin booster. Sekedar informasi, pada akhir Desember 2021. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) atau Food and Drug Administration (FDA) mengotorisasi penggunaan darurat dua obat anti virus untuk mengobati penyakit Covid-19. Namun menjelang akhir 2021, varian baru Covid-19 Omicron yang lebih menular muncul, dan kini kasusnya diseluruh dunia telah melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu di Asia, Otoritas Korea Selatan menyampaikan pada 31 Desember 2021 bahwa akan memperpanjang aturan pembatasan, menyusul lonjakan kasus Covid-19 yang serius. (Yetede)
Ekonomi Singapura Pulih dari Resesi Akibat Pandemi
Ekonomi Singapura tumbuh 7,2% sepanjang 2021 dan menjadi rebound resesi terburuk yang dipicu oleh pandemi virus corona Covid-19. Data resmi tersebut dirilis oleh pemerintah pada Senin (3/1).Pihak berwenang awalnya memberlakukan tindakan keras untuk membatasi pergerakan dan pertemuan kelompok besar. Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) Singapura merilis perkiraan awal pada Senin yang menunjukkan ekonomi tumbuh sebesar 5,9% secara tahun ke tahun (yoy) pada kuartal IV-2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian tersebut telah mempersempit perkiraan pertumbuhan ekonomi setahun penuh menjadi 7,2%, membalik kontraksi 5,4% pada 2020 yang adalah penyusutan terburuk sejak kemerdekaan pada 1965. "Saat kita bersiap untuk dampak Omicron, kita dapat dengan tenang yakin bahwa kita mengatasi apapun yang ada di depan," kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. (Yetede)
Penjualan Chip Tahun ini Diprediksikan Tumbuh Hampir 10%
Perusahaan asuransi kredit perdagangan asal Prancis Euler Hermes mengatakan, bahwa produsen chip telah menjadi pemenang yang nyata di masa pandemi virus corona Covid-19, bahkan momentumnya di sektor semikunduktor bakal tetap kuat hingga 2022. "Penjualan semikonduktor diperkirakan tumbuh kembali sebesar 9%, dan melampaui US$ 600 miliar untuk pertama kalinya pada 2022. Angka ini berada diatas tingkat pertumbuhan 26% menjadi US$ 553 miliar pada 2021," ujar para analis pada Senin (3/1), yang dilansir CNBC. Sebagai informasi, krisis kekurangan semikonduktor selama pandemi berbulan-bulan telah berdampak pada berbagai industri, mulai dari mobil hingga konsol game. Sekarang para produsen chip berjuang untuk memenuhi permintaan luar biasa menyusul kebangkitan kembali aktivitas ekonomi global dari krisis Covid-19. (Yetede)









