Jam menunjukkan pukul 13.30 WIB. Terik, becek air lindi, dan bau busuk dari gunung sampah bercampur aduk menghiasi aktivitas ratusan pemulung di zona 3 Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Besarnya tenaga yang terkuras selama pencarian sampah tidak jarang membuat pemulung juga melirik sampah makanan yang masih layak dikonsumsi. Seperti salah seorang pemulung, Rohadi (47), yang menemukan sebungkus roti sobek dan langsung melahapnya di lokasi. ”Makanan yang masih layak seperti ini, ya, dimakan,” kata Rohadi. Tidak jauh dari lokasi Rohadi mencari kertas dan kardus, Sarmi (45) dan Adim (40) mencicipi kue kering yang mereka temukan dalam kantong plastik bening di antara tumpukan sampah. ”Iseng makan gitu. Kalau lapar dikit, malas turun ke bawah untuk beli nasi, ya, apa saja dimakan, yang penting sehat gitu saja,” kata Sarmi. Adim bahkan menambahkan, tidak hanya makanan jadi, tetapi bahan mentah, apabila dirasa masih layak, bisa dibawa pulang ke rumah. ”Jangankan makanan, ikan, ayam saja kalau masih bagus, ya, dibawa pulang, dimasak lagi. Engkar (43) gemar mencari makanan kemasan dan makanan siap masak di sela-sela menyortir sampah kertas dan plastik. Makanan kemasan sering ia dapatkan langsung ketika ada truk yang datang ke TPST Sumur Batu, Bekasi. Engkar menunjukkan berbagai benda hasil temuannya, sebotol madu, adonan puding instan, makaroni kering, sekantong kacang almon, hingga sebungkus lembaran kulit taco, makanan khas Meksiko. Bagi Engkar, tidak ada yang spesial dari makanan-makanan impor tersebut. Asalkan tidak ada bungkusan yang berlubang, baginya semua masih layak untuk dimakan.

Menurut Ketua Koalisi Persampahan Nasional Bagong Suyoto, pemulung juga merupakan simbol konkret kelompok ringkih ketahanan pangan. ”Jadi, bagaimana caranya mereka mencukupi pangan? Salah satunya mencari sisa pangan yang masih bisa digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Itu sebagai upaya untuk mempertahankan hidup,” lanjutnya. Apa yang dilakukan para pemulung itu bukanlah tanpa risiko. Menurut hasil laporan puskesmas setempat yang ia pegang, Bagong menjelaskan, sampah di TPA menjadi sumber beberapa penyakit. ”Secara kasatmata bahaya tak tampak, tetapi udara kotor bikin ISPA, air kotornya bisa disentri, muntaber, atau gatal kulit,” katanya. ”Itu kalau usianya 40, 30 tahun, mereka masih sehat. Masih hebatlah mereka. Makan tanpa cuci tangan. Mereka tidak berpikir jika itu gas metana, karbon dioksida, dan zat macam-macam sangat berpengaruh terhadap ketahanan tubuhnya. Kelak, kalau sudah 50, 60 tahun, bengeknya mulai kelihatan,” ujar Bagong. Secara nasional, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian LH dan Kehutanan pada 2021, sisa makanan menyumbang lebih dari seperempat sampah yang dihasilkan setiap hari. Ini pun telah mengalami penurunan dari 40 % pada 2019. (Yoga)

Badan Anggaran DPR memberikan sinyal dukungan usulan anggaran Rp 76,6 triliun yang diajukan KPU untuk Pemilu 2024.  Dukungan ini memberikan kepastian pemilu dapat diselenggarakan tepat waktu sebagaimana dimandatkan konstitusi, sepanjang tahapan, program, dan jadwal bisa segera ditetapkan KPU. Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, sejak awal Banggar berkomitmen memberikan kepastian anggaran. (Yoga)

Beberapa tahun terakhir masyarakat mengeluhkan kenaikan yang terus-menerus terjadi pada tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di tengah kondisi ekonomi yang berat, sebagian masyarakat tak sanggup menanggung tambahan beban pengeluaran rutin setiap tahun untuk membayar dan memilih menunggak PBB, atau menjual lahan dan bangunan miliknya dan pindah ke pinggiran kota yang PBB-nya lebih murah. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas hunian dari yang bersangkutan. PBB menyasar semua orang pribadi dan badan yang mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Karena obyek bumi adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan obyek bangunan adalah rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar, kolam renang, jalan tol, maka dari petani hingga buruh, mulai dari pensiunan sampai pengusaha besar, semua memiliki kewajiban dalam hal PBB ini.

