Kinerja positif yang ditorehkan perusahaan-perusahaan dari Indonesia mencatatkan prestasi gemilang di dunia internasional, salah satunya adalah masuknya tujuh perusahaan asal Indonesia di daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia versi majalah Forbes. Salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI yang dinobatkan menjadi perusahaan publik terbesar di Indonesia dalam pemeringkatan Forbes 2022 Global 2000 World’s Largest Public Companies in Indonesia.  Untuk meraih posisi bergengsi tersebut, terdapat 4 aspek yang dinilai oleh Forbes, yakni dari aspek sales, profit, assets, dan tentunya market value. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, prestasi tersebut merupakan bukti bahwa pihaknya mampu menjaga kinerja positif yang berkelanjutan dengan manajemen risiko yang sangat terukur. “Hal ini tentu menjadi prestasi bagi perseroan, karena kendati ekonomi dihadang krisis akibat pandemi Covid-19, BRI tetap mampu menjaga kinerja positif. Hal tersebut diraih BRI dengan kembali fokus pada pemberdayaan dan penyelamatan segmen UMKM di masa sulit, serta menjadi mitra strategis Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sangat layak jika prestasi tersebut didedikasikan bagi seluruh nasabah BRI dan Insan BRILiaN (pekerja BRI) di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Rencana pemerintah melonggarkan aktivitas masyarakat dan mengawal perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi seakan bak angin segar bagi para pelaku bisnis yang menilai kebijakan tersebut dapat mempercepat kebangkitan dunia usaha. Perubahan status pandemi menjadi endemi diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi yang selama 2 tahun lebih ini lesu akibat mobilitas masyarakat yang terbatas. Banyak sektor, terutama yang menggantungkan bisnisnya dari aktivitas masyarakat, seperti transportasi, perdagangan ritel, dan pariwisata, seakan merasakan desir kehidupan setelah lama mati suri. Adalah Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di ruang terbuka bagi masyarakat dan mulai berlaku pada Rabu (18/5).

Selain itu, langkah yang diambil pemerintah ini perlu disikapi secara bijak agar masyarakat tidak masuk pada euforia berlebihan dengan kesimpulan yang terburu-buru. Masyarakat tetap harus mengingat bahwa status pandemi sejatinya ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang secara resmi mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Pandemi adalah epidemi yang menyebar ke berbagai negara dan memengaruhi kehidupan orang di seluruh dunia dalam jumlah besar secara simultan. Penyakit ditetapkan sebagai pandemi ketika penyebarannya sudah internasional dan di luar dugaan sehingga sulit dikendalikan. Adapun endemi adalah penyakit yang biasanya mewabah di suatu wilayah tertentu.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga dan Chair G20 EMPOWER yang juga Direktur & Chief Strategic Transformation & IT Officer PT XL Axiata Tbk. Yessie D. Yosetya, melihat produk UMKM yang dipamerkan pada pertemuan G20 EMPOWER hari ke-2 di Yogyakarta, Rabu (18/5). Pertemuan tersebut membahas urgensi peran perempuan dalam UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan memperkuat kebijakan terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat. Aturan itu menyasar 16 sektor pelaku usaha jasa keuangan dari mulai perbankan, asuransi, pembiayaan, sampai dengan lembaga keuangan mikro. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengatakan bahwa ketentuan itu memperbarui POJK No. 1/POJK.07/2013. Regulasi itu mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa. Menurutnya, penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan serta upaya perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh PUJK. “Harapan kami, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 ini dapat menjawab kebutuhan hal tersebut agar sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,” imbuh Tirta.

