G7 Janji Bantu Atasi Krisis Pangan Global
Kelompok tujuh negara terkaya di
dunia atau G7 menjanjikan tambahan dana 4,5 miliar USD untuk mengatasi risiko
krisis pangan global. Mereka juga meminta agar tidak ada negara ataupun
korporasi yang menumpuk pasokan pangan. Pada saat yang sama harus ada solusi untuk
perkara ditutupnya Laut Hitam sehingga ekspor komoditas pangan dari Rusia dan
Ukraina terhalang. Hal itu dibahas dalam KTT G7 di Elmau, Jerman, Selasa (28/6),
dimana Presiden Indonesia Jokowi turut hadir sebagai tamu dalam KTT itu.
Uni Eropa mengemukakan usulan untuk meningkatkan produksi pupuk di Afrika agar tidak tergantung impor dari wilayah lain. Usulan ini diterima oleh G7, yang juga menambahkan agar ada bantuan untuk menaikkan produksi pangan di negara-negara yang berisiko terdampak krisis. (Yoga)
INDONESIA-BANGLADESH, Setengah Abad Merawat Persahabatan
Bangladesh dan Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang spesial. Keduanya sahabat sekaligus mitra kerja sama yang saling menguntungkan. 50 tahun lalu, pada 25 Februari 1972, Menlu RI Adam Malik menyampaikan keputusan mengakui kemerdekaan Bangladesh. Indonesia menjadi negara ke-45, sekaligus negara terakhir di Asia yang memberikan pengakuan. Pertimbangan utama pengakuan itu adalah perdamaian. Kala itu Bangladesh masih berkonflik dengan Pakistan. Peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Bangladesh dan Indonesia digelar Kedubes Bangladesh di Jakarta, Selasa (21/6). Dubes Bangladesh untuk Indonesia Mohammad Mostafizur Rahman menuturkan, Indonesia dan Bangladesh selama ini berbagi nilai dan persepsi yang sama tentang pembangunan ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan jender, perdamaian dunia, serta aturan dan stabilitas internasional.
Besarnya populasi kedua negara mendukung kerja sama yang menguntungkan di bidang perekonomian. Perdagangan bilateral mencapai 3,03 miliar USD pada tahun 2021, naik dari 1,66 miliar USD pada tahun 2017. Ekspor Indonesia ke Bangladesh tahun lalu mencapai 2,92 miliar USD. Indonesia menikmati surplus perdagangan atas Bangladesh. Bangladesh membeli batubara, minyak sawit, gas alam cair, suku cadang otomotif, rempah-rempah, dan karet dari Indonesia dalam jumlah besar. Tak hanya itu, PT INKA memasok 400 kereta ke Bangladesh. Pemerintah kedua negara berupaya terus mendekatkan hubungan bilateral. Pada April, rute penerbangan Medan-Dhaka dibuka untuk meningkatkan konektivitas. Upaya lain berupa pertukaran pelajar dan pemberian beasiswa. Investasi di Bangladesh terbuka lebar karena negara ini pintu gerbang ke negara-negara Asia Selatan. (Yoga)
Melambat untuk Menjawab Krisis
Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya teratasi, dunia menghadapi kombinasi krisis energi dan pangan. Solusi yang kita pilih untuk mengatasinya akan sangat menentukan tingkat keparahan masalah berikutnya : krisis iklim. Invasi Rusia ke Ukraina memicu sanksi larangan impor energi negara-negara Barat dari Rusia, yang dibalas Rusia dengan menghentikan pengiriman bahan bakar ke sejumlah negara Eropa. Padahal 41 % kebutuhan gas Eropa dipasok Rusia. Begitu Rusia memangkas kapasitas pipa Nord Stream 1 yang mengalirkan gas ke Eropa pekan lalu, Jerman mengumumkan kondisi darurat dan menyatakan bakal menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga batubara. Austria, Belanda, dan Italia segera mengikuti.
