Kementerian BUMN Bubarkan Tiga Perusahaan
Kementerian BUMN membubarkan 3 perusahaan milik negara yang sudah tidak beroperasi. Pembubaran ini secara resmi masih menunggu PP yang rencananya dikeluarkan Juni 2022. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Kertas Kraft Aceh (Persero) yang berhenti beroperasi sejak 2008, PT Industri Gelas (Persero) yang berhenti beroperasi tahun 2015, dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) yang berhenti sejak 2018. PT Industri Gelas, misalnya, memproduksi kemasan gelas, tetapi sudah lama tidak mendapatkan order. Sementara PT Kertas Kraft Aceh, produsen kertas pembungkus semen, kesulitan mendapatkan bahan baku. Padahal, kapasitas terpasang perusahaan itu mencapai 135.000 ton per tahun. Sementara PT Industri Sandang memproduksi benang tenun dan karung. ”Perusahaan yang sudah berhenti beroperasi tentu tidak boleh terus terkatung. Kita tidak boleh menjadi pemimpin zalim yang tidak memastikan penyelesaian yang baik,” kata Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (17/3). (Yoga)
KKP Perkuat Pengawasan
KKP meluncurkan 4 armada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditargetkan memburu penyelundup benih bening lobster dan pengebom ikan. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono (17/3) mengemukakan, untuk tahap awal, 4 armada pengawasan Hiu Biru berkecepatan 57 knot akan ditempatkan pada wilayah rawan penyelundupan benih bening lobster dan perikanan penangkapan ikan
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengemukakan, penyelundupan benih bening lobster lewat laut serta penangkapan merusak biasanya menggunakan kapal cepat di laut teritorial Indonesia. Empat kapal pengawas yang dibuat galangan di Batam itu aim mampu melaju hingga 57 knot per jam atau 105,56 Km/jam. Bodi kapal yang ramping juga cocok untuk mengejar kapal cepat penyelundup yang biasanya beraksi di perairan dangkal.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muhammad Abdi Suhufan mengemukakan, peluncuran 4 kapal itu diharapkan memperkuat kapasitas dan postur pengawasan KKP dalam melakukan penangkapan dan penegakan hokum terhadap kapal ikan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Ia menambahkan, setiap hari teridentifikasi terdapat 500 kapal ikan yang diduga melakukan pelanggaran. (Yoga)
Adhi Karya Tambah Modal Segar
PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menambah modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (right issue). Adhi Karya akan menerbitkan saham baru sebanyak 7.121.658.184 dengan harga Rp 100 per saham. Berdasarkan keterbukaan pada BEI, Kamis (17/3), Adhi Karya akan menggunakan dana hasil right issue ini untuk penyertaan pada proyek-proyek Adhi Karya. (Yoga)
Utang Luar Negeri Indonesia Turun
Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2022 tercatat 413,6 miliar USD, turun dibandingkan posisi utang luar negeri pada bulan sebelumnya sebesar 415,3 miliar USD. Penurunan terjadi baik pada posisi utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi utang luar negeri Januari 2022 terkontraksi 1,7 %. Demikian disampaikan BI pertengahan pekan ini. (Yoga)
Kejati DKI Selidiki Ekspor Minyak Goreng
Kejati DKI Jakarta menyelidiki 3 perusahaan atas dugaan melanggar hukum terkait ekspor minyak goreng kemasan. Selain memicu kelangkaan, ekspor tersebut juga mengakibatkan kerugian negara. ”Pada Juli 2021 sampai Januari 2022, PT AMJ bersama PT NLT dan PT PDM diduga melakukan ekspor minyak goreng kemasan melalui Pelabuhan Tanjung Priok sejumlah 7.247 karton,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam (17/3). Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan penyelundupan atau ekspor ilegal minyak goreng dengan modus dicatat sebagai sayuran. Informasinya, 23 kontainer telah meninggalkan Tanjung Priok dan tersisa satu kontainer. Tujuan ekspor ilegal itu antara lain Hong Kong. (Yoga)
The Fed Hadapi Inflasi Tanpa Korbankan Pertumbuhan
The Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (16/3) waktu setempat menyetujui kenaikan suku bunga acuan untuk pertama kali dalam tiga tahun lebih. Aksi The Fed ini menjadi dukungan tambahan untuk mengatasi lonjakan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi AS. Kenaikan itu akan membawa acuan suku bunga saat ini ke kisaran 0,25%-0,5%. Langkah ini bakal sejalan dengan kenaikan suku bunga utama, sekaligus menyebabkan pengeluaran biaya-biaya lebih tinggi berbagai bentuk pinjaman dan kredit konsumen. Seagai informasi, pihak Komite terakhir kali menaikkan suku bunga pada Desember 2018, kemudian harus mundur pada Juli tahun berikutnya dan mulai melakukan pengurangan. Dalam pernyataannya pasca-pertemuan FOMC, pihaknya juga mengantisipasi bahwa peningkatan berkelanjutan akan sesuai dalam jangkauan target. (Yetede)
Covid-19 Jatuhkan Hampir 5 Juta Penduduk Asia-Tenggara ke Kemiskinan Ekstrim
Bank Pembangunan Asia dan ADB menyampaikan laporan bahwa Asia Tenggara sedang bergulat dengan tingkat kemiskinan tinggi akibat gelombang Covid-19 berulang hingga mengganggu pasar tenaga kerja di kawasan itu. "Pandemi telah menyebabkan meluasnya angka pengangguran, memperburuk ketimpangan dan menaikkan tingkat kemiskinan, terutama dikalangan perempuan, pekerja muda dan lanjut usia (lansia) di Asia Tenggara," ujar Presiden ADB Masatsugu Asakawa, yang dilansir CNBC pada Kamis (17/3).