PBB rumah adalah pajak terhadap tempat tinggal, seharusnya sangat rendah. Dengan tingginya PBB, banyak mantan pejabat yang semula tinggal di kawasan elite Menteng, Jakarta, harus menjual rumahnya. Keluarga mantan Wakil Presiden Adam Malik pun tak sanggup mempertahankan rumah orangtuanya di Jalan Diponegoro. Sekarang kawasan Menteng mayoritas dihuni oleh pengusaha-pengusaha besar. Pemerintah kota, terutama Pemprov DKI Jakarta, perlu mempertimbangkan kembali besarnya PBB dengan orientasi seringan mungkin, dan bisa menaikkan PPh dan BPHTB untuk transaksi jual beli tanah dan bangunan. Pemprov DKI Jakarta dan banyak daerah lain tak bisa menganggap enteng keluhan masyarakat berkaitan dengan naiknya PBB yang harus dibayarkan warga. Seharusnya negara/pemda bersyukur kalau rumah warganya bagus-bagus karena menggambarkan kesejahteraan yang tinggi dan lingkungannya yang bagus, karena mereka sudah membayar PPh dari penghasilannya; dan ketika rakyat membangun atau membeli rumahnya, juga sudah dikenai pajak. Urusan PBB sudah tepat di tangan pemda. Namun, pemerintah pusat perlu memberikan aturan batasan yang layak untuk proporsi PBB terhadap PAD suatu daerah. Ini adalah bagian penting politik perumahan dan pertanahan. Tidak tepat menjadikan PBB sumber utama PAD. Kita berharap revisi UU PBB menghasilkan aturan baru yang benar-benar memperhatikan aspirasi publik, terutama kemampuan penghuni rumah. Pengenaan pajak seyogianyalah jangan sampai membebani kehidupan masyarakat.  (Yoga)

Negara-negara yang tergabung dalam klub elite G20 secara umum mengalami pertumbuhan positif walau masih menyisakan banyak persoalan ekonomi domestik masing-masing. Demikian halnya emerging economies juga tumbuh positif sehingga ikut memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan ekspansif itu ternyata juga membuka potensi ancaman baru dalam bentuk semakin tingginya angka inflasi. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sudah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai ancaman inflasi yang sudah terlihat di mana-mana. Inflasi di AS Maret 2022 telah menyentuh 8,3 % (yoy), angka tertinggi sejak Januari 1982. Inflasi di negara-negara Uni Eropa (UE) juga telah menyentuh 7,8 % pada Maret 2022, sebuah peningkatan yang luar biasa. Di Australia, inflasi mencapai 5,1 % dan di Korsel 4,1 %. Inflasi di beberapa emerging economies pada Maret 2022 juga melesat. Di India 6,95 %, Brasil 10,98 %, Afrika Selatan 5,9 %, dan bahkan di Turki 61,14 %. Di beberapa negara ASEAN, inflasi juga meningkat walaupun tak sebesar negara-negara maju.

Saat ini inflasi telah menjadi momok yang menakutkan dan terjadi bukan hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara berkembang. Laju inflasi yang sangat cepat terjadi hampir serentak di semua negara sehingga menciptakan semacam ”pandemi inflasi” di mana-mana. Beberapa faktor pendorong gelombang inflasi di hampir semua negara di dunia adalah, Pertama, Di saat penularan Covid-19 melambat dan semakin melemah, konsumsi masyarakat meningkat sangat drastis, bahkan di luar dugaan para pakar. Sementara ketersediaan barang dan jasa yang ada tidak lagi mampu mengimbangi permintaan. Kondisi ini memicu naiknya harga-harga barang dan jasa sehingga mendorong laju inflasi ke level yang lebih tinggi. Kedua, faktor kelangkaan energi yang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina menjadi pemicu naiknya harga-harga komoditas energi. Harga minyak mentah meroket hingga 110 USD per barel, Sementara sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan di negara-negara maju belum siap menggantikan energi berbasis fosil. Ketiga, rantai pasok global untuk mendukung proses produksi barang belum sepenuhnya kembali normal akibat pandemi yang berkepanjangan.

