Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendistribusian minyak goreng bersubsidi akan dievaluasi Mei 2022, yang jika dibutuhkan, bisa diperpanjang. Menurut Airlangga, kebijakan minyak goreng bersubsidi ini melibatkan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemda, dan swasta. Sementara Kemendag menyiapkan aturan HET minyak goreng tersebut, ujar Airlangga. Mendag Muhammad Lutfi menuturkan, pendistribusian minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi itu ditargetkan akan dimulai akhir pekan depan, difokuskan pada pasar-pasar tradisional yang selama ini dipantau Kemendag. Sembari menunggu realisasi penggelontoran minyak goreng bersubsidi itu, lanjut Lutfi, program operasi pasar 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 14.000  per liter tetap dilanjutkan, melalui 45.000 jaringan ritel modern dan pemda, realisasinya sudah 4 juta liter, sisanya sebanyak 7 juta liter akan terus didistribusikan.

Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan, BPDPKS siap menyalurkan dana subsidi Rp 3,6 triliun untuk ketersediaan minyak goreng bersubsidi dengan harga terjangkau, Rp 14.000 per liter. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemenperdag, rata-rata nasional harga minyak goreng di pasar tradisional per 4 Januari 2022 masih tinggi, minyak goreng curah Rp 17.900 per liter dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 18.500 per liter. Disparitas harga minyak goreng antar daerah juga cukup lebar. (Yoga)

Rencana PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) masuk ke PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) diklaim membawa dampak positif. Managemen BUKA menyebutkan, Allo Bank bakal memperbesar bisnisnya dilayanan digital. Direktur PT Bukalapak.com Tbk Teddy Nuryanto Oetomo mengungkapkan, langkah BUKA masuk ke BBHI terdorong lini bisnis BUKA yang memerlukan financial service. Demi memperkuat jaringan infrastruktur, ke depan BUKA  membuka kemungkinan berkolaborasi  dengan banyak pihak. Kolaborasi itu bisa menjadi joint venture, berinvestasi ke suatu perusahaan, akusisi, maupun bentuk lain. BUKA masih memiliki banyak bahan bakar pendanaan, yang nominalnya diperkirakan cukup untuk tiga hingga lima tahun kedepan. Disisi lain keterlibatan Salim Group ke dalam BBHI dipandang bisa menguntungkan BUKA apabila dapat membangun ekosistem bersama. (Yetede)

Kedubes Jepang untuk Indonesia menyurati Menteri ESDM Arifin Tasrif (4/1), berisi permintaan agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakan larangan ekspor batubara, karena Jepang mengimpor batubara high caloritic value (HVC), berbeda dengan kebutuhan PLN untuk PLTU, yaitu low calorific value (LCV), artinya expor ke jepang tidak berdampak terhadap pasokan batubara untuk PLN.  “Larangan ekspor berdampak serius bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat (Jepang)”, kata Kanasugi Kenji, Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia.  

Berbeda dengan pusat, Pemprov Kaltim, melalui Kadis ESDM Christianus Benny mengisyaratkan 25 perusahaan yang menambang batubara di wilayah mereka sudah diperbolehkan mengekspor batubara, karena DMO sudah mencapai 76 % - 100 %. Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparto menilai pemerintah bisa mengizinkan ekspor bagi perusahaan yang sudah memenuhi target DMO, bagi yang belum harus  dikenai sanksi mulai dari pembekuan izin ekspor hingga pembekuan izin usaha. (Yoga)

Majelis hakim perkara korupsi asabri periode 2012-2019 telah menjatuhkan vonis pada 6 terdakwa yang menyebabkan kerugian negara Rp 22,7 triliun, 2 mantan Dirut Asabri Adam damiri dan Sony Widjaja divonis 20 tahun penjara, lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa, yaitu 10 tahun, 2 terdakwa lain, Hari Setianto dan Bachtiar Effendi divonis 15 tahun penjara, juga lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun. Majelis hakim yang sama menjatuhkan vonis pada terdakwa Lukman Purnomosidi, hukuman 10 tahun penjara, denda 750 juta subsider 6 bulan kurungan serta pidana pengganti Rp 715 miliar, lebih rendah dari tuntutan jaksa, 13 tahun penjara, denda Rp 750 juta subside kurungan 6 bulan dan membayar uang pengganti Rp 1,34 triliun. Sementara Jimmy Sutopo dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, denda Rp 750 juta subside 6 bulan kurungan dan pidana pengganti Rp 314,8 miliar atau kurungan 4 tahun, lebih rendah dari tuntutan jaksa, hukuman penjara 15 tahun, denda Rp 750 juta, subside pidana kurungan 6 bulan dan membayar uang pengganti Rp 314 miliar. (Yoga)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau lebih beken disebut tax amnesty jiid II sudah bergulir saat ini. Sudah ada lebih dari 700 wajib pajak yang ikut di program tersebut dengan jumlah harta yang diinfokan lebih dari Rp 40 miliar.