Terkait dengan aturan anyar OJK terkait dengan perlindungan konsumen itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwyanto mendukung dan siap untuk menerapkan ketentuan baru terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Menurutnya, aspek perlindungan konsumen telah menjadi bagian dari Anggaran Rumah Tangga (ART) AAUI. Oleh karena itu, asosiasi mendukung adanya upaya perbaikan aturan perlindungan konsumen dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Digitalisasi yang berkembang pesat dalam dua tahun terakhir diharapkan menjadi motor baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di tengah prospek cerah, ada tantangan yang perlu diantisipasi agar digitalisasi tidak mempertajam kesenjangan pemulihan ekonomi. Tren digitalisasi tecermin dari pesatnya nilai dan volume transaksi digital. Data BI menunjukkan, pada triwulan I-2022, nilai transaksi digital perbankan Rp 11.100 triliun, tumbuh 34,9 % dibandingkan pada triwulan I-2021. Pada Februari 2022, transaksi keuangan digital pada e-dagang Rp 30,8 triliun dengan volume transaksi 222,9 juta kali, meningkat dibandingkan transaksi setahun lalu senilai Rp 27,3 triliun dengan volume transaksi 174,6 juta kali. Pertumbuhan nilai volume transaksi juga terjadi pada metode pembayaran pindai kode/QRIS. Hingga Februari 2022, total nominal transaksi QRIS tumbuh empat kali lipat secara tahunan menjadi Rp 4,5 triliun. Volumenya tumbuh tiga kali lipat menjadi 54,6 juta kali transaksi. Mengutip riset Google, Temasek, dan Bain &  Company, nilai gross merchandise value ekonomi digital atau total nilai barang yang diperjualbelikan di Indonesia mencapai 70 miliar USD, sekitar Rp 994 triliun pada akhir 2021.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, isu digitalisasi ekonomi menjadi salah satu agenda dan perhatian utama dalam diskusi forum G20 tahun ini. Transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan dan aktivitas ekonomi telah menjadi fenomena yang terjadi di seluruh dunia, khususnya semenjak pandemi Covid-19. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan, digitalisasi menjadi faktor pengubah yang bisa meningkatkan kapasitas bisnis pascapandemi. Digitalisasi juga signifikan berkontribusi pada pengembangan UMKM. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dunia usaha dan memperluas cakupan pasar. Digitalisasi juga membawa tatanan ekonomi baru, yakni siapa pun bisa menguasai pasar asalkan memiliki akses internet dan lihai menavigasi ekosistem digital. (Yoga)

Industri hulu-hilir sawit di Indonesia perlu dibenahi agar petani tidak selalu menjadi korban gangguan hilirisasi produk sawit. Ketergantungan petani sawit pada korporasi kelapa sawit telanjur akut sehingga petani tak punya kuasa untuk menentukan harga tandan buah segar (TBS) yang dengan mudah anjlok jika terjadi gejolak pada harga produk turunannya. Hal menjadi salah satu tuntutan dalam aksi yang dilakukan organisasi petani sawit Indonesia yang berpusat di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/5). Aksi ini dipicu anjloknya TBS di level petani semenjak penerapan kebijakan larangan ekspor produk turunan sawit. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto mengatakan, selama ini petani sawit hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku. Belum ada satu pun kelembagaan petani yang memiliki pabrik sendiri dan mengolah TBS menjadi bahan jadi, misalnya minyak goreng. ”Pelarangan ekspor bisa jadi momentum bagi pemerintah untuk mendukung kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dengan memanfaatkan dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menambahkan, penurunan harga TBS sejak pengumuman larangan ekspor 50-60 % dari yang tertulis di kesepakatan. Berdasarkan kalkulasi Apkasindo, potensi pendapatan petani sawit yang hilang akibat anjloknya harga TBS sejak 27 April 2022 mencapai Rp 11,4 triliun. Angka itu berasal dari 6,58 juta ton TBS yang rusak karena tidak terserap pabrik. ”TBS dalam beberapa waktu terakhir sudah tidak ada lagi harganya. Semua pabrik sudah menolak menyerap TBS karena tangki timbun mereka sudah penuh,” kata Gulat. Apkasindo mencatat, harga TBS di sejumlah sentra perkebunan sawit di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berada di kisaran Rp 1.600-Rp 1.940 per kg. Ini di bawah harga yang ditetapkan pemerintah melalui Permentan No 1 Tahun 2018, yakni Rp 3.000-Rp 3.100 per kg. (Yoga)

