PT Suryacipta Swadaya akan membuka tahap pertama kawasan industri Subang Smartpolitan di Kabupaten Subang,Jawa Barat. Vice Presiden Sales and Marketing Suryacipta Swadaya, Abednego Purnomo, mengatakan kawasan yang sudah dikembangkan sejak akhir 2020 ini mulai ditempati penyedia (Tenant) pada kuartal pertama tahun depan. Subang Smartpolitan memiliki luas 2.717 hektare di Jawa Barat. Ini merupakan proyek area industri terintegrasi  kedua yang dikelola PT Suryacipta Perkasa Semesta Internusa  Tbk,  setelah Suryacipta of Industri seluas 1.400 hektare di Kerawang. Subang Smartpolitan, yang memiliki akses jalan tol menuju Pelabuhan Patimban Kertajati (Rebana) yang dirancang pemerintah Jawa Barat. Kawasan Rebana akan menciptakan 4,3 juta lapangan kerja baru. Dari seluruh kawasan Subang Smartpolitan, area seluas 1.069 hektare menjadi penyangga kegiatan industri. Sedangkan sisanya untuk kegiatan komersial, hunian, ruang hijau serta fasilitas publik. (Yetede)

Krisis minyak goreng tak kunjung usai di negeri ini. Antrean panjang masyarakat yang membeli minyak goreng semakin sering ditemui di berbagai daerah. Setelah lonjakan harga minyak goreng  yang melambung tinggi sejak Okrober 2021, minyak goreng mengalami kelangkaan di pasar setelah penerapan harga eceran tertinggi (HET) pada 19 Januari 2022. Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, tetapi hingga kini belum ada kebijakan yang mampu mengubah situasi. Sebagai salah satu kebutuhan pokok terpenting masyarakat, krisis minyak goreng yang berkepanjangan ini berpotensi memicu instabilitas, apalagi bulan Ramadhan telah berada didepan mata. Krisis ini juga sangat ironis karena Indonesia merupakan produsen terbesar sawit dunia 14,5 juta hektare dan produksi minyak sawit (CPO) dikisaran 45 juta ton pada 2020. (Yetede)

Pemerintah bakal mendorong belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui e-Katalog. Tahun ini, potensi pembelian produk melalui e-Katalog oleh pemerintah, mencapai Rp 1.055,3 triliun. Pada 24 Maret mendatang pemerintah akan meluncurkan kewajiban belanja negara membeli produk lokal. Anggaran belanja melalui e-Katalog ditargetkan mencapai Rp 1.127 triliun. E-Katalog, merupakan aplikasi belanja online yang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengoptimalkan belanja pemerintah pusat dan daerah memakai produk dalam negeri.

Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan 47 proyek senilai Rp 155,12 triliun yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Proyek tersebut, tersebar di sejumlah sektor, diantaranya pariwisata, kawasan ekonomi, industri dan infrastuktur. Secara terperinci, proyek yang sudah mengusung feasibility study dan siap ditindaklanjuti investor yang tersebar di 33 provinsi tersebut diantaranya, sembilan proyek di Jawa, 11 proyek di Sumatera, enam proyek di Kalimantan, sembilan proyek di Sulawesi, tiga proyek di Bali dan Nusa Tenggara, serta sembilan proyek di Maluku, dan Papua.

Fundamental yang kuat membuat kurs rupiah bergerak stabil. Hari ini, analis menilai rupiah juga tak banyak gerak. Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C Permana menjelaskan, keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga membuat pasar tenang. Analis DCFX Futures Lukman Leong juga menilai pelaku pasar tengah risk-on. Alhasil, aset berisiko seperti rupiah kembali diburu.  

Pada sinergi ini, BBNI berperan memberikan pembiayaan dan solusi perbankan untuk keperluan Pembangunan Pabrik Katalis Merah Putih, yang merupakan produsen katalis pertama dari Indonesia. Dukungan pembiayaan atas proyek pembangunan pabrik ini pun merupakan ekspansi kredit berwawasan lingkungan pertama BBNI di tahun 2022.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. kian percaya diri untuk mengeksekusi rencana bisnis pada tahun-tahun mendatang setelah sejumlah langkah penataan internal membuahkan hasil positif. Dari sisi pemegang saham dan permodalan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) saat ini disokong oleh entitas dalam negeri yang cukup kuat yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH resmi tercatat sebagai pemegang saham pengendali BMI dengan kepemilikan 82,65%. Direktur Utama BMI Achmad K. Permana mengatakan bahwa BMI saat ini sudah jauh lebih sehat sejalan dengan langkah-langkah penataan yang dilakukan. Dari aspek permodalan, masuknya BPKH membuat perseroan optimistis menatap bisnis ke depan.