Masyarakat akan dirugikan oleh kenaikan laju inflasi yang sangat tinggi mengingat merekalah yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Pertama, pada 2022 ini konsumen harus membayar harga listrik dan bahan bakar lebih mahal dari sebelumnya karena perusahaan penyedia energi membebankan kenaikan harga-harga sumber energi langsung ke konsumen. Kedua, kenaikan harga listrik dan bahan bakar memicu meningkatnya biaya produksi karena listrik dan bahan bakar merupakan salah satu komponen penting dari proses produksi barang ataupun jasa. Ketiga, kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan biaya hidup menjadi meningkat tanpa bisa dihindari lagi. Inflasi yang tinggi akan membuat masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah semakin tertekan sehingga akan memberatkan mereka. Pemerintah ataupun pengusaha harus menyisihkan anggaran yang lebih besar untuk membiayai pegawai mereka ataupun memperbanyak bantuan tunai bagi masyarakat miskin, dengan tujuan untuk memperkuat daya beli. (Yoga)

Digitalisasi merupakan salah satu solusi untuk memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Layanan jasa keuangan digital memiliki struktur perusahaan ramping dan model bisnis yang memungkinkan untuk memberi pinjaman dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, layanan jasa keuangan digital bisa menjangkau segmen yang sebelumnya tidak tersentuh layanan konvensional. Digitalisasi dan inklusi keuangan juga merupakan agenda presidensi Indonesia pada G20. Digitalisasi yang dapat memperluas inklusi keuangan diyakini sebagai salah satu jlan menuju pemulihan ekonomi. Pada seminar ”Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth” pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, perluasan inklusi keuangan sangat krusial dalam proses pemulihan ekonomi. ”Semakin inklusif atau semakin luas layanan jasa keuangan itu bisa diakses oleh masyarakat, kecepatan pemulihan ekonomi bisa terakselerasi,” ujar Sri Mulyani.

Global Partnership Financial Inclusion (GPFI) Co-chair Bank Sentral Italia Magda Bianco menjelaskan, digitalisasi telah mentransformasi kehidupan secara umum dan sistem keuangan secara khusus. Digitalisasi menjadi penolong utama di masa pandemi, membuka kesempatan luas bagi UMKM untuk inovasi produk dan jasa keuangan yang berkualitas, serta mendukung kemudahan akses. Digitalisasi juga efektif mengurangi biaya transaksi dan menjadi prasarana dalam evaluasi kelayakan kredit. Prasarana ini berkontribusi pula memperkuat inklusi yang lebih luas. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menegaskan, digitalisasi layanan jasa keuangan merupakan salah satu pendorong perluasan inklusi keuangan. OJK telah menyusun strategi perluasan inklusi keuangan yang terangkum dalam dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif. ”Kami menargetkan inklusi keuangan 2024 bisa tercapai pada level 90 %, artinya 90 % penduduk Indonesia sudah mengakses layanan jasa keuangan,” ujarnya. Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Rudiantara menjelaskan, layanan jasa keuangan digital bakal memperluas inklusi keuangan karena kemampuannya menjangkau segmen yang sebelumnya tidak dijangkau lembaga keuangan konvensional. Segmen ini di sebut unbankable. Mereka tidak bisa jadi debitor bank lantaran tidak punya jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Layanan jasa keuangan digital, seperti tekfin ataupun bank digital, mempunyai struktur dan model bisnis yang berbeda dari perbankan konvensional. Mereka mau dan mampu memberikan pendanaan modal kerja dalam jumlah kecil, seperti Rp 10 juta. Beberapa tekfin bahkan punya visi dan misi secara khusus hanya memberikan pendanaan pada debitor perempuan pengusaha dan anak muda. (Yoga)

