Industri makanan dan minuman (mamin) masih terus bergeliat Industri ini juga menggandeng petani hingga UMKM. Salah satunya PT Chateraise Gobel Indonesia (CGI) menerapkan konsep farm factory guna seiring mulai beroperasinya pabrik Chateraise di Indonesia.

"Chateraise memiliki komitmen tinggi untuk pemakaian bahan-bahan makanan yang segar dan bermutu tinggi dengan menggunakan konsep Farm Factory, Melalui konsep ini, Chateraise membangun kolaborasi dengan petani dan peternak untuk mencapai staning dari kualitas produksi yang tinggi agar produk Chateraise semakin diterima pasar," kata Presiden Direktur CGI Regi Datau, Senin (3/1).

"Upaya ini merupakan komitmen kami sebagai pelaku industri makanan minuman untuk memperkuat nilai tambah para petani, peternak dan pelaku UMKM agar keberadaan industri ini lebih dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat, sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan," tutur Regi.

Pemerintah tercatat menarik utang sebesar Rp 867,4 triliun sepanjang 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan angka tersebut lebih rendah Rp 310 triliun daripada yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembiayaan utang kita lihat Rp 310 triliun lebih kecil yang tadinya di dalam APBN seharusnya Rp 1177,4 triliun realisasinya Rp 867,4 triliun atau Rp 310 triliun lebih kecil. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah turun hampir 30% hanya dalam satu tahun pada 2021 dibandingkan 2020.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan, Indonesia tidak melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik, khusunya sebagai cadangan beras pemerintah (CBP), selama tiga tahun berturut-turut  atau sejak 2019. Bulog mengandalkan produksi petani dalam negeri untuk memenuhi stok CBP. Hingga minggu ketiga Desember, Bulog telah menyerap 1,20 juta ton beras petani. Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prakiraan produksi beras nasional pada triwulan 1-2022 sebesar 11,16 juta ton. Selain menjaga stabilitas harga ditingkat petani, sepanjang 2021, Bulog juga berperan penting dalam menjaga stabilitas  harga beras ditingkat konsumen dengan melaksanakan operasi pasar atau KPSH (Ketersediaan pasokan dan stabilitas harga). (Yetede)

Pemerintah berharap larangan ekspor batubara pada 1-31 Januari 2022 dapat mengatasi problem pasokan batubara untuk pembangkitan listrik. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin (1/1/2022) mengatakan, larangan ekspor batubara berlaku bagi pemegang IUP atau IUP Khusus tahap kegiatan operasi produksi, IUPK lanjutan operasi kontrak / perjanjian, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, guna menjamin pemenuhan kebutuhan batubara PLTU grup PT PLN (Persero) dan produsen listrik independen (IPP). ”Jika larangan ekspor tak dilakukan, 20 PLTU berdaya 10.850 MW akan padam, berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional. Saat pasokan batubara untuk pembangkit terpenuhi, maka bisa ekspor. Kami akan evaluasi setelah 5 Januari 2022,” ujar Ridwan. 

Ketum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) Pandu Sjahrir menyatakan keberatan pelarangan ekspor. Solusi mengatasi kondisi kritis persediaan batubara PLTU grup PLN dan IPP seharusnya didiskusikan lebih dulu. Menurut Pandu, pasokan batubara ke setiap PLTU, baik di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP, sangat bergantung pada kontrak. Implementasinya sesuai ketentuan yang disepakati, termasuk soal wanprestasi. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa berpendapat, tren tingginya harga batubara internasional menggiurkan perusahaan batubara. Apalagi disparitas harga besar antara DMO, harga acuan (HBA), dan harga internasional. Pemerintah, bisa membuat harga DMO kelistrikan dinamis. Disparitas harganya dengan HBA atau harga internasional dikendalikan untuk menghadapi tekanan transisi energi. (Yoga)

Keputusan Pemerintah Jerman menutup 3 dari 6 PLTN pada akhir 2021 digaungkan sejak 1990-an kemudian ditetapkan sebagai desain ketersediaan energi Jerman era 2000-an oleh kanselir Jerman saat itu, Gerhard Schroeder. Meski banyak kalangan menilai nuklir sebagai sumber energi emisi rendah, Pemerintah Jerman menghentikan penggunaannya karena efek jangka panjangnya, tak hanya 1 atau 2 generasi, tetapi hingga puluhan ribu generasi mendatang. Melihat data pemanfaatan energi di laman Kementerian Ekonomi dan Aksi Iklim Pemerintah Federal Jerman dan Clean Energy Wire, penggunaan energi terbarukan memuncaki daftar sumber energi yang digunakan, penggunaan gas alam dan matahari sebagai sumber energi juga terus meningkat. Penggunaan batubara jauh berkurang, minyak sebagai sumber energi berada paling bawah sumber energi Jerman saat ini.

