Kebijakan pemerintah melarang total ekspor CPO untuk mengatasi problem minyak goreng di dalam negeri menuai kritik. Kebijakan itu dinilai keliru dan destruktif. Kebijakan itu dinilai tidak menyelesaikan akar masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dalam negeri. Sebaliknya, berpotensi memunculkan komplikasi dampak berantai ke ekonomi,industri sawit dan turunan domestik, dan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) atau minyak sawit terbesar secara global. Ditutupnya keran ekspor membuat pasokan CPO dalam negeri melimpah.Namun, langkah ini diragukan bisa menekan segera harga minyak goreng secara tajam dan menjamin stabilitas pasokan dan harga dalam jangka panjang. Selain menyebabkan Indonesia kehilangan potensi ekspor dan penerimaan negara yang sangat besar dari CPO dan produk turunannya, kebijakan ini juga akan sangat memukul 2,7 juta keluarga petani sawit mengingat 40 % kebun sawit adalah kebun rakyat. Larangan ekspor CPO dan produk turunan memicu turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. Akibatnya, menekan pendapatan petani dan pemulihan ekonomi daerah penghasil sawit.

Pelarangan ekspor juga akan memukul pengusaha CPO skala kecil yang memiliki fasilitas penyimpanan terbatas. Selama ini, 65 % produksi CPO Indonesia ditujukan untuk ekspor. Dengan adanya larangan ekspor, muncul persoalan terkait ke mana kelebihan pasok CPO akan ditampung dan diserap. Sebagian fasilitas pengolahan mungkin juga harus berhenti berproduksi dan mengistirahatkan pekerjanya. Presiden menyatakan, larangan ini bersifat sementara, sampai pasokan minyak goreng di dalam negeri melimpah dan harga terjangkau. Dengan Indonesia selama ini memasok 45 persen kebutuhan CPO global, penghentian dipastikan akan mengguncang pasar global dan membuat harga CPO dunia yang bertahan tinggi kian melambung. Ada kekhawatiran sebagian negara mengalihkan impor CPO dari Indonesia ke produsen lain, terutama Malaysia sebagai pesaing utama Indonesia dan juga produsen minyak nabati pesaing CPO, sehingga berdampak pada pangsa pasar Indonesia. Potensi kian melambungnya harga CPO di pasar global juga membuat pemerintah harus mewaspadai kemungkinan penyelundupan CPO keluar lewat ekspor gelap. Mengacu nilai ekspor CPO Maret 2022, larangan ekspor mengakibatkan kehilangan devisa ekspor 3 miliar USD, setara 12 % total ekspor nonmigas, hanya dalam satu bulan. Belum lagi hilangnya penerimaan pajak dan pungutan ekspor, yang bisa berdampak pada pembiayaan subsidi minyak goreng curah dan insentif biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (Yoga)

Tren laporan pembayaran THR keagamaan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah diminta lebih gesit dan proaktif menangani pengaduan yang masuk demi memastikan hak pekerja terpenuhi. Selama ini pelanggaran terus berulang karena pemerintah dinilai terlalu pasif dan tidak tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Tujuh hari menjelang Lebaran atau tenggat pembayaran THR keagamaan, jumlah laporan yang masuk ke Posko THR pada 8-25 April 2022 mencapai 3.304 laporan, terdiri dari 2.063 konsultasi THR dan 1.241 pengaduan THR. Laporan yang masuk berupa penghitungan THR yang tidak sesuai ketentuan, THR yang belum dibayarkan, dan THR yang tidak dibayarkan sama sekali. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar (25/4) mengatakan, dari pengalaman yang sudah-sudah, Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan di daerah seharusnya merespons laporan yang masuk secara lebih proaktif. Ia menyoroti langkah pemerintah yang memilih menindaklanjuti pengaduan setelah batas waktu pembayaran THR berakhir pada 25 April 2022. Menurut dia, respons itu terlalu pasif serta membuat pengawasan dan penegakan sanksi tidak efektif. Dengan menunggu sampai H-7 Lebaran, potensi pekerja tidak mendapat THR sebelum hari raya semakin besar.

