Pemerintah mengusulkan kepada legislatif untuk menambah anggaran subsidi energi pada APBN 2022, menyusul lonjakan harga minyak dunia yang semakin menjauhi asumsi harga minyak mentah Indonesia. Usulan tersebut membuat kebutuhan anggaran subsidi energi membengkak menjadi Rp 208,9 triliun. Dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Kamis (19/5), Menkeu Sri Mulyani menuturkan, dukungan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi diperlukan agar APBN tetap mampu melindungi daya beli masyarakat dari lonjakan harga komoditas energi, khususnya minyak bumi. Lonjakan harga minyak dunia membuat pemerintah mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik dari sebelumnya 63 USD per barel menjadi 99,4 USD per barel-102,5 USD per barel. Hingga Kamis sore, mengutip Bloomberg, minyak mentah jenis Brent dijual 107,25 USD per barel. Sejalan dengan kenaikan ICP, pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran subsidi energi Rp 74,9 triliun dari sebelumnya yang telah ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar Rp 134 triliun.

Usulan tambahan subsidi energi tersebut terdiri dari Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan elpiji serta Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik. Dengan kenaikan ini, keseluruhan anggaran subsidi energi untuk tahun 2022 mencapai Rp 208,9 triliun. Adanya selisih antara harga ICP yang tercantum dalam APBN 2022 saat ini dan realitas harga minyak dunia turut membengkakkan pembayaran kompensasi harga energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN gara (Persero). Pembayaran kompensasi energi membengkak dari Rp 216,1 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Rincian tambahan pembayaran kompensasi tersebut, di antaranya, kompensasi BBM kepada Pertamina Rp 255,5 triliun dan kompensasi  listrik kepada PLN Rp 41 triliun. Jumlah ini belum termasuk adanya tagihan kompensasi tahun-tahun sebelumnya kepada Pertamina dan PLN yang mencapai Rp 108,4 triliun. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Pimpinan Kerjasama Operasi (KSO) PT-PP Elnusa menandatangani Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I (Ruas Semarang-Batang) Senilai Rp 1,17 triliun. Pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon-Semarang (Cisem) merupakan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa bagian Timur. "Ketersediaan infrastruktur yang memadai  dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat,dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka  Ariadji dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/5). (Yetede)

Rumah.com sebagai portal properti terdepan di Indonesia mengumumkan program pemberdayaan  bertajuk "Melangkah Bersama Rumah.com," Dalam program ini, Rumah.com membantu mencari rumah  yang terpilih untuk mendapat  dukungan berbagai sumber daya berupa kepakaran dan jaringan konsultasi properti. Program ini didokumentasikan menjadi sebuah reality show yang bisa diikuti di media sosial untuk menginspirasi para pencari rumah di Indonesia memulai langkah menuju  kepemilikan properti. "Kami memahami bahwa perjalanan mencari rumah  tidak bisa dianggap enteng. Ini meruakan salah satu keputusan terbesar seseorang didalam hidup, sekaligus juga sering dilihat sebagai puncak pencapaian seseorang. Kami berempati bahwa perjalanan mencari  rumah bisa terasa menakutkan, membuat para pencari rumah merasa  bingung, ragu, dan tidak tahu harus mulai dari mana," kata Marine Novita, Country Manager Rumah.com dalam peluncuran program "Melangkah Bersama Rumah.com," secara virtual, Rabu. (Yetede)

Sampah makanan menjadi jenis sampah terbesar di Indonesia. Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2020, sampah makanan mencapai 40 % total sampah yang dihasilkan masyarakat di 199 kabupaten/kota. Harian Kompas menghitung angka pemborosan dari sampah makanan yang terbuang. Data bobot makanan didapat dari laman www.fatsecret.com. Untuk mengetahui total konsumsi makanan di satu kabupaten/kota, data konsumsi per kapita dikalikan jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut. Dari sini diketahui total konsumsi makanan di satu kabupaten/kota per hari. Data ini lalu dibandingkan dengan data jumlah sampah makanan rumah tangga dari SIPSN. Dengan demikian, diketahui berapa banyak sisa makanan yang tidak dikonsumsi dan terbuang menjadi sampah. Contohnya, Kota Tangerang, berdasarkan data BPS, total konsumsi per kapita dalam sehari 235,2 gr. Berdasarkan data SIPSN, sampah makanan per kapita yang terbuang setiap hari di Kota Tangerang mencapai 111 gr. Dalam sebulan konsumsi per kapita warga Kota Tangerang mencapai 7.056 gr. Dengan data BPS tentang konsumsi makanan per kapita dalam rupiah. Data ini dipakai untuk memberi nilai rupiah terhadap makanan yang terbuang. Di Kota Tangerang, pengeluaran per kapita untuk makanan per bulan adalah Rp 893.810. Jika Rp 893.810 setara dengan 7.056 gr makanan,  setiap 1 gr makanan di Kota Tangerang senilai Rp 127. Apabila sampah makanan per kapita tiap hari mencapai 111 gr, setiap orang di Kota Tangerang memboroskan uang Rp 14.097 per hari atau Rp 5 juta per tahun.

