Kenaikan harga sejumlah bahan pangan membuat laju indeks harga konsumen (IHK) awal tahun melonjak. Bahkan, inflasi bulan Januari tahun ini, bisa menyamai inflasi Desember tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) bakal mengumumkan laju inflasi Januari pada tangal 2 Januari nanti. Tak hanya Bank Indonesia, sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, inflasi bulanan Januari 2022 berada pada kisaran 0,5%. Angka ini lebih tinggi dibanding rerata inflasi Januari tiga tahun terakhir yang sebesar 0,32%. Bahkan, inflasi Januari lalu, hampir menyamai inflasi bulanan Desember 2021 yang sebesar 0,57% yang berasal dari permintaan saat Natal dan Tahun Baru. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, inflasi Januari 2022 sebesar 0,53% month on month (mom). Sehingga, perkiraan inflasi Januari 2022 secara tahun kalender sebesar 0,53% year to date dan secara tahunan sebesar 2,15% year on year (yoy).

Bank Indonesia (BI) optimistis negara berkembang termasuk Indonesia saat ini memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi normalisasi kebijakan bank sentral (tapering off) negara lain. BI yakin kondisi seperti taper tantrum tahun 2013 lalu, tak akan terulang. "Karena komunikasi yang lebih baik sehingga sinyal perubahan arah kebijakan bisa diantisipasi. Kondisi perekonomian juga lebih baik," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa BI Rudy B. Hutabarat, Sabtu (29/1). Namun, normalisasi kebijakan tersebut tetap akan membawa ketidakpastian dan tantangan baru bagi pemulihan ekonomi dan stabilitas pasar keuangan. Sebab itu, perumusan exit strategy perlu dilakukan dengan negara-negara lain.

January effect nampaknya belum terjadi pada awal tahun ini. Menjelang penghujung Januari 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya naik 0,97% ke level 6.645,51, pada penutupan bursa, Jumat (28/1). Jika dibandingkan performa IHSG pada Januari 2020 dan 2021 yang negatif, kinerja indeks di bulan ini masih lebih baik. Tapi, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, IHSG biasanya naik cukup kencang setiap Januari. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, IHSG belum dapat menguat signifikan pada Januari 2022 karena dipengaruhi sikap pelaku pasar yang menanti kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa January effect tidak terjadi pada tahun ini. Senada, analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menilai, IHSG pada Januari 2022 tertahan oleh sikap investor yang menunggu kepastian terkait seberapa agresif The Fed dalam menaikkan suku bunga acuannya. Meskipun begitu, ia menilai january effect masih ada meski dampaknya tidak signifikan.

Akselerasi investasi menjadi bagian penting dalam kebijakan perekonomian nasional saat ini. Kebijakan yang tepat di sektor perindustrian pun amat dibutuhkan guna memacu kehadiran investasi baik domestik maupun asing. Penataan sektor-sektor industri menjadi krusial, terlebih di kala pandemi Covid-19 yang belum reda. Perihal kawasan industri misalnya, kehadiran kebijakan yang mendorong daya saing amat dibutuhkan. Keberadaan kawasan industri yang mumpuni diharapkan menjadi magnet investasi, yang jika diturut lebih jauh akan memberikan efek berganda bagi perekonomian. Guna mengatrol daya saing kawasan industri, Kemenperin mengusulkan agar kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), sebesar US$6 per MMBTU, diterapkan bagi industri di dalam kawasan industri. Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan industri untuk berlokasi di kawasan industri.

Badai pandemi membuat semua negara mengalami kemunduran dalam pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Namun hal itu tidak menyurutkan komitmen pemerintah untuk teguh bangkit secepatnya. Tak salah jika jargon green recovery menjadi momentum yang sangat signifikan dalam mendorong asa kebangkitan. Sebagai bagian dari komunitas global, kinerja pemerintah dalam pencapaian isu keberlanjutan akan terus dicermati sebagai bentuk pelaksanaan filosofi environment integrity. Terkait krisis iklim, badai pandemi telah menempatkan isu lingkungan, perubahan iklim, dan ketahanan masyarakat menjadi isu utama.

Pemerintah dan Bank Indonesia secara resmi telah membuka masa persidangan pertama Sustainable Finance Working Group (SFWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia. Pemerintah menganggap penting terciptanya lingkungan yang memungkinkan dalam membantu pasar keuangan agar dapat mendukung pencapaian target Paris Agreement dan Agenda 2030. Persidangan awal dari SFWG sendiri dipimpin oleh co-chairs Amerika Serikat dan China serta dimoderasi oleh United Nations Development Programme (UNDP). Sedianya pertemuan tersebut akan membahas berbagai laporan kemajuan G20 Sustainable Finance Roadmap yang telah didukung oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20.

Turunnya target penerimaan pajak penghasilan dari sektor nonmigas pada tahun ini makin menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi masih cukup menantang serta berisiko menggoyahkan ketahanan fiskal yang sepanjang tahun lalu telah berdiri tegap.Kalangan pelaku usaha menilai diturunkannya target PPh Nonmigas merupakan cerminan dari masih tingginya ketidakpastian ekonomi pada tahun ini, terutama terkait dengan sebaran varian Omicron Covid-19 yang berpotensi kuat mendorong pemerintah kembali melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, sehingga berimplikasi pada macetnya perputaran roda bisnis. 