Komisioner Ombudsman RI Robert Endi Jaweng, menambahkan, sistem pengawasan ketenagakerjaan menghadapi tantangan besar dari segi kuantitas, kualitas, dan integritas. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, berbagai problem ketenagakerjaan klasik, seperti pembayaran THR, akan terus berulang. Hingga 2021, jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya 1.686 orang dan terpusat di ibu kota provinsi. Idealnya diperlukan 6.000 pengawas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jumlah pengawas tersebut sangat timpang dibanding jumlah perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan per tahun 2021, yaitu 343.000 perusahaan. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Tim Substansi VI Ombudsman Ahmad Sobirin menambahkan, Ombudsman akan mengawasi pelaksanaan Posko THR yang dibuat pemerintah tahun ini. Masyarakat yang sudah mengadu, tetapi tidak ditindaklanjuti pemerintah,dapat melapor ke Ombudsman. Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan seputar THR. Pemerintah telah menempatkan petugas mediator hubungan industrial melalui kolom konsultasi daring di situs poskothr.kemnaker.go.id untuk melayani para pelapor yang hendak berkonsultasi. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas pengawas ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan ke perusahaan dan memastikan THR dibayar sesuai ketentuan. (Yoga)

Menkominfo Johnny G Plate saat membuka webinar Women in Digital Entrepreneurship, 21 April 2022, mengatakan, tingkat partisipasi perempuan Indonesia dalam kewirausahaan tertinggi di Asia Tenggara. Pernyataannya ini mengutip laporan riset Google bertajuk Advancing Women in Entrepreneurship (November 2020). Studi tersebut menyurvei secara daring 18.123 perempuan dan laki-laki di 12 negara. Selain Indonesia, 11 negara lain juga disurvei, yaitu Argentina, Brasil, Jepang, Kenya, Korsel, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Afsel, Thailand, dan Vietnam. Mereka berasal dari beragam latar belakang pendidikan, profesi, dan lokasi geografis. Separuh responden perempuan di Indonesia mengidentifikasi diri sebagai pengusaha. Ini tertinggi dibanding 11 negara lain yang diteliti. Baik responden laki-laki maupun perempuan di Indonesia menempatkan waktu berkualitas bersama keluarga di jajaran lima alasan teratas mengapa mereka mengejar atau tertarik menjadi wirausaha.

Kemauan kuat perempuan Indonesia menjadi wirausaha juga tecermin dalam Survei Populix bertajuk The Women preneurial Spirit in Indonesia (2022). Sebanyak 35 % dari 743 responden perempuan wirausaha beralasan menjadi pengusaha karena ingin membantu perekonomian keluarga, 67 % di antaranya tetap ingin melanjutkan usaha. Mereka tidak segan memanfaatkan momen tertentu, seperti Ramadhan, untuk meningkatkan penjualan. Selain dari mulut ke mulut, 68 % responden menyebut pernah memakai aplikasi pesan instan dan media sosial untuk promosi. Hanya saja, tidak banyak perempuan calon wirausaha percaya diri. Mereka umumnya takut gagal dan tidak yakin bagaimana berbisnis dengan teknologi digital. Sementara di kalangan perempuan yang sudah menjadi pengusaha, mereka mengakui salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya keterampilan pemasaran, terutama pemasaran digital.Di kalangan perempuan kelas menengah bawah, cerita perempuan terjun menjadi wirausaha dan memakai teknologi digital lebih kompleks lagi. Mulai dari keterbatasan kepemilikan perangkat sampai keterbatasan akses jaringan internet. (Yoga)

Pengumuman Presiden Jokowi Jumat (22/4) tentang larangan ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis (28/4) dinilai membuat situasi serba spekulatif. Harga tandan buah segar atau TBS petani anjlok. Pemerintah diharapkan segera memperjelas keputusan itu dan membuat kebijakan konkret untuk membenahi tata kelola industri kelapa sawit nasional. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto (25/4) mengatakan, sebelum ada pernyataan Presiden, harga TBS petani Rp 3.700-Rp 3.800 per kg. Namun, setelah pengumuman, harga TBS terus turun bervariasi, mulai dari Rp 400 per kg hingga Rp 1.000 per kg.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung, sejumlah pengumpul TBS sudah menolakTBS petani, bahkan ada pengepul yang sudah tutup. ”Harga TBS anjlok dari Rp 3.850 per kg menjadi Rp 1.600 per kg. Anjloknya hamper merata di 22 provinsi (penghasil) sawit,” katanya.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono menyatakan, pihaknya belum dapat memberi informasi terkait produk yang dilarang untuk diekspor dan yang tidak karena masih dalam pembahasan. Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta, Masyhuri menilai, larangan ekspor itu perlu dibatalkan karena petani sawit justru jadi korban. Sementara negara produsen minyak nabati lain justru diuntungkan karena harganya jadi naik.