Dalam pengembangan bisnis ke depan, kata Permana, BMI akan fokus pada pasar yang selama ini cukup besar seperti haji dan umrah, juga industri berbasis halal yang terus berkembang. Selain itu, bisnis yang terkait dengan korporasi akan banyak menyasar perusahaan pelat merah. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyatakan rencana BMI untuk melanjutkan agenda IPO tentu perlu diimbangi dengan penguatan di berbagai aspek. Dia menilai selama ini BMI terlalu fokus ke nasabah korporasi khususnya korporasi perkebunan dan pertambangan. “Selanjutnya Bank Muamalat harus terus mengembangkan produk perbankan syariah yang mampu bersaing. Bank Muamalat tidak bisa terus melakukan bisnis biasa-biasa saja. Termasuk harus juga memgembangkan layanan digital,” kata Piter.

Industriawan menunggu keputusan pemerintah terkait perluasan sektor yang akan mendapatkan harga gas khusus di tengah menghangatnya komoditas energi. Kalangan pelaku industri mengaku masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait sektor tambahan yang akan mendapatkan harga gas khusus. Saat ini, sudah ada tujuh bidang industri yang mendapatkan harga gas khusus sebesar US$6 per MMbtu di titik serah pengguna gas bumi atau plant gate berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 8/2020, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Ketua Umum Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan bahwa pihaknya hingga kini masih belum mendapat kepastian apakah sektor industrinya masuk ke dalam kelompok yang akan mendapatkan harga gas khusus.

Industri makanan dan minuman sendiri masuk ke dalam 13 sektor yang diusulkan oleh Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan harga gas khusus bersama ban, pulp dan kertas, logam, permesinan, otomotif, karet remah, refraktori, elektronika, plastik fleksibel, farmasi, semen, serta asam amino. Dalam perkembangannya, industri semen, pulp dan kertas, serta otomotif dinilai tidak layak mendapat keringanan harga gas khusus karena dianggap mampu bersaing dan tidak memerlukan bantuan dari pemerintah. Selain itu, pelaksanaan harga gas khusus atau harga gas bumi tertentu tersebut (HGBT) juga menjadi perhatian bagi Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Ignatius Warsito menyebut kendala pasokan dan alokasi HGBT di Jawa Timur telah menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi antar-kementerian dan lembaga.

Chi­ckin, startup agrikultur yang menciptakan aplikasi bagi peternak ayam, menargetkan omzet Rp500 miliar dengan 10 juta ekor ayam. President Chickin Ashab Alkahfi mengatakan perusahaan mencatat pertumbuhan bisnis 22 kali dalam 10 bulan terakhir dan juga telah menutup putaran pendanaan seed round sebesar Rp35 miliar dengan tiga investor global. “Saat ini, selain dengan 14 rumah potong, Chickin juga bermitra dengan 100 industri makanan untuk sebagai penyuplai daging ayam,” katanya, Kamis (17/3). Aplikasi ‘Chickin’ telah diunduh ribuan peternak ayam di Indonesia. Melalui IoT dan AI Chickin yang berbayar, aplikasi diklaim dapat meningkatkan produktivitas ternak hingga 25% lebih tinggi. Selain itu, Chickin menjadi peternak dan pemasok daging ayam untuk mitra, rumah potong ayam, dan industri makanan. Hingga kini, aplikasi Chickin Indonesia telah digunakan oleh 1.000 peternak se-Indonesia, dengan target 10 juta ayam yang dipelihara tiap bulan pada akhir 2022.

Sebulan, Ilham (23) pekerja swasta di Semarang, menghabiskan Rp 800.000 untuk transportasi ke tempat kerja dengan sepeda motor, gaji Ilham per bulan Rp 1,5 juta, jauh di bawah UMR Semarang Rp 2,8 juta. Rumah Ilham jauh dari simpul transportasi publik Semarang. Sepeda motor menjadi pilihan untuk berangkat dan pulang kerja. Tanpa jaringan pengumpan yang luas, Ilham kehilangan peluang  menghemat pengeluaran. Dalam sebulan, biaya pergi-pulang menggunakan Trans Semarang 5 hari kerja hanya Rp 200.000 per bulan. Transportasi publik akan dipilih ketika layanan rute menjawab kebutuhan warga.

Selain cakupan layanan yang terbatas, waktu tempuh angkutan umum membuat warga tetap mengandalkan sepeda motor meski biaya transportasi per bulan lebih mahal. Panji (30), warga Bandung,  Kecamatan Panyileukan, menempuh 8 kilometer menuju kantornya di Jalan Merdeka menggunakan sepeda motor. Karyawan bank swasta ini harus melewati sejumlah kemacetan dan lalu lintas yang padat setiap pagi dan sore. Panji mengeluarkan Rp 400.000 per bulan untuk membeli bahan bakar, juga biaya perawatan sepeda motor hingga Rp 150.000 dan Rp 50.000 untuk membayar parkir setiap bulan. (Yoga)