Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mulai menerapkan  transaksi nontunai  dan nirsentuh jalan tol atau layanan multi lane free flow (MLFF) bertahap di beberapa ruas jalan tol pada akhir 2022. "Penerapan direncanakan akhir tahun 2022, sedangkan untuk ruas jalan tol yang akan diterapkan  sistem, tersebut pada akhir tahun masih dalam pembahasan," kata Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit dalam diskusi daring Penerapan Denda dalam Implementasi MLFF di Jakarta, Jumat (20/5). 

BPJT saat ini berencana akan melakukan  uji coba sistem transaksi MLFF tersebut pada tahun ini melalui PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana Sistem Transaksi Tol. "Secara timeline, kami mengharapkan akan memulai proses uji coba MLFF pada tahun ini. Kalau tidak ada kendala teknis, sesuai kesepakatan akan dilakukan upaya implementasi secara bertahap tergantung pada hasil uji coba  yang akan dilaksanakan oleh RITS sebagai Badan Usaha Pelaksana Sistem Transaksi," kata Danang. (Yetede)

PT Bank Negara Indonesia  (persero) Tbk (BNI) mengakselerasi pertumbuhan kinerja bisnis dengan menuntaskan dua aksi korporasi sekaligus. Aksi korporasi tersebut adalah pengambilalihan Bank Mayora dan pendirian BNI Modal Ventura. Corporate Secretary BNI Mucharom  menyampaikan, BNI telah menyelesaikan pendirian dan penyertaan modal pada BNI Modal Ventura. Aksi pendirian, telah mencantumkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022 BNI untuk  melakukan penyertaan modal  dengan nilai Rp 500 miliar. 

Mucharom menuturkan, pendirian dan penyertaan modal dan BNI Modal Ventura merupakan rangkaian strategis BNI dalam menjawab potensi pengembangan  digital banking. Mucharom juga menyampaikan Bank Mayora akan dipersiapkan untuk menjawab berbagai potensi pengembangan bisnis segmen  UKM di seluruh Indonesia, dengan fokus awal pada mereka yang berada dalam value chain BNI dan Mayora Group saat ini juga memiliki potensi pengembangan bisnis  produk cross selling di segmen konsumer, khususnya penggalangan ritel UKM dan kebutuhan pribadi pemilik UKM itu sendiri. (Yetede)

Anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), berhasil meraih prajualan sebesar Rp 330 miliar pada kuartal I-2022, yang terutama ditopang oleh proyek perumahan Waterfront Estates. Pencapaian prapenjualan LPCK ini berimbas  positif kepada kinerja LPKR sebagai induk usaha yang memegang 84% saham LPCK. CEO LPKR John Riady menyampaikan optimismenya terkait dengan industri  properti yang dipercaya semakin cerah kedepannya, setelah menunjukkan pemulihan pada tahun 2021. John juga melihat dua sektor yang masih  bertumbuh di tengah pandemi Covid-19, yaitu rumah tapak dan logistik  yang bertumbuh karena terdorong  industri e-commerce. John mengatakan bahwa di kawasan industri  Lippo Cikarang sekitar 20-30% pembeli mengembangkan  lahan untuk kebutuhan pergudangan. "Pendapatan prapenjualan LPKR juga ditopang oleh LPCK melalui penjualan tanah industri , komersil, dan proyek resmi tapak Watrefront Estates, komersil dan proyek resmi yang diterima Investor Daily, Jumat (20/5/2022).(Yetede)

Kementerian Pertanian (Kementan)  mendistribusikan obat-obatan berupa vitamin, antibiotik, antiseptik, dan disinfektan, serta alat pelindung dari (API) ke sejumlah wilayah sebagai upaya pengendalian  penyebaran penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. "Mulai 7-12 Mei lalu kami sudah melakukan pengiriman tahap satu ke beberapa provinsi," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Nasrullah di Jakarta, kemarin. Pada 16 2022, Kementan kembali melakukan pengiriman logistik  tahap kedua untuk wilayah yang diduga terjangkau PMK, termasuk Jawa Timur dan Aceh. Keseluruhan obat-obatan  yang telah Kementan kirimkan  senilai Rp 534,29 juta, pengiriman  selanjutnya 18 Mei 2022. "Begitu ada wabah PMK, kami bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi, sehingga mengetahui  kebutuhan apa yang diperlukan untuk dapat mengendalikan penyebaran wabah PMK," ujar Nasrulloh. (Yetede)

DPR kembali disorot soal anggaran. Setelah dikritik karena pembelian gorden rumah dinas, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR kini menjalani kunjungan kerja ke Turki. Lawatan ke negeri Bulan Sabit tersebut digelar selama sepekan, sejak 18 Mei, dengan agenda bertemu anggota parlemen Turki. Penanggung jawab Bidang Legislasi Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, secara formal, agenda tersebut terpenuhi. "Persoalannya, memalukan pergi ke Turki hanya untuk menanyai  parlemen mengenai protokol dan pendapatan anggota DPR di sana," kata dia kepada Tempo, kemarin. Menurut Lucius, membandingkan pendapatan parlemen Turki dengan Indonesia seperti menggantang asap. Sebab, setiap negara mempunya kebijakan yang berbeda ihwal  pendapatan pejabat. Kalaupun harus menanyakan pendapatan, semestinya cukup dilakukan secara daring tanpa perlu datang langsung ke Turki. "Seolah pergi ke sana untuk persoalan serius, padahal jalan-jalan doang," kata dia, (Yetede)