Dengan penghitungan yang sama di 199 kabupaten/kota, ditemukan rata-rata setiap orang Indonesia melakukan pemborosan makanan Rp 2.141.614 per tahun. Secara total, nilai makanan yang terbuang menjadi sampah di 199 kabupaten/kota di Indonesia dapat mencapai angka Rp 330,71 triliun dalam setahun atau setara seperenam penerimaan negara tahun 2021 (Rp 2.003,1 triliun). Angka ini berada dalam rentang hasil kalkulasi Bappenas 2021 yang menyatakan besaran kehilangan ekonomi Indonesia akibat sampah pangan adalah Rp 213 triliun-Rp551 triliun per tahun. Menurut penelitian Barilla Center for Food & Nutrition, nilai indeks kehilangan dan kemubaziran pangan Indonesia masuk kategori buruk. Setiap tahun orang Indonesia membuang sampah makanan 300 kg dan masuk dalam peringkat tiga besar negara terburuk bersama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Adapun penelitian Bappenas (2021), potensi sampah yang dihasilkan dari makanan yang terbuang sebelum diolah (food loss) dan sampah makanan (food waste) di Indonesia tahun 2000-2019 mencapai 23 juta-48 juta ton per tahun atau setara dengan 115-184 kg per kapita per tahun. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengatakan, perlu kampanye mengubah gaya hidup masyarakat untuk selalu menghabiskan makanan. KLHK telah mengeluarkan surat edaran kepada pemda untuk menggalakkan hidup minim sampah. Salah satu isinya, mengajak masyarakat makan tanpa sisa dan membuat kompos di rumah. (Yoga)

Jam menunjukkan pukul 13.30 WIB. Terik, becek air lindi, dan bau busuk dari gunung sampah bercampur aduk menghiasi aktivitas ratusan pemulung di zona 3 Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Besarnya tenaga yang terkuras selama pencarian sampah tidak jarang membuat pemulung juga melirik sampah makanan yang masih layak dikonsumsi. Seperti salah seorang pemulung, Rohadi (47), yang menemukan sebungkus roti sobek dan langsung melahapnya di lokasi. ”Makanan yang masih layak seperti ini, ya, dimakan,” kata Rohadi. Tidak jauh dari lokasi Rohadi mencari kertas dan kardus, Sarmi (45) dan Adim (40) mencicipi kue kering yang mereka temukan dalam kantong plastik bening di antara tumpukan sampah. ”Iseng makan gitu. Kalau lapar dikit, malas turun ke bawah untuk beli nasi, ya, apa saja dimakan, yang penting sehat gitu saja,” kata Sarmi. Adim bahkan menambahkan, tidak hanya makanan jadi, tetapi bahan mentah, apabila dirasa masih layak, bisa dibawa pulang ke rumah. ”Jangankan makanan, ikan, ayam saja kalau masih bagus, ya, dibawa pulang, dimasak lagi. Engkar (43) gemar mencari makanan kemasan dan makanan siap masak di sela-sela menyortir sampah kertas dan plastik. Makanan kemasan sering ia dapatkan langsung ketika ada truk yang datang ke TPST Sumur Batu, Bekasi. Engkar menunjukkan berbagai benda hasil temuannya, sebotol madu, adonan puding instan, makaroni kering, sekantong kacang almon, hingga sebungkus lembaran kulit taco, makanan khas Meksiko. Bagi Engkar, tidak ada yang spesial dari makanan-makanan impor tersebut. Asalkan tidak ada bungkusan yang berlubang, baginya semua masih layak untuk dimakan.

