KPR Jadi Penopang Kredit Perbankan
Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) perbankan sepanjang tiga bulan pertama tahun ini semakin bergairah. Pertumbuhan kredit di segmen ini tidak hanya terjadi di Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank spesialis perumahan. Tapi juga terjadi di bank-bank besar yang core bisnis-nya bukan di segmen KPR.
KPR menjadi salah satu penopang pertumbuhan kredit bank-bank besar sepanjang kuartal I 2022. Bank Central Asia (BCA) misalnya, membukukan KPR Rp 98,22 triliun hingga Maret 2022. Tumbuh 9,8% year on year (yoy) dari Rp 89,4 triliun pada peride yang sama tahun lalu.
Nasabah Lama Jiwasraya Masih Melawan
Proses perpindahan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya ke IFG Life memang sudah selesai. Namun masih ada sedikit persoalan yang tersisa. Nasabah yang tak mau direstrukturisasi mengajukan gugatan ke Jiwasraya dan beberapa di antara gugatan mereka dikabulkan oleh pengadilan.
Tercatat ada tiga nasabah yang memenangkan gugatan. Misalnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang baru saja memenangkan permohonan banding dari nasabah Jiwasraya bernama Elfie, pembeli empat polis produk JS Proteksi Plan pada April-Juni 2018 melalui PT Bank KEB Hana Indonesia. Nah, lewat putusan nomor 676/PDT/2021/PT DKI yang dibacakan pada Selasa (19/4) pekan lalu, majelis hakim menyatakan Jiwasraya telah melakukan perbuatan melawan hukum.
ADES Meraup Laba Bersih Rp 265,75 Miliar di 2021
Emiten produsen air minum dalam kemasan (AMDK), PT Akasha Wira International Tbk (ADES) baru saja merilis laporan keuangan Tahun Buku 2021. Mengutip laporan keuangan perusahaan yang dirilis pada Selasa (26/4), ADES tercatat membukukan pertumbuhan penjualan neto sebesar 38,86% year on year (yoy) menjadi Rp 935,07 miliar sepanjang 2021.
Penjualan ADES di tahun lalu, meliputi penjualan makanan AMDK yang tercatat sebesar Rp 475,31 miliar. Jumlah ini meningkat 30,80% yoy jika dibandingkan penjualan pada tahun sebelumnya senilai Rp 363,37 miliar.
Walhasil, perusahaan ini mampu meraup pertumbuhan laba bersih yang cukup signifikan. Per akhir tahun lalu, laba tahun berjalan ADES mencapai Rp 265,75 miliar, lebih tinggi dari tahun 2020 yang hanya senilai Rp 135,78 miliar.
Angkutan Lebaran : Mudik Gratis Tekan Volume Sepeda Motor
Program mudik gratis yang digelar sejumlah instansi, BUMN dan swasta mampu menekan penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh selama periode Angkutan Lebaran tahun ini. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan program mudik gratis memang efektif mengurangi penggunaan kendaraan pribadi terutama sepeda motor. Berdasarkan survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, sekitar 17 juta orang berencana menggunakan sepeda motor untuk mudik Lebaran 2022. Namun, Djoko menyatakan dampak mudik gratis terhadap penurunan penggunaan sepeda motor tahun ini tidak semaksimal seperti pada Lebaran 2019 karena persiapan dan waktu untuk menyelenggarakan mudik gratis sangat terbatas.
Beberapa program mudik gratis 2022 yang digagas oleh Kemenhub menyasar 21.000 pemudik dengan menggunakan bus untuk penumpang dan truk untuk sepeda motor. Program mudik gratis menggunakan kapal laut juga digelar PT Pelni bekerja sama dengan Kemenhub. Dua kapal yang dioperatori oleh PT Pelni yaitu KM Dobonsolo dan KM Ciremai akan mengangkut pemudik sekaligus sepeda motor dengan kapasitas masing-masing kapal untuk 1.250 unit motor dan 2.500 penumpang. Kemarin, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Group memberangkatkan 2.500 peserta Mudik Bersama BUMN yang bertema Mudik Aman, Mudik Sehat dengan tujuan Yogyakarta, Solo dan Surabaya. Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menjelaskan program mudik itu menggunakan 50 unit bus Pelindo merupakan bagian dari 542 unit bus disediakan oleh 26 BUMN untuk 24.605 pemudik. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga memfasilitasi 2.190 masyarakat dalam program mudik gratis Lebaran 2022 ke sejumlah kota di Pulau Jawa degan menyediakan 45 unit bus dengan berbagai tujuan.Skenario Terjebak Macet : ASDP Berikan Opsi Penjadwalan Ulang
PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/ASDP (Persero) menyatakan pemudik yang akan menyeberang ke Sumatra di Pelabuhan Merak tak perlu khawatir apabila terlanjur membeli tiket secara daring dan terjebak kemacetan. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan pemudik yang terjebak kemacetan bisa mengajukan penjadwalan ulang atau pengembalian uang tiket. Pengajuan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan pusat layanan ASDP. Baik penjadwalan ulang jadwal penyeberangan atau pengembalian uang tiket, dapat dilakukan paling lambat 2 jam sebelum jadwal penyeberangan yang tertera di tiket. Perlu dicatat, keduanya hanya berlaku dalam kondisi khusus seperti kemacetan menuju pelabuhan atau cuaca buruk.
