Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyepakati untuk masih membebaskan bea masuk perdagangan elektronik atau e-commerce lintas negara paling lama hingga Maret 2024. "Ada kesepakatan akan diperpanjang hingga KTM ke-13 bulan Desember tahun depan. Setelah itu, mungkin  kalau tidak ada kesepakatan ataupun putusan lain, maka moratarium ini akan berakhir di Maret tahun 2024," kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI) Kementerian Perdagangan Djatmiko B. Witjaksono. Dia menerangkan, Indonesia juga termasuk yang tidak memiliki pendapatan dari masuknya produk-produk e-commerce asing ke dalam negeri. Selain pendapatan fiskal, pemerintah juga sulit dalam mengetahui  pola perdagangan yang terjadi di e-commerce antara konsumen dan produsen di berbagai sektor. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat outstanding kredit yang disalurkan oleh perbankan pada Mei 2022 mencapai Rp5.999 triliun atau tumbuh 8,7% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih mudah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,9% (yoy). Perlambatan pertumbuhan  kredit pada lima bulan pertama tahun 2022 terutama terjadi pada golongan debitur korporasi. Kredit Modal Kerja (KMK) tumbuh 11,0% (yoy) pada Mei 2022 atau melambat dari bulan sebelumnya 11,5% (yoy). Perlambatan KMK terjadi pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan. KMK Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan  pada Mei 2022 tumbuh 20,8% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 21% (yoy) seiring pertambahan kredit pada subsektor pembibitan dan budidaya sapi potong di Jawa Barat dan Jawa Tengah. (Yetede)

Pemerintah negara mulai dari India hingga Malaysia, Argentina hingga Serbia telah memberlakukan pembatasan ekspor makanan karena kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Situasinya diperburuk oleh faktor-faktor lain seperti cuaca ekstrem dan mandeknya rantai pasokan, sehingga memperparah situasi kelaparan di seluruh dunia. Pemerintah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi hanya membutuhkan waktu 24 jam pada Mei 2022 untuk membatalkan rencana memberikan bahan pangan pada dunia. Padahal pada April lalu Modi secara terbuka mengatakan siap mengisi celah kekosongan di pasar biji-bijian global yang ditinggalkan oleh Ukraina. Namun, kemunculan sejumlah data yang mengkhawatirkan telah mengubah semua rencana. Pertama adanya data yang direvisi turun atas tanaman gandum India pada awal Mei akibat gelombang panas yang tiba-tiba memukul hasil panen. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mulai mewaspadai ancaman stagflasi global yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi domestik ke depan. Stagflasi adalah kondisi inflasi tinggi yang dibarengi perlambatan pertumbuhan ekonomi. "BI akan terus mewaspadai tekanan inflasi ke depan, khususnya dari volatile food. Dalam hal ini, kami akan all out mengeluarkan kebijakan dan menyesuaikan suku bunga, apabila terjadi kenaikan inflasi inti," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam rapat BI dengan Bangar DPR RI, Senin. Dia mengatakan, lonjakan harga telah memicu kenaikan inflasi yang dipengaruhi ketegangan geo politik  antara Rusia dan Ukraina. Sehingga menyebabkan pengenaan sanksi ke Rusia. Disaat yang sama, diberlakukan kebijakan zero tolerance terhadap penyebaran Covid-19 di Tiongkok. (Yetede)

Pemerintah akan menyediakan 300 ribu ton minyak goreng curah setiap bulan untuk menjaga pasokan sehingga harganya turun. Penasihat Khusus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Pengembangan Teknologi Berkelanjutan Rachmat Kaimuddin (28/6) mengatakan pasokan tersebut didapat dari hasil DMO. "Kami minta eksportir dukung ini, untuk berkorban dan membantu. Saat ini jumlahnya sekitar 300 ribu ton per bulan atau 3,6 juta ton per tahun," kata Rachmat.

Rachmat menuturkan jumlah tersebut juga jauh di atas kebutuhan rata-rata minyak goreng curah masyarakat Indonesia yang hanya 230 ribu ton per bulan. Persediaan yang lebih itu, katanya, dilakukan agar pemerintah bisa memastikan jumlah minyak goreng curah dalam negeri aman. Rachmat juga menuturkan alasan penggunaan aplikasi itu untuk membeli minyak goreng agar tidak ada penimbunan. Selain itu, dengan Peduli Lindungi pemerintah bisa mengetahui ke mana saja minyak komoditas itu mengalir. (Yoga)

Kementan mengusulkan anggaran untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak naik dari Rp4,42 triliun menjadi Rp4,6 triliun. Sekjen Kementan Kasdi Subagyono mengatakan pihaknya membutuhkan dana itu untuk pengadaan vaksin hingga obat-obatan. "Perkembangan terbaru dalam rapat koordinasi terbatas 22 Juni 2022 kami melakukan evaluasi lagi untuk usulan itu, sehingga kami sampaikan total (naik menjadi) Rp4,6 triliun," ungkap Kasdi dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (27/6).