Menurut Ketua Koalisi Persampahan Nasional Bagong Suyoto, pemulung juga merupakan simbol konkret kelompok ringkih ketahanan pangan. ”Jadi, bagaimana caranya mereka mencukupi pangan? Salah satunya mencari sisa pangan yang masih bisa digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Itu sebagai upaya untuk mempertahankan hidup,” lanjutnya. Apa yang dilakukan para pemulung itu bukanlah tanpa risiko. Menurut hasil laporan puskesmas setempat yang ia pegang, Bagong menjelaskan, sampah di TPA menjadi sumber beberapa penyakit. ”Secara kasatmata bahaya tak tampak, tetapi udara kotor bikin ISPA, air kotornya bisa disentri, muntaber, atau gatal kulit,” katanya. ”Itu kalau usianya 40, 30 tahun, mereka masih sehat. Masih hebatlah mereka. Makan tanpa cuci tangan. Mereka tidak berpikir jika itu gas metana, karbon dioksida, dan zat macam-macam sangat berpengaruh terhadap ketahanan tubuhnya. Kelak, kalau sudah 50, 60 tahun, bengeknya mulai kelihatan,” ujar Bagong. Secara nasional, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian LH dan Kehutanan pada 2021, sisa makanan menyumbang lebih dari seperempat sampah yang dihasilkan setiap hari. Ini pun telah mengalami penurunan dari 40 % pada 2019. (Yoga)

Badan Anggaran DPR memberikan sinyal dukungan usulan anggaran Rp 76,6 triliun yang diajukan KPU untuk Pemilu 2024.  Dukungan ini memberikan kepastian pemilu dapat diselenggarakan tepat waktu sebagaimana dimandatkan konstitusi, sepanjang tahapan, program, dan jadwal bisa segera ditetapkan KPU. Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, sejak awal Banggar berkomitmen memberikan kepastian anggaran. (Yoga)

Beberapa tahun terakhir masyarakat mengeluhkan kenaikan yang terus-menerus terjadi pada tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di tengah kondisi ekonomi yang berat, sebagian masyarakat tak sanggup menanggung tambahan beban pengeluaran rutin setiap tahun untuk membayar dan memilih menunggak PBB, atau menjual lahan dan bangunan miliknya dan pindah ke pinggiran kota yang PBB-nya lebih murah. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas hunian dari yang bersangkutan. PBB menyasar semua orang pribadi dan badan yang mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Karena obyek bumi adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan obyek bangunan adalah rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar, kolam renang, jalan tol, maka dari petani hingga buruh, mulai dari pensiunan sampai pengusaha besar, semua memiliki kewajiban dalam hal PBB ini.

PBB rumah adalah pajak terhadap tempat tinggal, seharusnya sangat rendah. Dengan tingginya PBB, banyak mantan pejabat yang semula tinggal di kawasan elite Menteng, Jakarta, harus menjual rumahnya. Keluarga mantan Wakil Presiden Adam Malik pun tak sanggup mempertahankan rumah orangtuanya di Jalan Diponegoro. Sekarang kawasan Menteng mayoritas dihuni oleh pengusaha-pengusaha besar. Pemerintah kota, terutama Pemprov DKI Jakarta, perlu mempertimbangkan kembali besarnya PBB dengan orientasi seringan mungkin, dan bisa menaikkan PPh dan BPHTB untuk transaksi jual beli tanah dan bangunan. Pemprov DKI Jakarta dan banyak daerah lain tak bisa menganggap enteng keluhan masyarakat berkaitan dengan naiknya PBB yang harus dibayarkan warga. Seharusnya negara/pemda bersyukur kalau rumah warganya bagus-bagus karena menggambarkan kesejahteraan yang tinggi dan lingkungannya yang bagus, karena mereka sudah membayar PPh dari penghasilannya; dan ketika rakyat membangun atau membeli rumahnya, juga sudah dikenai pajak. Urusan PBB sudah tepat di tangan pemda. Namun, pemerintah pusat perlu memberikan aturan batasan yang layak untuk proporsi PBB terhadap PAD suatu daerah. Ini adalah bagian penting politik perumahan dan pertanahan. Tidak tepat menjadikan PBB sumber utama PAD. Kita berharap revisi UU PBB menghasilkan aturan baru yang benar-benar memperhatikan aspirasi publik, terutama kemampuan penghuni rumah. Pengenaan pajak seyogianyalah jangan sampai membebani kehidupan masyarakat.  (Yoga)