Meskipun ADB memperkirakan pertumbuhan 2022 sebesar 5.1% karena program vaksinasi yang lebih tinggi hingga mendorong perekonomian dibangun kembali, ADB memperingatkan soal kehadiran varian baru yang dapat memangkas pertumbuhan sebanyak 0,8%. "Dampak pandemi terhadap kemiskinan dan pengangguran kemungkinan berlanjut karena para pekerja yang tidak aktif menjadi tidak terampil, dan akses kelompok miskin terhadap (ketersediaan) peluang semakin memburuk. Ketika ini terjadi, penurunan ketimpangan akan berpindah antar generasi," kata ADB. (Yetede)
Centratama Miliki Lebih dari 9.000 Menara Telko
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) mengumumkan kini memiliki dan mengelola lebih dari 9.000 menara telekomunikasi (telko) di Tanah Air. Hal ini tercapai setelah perseroan mengakuisisi saham PT EPID Menara AssetCo (EMA), anak usaha dari Edgepoint Group. Aset EMA yang dikonsolidasikan ke dalam Centratama Group termasuk tambahan sekitar 4.000 menara telko yang didapatkan dari Indonesia Ooredo Hutchinson (sebelumnya Indosat Ooredoo) pada 2021. Pada 31 Desember 2021, Centratama Group telah menandatangani perjanjanjian pembelian saham bersyarat (conditioanal sale and purchase agreement/CSPA) dengan EMA dan pemegang sahamnya untuk mengakuisisi EMA. "Mengakuisisi EMA merupaka langkah strategi yang tepat bagi Centratama Group untuk memantapkan posisi sebagai salah satu perusahaan penyedia menara independen terbesar di Indonesia," ungkap Yan Raymond, dalam pernyataan, Kamis. (Yetede)
Pemerintah Percepatan Pembentukan UPK Jadi BumDes
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus mempercepat transformasi Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMdesma LDK). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, langkah percepatan terus dilakukan untuk memastikan pengguna dana bergulir bisa terus mengalir ke keluarga miskin di desa. Keuntungan dari perputaran dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan desa, serta kebangkitan warga desa, Targetnya adalah melahirkan 5.300 Badan Usaha Milik Desa Bersama LDK dengan segala kondisi masing-masing. Ada yang bagus hasilnya, ada yang asetnya terus menurun, ini resiko yang penting transformasi dulu. (Yetede)
Buka Data Agar Tidak Ada Dusta
Kroni pendukung Presiden Jokowi yang masih mengkampanyekan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode perlu menunjukkan hasil data atau riset. Hal ini untuk membuktikan klaim mereka soal aspirasi rakyat mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, sejumlah lembaga survei dan lembaga opini publik menemukan hal yang berbeda dari klaim kelompok pendukung Jokowi. Dari berbagai sisi setahun terakhir, tidak satupun temuan tentang dukungan penambahan masa jabatan. "Maka jika ada klaim itu, kami ingin melihat metodologi dan hasilnya agar risetnya bisa direplikasi." kata Fahmi Ismail, dari Drone Emprit, dalam diskusi, Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) di Jakarta. Drone Emprit merupakan riset opini publik di media sosial. Mereka menjaring percakapan warga net yang menggunakan kata kunci tertentu dan menjadikan jutaan percakapan warga net mengenai perpanjangan masa jabatan presiden cenderung bernada negatif. (Yetede)