Lonjakan harga pangan yang terjadi sejak pertengahan 2020 akibat pandemi Covid-19 dan cuaca buruk diperparah oleh perang Rusia-Ukraina. Kedua negara itu adalah pengekspor pangan utama, menyumbang 30 % ekspor gandum global dan berperan dalam pasokan pupuk global. Harga pangan yang meningkat tajam dua tahun terakhir bakal naik lebih tinggi lagi jika harga bahan bakar terus naik. Gabungan krisis energi dan pangan global menjadi sumber petaka bagi negara-negara yang fondasi ekonomi-politiknya rapuh. Di Sri Lanka, orang mengantre bermil-mil untuk membeli bahan bakar. Kebangkrutan ekonomi dan jeratan utang membuat negara ini kesulitan membeli bahan bakar dan makanan.
Dunia harus mencari solusi jangka pendek atas hilangnya pasokan minyak dan gas dari Rusia, hal ini harus jadi momentum untuk mempercepat transformasi energi terbarukan, termasuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang dan miskin. Jalan lain yang juga harus ditempuh adalah mengurangi konsumsi, terutama di negara-negara maju dengan emisi per kapita terbesar. Seperti diingatkan sejarawan Aviva Chomsky dalam bukunya Is Science Enough? Forty Critical Questions about Climate Justice (2022), penyebab sebenarnya perubahan iklim adalah sistem ekonomi global yang konsumtif dan tidak adil. Umat manusia membutuhkan energi dan pangan, tetapi kita harus memprioritaskan kebutuhan dasar manusia di atas kemewahan kelompok elite di Bumi ini. Ada biaya dan pihak lain yang lebih membutuhkan untuk setiap bentuk energi dan pangan yang dihamburkan. (Yoga)
Subsidi Energi Dinilai Belum Tepat Sasaran
Mekanisme penyaluran subsidi energi dinilai mendesak diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Jika penyalurannya tidak tepat, gelontoran anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi yang tahun ini mencapai Rp 500 triliun akan minim manfaatnya bagi pemulihan ekonomi nasional. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2022 menyebutkan, anggaran subsidi energi yang bersumber dari APBN sebagian besar menguntungkan rumah tangga kelas menengah atas. Kedua kelompok rumah tangga itu menyerap 42-73 % BBM bersubsidi dan 29 % elpiji bersubsidi. Bank Dunia merekomendasikan pemerintah menghapus subsidi energi guna memperbesar alokasi anggaran untuk bantuan sosial.
Penghentian subsidi energi dapat menghemat dana sebesar 1 % dari PDB. Penghematan dapat dialihkan untuk menambah anggaran untuk bantuan sosial sebesar 0,5 % dari PDB sebagai bantalan ekonomi kelompok rumah tangga bawah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu (28/6) menyatakan, saat ini subsidi energi turut dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, hanya 23,3 % penggunaan elpiji 3 kg oleh masyarakat golongan miskin, sementara 57,9 % lainnya merupakan golongan masyarakat mampu. (Yoga)
Gerakan Konsumen untuk Pertanian Organik
Duta Organik Indonesia Soekirman menyatakan, gerakan konsumen dibutuhkan untuk meningkatkan pertanian organik. ”Semakin banyak konsumen yang sadar akan kebutuhan pangan sehat, pertanian organik pun berkembang,” kata Soekirman dalam seminar bertema ”Menuju Kebijakan dan Inovasi Pangan Sehat Berkeadilan bagi Petani”, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (28.6). (Yoga)
Harga Cabai Tembus Rp 100.000 Per Kilogram
Harga cabai rawit merah di DKI Jakarta dalam dua pekan terakhir terpantau tinggi, di atas Rp 100.000 per kg. Lya Imbasari, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Selasa (28/6), menjelaskan, saat ini kondisi pasokan cabai yang masuk ke Jakarta memang berkurang. Hal ini dikarenakan di daerah-daerah sentra produksi cabai tengah mengalami kendala produksi. (Yoga)