Terganggunya rantai pasok akibat penguncian wilayah di China dan ancaman resesi ekonomi AS menghantui animo beli pelaku pasar saham global. Aktivitas ritel dan pabrik di China turun tajam pada April. Pada saat yang sama, data produksi pabrik di New York, AS, dilaporkan merosot pada Mei. Kedua situasi ini menekan pasar saham. Pertemuan pejabat Bank Sentral AS, Selasa (17/5) turut  membahas kejatuhan pasar belakangan ini. (Yoga)

Presiden AS Joe Biden mulai merealisasikan janji pengendalian inflasi dengan merilis Rencana Aksi Pasokan Perumahan, Senin (16/5). Ini rencana besar untuk meringankan beban biaya perumahan dengan meningkatkan pasokan perumahan berkualitas. Diharapkan kekurangan pasokan perumahan di AS dapat diatasi dalam lima tahun. ”Ini upaya pemerintah paling komprehensif untuk menutup kekurangan pasokan perumahan,” sebut Gedung Putih. (Yoga)

Keputusan India menghentikan ekspor gandum menambah masalah pangan dunia, yang mengalami kenaikan harga, karena invasi Rusia ke Ukraina. India pada Jumat (13/5) mengumumkan akan mengatur ekspor gandumnya untuk menahan inflasi dan menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Produksi gandum negara pengekspor kedua terbesar dunia itu terganggu akibat gelombang udara panas. Keputusan India itu membuat harga gandum dunia melonjak dan memperbesar kekhawatiran terjadinya krisis pangan. Harga gandum pengiriman ke depan (future) naik 5,9 % menjadi 12,46 USD per setengah bushel di pasar komoditas Chicago, AS, Minggu (15/5). Satu bushel setara dengan 35,239072 liter. Harga gandum naik tinggi akhir Maret 2022, menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Harga sempat menyentuh 13 USD, kemudian turun di bawah 10 USD, dan kembali melonjak menyusul kebijakan baru India.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang menyebut penjualan terigu nasional triwulan I-2022 masih naik, tetapi jika dihitung hingga April 2022, permintaan menurun 2,8 %. Situasi ini memperlihatkan harga gandum yang tinggi akan menurunkan permintaan. Data Aptindo memperlihatkan, kebutuhan terigu naik sepanjang 2019-2021, pada tahun 2021 sebesar 4,6 % menjadi 8,927 juta ton. Pada sisi lain, impor gandum hingga April 2022 masih naik, menunjukkan cadangan gandum industri terigu nasional meningkat. Konsumen terbesar terigu nasional, 71 %, adalah industry, UMKM dan rumah tangga. Terigu digunakan untuk roti dan kue, mi basah, hingga penjualan eceran. Sisanya diserap industri besar dan modern. Elastisitas terigu menunjukkan, masyarakat siap mengganti tepung gandum dengan bahan pangan lain. Krisis pangan global lebih luas sejauh ini dapat dihindari karena panen padi tidak terganggu. (Yoga)