Kinerja ekspor sektor pengolahan atau manufaktur dalam negeri telah menopang surplus neraca perdagangan nasional. Untuk menjaga kinerja positif ini sekaligus memperbaiki struktur ekonomi secara berkelanjutan, pemerintah akan terus mendukung ekspor produk hilirisasi sumber daya alam dari industri manufaktur. BPS melaporkan, ekspor Indonesia  April 2022 sebesar 27,32 miliar USD, tumbuh 47,76 % secara tahunan. Sedang nilai impor 19,76 miliar USD, turun 10,01 % secara tahunan. Dengan demikian, angka surplus April 4,53 miliar USD. Surplus neraca perdagangan telah terjadi dalam empat bulan beruntun sejak awal 2022. Jika diakumulasikan, surplus neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-April 2022 sebesar 16,89 miliar USD, lebih besar dari surplus pada empat bulan pertama tahun 2021 sebesar 7,81 miliar USD. Secara struktur, ekspor nonmigas menyumbang 94,75 % terhadap total ekspor April 2022 dengan rincian sektor industri pengolahan 69,86 persen (19,09 miliar USD), industri pertambangan 23,45 % (6,41 miliar USD), serta industri pertanian, kehutanan, dan perikanan 1,44 % (390 juta USD).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu (18/5) menilai positif kinerja ekspor sektor industri pengolahan yang menjadi komponen penyumbang tertinggi ekspor nonmigas. Secara tahunan, pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada April 2022 mencapai 27,92 persen. Ia menambahkan, sektor pengolahan atau manufaktur adalah sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dalam perekonomian, terutama dari sisi penciptaan lapangan kerja. Arah kebijakan pemerintah, lanjutnya, akan terus menggalakkan kinerja ekspor pada sektor pengolahan yang bernilai tambah tinggi dengan memperkuat hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Sejumlah contoh produk sektor manufaktur penopang ekspor adalah produk hilirisasi tambang dan mineral, seperti produk besi dan baja. Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Faisal Rachman, mengatakan, angka realisasi surplus neraca perdagangan April 2022 jauh lebih tinggi dari perkiraan konsensus pasar sebesar 4 miliar USD. Ia memperkirakan, surplus neraca barang pada neraca transaksi berjalan hingga akhir tahun akan menyusut karena impor akan mengejar ekspor seiring dengan pemulihan ekonomi. (Yoga)

Lembaga donor dari Amerika Serikat, USAID, dan PT Mars berkolaborasi mendorong pengembangan pertanian kakao berkelanjutan  melibatkan 9.000 petani di Sulsel dan Sulteng. Setidaknya 7,2 juta USD (Rp 104 miliar) dikucurkan. Program ini diluncurkan di laboratorium pengembangan kakao Mars di Kabupaten Pangkep, Sulsel, Rabu (18/5). (Yoga)

Kelompok negara industri terkaya atau G7 semakin mematangkan rencana pengaturan pasar uang kripto. Perlindungan konsumen menjadi alasan utama setelah nilai pasar kripto tersapu 1,8 triliun USD dalam enam bulan terakhir. Nilai yang hilang itu mencapai lebih dari 1,5 kali PDB Indonesia. Gubernur Bank Sentral Perancis Francois Villeroy de Galhau mengatakan, pengaturan pasar kripto akan dibahas dalam pertemuan para pejabat keuangan G7 di Jerman pada pekan ini. ”Hal yang terjadi beberapa waktu terakhir adalah tanda harus ada regulasi global,” ujarnya, Selasa (17/5) malam waktu Paris atau Rabu dini hari WIB. Bersama 26 negara lain di Uni Eropa (UE), Perancis sudah mendorong regulasi pasar kripto di UE. Dikenal sebagai aturan MICA (Marketin Crypto Asset), UE menghendaki pasar kripto diatur untuk memberikan perlindungan kepada investor kecil. Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS, Gary Gensler mengatakan, pasar kripto amat spekulatif. Kepercayaan masyarakat bisa tersapu kalau kondisi itu dibiarkan.