Negara-negara yang tergabung dalam klub elite G20 secara umum mengalami pertumbuhan positif walau masih menyisakan banyak persoalan ekonomi domestik masing-masing. Demikian halnya emerging economies juga tumbuh positif sehingga ikut memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan ekspansif itu ternyata juga membuka potensi ancaman baru dalam bentuk semakin tingginya angka inflasi. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sudah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai ancaman inflasi yang sudah terlihat di mana-mana. Inflasi di AS Maret 2022 telah menyentuh 8,3 % (yoy), angka tertinggi sejak Januari 1982. Inflasi di negara-negara Uni Eropa (UE) juga telah menyentuh 7,8 % pada Maret 2022, sebuah peningkatan yang luar biasa. Di Australia, inflasi mencapai 5,1 % dan di Korsel 4,1 %. Inflasi di beberapa emerging economies pada Maret 2022 juga melesat. Di India 6,95 %, Brasil 10,98 %, Afrika Selatan 5,9 %, dan bahkan di Turki 61,14 %. Di beberapa negara ASEAN, inflasi juga meningkat walaupun tak sebesar negara-negara maju.

Saat ini inflasi telah menjadi momok yang menakutkan dan terjadi bukan hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara berkembang. Laju inflasi yang sangat cepat terjadi hampir serentak di semua negara sehingga menciptakan semacam ”pandemi inflasi” di mana-mana. Beberapa faktor pendorong gelombang inflasi di hampir semua negara di dunia adalah, Pertama, Di saat penularan Covid-19 melambat dan semakin melemah, konsumsi masyarakat meningkat sangat drastis, bahkan di luar dugaan para pakar. Sementara ketersediaan barang dan jasa yang ada tidak lagi mampu mengimbangi permintaan. Kondisi ini memicu naiknya harga-harga barang dan jasa sehingga mendorong laju inflasi ke level yang lebih tinggi. Kedua, faktor kelangkaan energi yang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina menjadi pemicu naiknya harga-harga komoditas energi. Harga minyak mentah meroket hingga 110 USD per barel, Sementara sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan di negara-negara maju belum siap menggantikan energi berbasis fosil. Ketiga, rantai pasok global untuk mendukung proses produksi barang belum sepenuhnya kembali normal akibat pandemi yang berkepanjangan.

Masyarakat akan dirugikan oleh kenaikan laju inflasi yang sangat tinggi mengingat merekalah yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Pertama, pada 2022 ini konsumen harus membayar harga listrik dan bahan bakar lebih mahal dari sebelumnya karena perusahaan penyedia energi membebankan kenaikan harga-harga sumber energi langsung ke konsumen. Kedua, kenaikan harga listrik dan bahan bakar memicu meningkatnya biaya produksi karena listrik dan bahan bakar merupakan salah satu komponen penting dari proses produksi barang ataupun jasa. Ketiga, kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan biaya hidup menjadi meningkat tanpa bisa dihindari lagi. Inflasi yang tinggi akan membuat masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah semakin tertekan sehingga akan memberatkan mereka. Pemerintah ataupun pengusaha harus menyisihkan anggaran yang lebih besar untuk membiayai pegawai mereka ataupun memperbanyak bantuan tunai bagi masyarakat miskin, dengan tujuan untuk memperkuat daya beli. (Yoga)

Digitalisasi merupakan salah satu solusi untuk memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Layanan jasa keuangan digital memiliki struktur perusahaan ramping dan model bisnis yang memungkinkan untuk memberi pinjaman dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, layanan jasa keuangan digital bisa menjangkau segmen yang sebelumnya tidak tersentuh layanan konvensional. Digitalisasi dan inklusi keuangan juga merupakan agenda presidensi Indonesia pada G20. Digitalisasi yang dapat memperluas inklusi keuangan diyakini sebagai salah satu jlan menuju pemulihan ekonomi. Pada seminar ”Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth” pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, perluasan inklusi keuangan sangat krusial dalam proses pemulihan ekonomi. ”Semakin inklusif atau semakin luas layanan jasa keuangan itu bisa diakses oleh masyarakat, kecepatan pemulihan ekonomi bisa terakselerasi,” ujar Sri Mulyani.