Menggeliatnya kembali UMKM seiring pulihnya perekonomian turut mendukung kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laba bersih BRI triwulan I tahun 2022 mencapai Rp 12,22 triliun, tumbuh 78,13 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen mendukung UMKM agar dapat naik kelas. BNI bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) meningkatkan penyaluran kredit bagi UMKM. Pada triwulan pertama tahun ini, BRI mencatat total penyaluran kredit Rp 1.075,93 triliun atau bertumbuh 7,43 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kredit UMKM berkontribusi 83,95 % total kredit BRI, yakni Rp 903,29 triliun. Total kredit kepada segmen UMKM pada triwulan pertama tahun ini bertumbuh 9,24 % secara tahunan. ”Kondisi UMKM yang mulai pulih mendorong penyaluran kredit BRI,” ujar Dirut BRI Sunarso pada paparan kinerja keuangan triwulan pertama 2022, Senin (25/4). Pertumbuhan penyaluran kredit itu diikuti kualitas kredit yang baik. Hal ini tecermin dari rasio kredit macet (NPL) BRI sebesar 3,09 % pada Maret 2022, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,30 %.

Pada kesempatan yang berbeda, BNI bekerja sama dengan LPEI untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang berorientasi ekspor. Kerja sama itu dalam hal pemberian penjaminan kredit syarat ringan kepada UMKM program pembiayaan fastrex dengan maksimum fasilitas hingga Rp 25 miliar. UMKM pun akan mendapat pendampingan dan pelatihan. Dirut BNI Royke Tumilaar menuturkan, tujuan kerja sama ini sejalan dengan komitmen BNI untuk mendukung mitra UMKM agar dapat naik kelas dan go global. BNI berperan sebagai lembaga intermediasi sekaligus sebagai kolaborator yang mempertemukan mitra UMKM dengan pemangku kepentingan. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso menyampaikan, sebagai sesama agen pembangunan, BNI dan LPEI perlu bekerja sama dengan erat dalam konteks pengembangan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh negeri. LPEI tengah fokus pada peningkatan fungsi lembaga dalam meningkatkan ekspor khususnya di segmen UMKM. (Yoga)

Pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah yang direncanakan rampung April 2022 mundur dari target. Sebelum lahan dialihkan dan didistribusikan ke pihak lain, pemerintah memutuskan memberikan ruang klarifikasi kepada pelaku usaha tambang yang keberatan izin usahanya dicabut. Kementerian Investasi mencatat, per 24 April 2022, dari 2.078 IUP bermasalah dengan total luas 3,2 juta hektar yang direkomendasikan pencabutannya pada Januari 2022, pemerintah sudah menandatangani pencabutan 1.118 IUP  dengan total luas areal 2,7 juta hektar. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Senin (25/4) di Jakarta, mengatakan, masih ada 960 IUP lain yang perlu diproses pencabutannya. Proses pencabutan terpaksa mundur dari target yang seharusnya dirampungkan pada April 2022 karena pemerintah perlu berhati-hati dalam mencabut izin. Menurut dia, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi tidak ingin pencabutan IUP tersebut menjadi kontraproduktif terhadap iklim usaha. Satgas ingin memastikan bahwa usaha yang dicabut izinnya itu betul-betul memenuhi syarat..

Sejauh ini, ada 226 perusahaan yang menyatakan keberatannya, 160 diantaranya telah diundang untuk melakukan klarifikasi dan 144 perusahaan hadir untuk memberikan klarifikasi. Mereka diminta menyiapkan dokumen pendukung, bukti pemenuhan kewajiban, serta justifikasi terkait kegiatan usaha terkait yang izinnya dicabut. Kementerian Investasi menargetkan memulai pendistribusian areal IUP yang sudah dicabut pada Mei 2022. Izin usaha yang sudah dicabut itu akan dialihkan ke beberapa kelompok prioritas, seperti ormas, tempat ibadah atau organisasi agama, BUMD, BUMDes, koperasi, serta UMKM di daerah. Peneliti Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Heri Firdaus, menilai, pencabutan IUP ini perlu dijadikan momentum untuk bertransformasi meninggalkan sektor pertambangan yang selama ini menghasilkan emisi tinggi dan berdampak buruk pada lingkungan. Yang perlu diperhatikan pemerintah setelah pencabutan izin dirampungkan adalah mekanisme distribusi serta penentuan pengalihan izin. Distribusi izin hasil pencabutan harus betul-betul ditujukan pada sektor pengganti dan pihak pengelola yang tepat untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah terkait. (Yoga)