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor berdalih, penurunan target PPh Nonmigas memang didasari pada risiko ekonomi pada tahun ini.Neil beralasan target APBN 2022 disusun dengan menggunakan outlook penerimaan pajak 2021. Adapun pada saat penyusunan outlook penerimaan 2021, perkembangan kasus Covid-19 masih termasuk tinggi dan pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).Hal itu antara lain pembatalan penurunan tarif PPh Badan menjadi 20%, sehingga pada tahun ini pungutan yang ditetapkan sebesar 22% sama seperti tahun lalu. Selain itu ada juga penambahan penyesuaian lapisan penghasilan kena pajak.

Standardisasi kompetensi penyedia pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap menjadi hal yang krusial seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 26/2021 tentang PLTS Atap. Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia dan standarisasi kompetensi diperlukan untuk mengakselerasi pengembangan PLTS atap di Indonesia.“Jika ingin berkembang cepat, tentu saja SDM dan standardisasi kompetensi menjadi masalah yang harus dipikirkan juga. METI sudah mengusulkan melalui peningkatan kapasitas baik individu maupun perusahaan,” katanya kepada Bisnis, Minggu (30/1). Di samping itu, Surya Darma menerangkan bahwa pengembangan PLTS atap akan sangat bergantung pada komitmen PT PLN (Persero). Pasalnya, perusahaan setrum disebut menjadi pemain kunci dalam pengembangan pembangkit tersebut.

Sementara itu, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyatakan perusahaan kontraktor dan pengadaan PLTS atap terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Ketua Umum AESI Fabby Tumiwa mengatakan peningkatan terjadi baik pada perusahaan dalam maupun luar negeri.“Seiring dengan tumbuhnya pasar, saya yakin akan lebih banyak pelaku usaha yang masuk ke bisnis ini,” katanya kepada Bisnis.

Pemerintah Inggris sedang menawarkan penempatan militer besar-besaran kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Eropa, dalam bentuk pengerahan pasukan, senjata, kapal perang, dan pesawat jet. Langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tersebut guna merespon meningkatnya  permusuhan Rusia terhadap Ukraina. Dengan penempatan militer, artinya Inggris bakal melipat gandakan jumlah tentaranya menjadi sekitar 1.150 personel.

 "Paket ini akan mengirim pesan yang jelas ke Rusia. Kami tidak bakal menolerir aktivitas destabilitas mereka, dan kami akan selalu mendukung sekutu NATO kami dalam menghadapi permusuhan Rusia. Saya telah memerintahkan Angkatan Bersenjata kami  untuk bersiap di tempatkan  diseluruh Eropa pada hari minggu, guna memastikan kami dapat mendukung sekutu NATO di darat, di laut, dan di udara." 

Demikian disampaikan Johnson dalam sebuah pernyataan, Sabtu (19/1). Sebagai informasi, hubungan antara pemerintah Rusia dan negara-negara Barat sedang berada dititik-titik terendah sejak Perang Dingin, sebabnya, Rusia telah mengerahkan puluhan ribu tentara di perbatasan Ukraina. (Yetede)

Aktivitas manufaktur di Tiongkok dilaporkan agak berkurang pada Januari 2022. Menurut data resmi yang dirilis, Minggu (30/1) walau dipandang masih diatas ekspektasi perusahaan-perusahaan di Negeri Tirai Bambu itu kembali terpukul oleh gangguan sporadis yang ditimbulkan varian baru virus Covid. "Menghadapi lingkungan ekonomi yang kompleks dan parah, serta wabah yang tersebar, ekonomi Tiongkok terus pulih dan berkembang meskipun tingkat pertumbuhan agak menurun," ujar Ahli statistik NBS,Zhao Qinghe. Sebelumnya, angka-angka NBS bergerak dikisaran pertumbuhan sejak November 2021, karena krisis listrik melanda operasional bisnis. Pemerintah Tiongkok sendiri diketahui sangat mewaspadai penyebaran wabah virus baru, ditengah persiapannya menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin bulan depan. (Yetede)

Uni Eropa (UE) akan berinvestasi puluhan miliar euro untuk meningkatkan industri chip, dan melipatgandakan pangsa produksi global menjadi 20%. Demikian disampaikan Komisaris Industri UE Thierry Breton, menanggapi krisis global yang menunjukkan risiko-risiko menggantungkan pada para pemasok Asia dan Amerika Serikat. Rencana ambisius UE itu muncul, setelah pemerintah AS pada tahun lalu mengumumkan besaran anggaran CHIPS senilai US$ 52 miliar dalam Undang-Undang (UU) AS dengan tujuan supaya dapat lebih bersaing  dengan teknologi Tiongkok. UU CHIPS yang diumumkan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Layen September tahun lalu, rencananya bakal disempurnakan oleh  dewan eksekutif UE pada 8 Februari  termasuk soal investasi pada 20-30 tahun kedepan. Dorongan-dorongan terkait chips UE, termasuk menyiapkan program yang  dibiayai oleh negara-negara anggota UE yang menargetkan produksi chip mutakhir dan paltform desain untuk produsen. (Yetede)