Pandemi Covid-19 mengakselerasi digitalisasi berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia begitu pesat dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Jumlah perusahaan rintisan (startup) bidang teknologi di Indonesia, sesuai data startuprangking.com saat diakses, Sabtu (14/5) mencapai 2.360 perusahaan. Negara lain yang memiliki sejumlah besar perusahaan rintisan ialah Australia (2.312 perusahaan), Kanada (3.386 perusahaan), AS (71.795 perusahaan), dan Inggris (6.310 perusahaan). Memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, sesuai laoran riset e-Economy SEA 2021 yang dirilis Google, Temasek Holdings Pte, dan Bain & Company, Indonesia masih jadi tujuan investasi paling menarik di Asia Tenggara. Pada semester I-2021 saja ada 300 kesepakatan investasi senilai 4,7 miliar USD. Segala yang berbau teknologi digandrungi pelaku ekonomi, termasuk investor. Di pasar modal, sepanjang 2021 indeks kumpulan saham emiten teknologi, yakni IDX Technology, bertumbuh 380,4 % dibanding 2020. Berlipat kali di atas pertumbuhan IHSG 2021 sebesar 10 %. Sepanjang tahun 2022, fenomena pertumbuhan harga saham emiten digital tak sepesat tahun lalu, tetapi emiten teknologi tetap mencuri perhatian di lantai bursa. April lalu, misalnya, salah satu raksasa teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melantai di bursa. Ini merupakan perusahaan unicorn atau bervaluasi lebih dari 1 miliar USD (Rp 14 triliun) kedua di Indonesia yang melantai di bursa setelah PT Bukalapak.com Tbk.

Demam digitalisasi juga melanda industri perbankan. Selama dua tahun terakhir, ramai perbankan bersalin wajah menjadi perbankan digital. Sebut saja Bank Yudha Bhakti yang kini berganti nama menjadi Bank Neo Commerce dan fokus menjadi bank digital. Kelompok usaha bank (KUB) juga tak mau ketinggalan mengubah anak usaha bank mereka menjadi bank digital. PT Bank Central Asia Tbk (BCA), membentuk anak usaha PT Bank Digital BCA atau Blu. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mengubah anak usaha mereka, BRI Agro, menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk. Keduanya bakal fokus jadi bank digital. Perbankan lain yang tak membentuk anak usaha bank digital pun ramai-ramai memperkuat layanan perbankan digital. PT Bank Mandiri Tbk, merilis aplikasi perbankan digital Livin’ by Mandiri. Begitu pula Bank DBS Indonesia yang terlebih dahulu merilis aplikasi perbankan digital bernama Digibank serta PT Bank BTPN Tbk melalui aplikasi Jenius. Mengantisipasi pertumbuhan perbankan digital yang begitu pesat, OJK merilis Peraturan OJK No 12/2021 tentang Bank Umum. Ditetapkan pengaturan modal inti bank digital mengikuti ketentuan modal inti minimum bank umum seperti tertuang dalam POJK 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Untuk pendirian bank digital baru setelah POJK 12/2021 berlaku, modal inti minimumnya ditetapkan sebesar Rp 10 triliun. Sementara bank digital yang telah lebih dahulu ada atau hasil konversi bank konvensional wajib memenuhi modal inti Rp 3 triliun. Adapun bank digital yang merupakan anak usaha atau bagian dari kelompok usaha bank wajib memenuhi modal inti minimum Rp 1 triliun.

Di sektor industri keuangan nonbank, berbagai inovasi keuangan digital juga terus tumbuh. Pinjaman daring dari perusahaan teknologi finansial (tekfin) pinjaman antarpihak (peer to peer lending/P2P lending) makin diminati. Hingga Februari 2022, total penyaluran pinjaman kepada peminjam mencapai Rp 16,40 triliun, diterima oleh 12,76 juta pemilik rekening. Sebesar 68,72 % di antaranya berasal dari sektor produktif. Selain tekfin pinjaman antarpihak, saat ini juga aktif beroperasi layanan urun dana atau securities crowdfunding (SCF). SCF adalah kegiatan penghimpunan dana urunan yang dilakukan perusahaan tekfin SCF dengan mempertemukan investor atau pemodal atau pemberi dana urunan kepada UMKM yang membutuhkan pendanaan. UMKM ini kemudian disebut penerbit karena menerbitkan instrumen pasar modal, yakni kepemilikan efek, seperti saham, obligasi, dan sukuk, yang kemudian dibeli dalam bentuk urunan dana dari investor. Adapun imbal hasilnya bisa diterima investor dalam bentuk dividen atau bunga atau imbal hasil. (Yoga)