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengkritik anggota DPR yang kerap berkunjung keluar negeri tanpa hasil. Indikasinya, kata peneliti senior Indonesia Budget Center (IBC), Roy  Salam, tidak ada publikasi dan laporan kerja  setelah lawatan dalam tiga tahun terakhir. "Jadi, terkesan pelesiran karena mereka memiliki jatah rutin perjalanan keluar negeri ujar Roy kepada Tempo, kemarin. Menurut Roy, DPR hampir tidak pernah mempublikasikan hasil kunjungan keluar negeri maupun manfaatnya terhadap produk legilslasi dan pengawasan. Sebaliknya, setiap perjalanan dinas luar negeri lebih banyak tertutup. Publik tak tahu alasan pemilihan negara tujuan, juga besaran uang negara yang dihabiskan para wakil rakyat itu. Kunjungan kerja luar negeri menjadi persoalan setelah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertolak ke Turki pada 18 Mei lalu. Mereka hendak membandingkan protokoler dan penghasilan parlemen Turki dan Indonesia. (Yetede)

Kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri kerap mengundang pertanyaan. Sebab, kegiatan tidak banyak diketahui publik dan diduga tidak memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki 2022-2023, Fauzul Azim, mengatakan kunjungan anggota DPR ke Turki, misalnya, kerap tak transparan, "Kami tak ada akses untuk mengetahui apa yang anggota DPR lakukan disini." kata dia saat dihubungi, kemarin. Padahal, Fauzul melanjutkan, Turki negara yang paling sering dikunjungi para anggota legislatif itu.  Baginya lebih mudah mendapati para anggota DPR itu di lokasi wisata  ketimbang di tempat kerja.  Akhir tahun lalu, Fauzul tiga kali bertemu langsung dengan anggota DPR saat sedang bekerja di toko souvenir di Aya Sofia gereja yang berdiri sejak abad VI dan beralih fungsi menjadi mesjid di Istambul.  Ketidakjelasan agenda membuat PPI Turki mempertanyakan pentingnya kunjungan kerja tersebut. Pada akhir tahun lalu, mereka mengirim surat terbuka kepada DPR mempersoalkan  seringnya anggota DPR mengunjungi Turki. (Yetede)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk mencatatkan transaksi Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fest) hampir 35 juta kali dengan nilai transaksi mencapai lebih Rp106 triliun sampai dengan April 2022. Perseroan secara konsisten terus mengakselerasi digitalisasi untuk memenuhi kebutuhann transaksi nasabah sekaligus mendorong inklusi keuangan didalam negeri. SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan, akselerasi digitalisasi sejalan dengan inisiatif BI untuk memfasilitasi pembayaran ritel secara cepat,mudah, murah,aman, dan andal. Langkah ini diwujudkan dengan implementasi  layanan BI-Fast dalam super app Livin' by Mandiri yang terus mengalami pertumbuhan. 

Lebih lanjut Thomas menuturkan, BI-Fast juga mampu mendorong pertumbuhan  transaksi perbankan melalui Livin' by Mandiri. Hal ini tercermin pada peningkatan transaksi Livin' by Mandiri yang mampu mencapai 600 juta transaksi  April 2022. Jumlah tersebut berhasil tumbuh lebih dari 70% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Dominasi transaksi fnansial yang dilakukan oleh nasabah mayoritas adlah transfer, diikuti dengan pembelian dan pembayaran. Untuk itu kami akan terus berupaya melengkapi kebutuhan nasabah lewat penyediaan fitur  pada Livin' by Mandiri," terang dia. (Yetede)

Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos)  dalam APBN 2022 sebesar Rp18,6 triliun menjadi Rp431,5 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, tambahan anggaran perlinsos ini akan dimanfaatkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta keluarga  penerima manfaat (KPM) dalam bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Secara terperinci, pemanfaatan anggaran perlinsos  antara lain untuk program keluarga harapan (PKH) Rp 28,7 triliun, serta penerima bantuan  iuran Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) yang dijalankan BPJS Kesehatan Rp 46,5 triliun.  Sementara itu, pemerintah memperluas perlindungan masyarakat yang diberikan dalam bentuk kartu prakerja sebesar Rp9 triliun, bantuan pedagang kaki lima (PKL) warung dan nelayan Rp1,7 triliun, serta BLT minyak goreng Rp 7,5 triliun. Menkeu memastikan, pemerintah akan hadir untuk memberikan bantuan sosial untuk melindungi masyarakat guna menjaga daya beli dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. (Yetede)

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) mendorong penerapan praktik Environmental, social, and governance (ESG) oleh para emiten di pasar modal dalam menjalankan bisnisnya. Dalam setiap aksi maupun keputusan, perusahaan didorong untuk mendahulukan  prinsip-prinsip kepedulian terhadap  lingkungan (Environmental), tanggung jawab sosial (social), serta tata kelola yang baik dan patuh terhadap ketentuan  hukum yang berlaku (governance). Sebagai upaya meningkatkan kesadaran pentingnya ESG di kalangan emiten dan investor pasar modal, IICD menggelar 'The 13th IICD CG Virtual Conference and Award' dalam dua acara secara terpisah, yaitu IICD CG Virtual Conference  dengan tema 'Sustainability Governance for Long-Term Value Creation' yang diselenggarakan secara online dan 'The 13th IICD CG Award Virtual Conference dilaksanakan secara offline di Ballroom Financial Hall, Jakarta, Kamis (19/5/2022). "CG Virtual Conference diharapkan mampu menjamin keberlanjutan bisnis dengan memastikan  kepatuhan terhadap peraturan-peraturan  yang berlaku disetiap aspek operasional, menghindari konflik  kepentingan dan pelanggaran etika bisnis, kejelasan lingkup pelaporan internal, kejelasan peran, hingga kewenangan dan tanggung jawab dari setiap  komponen perusahaan," ungkat Sigit. (Yetede)