Krisis Russia-Ukraina, Kenaikan Harga BBM Tak Terelakkan
Mengutip Bloomberg, harga minyak mentah jenis Brent Kamis (3/3) sore berada di level 119 USD per barel. Konflik bersenjata Rusia dan Ukraina membuat pasar mengkhawatirkan kelangkaan pasokan minyak dunia. Dampak lonjakan harga minyak mentah tersebut adalah kenaikan harga BBM dalam negeri. PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai Kamis untuk Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp 13.500 per liter menjadi Rp 14.500per liter, Pertamina Dex naik dari Rp 13.200 per liter menjadi Rp 13.700 per liter. Dexlite naik dariRp 12.150 per liter menjadi Rp 12.950 per liter.
Menurut Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea (2/3) sejak 1 Maret 2022, Shell Indonesia menaikkan harga BBM Rp 480 per liter hingga Rp 1.240 per liter. Pjs Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, harga kontrak gas (contract price/CP Aramco) saat ini 775 USD per ton atau naik 21 persen dari harga rata-rata sepanjang 2021. Selain menyebabkan harga elpiji 12 kg naik, hal itu membuat harga elpiji 5,5 kg dengan nama sar Bright Gas naik dari Rp 76.000 per tabung menjadi Rp 85.250 per tabung. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, berpotensi menaikkan beban anggaran subsidi BBM dan elpiji. Setiap kenaikan harga minyak mentah 1 dollar USD per barel menaikkan anggaran subsidi elpiji 4,7 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM kepada Pertamina sebesar Rp 2,65 triliun. (Yoga)
Penutupan Selat Bosporus, Dampak dan Keuntungan
Selasa (1/3), Turki akhirnya menutup Selat Bosporus dan Dardanella yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara untuk semua kapal perang milik negara-negara yang bertepi ke Laut Hitam maupun tidak. Sesuai Konvensi Montreux 1936, Turki memiliki hak melarang kapal-kapal perang menggunakan Selat Bosporus dan Dardanella semasa perang. Segera setelah keputusan Turki tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan, Turki tidak memutus hubungan baik dengan Rusia maupun Ukraina. Erdogan tampaknya berusaha meyakinkan bahwa keputusan Turki bukan ditujukan kepada siapa-siapa, baik Rusia maupun Ukraina, larangan itu berlaku umum. Bahkan, AS atau negara Barat lain juga dilarang mengirim kapal perang melalui Selat Bosporus.
Bagi Rusia, penutupan Selat Bosporus dan Selat Dardanella merupakan pukulan telak, meskipun tidak memengaruhi gerak invasi militer Rusia di Ukraina. Sejauh ini tidak ada reaksi dari Rusia yang mengancam masa depan hubungan Turki-Rusia pasca penutupan Selat Bosporus tersebut. Erdogan menutup Selat Bosporus diduga sebagai cara membangun tekanan politik kepada Presiden Rusia Vladimir Putin agar menerima lagi tawaran Turki, dan mengizinkan Turki menjadi mediator konflik Rusia-Ukraina.
Kebijakan Fiskal, Pelan-pelan Asal Selamat
Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah penurunan APBN akibat pandemi Covid-19 selain melebarkan defisit anggaran melebihi 3 % PDB. Agar defisit tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dengan batas 3 % dari PDB, pemerintah menerbitkan PP Pengganti UU (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada Mei 2020. Payung hukum tersebut memperlebar batasan defisit anggaran agar bisa melampaui 3 % dari PDB selama penanganan Covid-19, berlaku sampai berakhirnya tahun anggaran 2022.
Alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang diumumkan awal tahun ini ditetapkan sekitar Rp 455,62 triliun, turun 38,8 % dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Bank Dunia juga menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersikap rasional dengan menunda misi konsolidasi fiskal serta mempertahankan kebijakan yang longgar, baik dari sisi fiskal maupun moneter, dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah perlu akomodatif merespons masih rapuhnya pemulihan ekonomi nasional. Konsolidasi fiskal memang sebuah misi yang perlu dicapai, tetapi diharapkan tidak mengabaikan risiko yang mengganggu struktur ekonomi nasional. Konsolidasi fiskal perlu dilakukan secara perlahan dan hati-hati. (Yoga)
Mobilisasi Sapi Lokal Mendesak untuk Dipercepat
Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Joni Liano (3/3) menuturkan, pelaku usaha peternakan dan sapi potong berharap mobilisasi sapi lokal dari daerah sentra produksi menuju wilayah utama konsumsi, yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Banten, dapat dipercepat, untuk merespons naiknya harga sapi bakalan impor dari Australia, yang berimbas pada tingginya harga daging sapi di pasaran. Harga daging sapi di Jabodetabek mencapai Rp 145.000 per kg beberapa hari terakhir. Sejumlah pedagang di pasar tradisional mengeluhkan sulitnya menjual daging sapi dengan harga tinggi, sebagian memilih mogok dagang selama 5 hari sejak Senin (28/2).