Tak cuma itu, beberapa konglomerat pun tertarik untuk mengikuti program PPS tersebut. Misalnya Sinta Khamdani serta keluarga Peter Sondakh. Kini, Tahir pun tertarik untuk bisa ikut kembali di program tersebut.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Mahakam [PHM) berhasil menemukan cadangan minyak dan gas (migas) bumi baru. Cadangan migas tersebut ditemukan melalui pengeboran sumur eksplorasi Manpatu-1x (MPT-1x) di Wilayah Kerja atau Blok Mahakam.

Saat ini sudah dilakukan UKL pada DST-1, di mana hasilnya terbukti dapat mengeluarkan hidrokarbon berupa minjak dan gas, dengan rate terukur 600BOPD (barel minjak per hari) dan 15 MMSCFD (standar kaki kubik per han) gas.

Pemerintah bakal menggelontorkan dana senilai Rp 3,6 triliun untuk menyediakan minyak goreng murah seharga Rp 14.000 per liter di pasaran. Dana tersebut digelontorkan untuk menutup selisih harga minyak goreng di pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur pemerintah beserta PPN.

Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah PPN sebesar Rp 3,6 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, minyak goreng murah ini bakal tersedia hingga enam bulan ke depan.

Saat pandemi Covid-19, pemerintah masih sanggup mendongkrak penerimaan pajak yang moncer, Kementerian Keuangan juga mencatat penerimaan negara bukan (PNBP) yang positif sepanjang 2021. Diperiode tersebut, Kemenkeu melaporkan PNBP sepanjang 2021 sebesar Rp452 triliun atau melesat 151,6% dari target APBN 2021 yang dipatok Rp298,20 triliun. "Ini lonjakan luar biasa. Angka ini juga melampaui pra Covid-19 2019 sebesar 490 triliun." kata Sri Mulyani. saat Konferensi Pers Realisasi APBN 2021, Senin (3/1). Kemudian untuk pendapatan PNBP lainnya mencapai Rp 151,1 triliun atau  138,4% dari target APBN dan naik  35,9%. Hasil tersebut terdorong oleh kenaikan pendapatan dari Hak Negara lainnya (penjualan hasil tambang dan domestic market obligation migas). Kenaikan juga terjadi pada Badan Layanan Umum (BLU) Lonjakan tersebut imbas dari kenaikan harga CPO. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pendapatan PNBP di 2022 bakal masih ada ketidak pastian. Misalnya kebijakan larangan ekspor batu bara  pada Januari 2022 yang bisa mempengaruhi penerimaan PNBP dari sektor non migas. (Yetede)

Rencana Pemerintah mendirikan bursa kripto harus tertunda. Jika semula, bursa kripto ditargetkan  beroperasi akhir 2021, akhirnya rencana tersebut mundur menjadi kuartal I-2022. Nantinya bursa kripto dlluncurkan  melalui PT Digital Futures Exchange (DFX). "Selanjutnya, sesuai Perba No 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto, maka DFX harus melengkapi syarat sebagai bursa kripto dan diharapkan kuartal I-2022 bisa segera terwujud.," kata Kepala Biro Pembinaan Dan Pembinaan Pasar Kementerian  Perdagangan Tirta Firma Senjaya pada KONTAN, Selasa (4/1). Proses finaslisasi DFX sebagai bursa kripto tengah dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Berkomoditi (Bappedti) Jika proses finalisasi selesai  dan persyaratan terpenuhi, Bappebti akan memberikan persetujuan sebagai bursa kripto. "Bappebti memisahkan transaki aset kripto dari komoditas, walaupun kripto masuk komoditas, adalah sebagai bentuk untuk menghindari peretasan," kata Tirta(Yetede)

PT Adaro Energy Tbk dan sejumlah perusahaan batu bara besar lainnya memasok sebanyak 3,2 juta ton batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero sebagai komitmen untuk menjaga listrik agar tidak padam.

Selama bulan Januari-September 2021, kontribusi Adaro terhadap Pemerintah Ri melalui royalti dan pajak penghasilan mencapai 510 juta dolar AS. Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan telah mendapatkan tambahan komitmen pasokan batu bara untuk bulan Januari 2022 sebesar 3,2 juta ton dari total rencana 5,1 juta ton.