Kondisi Global Untungkan Indonesia
Kondisi ekonomi yang kini diambang krisis akibat lonjakan harga energi dan pangan menguntungkan Indonesia. Sebagai salah satu produsen energi dan pangan terbesar di dunia, Indonesia justru memetik keuntungan berupa windfall profit, yang cukup untuk menjaga subsidi dan menggerakkan ekonomi nasional. Namun, pemerintah dihimbau untuk tidak membuat kebijakan yang melawan pasar. Selain kenaikan ekspor, pemulihan ekonomi makin kuat tahun 2022 lantaran faktor pandemi yang sudah bisa diatasi sehingga mendorong peningkatan mobilitas, kegiatan industri di dalam negeri, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bahkan sudah melampaui level sebelum pandemi Covid-19 sebesar 5,20% pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik mencatat pada kuartal I-2022 pertumbuhan ekonomi RI menembus 5,01% dan pada kuartal II diperkirakan bisa lebih tinggi, sehingga tahun 2022 bisa mencapai 5,1-5%. (Yetede)
33 Bank Raih Digital Banking Award
Sebanyak 33 bank meraih penghargaan pada ajang Digital Banking Award 2022 (DBA 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (28/6). Penghargaan yang baru pertama kalinya digelar itu diberikan oleh Majalah Investor-Berita Satu Media Holdings (BSMH) bekerja sama dengan Intellectual Business Community (IBC). Ketua Dewan Juri DBA 2022 Bayu Prawira Hie menjelaskan, pemeringkatan dan pemberian penghargaan ini dimaksud untuk mempercepat transformasi digital perbankan di Indonesia. "Acara ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah dan OJK dalam mendorong transformasi digital sektor perbankan, mendorong bank-bank untuk memperbaiki kualitas layanan digital, serta mendorong terjadinya akselerasi pembentukan ekosistem digital perbankan di Indonesia," ujar Bayu dalam pernyataannya. (Yetede)
Utang Pemerintah Turun Rp 38 Triliun per Mei 2022
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi uang pemerintah hingga akhir Mei 2022 mencapai Rp7.002,24 triliun, turun 0,5% atau setara Rp38,08 triliun dibandingkan April Rp7.040 triliun. Per Mei 2022, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,88%. Secara terperinci, utang pemerintah masih didominasi surat berharga negara (SBN). Kontribusi SBN terhadap stok utang pemerintah mencapai 88,20% atau Rp6.175,83 triliun. Perinciannya, SBN dalam mata uang rupiah mencapai Rp4.934,56 triliun dan SBN dalam valuta asing Rp1.241,27 triliun. Keduanya diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara. "Hingga akhir 2021, kepemilikan asing di SBN mencapai 19,05% dan per 7 Juni 2022 mencapai 16,74%" ujar Menkeu Sri Mulyani dalam laporan APBN. (Yetede)
Tiga RUU DOB di Papua Disetujui Pembahasan Tingkat Pertama
Komisi II DPR RI dan pemerintah menyetujui tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (RUU DOB) di Papua pada pembahasan tingkat pertama. Tiga rancangan undang-undang itu adalah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua pegunungan. "Apakah setuju dengan tiga RUU ini untuk diteruskan ke pembahasan tingkat dua, pada paripurna terdekat untuk pengembalian keputusan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kunia dalam rapat kerja di kompleks Gedung DPR RII, Jakarta Selatan, Selasa (28/6). Doli mengatakan Komisi II dan pemerintah dalam waktu dekat akan membahas RII dua provinsi baru di Papua lainnya, yaitu Papua Barat Daya dan Papua Utara. "Kita lihat perkembangan satu dua hari ini, apakah dimungkin dalam waktu dekat, kita akan tambah satu lagi Papua Barat Daya. Kemungkinan tidak juga terlalu lama akan dimekarkan Provinsi Papua Utara," kata Doli. (Yetede)