Indonesia sebagai presidensi G-20,kelompok gabungan negara-negara ekonomi terbesar dunia, harus menagih janji pemimpin dunia mengurangi penggunaan energi fosil dalam pembangunannya. Green Development, pembangunan dengan paradigma yang lebih bersesuaian dengan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya, harus menjadi paradigma baru dalam pembangunan di negara-negara miskin dan global pascapandemi. Moto Presidensi G-20 Indonesia, yakni Recover Together, Recover Stronger, akan lebih bermakna apabila ditambah dengan Recover Better, pemulihan yang lebih baik. Tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang umat manusia. (Yoga)

Covid-19 meluluh lantakkan kehidupan manusia (sosial, ekonomi, dan politik), energi kebijakan fiskal dan moneter semua dikerahkan atasi pandemi yang mahal. Jika pandemi bisa dikendalikan, aktivitas fisik dan sosial masyarakat kembali normal. Permintaan barang dan jasa naik dengan sendirinya, diikuti produksi, hingga pertumbuhan ekonomi kembali normal. Negara maju pulih lebih cepat dari negara berkembang. Negara miskin dan terbelakang kian tertinggal. Disebabkan distribusi dan kecepatan vaksinasi, skala dan kecepatan respons kebijakan moneter dan fiskal, serta kemampuan membuka kembali ekonomi dan sosial yang melibatkan kontak fisik. IMF dan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 4,9 % dan 4,5 % tahun 2022 dari 5,9 % (IMF) dan 5,7 % (OECD) tahun 2021.

Pemulihan ekonomi Indonesia 2021 menunjukkan tren positif, kuartal III-2021, beberapa sektor ekonomi berada di atas level pra-pandemi (2019), ditunjukkan kian bergairahnya permintaan domestik. Tingkat kepercayaan konsumen optimis, konsumsi rumah tangga meningkat, proporsi pengeluaran konsumsi naik ke 75,1 % pada kuartal III-2021 dibanding tahun lalu 69,4 %. Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia berada di jalur ekspansif sejak September 2021 sebesar 52,2, lanjut 53,9 per November 2021. Pemulihan harus dijaga momentumnya dengan kewaspadaan risiko pengganjal perekonomian nasional, yaitu tapering off AS November 2021 (diikuti naiknya suku bunga di 2022), munculnya varian baru Covid-19, divergensi pemulihan ekonomi global, potensi BI naikkan suku bunga acuannya, keterbatasan ruang fiskal melakukan stimulus, dan meningkatnya tekanan di pasar finansial dan valas. (Yoga)

Beberapa poin kritikal perlu dibenahi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif, Pertama, mendorong pertumbuhan dan pemerataan penerimaan investasi. Berdasar data BKPM, realisasi penerimaan investasi periode Januari-September 2021 sebesar Rp 659,4 triliun atau 73,3 %  dari target Rp 900 triliun. Investasi meningkat 7,82 % (yoy) serapan tenaga kerja 912.402 orang, naik  dibanding 861.581 orang (Januari-September 2020). UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja memberi ruang menarik investasi kemudian menciptakan peluang kerja dan bisnis. Pemerataan investasi dan alokasi proyek perlu dibenahi agar ketimpangan diperkecil. Komposisi penerimaan investasi Januari-September. Padahal, anggaran infrastruktur di APBN 2021 dialokasikan Rp 417,4 triliun. Ditambah anggaran dana desa dan transfer daerah 2021 sebesar Rp 795,5 triliun. Anggaran super fantastis ini seharusnya lebih optimal mendorong pemerataan investasi di luar Jawa dan Sumatera. Kedua, realisasi penerimaan investasi harus mampu mendorong pertumbuhan industri pengolahan. Berdasarkan data sektor investasi periode Januari-September 2021 didominasi sektor jasa Rp 330,8 triliun (50,2 %), manufaktur Rp 236,8 triliun (35,9 %), dan pertambangan Rp 53,3 triliun (8,1 %). Transformasi menuju ekonomi berbasis industri berlandaskan kemajuan riset, inovasi, dan SDM. Komposisi tenaga kerja kualitas rendah sulit bersaing di era revolusi industry 4.0 yang ditandai kemajuan inovasi dan teknologi seperti big data, cloud computing, internet of thing, artificial intelligence, dan robotika canggih. Bonus demografi wajib dimanfaatkan mempercepat transformasi ekonomi agar keluar dari middle income trap. (Yoga)