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah, Kamis, mengemukakan, pihaknya bertugas menyiapkan stok atau produksi. Adapun tanggung jawab rantai distribusi ada di kementerian / lembaga lain. Ia juga berharap ke depan ada sentra-sentra produksi yang lebih dekat dengan pusat konsumsi. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (1/3) mengemukakan, ”Saya berharap BUMN juga melakukan operasi pasar. Pekerjaan rumah saya adalah mempercepat penugasan ke BUMN. Selain itu, mempercepat (terbentuknya) harga yang baik ke distributor dan pedagang,” (Yoga)
Perdagangan Internasional, Waspadai Dampak Tidak Langsung Konflik Rusia-Ukraina
Peneliti Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus (2/3) berpendapat, ekspor ke Rusia dan Ukraina relatif kecil, masing-masing 0,6 % dan 0,4 % dari total nilai ekspor Indonesia. Sementara impor Indonesia dari Rusia dan Ukraina sama, yaitu 0,7 % total impor Indonesia. Menurut Heri, meski imbasnya tidak terlalu besar, Indonesia perlu mewaspadai dampak tidak langsungnya. Sebab, perdagangan kedua negara, terutama Rusia, bergantung pada China. Jika kedua negara mengurangi impor dari China, China bisa mengurangi kapasitas industrinya. Bila itu terjadi, China akan mengurangi impor bahan baku, termasuk dari Indonesia
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menuturkan, pemerintah perlu mengantisipasi efek perang Rusia-Ukraina. Tak hanya di perdagangan, perang juga berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dan pangan yang sebelumnya sudah naik tinggi. Executive Director Emerging Markets Asia, Economic, and Policy Research JP Morgan Sin Beng Ong berpendapat, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina akan merembet ke kenaikan harga komoditas. Sejauh ini, konflik kedua negara menyebabkan harga minyak mentah dunia dan gandum naik. JP Morgan mencatat, kenaikan harga minyak mentah 20 % per barel diperkirakan menyebabkan neraca perdagangan migas Indonesia defisit 2,4 miliar USD, mengurangi PDB Indonesia 0,2 %. (Yoga)
Industri Elektronik, Insentif Diperlukan untuk Dorong Ekspor
Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronika Daniel Suhardiman (2/3) berpendapat, program substitusi impor tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pelaku industri. Dalam perdagangan global, Indonesia harus bersaing dengan negara lain yang memiliki kebijakan insentif progresif, seperti China yang sudah lama menerapkan kebijakan pemotongan pajak ekspor (export tax rebate) sampai 17 % bagi pelaku industrinya yang berorientasi ekspor, membuat mayoritas barang elektronik di pasar kita masih dikuasai China. Kepala BPPP Kemendag Kasan mengatakan, perdagangan barang elektronik Indonesia masih defisit. Namun, ada indikasi bagus karena investasi di sektor elektronika belakangan meningkat, insentif industri berorientasi ekspor bisa menjadi instrumen efektif menekan impor dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai perdagangan dunia.
Kebijakan yang lebih progresif diperlukan karena 20 tahun terakhir peran Indonesia terhadap total perdagangan dunia berkutat di angka 0,9-1 %. Sementara Vietnam yang tahun 2000 hanya berperan 0,25 % kini mencapai 2 % terhadap total perdagangan dunia. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufik Bawazier membenarkan, untuk mendorong substitusi impor di sektor elektronik dan telematika, pemerintah memang perlu mencari rumusan instrumen yang lebih efektif. (Yoga)
BTN Bagikan Dividen Rp 237 Miliar
RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Rabu (2/3/2022) memutuskan untuk membagikan dividen Rp 237 miliar, setara 10 % laba bersih 2021 sebesar Rp 2,37 triliun. Dirut BTN Haru Koesmahargyo menjelaskan, dividen yang dibagikan setara Rp 22,438 per lembar saham. (Yoga)
UMKM Perlu Dukungan Ekosistem Digital
Bergabung dalam ekosistem digital dinilai bisa mempercepat peningkatan kapasitas UMKM. Dalam ekosistem digital, UMKM tidak hanya bisa mendapat akses pendanaan, tetapi juga pemasaran. Hal ini mengemuka dalam rangkaian webinar G-20 bertajuk ”Importance of Digital and Innovative Financial Products and Services for MSMEs Beyond Credit”, Rabu (2/3). (Yoga)
Terhimpit Harga Minyak Dunia
Pemerintah diminta segera mengambil kebijakan setelah harga minyak dunia melonjak hingga diatas US$ 110 per barel akibat konflik perang Rusia-Ukraina. Pakar Ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan Indonesia menghadapi resiko tinggi karena menjadi net importer atau negara pengimpor minyak. "Melambungnya harga minyak memperberat beban negara," kata dia, kemarin. Berdasarkan data New York Mercantile Exchange (NYMEX), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman April 2022 mencapai US$ 113,37 per barel. Jika dihitnung sejak awal tahun ini, hingga harga minyak WTI naik 51,67%. Hal yang sama terjadi pada Indonesia Crude Pride (ICP). Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut ICP untuk Februari mencapai US$ 95,72%. Naik 11,4% dari Januari. Melihat kondisi ini, Fahmy mengingatkan pemerintah untuk menetapkan proyeksi harga minyak yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk menyesuaikan harga jual BBM. (Yetede)
Sentilan Presiden di Ruang Privat
Kritik Presiden Joko Widodo terhadap tentara dan polisi yang menyuarakan pendapatnya diruang privat ditindak serius. Pemimpin polri dan TNI mulai menyuruh bawahannya menertibkan group percakapan yang bernada kritik terhadap program-program stretegis pemerintah, termasuk pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Juru Bicara Kepolisian RI, Inspektur Jendral Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa pengawas internal kepolisian sudah mulai bekerja untuk menegakkan disiplin yang dimaksudkan, Dedi menyebutkan penegakan disiplin polisi. Meski tidak mendetailkan penegakan disiplin yang dimaksudkan, Dedi menyebutkan penegakan disiplin polisi "Sesuai dengan perintah, polisi memang harus mendukung penuh dan mengawal proses pembangunan ibu kota negara yang baru," kata Dedi, kemarin, 3 Maret. Menurut Dedi polisi tak punya ruang untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena mereka punya prinsip satya hapabru, yang berarti setia kepada pemimpin tertinggi, yaitu presiden. (Yetede)