Pernyataan mereka muncul menyusul pasar kripto yang kembali anjlok. Dalam sepekan terakhir, sebagaimana dicatat CoinGecko dan Coinbase, nilainya tersapu 1,2 triliun USD. Sebagai pembanding, nilai PDB atau nilai agregat seluruh kegiatan perekonomian Indonesia adalah 1,1 triliun USD. Jika dihitung sejak November 2021, nilai yang tersapu dari pasar kripto semakin besar. Dari 3,1 triliun USD pada November, akumulasi nilai pasar seluruh mata uang kripto hanya tinggal 1,3 triliun USD pada 16 Mei 2022. Kehancuran pasar kripto, antara lain, dipicu kejatuhan nilai luna, salah satu mata uang kripto. Nyaris tak ada mata uang kripto yang tidak anjlok. Dari saat valuasi tertinggi mencapai hampir 69.000 dollar AS per bitcoin, bitcoin kini nilainya di kisaran 29.000 dollar AS. Dengan kata lain, bitcoin kehilangan 57 % nilai sejak November 2021. ”Ada pesimistis dan kehilangan investasi karena  penurunan nilai pasar. Ini masalah kehilangan nilai pasar 1 triliun USD meski sebagian besar hanya aset tercatat di kertas dan sebagian besar juga aset yang dinilai berlebihan,” kata ekonom peneliti uang kripto pada Columbia Business School, Eli Noam.

Ekonom Universitas Torono, Joshua Gans, mengungkapkan, ”Dalam mata uang kripto, tidak ada penjaminnya. Hanya pengelola lembaga yang bodoh mau masuk ke sana. Memang ada beberapa lembaga memiliki divisi kripto. Akan tetapi, hal itu tidak berarti mereka akan masuk ke sana secara besar-besaran”. Gans bukan orang pertama yang mengingatkan nihilnya penjamin dalam pasar kripto. Banyak pihak mengingatkan bahwa tidak ada yang mengetahui apa faktor pembentuk harga mata uang kripto. Sampai sekarang tidak diketahui mengapa nilai bitcoin menembus 69.000 dollar AS, lalu terpangkas lebih dari separuh. (Yoga)

Didukung keadaan ekonomi yang mulai  pulih dan kenaikan penerimaan negara dari windfall profit atau keuntungan tak terduga dari lonjakan harga komoditas, kondisi kesehatan fiskal tahun 2022 dinilai mempu mempertahankan harga BBM bersubsidi. Artinya, tahun ini, tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi guna meredam kenaikan inflasi. Pemerintah juga dinilai memiliki uang cukup untuk membayar tunggakan utang kepada Pertamina sebesar Rp84,4 triliun per tahun 2021. 

Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatran dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah sudah memiliki hitungan tambahan  subsidi energi sebagai bantalan untuk masyarakat, ditengah lonjakan harga minyak dunia yang hingga saat ini masih bertengger di level US$ 100 ribu pr barel. "APBN masih memiliki ruang untukmelakukan penambahan (subsidi). 

Pasalnya, kenaikan harga komoditas energi tidak hanya berdampak pada sisi belanja subsidi yang meningkat, tetapi pendapatan negara juga mendapatkan windfall dari naiknya harga komoditas energi, baik untuk pajak maupun non pajak. Secara umum, fiskal aman (meski subsidi energi naik), kemudian dengan APBN juga masih terkendali." ucapnya kepada Investor Daily. (Yetede)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, tersangka Lin Che Wei(LCW) alias Weibinanto Halimdjati direktur Kementerian Perdagangan sebagai seorang ekonom tanpa surat keputusan dan/atau tanpa kontrak tertentu. Meski demikian, LCW ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur distribusi minyak goreng. "Kami, tim penyidik,  sudah mencoba (menelusuri) statusnya apa sih disana, tapi belum, belum ada. Dia belum menyampaikan juga apa statusnya dan tidak ada surat keputusan yang  menentukan dia adalah swasta yang direkrut  menjadi suatu (pihak) struktural atau organisasi dalam satu kepengurusan atau satu kementerian," jelas Burhanuddin. 

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi  ekspor CPO. Selain Lin Che Wei dan Indrasari Wardana, penyidik juga menetapkan tiga orang tersangka lain sebagai tersangka, yakni Master Parulian Tumanggor, selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku senior  Manager Corperate Affarirs PT Pelita Agung Agroindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affairs PT Musim Mas. (Yetede)