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno (2/1/2022) berpendapat, penerapan denda secara elektronik akan menghilangkan pungutan liar. Pemanfaatan teknologi makin mendesak, antara lain weigh in motion yang memungkinkan pengukuran beban ketika kendaraan bergerak. SDM Polri terbatas dalam penegakan hukum di jalan raya. Demikian pula penangkapan truk pelanggar aturan muatan dan dimensi di jembatan timbang. ”Banyak truk ODOL (over-dimension overload/kelebihan muatan dan dimensi) yang melarikan diri ke jalan tol untuk hindari UPPKB di jalan nasional. Oleh sebab itu, percepat saja pemasangan WIM (weigh in motion) di seluruh PPKB se-Indonesia,” ujarnya. Dirjen Hubdar Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, ”Kegiatan ini adalah operasi situasional karena arus kendaraan barang cukup padat, terlebih menjelang libur akhir tahun,”. Penegakan hukum terus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas, khususnya angkutan barang, untuk mewujudkan Indonesia bebas angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih tahun 2023. ”Metode pengukuran beban kendaraan dalam sosialisasi ini menggunakan WIM,” ujarnya. (Yoga)

Menggeliatnya konsumsi dan produksi akhir tahun 2021 merupakan sinyal positif bagi prospek perekonomian tahun 2022. Selama pandemi, industri perbankan beradaptasi, menyesuaikan perubahan pola konsumsi nasabah yang erat dengan dunia digital, perbankan pun beramai-ramai mengeluarkan layanan perbankan digital, yang menciptakan peluang baru, diantaranya makin besarnya peluang penyaluran kredit ke segmen mikro dan ultra mikro yang belum terjangkau perbankan konvensional. Dengan indikator positif itu, pertumbuhan kredit tahun 2022 diperkirakan mencapai 8-10 %. Meski tahun 2022 disambut optimisme tinggi, masih ada tantangan yang harus diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit bank bisa optimal. Tantangan utama dari kehadiran varian baru Omicron, kemudian faktor eksternal global, seiring pulihnya ekonomi negara maju, normalisasi kebijakan moneter akan terjadi. Bank sentral AS (The Fed), berencana mengurangi stimulus moneter dan menaikkan tingkat suku bunga acuan yang memicu keluarnya dana asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk mencegahnya, dilakukan penaikkan suku bunga acuan di Indonesia. Namun, langkah ini mendorong kenaikan suku bunga kredit perbankan. Dampaknya, permintaan masyarakat akan kredit, ujungnya, pertumbuhan ekonomi bisa tidak optimal. Tantangan lain adalah potensi kenaikan kredit macet (non-performing loan/NPL). (Yoga)

Lonjakan harga komoditas pangan dan energi global, ditambah rencana kebijakan perpajakan dan energi, berpotensi membebani daya beli dan industri. Tahun ini, inflasi dipengaruhi perubahan struktur biaya produksi dalam negeri berujung kenaikan harga produk di tingkat konsumen. 31 Desember 2021, BI perkirakan inflasi Desember 2021 dan sepanjang 2021 masing-masing 0,6 % dan 1,9 %, seiring kenaikan harga bahan pokok, terutama minyak goreng, cabai, daging, dan telur ayam ras. Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan, pada 2022, tingkat inflasi 4 %, peningkatan inflasi terjadi lantaran lonjakan harga pangan, energi, dan kebijakan pemerintah , yaitu kenaikan tarif listrik, pengalihan BBM ke yang ramah lingkungan, pengenaan pajak karbon dan PPN. Ketum BPP Hipmi Mardani H Maming menilai, kenaikan inflasi di Indonesia disebabkan kenaikan biaya produksi dan distribusi. Cost-push inflation ini harus dikendalikan agar tak makin menggerus daya beli, sebab kenaikan inflasi positif seharusnya dari naiknya permintaan. Untuk meredam kenaikan harga minyak goreng, pemerintah gelar operasi pasar dengan harga Rp 14.000 per liter melalui jaringan ritel modern dan pemda. Untuk batubara, pemerintah terapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) 25 %  produksi batubara untuk kebutuhan dalam negeri, harga batubara untuk pembangkit listrik 70 dollar AS per ton, untuk pupuk dan semen 90 dollar AS per ton. Untuk BBM, pemerintah masih subsidi jenis BBM tertentu. (Yoga)