Menggeliatnya konsumsi dan produksi akhir tahun 2021 merupakan sinyal positif bagi prospek perekonomian tahun 2022. Selama pandemi, industri perbankan beradaptasi, menyesuaikan perubahan pola konsumsi nasabah yang erat dengan dunia digital, perbankan pun beramai-ramai mengeluarkan layanan perbankan digital, yang menciptakan peluang baru, diantaranya makin besarnya peluang penyaluran kredit ke segmen mikro dan ultra mikro yang belum terjangkau perbankan konvensional. Dengan indikator positif itu, pertumbuhan kredit tahun 2022 diperkirakan mencapai 8-10 %. Meski tahun 2022 disambut optimisme tinggi, masih ada tantangan yang harus diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit bank bisa optimal. Tantangan utama dari kehadiran varian baru Omicron, kemudian faktor eksternal global, seiring pulihnya ekonomi negara maju, normalisasi kebijakan moneter akan terjadi. Bank sentral AS (The Fed), berencana mengurangi stimulus moneter dan menaikkan tingkat suku bunga acuan yang memicu keluarnya dana asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk mencegahnya, dilakukan penaikkan suku bunga acuan di Indonesia. Namun, langkah ini mendorong kenaikan suku bunga kredit perbankan. Dampaknya, permintaan masyarakat akan kredit, ujungnya, pertumbuhan ekonomi bisa tidak optimal. Tantangan lain adalah potensi kenaikan kredit macet (non-performing loan/NPL). (Yoga)

Lonjakan harga komoditas pangan dan energi global, ditambah rencana kebijakan perpajakan dan energi, berpotensi membebani daya beli dan industri. Tahun ini, inflasi dipengaruhi perubahan struktur biaya produksi dalam negeri berujung kenaikan harga produk di tingkat konsumen. 31 Desember 2021, BI perkirakan inflasi Desember 2021 dan sepanjang 2021 masing-masing 0,6 % dan 1,9 %, seiring kenaikan harga bahan pokok, terutama minyak goreng, cabai, daging, dan telur ayam ras. Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan, pada 2022, tingkat inflasi 4 %, peningkatan inflasi terjadi lantaran lonjakan harga pangan, energi, dan kebijakan pemerintah , yaitu kenaikan tarif listrik, pengalihan BBM ke yang ramah lingkungan, pengenaan pajak karbon dan PPN. Ketum BPP Hipmi Mardani H Maming menilai, kenaikan inflasi di Indonesia disebabkan kenaikan biaya produksi dan distribusi. Cost-push inflation ini harus dikendalikan agar tak makin menggerus daya beli, sebab kenaikan inflasi positif seharusnya dari naiknya permintaan. Untuk meredam kenaikan harga minyak goreng, pemerintah gelar operasi pasar dengan harga Rp 14.000 per liter melalui jaringan ritel modern dan pemda. Untuk batubara, pemerintah terapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) 25 %  produksi batubara untuk kebutuhan dalam negeri, harga batubara untuk pembangkit listrik 70 dollar AS per ton, untuk pupuk dan semen 90 dollar AS per ton. Untuk BBM, pemerintah masih subsidi jenis BBM tertentu. (Yoga)

RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas melibatkan 10 negara Asia Tenggara serta 5 negara mitra, yakni China, Jepang, Korsel, Selandia Baru, dan Australia, yang ditandatangani 15 November 2020. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio mengatakan, Indonesia perlu segera mengimplementasikan RCEP demi menjamin keterlibatan industri domestik dalam rantai nilai di kawasan.  Negara yang sudah meratifikasi bisa langsung menggelar kerja sama perdagangan dan investasi, seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar serta lima negara di luar ASEAN, yaitu China, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korsel. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto jelaskan, ratifikasi telah disepakati, namun persetujuan komisi belum sampai ke Rapat Paripurna DPR, sehingga belum ada persetujuan final dari lembaga legislatif. Riset pemerintah menunjukkan neraca perdagangan Indonesia defisit pada tahun awal implementasi RCEP , namun akan diimbangi kenaikan surplus sampai 979,03 juta dollar AS pada 2040 atau 2,5 kali surplus saat tidak mengikuti RCEP, 383,06 juta dollar AS. (Yoga)

Asisten Perencanaan Kodam II Sriwijaya Kolonel Didik Purwanto (2/1/2022) menyebut, pihaknya tidak menarik dana dari para nakes, Kesdam Kodam II Sriwijaya mendapat dana berupa honor para nakes dari Pemda pada 28 Desember 2021. Pihak pemda minta Kesdam memastikan uang masuk ke rekening nakes. Kesdam Sriwijaya hanya memastikan dana itu sampai dan jangan dipakai dulu. Ia menolak bila disebutkan bahwa nakes diminta mentransfer kembali ke rekening Kesdam. (Yoga)

