Emiten dengan ekosistem digital terbesar di Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memperoleh persetujuan pemegang saham  untuk melakukan penambahan modal  tanpak hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement sebanyak-banyaknya 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor. Direktur Utama GoTo Andre Soelistyo menjelaskan, para pemegang saham menyetujui seluruh  agenda yang diusulkan oleh perseroan dalam RUPST kali ini."Kami bersyukur telah menyelenggarakan RUPST pertama GoTo sebagai perusahaan terbuka dengan baik," ujar dia dalam keterangan tertulis. Pada kesempatan yang sama pemegang saham perseroan menyetujui pengunduran diri  Caesar Sengupta dari  jabatannya sebagai Komisaris dan mengangkat Kevin Bryan Aluwi sebagai Komisaris Perusahaan terhitung sejak ditutupnya RUSPT. Meski demikian, Caesar Sengupta akan terus bertindak sebagai Komisaris PT Dompet Karya Anak Bangsa (GoTo finansial). (Yetede)

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan per Mei 2022 mencapai Rp7.266,8 triliun atau tumbuh 10,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan DPK tersebut sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 10,3% (yoy), terutama disebabkan oleh perlambatan penambahan tabungan dan simpanan berjangka. Berdasarkan Analisa Uang Beredar Mei 2022 yang dirilis Bank Indonesia (BI), dari golongan nasabahnya, perlambatan tabungan serta simpanan berjangka terjadi  baik pada golongan nasabah perorangan maupun korporasi. " Sementara itu, simpanan berjangka mengalami kontraksi sebesar 0,4% (yoy), berbalik arah dari pertumbuhan positif 0,9% (yoy) pada bulan sebelumnya, terutama pada bank yang berlokasi di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Disisi lain pertumbuhan giro meningkat dari 18,6% (yoy) pada April 2022 menjadi 23,6% (yoy) pada Mei 2022, baik pada giro rupiah maupun valuta asing," ungkap Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Senin. (Yetede)

Memasuki pertengahan tahun 2022, berbagai usaha rintisan (start-up) mengumumkan kebijakan efisiensi yang berujung pada PHK massal. Hal ini menandakan adanya langkah lebih rasional dan strategi mayoritas start-up  yang dikenal royal "bakar duit". Walaupun begitu, saat ini juga bisa disebut sebagai musim semi bagi start-up yang berkinerja baik. Sadar atau tidak, para pelaku usaha rintisan banyak yang telah terjebak pada strategi agresif, baik itu secara pengembangan pasar maupun pengembangan internal. Masing-masing usaha rintisan bersaing agar dapat diterima pasar melalui berbagai  layanan digital. Tuntutan ini mempunyai dua konsekuensi strategis, yakni mengupayakan agar layanan bisa diterima secara luas oleh masyarakat serta keandalan dan inovasi digital yang berkesinambungan. "Kebutuhan modal yang besar dalam pengembangan usaha rintisan harus berhadapan dengan situasi inflasi yang cenderung tinggi, menyebabkan berbagai pihak menahan dana. Terlebih lagi, saat ini terjadi gesekan dari kebijakan The Fed yang menyedot arus capital global," ungkap John Riady. (Yetede)

Bank Dunia menyepakati pemberian dukungan keuangan kepada pemerintah RI senilai US% 750 juta atau setara Rp 11 triliun (kurs Rp14.700 per dollar AS) pada 17 Juni 2022 untuk mendukung kelanjutan reformasi sektor perpajakan di Tanah Air. "Pinjaman ini untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien," jelas Bank Dunia dalam keterangan yang dikutip Senin (27/6). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sejak 2019, pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik. "Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan," jelas Sri Mulyani dalam siaran pers Bank Dunia. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun ini diyakini bisa mencapai 6%. Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah DKI Jakarta memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Ibu Kota tahun 2022 akan berada pada kisaran 5,3% hingga 6,1%. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Onny Widjanarko mengatakan, perkiraan ini lebih tinggi dari capaian pertumbuhan pada tahun 2021 yang hanya 3,56%. Hal ini didukung dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