Dampak Larangan Ekspor Nikel: Investasi Penghiliran Tumbuh
Langkah pemerintah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020 mulai membuahkan hasil, dan mampu mendorong pertumbuhan investasi yang konsisten di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Pertumbuhan investasi di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya disebut menjadi indikasi dari meningkatnya upaya penghiliran, salah satunya pada komoditas nikel.Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mencatat, investasi di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya tumbuh 14% menjadi Rp39,7 triliun pada kuartal I/2022. Nilai investasi tersebut kembali menjadi yang tertinggi di antara sektor-sektor lainnya.Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pada 2019 sektor tersebut masih berada di urutan keempat investasi terbesar di Indonesia. Saat ini, sektor tersebut menempati posisi pertama. Seperti diketahui, Indonesia tengah menghadapi tuntutan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang diajukan oleh Uni Eropa terkait dengan pelarangan ekspor nikel. Bahlil menyebut sejumlah nama yang sudah resmi akan berinvestasi di sektor tersebut antara lain BASF, VW, dan Britishvolt. “Terakhir sudah positif BASF masuk, VW sudah positif masuk. Jadi sekarang yang masuk itu, LG, CATL, BASF, VW, dan Bristishvolt dari Inggris,” ujarnya.
Harga Pangan : Jabar Gelar Operasi Pasar
Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Jawa Barat menggelar operasi pasar murah menjelang hari raya Idul fitri di 27 kabupaten/kota pada 23 hingga 27 April 2022.Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa operasi pasar murah (OPM) yang digelar Disperindag Jawa Barat merupakan upaya pihaknya untuk terus meringankan beban masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.Operasi pasar didorong agar masyarakat bisa menjangkau komoditas yang dibutuhkan, mulai dari minyak goreng murah sejak sebulan lalu hingga OPM bahan pokok.
Kepala Disperindag Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan bahwa OPM digelar dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok, mengingat setiap menjelang Idul fitri kenaikan harga selalu terjadi. Sesuai UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah, salah satu kewenangan daerah adalah menggelar operasi pasar untuk stabilisasi harga.“Kami siapkan anggaran untuk OPM ini Rp13 miliar. OPM sudah dimulai sejak Sabtu di Kuningan, Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Indramayu. Kita mulai secara bertahap,” katanya.
Larangan Ekspor Minyak Sawit Merontokkan Harga Saham
Larangan ekspor minyak sawit merontokkan harga saham emiten crude oil (CPO) sebesar 3,8% pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada hari berikutnya, Selasa, harga saham subsektor sawit itu rebound 1,4%. Para investor yakin, larangan ekspor sebagian besar jenis CPO itu hanya sementara hingga harga minyak goreng dalam negeri stabil kembali. Setelah sempat tertunda, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (26/4), secara resmi mengumumkan larangan ekspor sementara minyak goreng alam atau Refind, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein). "Jangka waktu pelarangan adalah sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat pada level harga Rp 14.000 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia," ujar Airlangga. Sedangkan CPO dan RPO, kata Menko, masih tetap dapat di ekspor sesuai kebutuhan. Dengan demikian, perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar dari petani. (Yetede)
Tak Pasti Nasib Petani Akibat Restriksi
Hanya sehari bernafas lega setelah mendengar larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO batal diterapkan, para petani sawit kembali was-was. Musababnya, Rabu malam, 27 April, pemerintah kembali merivisi ketentuan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. "Kalau begini, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani bakal nyungsep lagi," ujar Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuteus Darto kepada Tempo, kemarin. Padahal sebelumya harga TBS itu bisa mencapai Rp3.800 per kilo gram. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga berharap perusahaan masih tetap membeli TBS sawit petani sesuai dengan harga yang wajar. Namun kini argumen tersebut tidak lagi berlaku, pasalnya kemarin Menko Airlangga justru mengumumkan bahwa CPO dan turunannya akan dilarang ekspornya mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB. Pernyataan itupun ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi dalam pernyataannya kemarin. Jokowi menyadari bahwa pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya itu akan berdampak negatif untuk industri sawit didalam negeri. (Yetede)
Merusak Citra Menghilangkan Devisa
Pemerintah melarang ekspor sawit mentah (Crude palm oil/CPO), palm oil mill effluent (POME), dan minyak jelantah (used cooking oil) untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan tersebut disebut bisa merusak citra Indonesia di pasar internasional dan menekan penerimaan negara. Peneliti, di Pusat Industri Perdagangan, dan Investasi Indef, Ahmad Heri Firdaus, menyatakan larangan ekspor minyak yang tiba-tiba bakal mengejutkan para importir. Sebab aktivitas ekspor impor lazimnya dilakukan dalam kontrak jangka panjang "Kalau dilarang ditengah jalan, mereka bisa mengajukan komplain," kata dia saat dihubungi, kemarin. Menurut Heri, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi mengenai larangan ekspor sejak jauh-jauh hari, tak hanya bagi pihak didalam negeri, tapi juga diluar negeri. Presiden Jokowi mengakui kebijakan tersebut terpaksa diambil lantaran masalah minyak goreng tak kunjung selesai setelah empat bulan berjalan. (Yetede)