Juni 2021, Jateng juga dilanda gelombang kedua pandemi Covid-19, IGD sejumlah RS rujukan Covid-19 di Kudus tidak henti kedatangan pasien. RS kewalahan hingga sejumlah pasien dirujuk ke daerah lain. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Juni 2021, mengatakan, pandemi Covid-19 meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayahnya, 65.874 pekerja terdampak Covid-19, sebanyak 11.438 pekerja terkena PHK, 36.132 pekerja dirumahkan.  Oktober 2021, pemerintah pusat menyatakan fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrem di 7 provinsi di Indonesia, salah satunya Jateng. Di Jateng ada 5 daerah  fokus dan sudah mentas dari kemiskinan ekstrem akhir tahun ini, yaitu Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, dan Kebumen. Penanganan kemiskinan ekstrem diharap berjalan kolaboratif antara pemprov, pemkab, dan swasta. Sumber anggaran bisa dari Baznas, CSR, atau filantropi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Andreas Lako mengingatkan, selain kemiskinan, persoalan ketimpangan di Jateng meningkat di perkotaan. Menatap 2022, semua berharap penanganan kemiskinan di Jateng kian signifikan. (Yoga)

Kebijakan larangan ekspor batu bara yang dikeluaran pemerintah, tak hanya berdampak pada pebisnis. Kinerja ekspor juga bisa berdampak ke penerimaan negara dan neraca perdagangan. Larangan ekpor batu bara dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui salinan surat  bernomor B16166/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021. Dalam surat tersebut larangan ekspor dimulai 1 Januari 2022- 31Januari 2022. "Pasca kebijakan ini penerimaan pajak khususnya yang bersumber dari PPh ekspor rentan alami penurunan yang sangat tajam," kata Direktur Center of Economics Law Studies (Cellios) Bhima Yudhistira kepada KONTAN, Minggu (2/1). Proyeksinya neraca perdagangan bulan Januari 2022 bisa defisit sekitar US$ 50 juta hingga US$ 80 juta. "Surplus perdagangan yang sebelumnya cukup tinggi per bulan di atas US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar juga akan mengalami perubahan siginifikan," tambah Bhima. (Yetede)

Pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi minyak goreng. Salah satu opsi yang menguat adalah menggunakan dana subsidi yang berasal dari Badan Pengelola  Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Apalagi harga minyak goreng curah saat ini Rp 18.000 per liter sampai Rp 19.000 per liter. Sedangkan Kementerian Perdagangan  menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana Rp. 11.000 per liter. "Jadi harus diputuskan dulu oleh Komite  pengarah. Sampai dengan saat ini belum ada keputusan komite pengarah yang menetapkan bahwa dana BPDPKS bisa digunakan untuk menutup atau pemberian subsidi kepada minyak goreng curah," ujar Eddy pekan lalu. Sebelum Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agrabisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan pihaknya masih mengkaji mekanisme yang tepat, terkait penggunaan dana BPDPKS sebagai subsidi harga minyak goreng. (Yetede)

Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah mengelontorkan dana besar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN berlangsung sejak 2020 guna membantu masyarakat dan pengusaha mengurangi dampak pandemi. Berdasarkan catatan KONTAN, realisasi penyaluran anggaran PEN 2020 mencapai Rp 575,8 triliun. Adapun dana yang digelontorkan mencapai Rp 396,3 triliun berupa anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan usaha mikro, kecil dan menengah. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, anggaran PEN 2022 terlalu kecil. Padahal, tantangan pada tahun ini semakin kompleks. Bhima juga menilai, anggaran sosial dalam PEN idealnya berkisar antara Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun agar sejalan dengan ancaman inflasi yang rentan menggerus daya beli. (Yetede)

Sekjen Asosisi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Ahmad Tossin Sutawikarta memperkirakan pupuk Indonesia relative konstan di 12,24 juta ton, ditopang keandalan pabrik. APPI beranggotakan Pupuk Indonesia dan anak usahanya, yaitu Petrogres, Pusri, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Kaltim dan Pupuk Kujang, yang membidik produsen pupuk swasta dan distributor untuk menjadi anggota asosiasi. Wadirut Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto mengatakan Pupuk Indonesia melalui anak usahanya merencanakan ekspansi pabrik untuk meningkatkan efisiensi produksi tahun ini, seperti pembangunn pabrik Pusri 3B di Palembang, pabrik urea, amoniak dan methanol di Papua barat, juga pabrik pupuk di Papua barat untuk pemanfaatan potensi gas alamnya. (Yoga)

Kakanwil I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ridho Pamungkas menyatakan, 7 eksportir di Sumbar telah disurati agar memberi data perdagangan pada KPPU untuk penelitian terkait praktik monopoli komoditas gambir. Menurutnya perlu dikatahui dulu bagaimana eksportir melakukan perdagangan dan menetapkan harga. Sesuai UU No 5/1999, KPPU berwenang meminta data, dan pelaku usaha wajib memberikannya. Gambir adalah mata pencaharian pokok 90 % petani Kabupaten Pesisir Selatan dan daerah lain di Sumbar, yang akhir-akhir ini, harga beli di tingkat petani rendah. Perusahaan eksportir gambir di Prov Sumbar membantah sorotan KPPU yang menyebut eksportir gambir di Sumbar melakukan praktik Monopoli. Dirut PT Radjdular Brother Rajeshwar Mandal berkata, surat yang didapat perusahaannya dari KPPU butuh penjelasan lebih lanjut; “Kami ada alasan harga gambir tidak tetap dan bisa anjlok dibawah 20 per kg-nya” ungkap Rajeshwar, dimana perbedaan harga gambir disebabkan oleh kualitas. (Yoga)