Hingga Selasa (28/6) lalu, pemerintah telah mengantongi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari program tersebut mencapai Rp 43,17 triliun. Jumlah itu, berasal dari total pengungkapan harta yang mencapai Rp 424,87 triliun. Adapun jumlah wajib pajak yang telah ikut serta dalam program ini, mencapai 172.676 wajib pajak dengan 213.454 surat keterangan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tampak tertekan jelang penutupan akhir juni ini. Di paruh kedua tahun ini, indeks akan dipengaruhi banyak faktor, internal maupun eksternal. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono mengatakan, IHSG di kuartal ketiga tahun ini akan bergerak di rentang 6.900-7.200. Sedangkan sampai akhir tahun nanti, ada peluang pergerakan indeks sampai rentang 7.000.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) akhirnya resmi lolos dari ancaman kebangkrutan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) anak usaha PT Waskita Karya Tbk (WSKT) ini dinyatakan berakhir dengan disahkannya rencana perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditur. Analis Kanaka Hita Solvera William Wibowo mengatakan, usai lepas dari pailit, ada potensi saham WSBP kembali dicermati investor.

Pada awal kehadirannya, bank digital memberikan pemanis menarik nasabah dengan menggelar berbagai promosi. Kini, kelompok bank ini mulai mengoptimalkan kinerja dengan menyalurkan kredit dan mengoptimalkan pendapatan berbasis komisi. Direktur Utama BCA Digital, Lanny Budiati menyatakan, telah menyiapkan berbagai strategi di sepanjang 2022. Mulai meningkatkan customer-based berkualitas, mengembangkan produk-produk sesuai kebutuhan nasabah dan masyarakat serta menghasilkan pendapatan. Sementara Bank Neo Commerce mengoptimalkan kredit dan pendapatan berbasis komisi di tahun 2022. Presiden Direktur Bank Neo Commerce, Tjandra Gunawan menyatakan, dalam memacu pendapatan berbasis komisi, juga menggarap bisnis wealth management secara digital. 

Pengembangan energi baru terbarukan yang menjadi komitmen global ditangkap Indonesia sebagai peluang untuk mendorong terjadinya akumulasi investasi dalam menciptakan ketersediaan energi bersih nasional. Komitmen tersebut seiring dengan upaya pengurangan emisi karbon atau zero emission dari kegiatan operasional sektor industri. Sejalan dengan itu, dunia internasional terus menggaungkan ihwal penggunaan energi terbarukan (EBT) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang berlangsung di Scholl, Elmau, Jerman. Terbaru, Jerman melalui Green Infrastructure Initiative berkomitmen untuk mengucurkan pendanaan sebesar 2,5 miliar euro selama 5 tahun. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bersepakat memperkuat kerja sama di bidang EBT. Adapun, kebutuhan pendanaan untuk mengembangkan EBT di dalam negeri memang cukup besar agar bisa mencapai target netral karbon pada 2060. Presiden menyebutkan bahwa Indonesia setidaknya butuh hingga US$30 miliar untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Oleh karena itu, tidak salah jika Presiden dan para menterinya kerap memperkuat kerja sama di bidang energi hijau itu. 

Akan tetapi, upaya keras pemerintah belum bisa sejalan dengan implemen­tasi di lapangan. Sepanjang Ja­­nua­ri hingga saat ini, realisasi investasi sektor EBT dan konservasi energi baru US$0,67 miliar. Jumlah tersebut baru sekitar 16,9% dari target sepanjang tahun ini yang dipatok US$3,97 miliar. Selain itu, cara yang dilakukan Presiden juga bisa mendongkrak minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya, Indonesia saat ini dianggap kurang menarik oleh investor yang ingin mengembangkan EBT, dan hal tersebut tercermin dari rendahnya realisasi investasinya. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) pun menyebut Indonesia saat ini belum menjadi target investasi EBT dari sejumlah negara maju dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Ketua Umum AESI Fabby Tumiwa menerangkan, hal itu disebabkan sejumlah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan cenderung kontraproduktif dengan agenda besar transisi energi. Malahan, beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru menghambat daya tawar dari iklim investasi EBT di dalam negeri.