INVESTASI ENERGI HIJAU BERKILAU

;

INVESTASI ENERGI HIJAU BERKILAU

Ekonomi Hairul Rizal 29 Jun 2022 Bisnis Indonesia (H)

Pengembangan energi baru terbarukan yang menjadi komitmen global ditangkap Indonesia sebagai peluang untuk mendorong terjadinya akumulasi investasi dalam menciptakan ketersediaan energi bersih nasional. Komitmen tersebut seiring dengan upaya pengurangan emisi karbon atau zero emission dari kegiatan operasional sektor industri. Sejalan dengan itu, dunia internasional terus menggaungkan ihwal penggunaan energi terbarukan (EBT) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang berlangsung di Scholl, Elmau, Jerman. Terbaru, Jerman melalui Green Infrastructure Initiative berkomitmen untuk mengucurkan pendanaan sebesar 2,5 miliar euro selama 5 tahun. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bersepakat memperkuat kerja sama di bidang EBT. Adapun, kebutuhan pendanaan untuk mengembangkan EBT di dalam negeri memang cukup besar agar bisa mencapai target netral karbon pada 2060. Presiden menyebutkan bahwa Indonesia setidaknya butuh hingga US$30 miliar untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Oleh karena itu, tidak salah jika Presiden dan para menterinya kerap memperkuat kerja sama di bidang energi hijau itu.

Akan tetapi, upaya keras pemerintah belum bisa sejalan dengan implementasi di lapangan. Sepanjang Januari hingga saat ini, realisasi investasi sektor EBT dan konservasi energi baru US$0,67 miliar. Jumlah tersebut baru sekitar 16,9% dari target sepanjang tahun ini yang dipatok US$3,97 miliar. Selain itu, cara yang dilakukan Presiden juga bisa mendongkrak minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya, Indonesia saat ini dianggap kurang menarik oleh investor yang ingin mengembangkan EBT, dan hal tersebut tercermin dari rendahnya realisasi investasinya. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) pun menyebut Indonesia saat ini belum menjadi target investasi EBT dari sejumlah negara maju dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Ketua Umum AESI Fabby Tumiwa menerangkan, hal itu disebabkan sejumlah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan cenderung kontraproduktif dengan agenda besar transisi energi. Malahan, beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru menghambat daya tawar dari iklim investasi EBT di dalam negeri.