Para pelaku UMKM berharap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merealisasikan kontrak pembelian barang/jasa. Dengan demikian, penyerapan produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah tidak berhenti pada komitmen dan diharapkan dapat menyokong perkembangan UMKM di dalam negeri. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas pada Pameran dan Pencocokan Bisnis Tahap II di JCC, Senin (25/4) mengatakan, nilai yang ditargetkan Presiden Jokowi Rp 400 triliun sudah terlampaui. ”Kini tinggal rencana itu dibelanjakan atau tidak. Inilah yang menjadi perhatian kami,” ujarnya. Berdasarkan data LKPP, anggaran belanja barang/jasa nasional mencapai Rp 1.039,7 triliun tahun ini. Dalam laporan terbaru, jumlah penyedia untuk pengadaan barang/jasa nasional Rp 561,6 triliun, terdiri dari pemda Rp 274,1 triliun dan kementerian/lembaga Rp 287,5 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pencocokan bisnis digelar untuk memperkuat produk dalam negeri. ”Kami optimistis, kalau produknya dibeli pemerintah, UMKM punya kesempatan memperbaiki produk dan meningkatkan kualitasnya,” ujar Teten. Menparekraf Sandiaga S Uno menyebutkan, sesuai Business Matching Tahap I di Bali, komitmen belanja pemerintah diharapkan mencapai Rp 483,2 triliun. Dia berharap komitmen itu direalisasikan jadi kontrak. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kementerian / lembaga dan pemerintah daerah jangan hanya sampai pada kontrak, tetapi juga menuntaskan pembayarannya. Dia meminta semua direksi BUMN untuk mengutamakan penyerapan produk dalam negeri. Menurut Erick, sesuai komitmen, setiap tender barang/jasa di bawah Rp 400 juta harus diberikan kepada UMKM. Kini sudah memiliki hampir 15.000 UMKM yang tergabung dalam Pasar Digital (PaDi) UMKM dengan nilai transaksi Rp 20 triliun. (Yoga)

Tokopedia mencatat transaksi belanja daring melalui platform e-dagang mencapai 99 % dari total 7.230 kecamatan yang ada di  Indonesia. Menurut Head of External Communications Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya, Senin (25/4), di Jakarta, mitra penjual Tokopedia juga meningkat menjadi 12 juta orang pada 2022 atau naik 64,38 % dibanding Januari 2020. (Yoga)

BI dan Bank International Settlement (BIS) Innovation Hub menggelar G20 Techsprint Initiative 2022. Tahun ini temanya adalah  pengembangan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currencies. Demikian disampaikan Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendrata, Senin (25/4). (Yoga)

Zakat merupakan konsep jaminan sosial yang lebih dulu ada dibandingkan dengan konsep jaminan sosial modern yang sekarang banyak diterapkan di negara-negara. Merujuk UU  No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sesuai dengan ajaran Islam, terdapat delapan golongan masyarakat yang berhak menerima zakat. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil (pengelola) zakat, orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk Islam seperti mualaf, budak atau hamba sahaya, orang-orang yang berutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), dan orang-orang yang bepergian untuk keperluan maslahat seperti menuntut ilmu. Dengan sasaran sedemikian, pemanfaatan zakat juga mencakup sebagai program penanggulangan kemiskinan yang serupa dengan sistem jaminan sosial.Akan tetapi, hal itu hanya dapat terwujud jika potensi zakat yang ada bisa dioptimalkan penghimpunan dan pengelolaannya.

Wapres Ma’ruf Amin pada World Zakat Forum 2019 mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat lebih dari Rp 230 triliun. Namun, hanya 3,5 % yang berhasil dihimpun dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Dalam laporan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dilansir Badan Amil Zakat Nasional RI (BaznasRI), salah satu penelitian terkait potensi penghimpunan zakat di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda (2012). Penelitian tersebut menyebutkan, potensi zakat di Indonesia sekitar Rp 217 triliun yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari penghasilan dan perusahaan. Besaran potensi ini setara 1,57 %PDB Indonesia tahun 2010. Penelitian lainnya (Sudibyo, 2018), potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4 % PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak. Besarnya potensi tersebut belum terealisasi secara optimal. Data Baznas, 2021 dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun secara nasional sebesar Rp 14,11 triliun. Dalam satu dekade terakhir, dana yang berhasil dihimpun tahun 2021 ini tumbuh 538 %. Pada tahun 2012, dana ZIS yang terhimpun baru Rp 2,21 triliun. Untuk tahun 2022, masih diliputi suasana pandemi, dana ZIS nasional ditargetkan bisa mencapai Rp 26 triliun.

Dari dana ZIS yang terhimpun 2021 sebesar Rp 14,11 triliun tersebut, penyalurannya tercatat Rp 12,22 triliun yang dibagi ke dalam lima kategori. Porsi terbesar (68,6 %) ditujukan untuk kegiatan kemanusiaan. Selebihnya ditujukan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Khusus untuk zakat, pada Baznas Pusat terhimpun dana sebesar Rp 447,5 miliar yang mayoritas disalurkan untuk kegiatan kemanusiaan, khususnya kepada fakir-miskin. Secara rata-rata, dana zakat yang disalurkan kepada kelompok fakir-miskin mengambil porsi 60-70 % dana yang dihimpun. Tak diragukan lagi, peran zakat berkontribusi besar mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya akan lebih besar lagi jika dana yang terhimpun lebih besar dari tahun ke tahun. (Yoga)