Global Partnership Financial Inclusion (GPFI) Co-chair Bank Sentral Italia Magda Bianco menjelaskan, digitalisasi telah mentransformasi kehidupan secara umum dan sistem keuangan secara khusus. Digitalisasi menjadi penolong utama di masa pandemi, membuka kesempatan luas bagi UMKM untuk inovasi produk dan jasa keuangan yang berkualitas, serta mendukung kemudahan akses. Digitalisasi juga efektif mengurangi biaya transaksi dan menjadi prasarana dalam evaluasi kelayakan kredit. Prasarana ini berkontribusi pula memperkuat inklusi yang lebih luas. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menegaskan, digitalisasi layanan jasa keuangan merupakan salah satu pendorong perluasan inklusi keuangan. OJK telah menyusun strategi perluasan inklusi keuangan yang terangkum dalam dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif. ”Kami menargetkan inklusi keuangan 2024 bisa tercapai pada level 90 %, artinya 90 % penduduk Indonesia sudah mengakses layanan jasa keuangan,” ujarnya. Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Rudiantara menjelaskan, layanan jasa keuangan digital bakal memperluas inklusi keuangan karena kemampuannya menjangkau segmen yang sebelumnya tidak dijangkau lembaga keuangan konvensional. Segmen ini di sebut unbankable. Mereka tidak bisa jadi debitor bank lantaran tidak punya jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Layanan jasa keuangan digital, seperti tekfin ataupun bank digital, mempunyai struktur dan model bisnis yang berbeda dari perbankan konvensional. Mereka mau dan mampu memberikan pendanaan modal kerja dalam jumlah kecil, seperti Rp 10 juta. Beberapa tekfin bahkan punya visi dan misi secara khusus hanya memberikan pendanaan pada debitor perempuan pengusaha dan anak muda. (Yoga)

Kinerja ekspor sektor pengolahan atau manufaktur dalam negeri telah menopang surplus neraca perdagangan nasional. Untuk menjaga kinerja positif ini sekaligus memperbaiki struktur ekonomi secara berkelanjutan, pemerintah akan terus mendukung ekspor produk hilirisasi sumber daya alam dari industri manufaktur. BPS melaporkan, ekspor Indonesia  April 2022 sebesar 27,32 miliar USD, tumbuh 47,76 % secara tahunan. Sedang nilai impor 19,76 miliar USD, turun 10,01 % secara tahunan. Dengan demikian, angka surplus April 4,53 miliar USD. Surplus neraca perdagangan telah terjadi dalam empat bulan beruntun sejak awal 2022. Jika diakumulasikan, surplus neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-April 2022 sebesar 16,89 miliar USD, lebih besar dari surplus pada empat bulan pertama tahun 2021 sebesar 7,81 miliar USD. Secara struktur, ekspor nonmigas menyumbang 94,75 % terhadap total ekspor April 2022 dengan rincian sektor industri pengolahan 69,86 persen (19,09 miliar USD), industri pertambangan 23,45 % (6,41 miliar USD), serta industri pertanian, kehutanan, dan perikanan 1,44 % (390 juta USD).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N Kacaribu (18/5) menilai positif kinerja ekspor sektor industri pengolahan yang menjadi komponen penyumbang tertinggi ekspor nonmigas. Secara tahunan, pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada April 2022 mencapai 27,92 persen. Ia menambahkan, sektor pengolahan atau manufaktur adalah sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dalam perekonomian, terutama dari sisi penciptaan lapangan kerja. Arah kebijakan pemerintah, lanjutnya, akan terus menggalakkan kinerja ekspor pada sektor pengolahan yang bernilai tambah tinggi dengan memperkuat hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Sejumlah contoh produk sektor manufaktur penopang ekspor adalah produk hilirisasi tambang dan mineral, seperti produk besi dan baja. Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Faisal Rachman, mengatakan, angka realisasi surplus neraca perdagangan April 2022 jauh lebih tinggi dari perkiraan konsensus pasar sebesar 4 miliar USD. Ia memperkirakan, surplus neraca barang pada neraca transaksi berjalan hingga akhir tahun akan menyusut karena impor akan mengejar ekspor seiring dengan pemulihan ekonomi. (Yoga)