Menurut Kasdi, biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan vaksin dan sarana pendukungnya sebesar Rp2,6 triliun. "Total dua kali vaksin ditambah satu kali vaksin booster. Jumlah dosisnya 43,6 juta dosis yang akan kami adakan dalam rangka untuk vaksinasi ternak," terang Kasdi. Lalu, Kementan butuh dana untuk proses vaksinasi sebesar Rp738 miliar, proses pengobatan Rp32 miliar, dan pelatihan petugas vaksinasi Rp28 miliar. Ditambah pendataan dan penandaan ternak sebesar Rp297 miliar, koordinasi dan pelaporan penanganan PMK Rp16,9 miliar, serta proses pendataan Rp195 miliar. (Yoga)

Pemerintah sudah memusnahkan atau memotong bersyarat 2.677 hewan ternak karena terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) per Selasa (28/6) hingga pukul 9.25 WIB. Mengutip siagapmk.id, jumlah hewan yang terpapar PMK tembus 283.215 ekor. Dari total tersebut, 91.233 hewan sembuh, 1.690 hewan mati, dan 187.615 belum sembuh.
Sejauh ini, virus PMK sudah menyebar di 19 provinsi dan 218 kabupaten/kota. Jatim menjadi daerah yang memiliki kasus PMK paling banyak, yakni mencapai 115.478 hewan. Diikuti, NTB 43.294 ekor, Aceh 31.443 ekor, Jabar 30.254 ekor, Jateng 29.917 ekor, Sumut 11.537 ekor, Yogyakarta 6.785 ekor, Sumbar 4.675 ekor, Babel 2.621 ekor, Banten 1.643 ekor, dan Kalbar 1.441 ekor.

Lalu, jumlah hewan yang terpapar PMK di Jambi sebanyak 957 ekor, DKI Jakarta 610 ekor, Bengkulu 516 ekor, Riau 490 ekor, Lampung 482 ekor, Kalteng 377 ekor, Sumsel 348 ekor, dan Kalsel 347 ekor. Dirjen Peternakan Kementan Nasrullah tidak menyebutkan anggaran yang dikucurkan untuk memusnahkan hewan ternak yang terpapar PMK dan ganti rugi kepada peternak, dan meminta untuk bertanya kepada pihak biro humas Kementan. (Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan nama-nama perusahaan sawit yang belum merealisasikan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang telah disetujui. "Ini ada yg belum merealisasikan persetujuan ekspornya. Industri nabati. Data ini berdasarkan report daripada pelaku sektor usaha. Ini per hari ini," kata Zulkifli dalam rapat bersama pengusaha-pengusaha minyak goreng, Senin (27/7)

Berdasarkan data dari INA Trade Kementerian Perdagangan, terdapat 26 perusahaan sawit yang belum merealisasikan ekspornya. Menurut Zulkifli, laporan terakhir yang telah diterima Kemendag menunjukkan dari 2.251.125 izin ekspor, baru 59,58 % yang terealisasi. Sedangkan, 40 % lainnya masih belum menggunakan izin ekspornya. Menurut Zulkifli data yang masuk seperti itu, tapi bisa juga produsennya belum lapor. (Yoga)

JAKARTA, SURYA 

Uji coba penjualan BBM subsidi Pertalite dan Solar ke pengguna yang terdaftar mulai dilakukan Pertamina Patra Niaga. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya. Saat ini segmen pengguna Solar subsidi Ini sudah diatur, sedangkan  Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas. "Kami harus tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM Yang disubsidi pemerintah." jelasnya dalam keterangan resmi. Senin (27/6).

Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite dan Solar. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran. Pertamina Patra Naga berinisiatif dan berinovasi melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.

"Kami menyiapkan website My Pertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagal pengguna yang terdaftar lanjut Alfian. Uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota/Kabupaten yang tersebar di 5 Provinsi antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Kalangan pelaku usaha meyakini perekonomian Indonesia  kuat menghadapi ancaman resesi global. Masih mengalirnya investasi asing, cadangan devisa yang berada di atas standar kecukupan internasional, kinerja industri dalam jalur positif, konsumsi masyarakat tetap solid serta ekspor komoditas yang masih tinggi akan menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. Menurut data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi pada kuartal I-2022 telah mencapai 23,5% dengan jumlah Rp282,4 triliun dari target investasi langsung di tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. "Kita punya pasar domestik yang kuat dan sumber daya yang melimpah baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM)," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) saat dihubungi Investor Daily, Minggu (26/6). (Yetede)