Pemerintah didorong untuk mengembangkan potensi remitansi alias pengiriman uang dari luar negeri oleh buruh imigran, yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan arus remitansi melemah 20% karena pembatasan mobilitas selama dua tahun terakhir. Sepanjang 2020, dana kiriman buruh imigran itu berkisar Rp160 triliun. "Padahal biasanya bisa lebih dari Rp185 triliun. Potensinya masih bisa didorong lagi," ucap Anis kepada Tempo, kemarin. Meskipun nilainya turun, Anis menilai remitansi buruh migran tetap berkontribusi jumbo terhadap perekonomian Indonesia, khususnya untuk pembangunan di daerah. "Kalau tidak ada sumbangan devisa dari remintansi, kita bisa kolaps selama dua tahun pandemi," Biasanya remintansi pekerja Indonesia pun dianggap masih terlalu tinggi, yaitu di atas 2%. Saat ini rata-rata biaya remintansi secara global adalah 6%. (Yetede)

Masyarakat kelas menengah tidak akan leluasa membeli BBM subsidi. Pasalnya, pemerintah bersiap membatasi konsumsi Pertalite dan Solar. Dalam kajian awal, pemilik mobil dengan kapasitas di atas 2.000 cc dilarang membeli Pertalite. "Sementara hasil kajiannya begitu (untuk kendaraan di atas 2.000 cc)," ungkap Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas, kepada KONTAN, Senin (27/6).

Ketidakpastian masih menyelimuti ekonomi global tak menyurutkan semangat optimisme atas arah ekonomi Indonesia di 2023. Ini nampak dari keputusan Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun depan di kisaran 5,3% - 5,9%, lebih tinggi dibanding outlook tahun ini sebesar 4,8% - 5,5%. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti juga menyebut ada risiko gejolak ekonomi global penuh ketidakpastian. Selain itu lonjakan harga energi dan pangan menyebabkan banyak negara berkembang kesulitan. Ia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2023 berada pada kisaran 4,5% - 5%. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat jika tahun depan Indonesia bisa tumbuh seperti sebelum pandemi, yakni tumbuh 5,17% atau tumbuh 5,2% di 2019 sudah bagus. "Artinya ingin dicapai 5,3%-5,9% perlu extra ordinary pemerintah," katanya.

Ekspansi PT Merdeka Copper Gold Tbk lewat aksi akuisisi membetot perhatian investor. Aksi ini menopang produksi emas, emiten bersandi saham MDKA ini yang sedang menurun. Salah satu akuisisi yang dilancarkan MDKA adalah pembelian 55,67% saham PT Hamparan Logistik Nusantara (HPN) melalui anak usahanya, PT Batutua Tembaga Abadi. Selain akuisisi tambang nikel, MDKA juga bermitra dengan Hong Kong Brunp Catl Co. Ltd, pemasok terbesar baterai kendaraan listrik di dunia. Analis Korea Investment Sekuritas Indonesia Edward Tanuwijaya dalam riset 17 Juni menulis, aksi akuisisi MDKA senilai US$ 693 juta bagi aset nikel tersebut, berpotensi menghasilkan keuntungan hingga US$ 2,7 miliar ke depannya. Akuisisi itu juga berpotensi memberikan kontribusi kas dengan initial return 10% per tahun, untuk dua tahun pertama karena smelter Cahaya Smelter Indonesia (CSI) dan Bintang Smelter Indonesia (BSI) sudah beroperasi sejak 2020.

Memasuki tengah tahun, industri perbankan terus memperkuat permodalan. Berbagai strategi dipersiapkan sejumlah bank agar rasio kecukupan modal (CAR) semakin kokoh. Bank Mandiri Taspen (Mantap) misalnya, berencana menggelar rights issue pada semester II 2022. Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Elmamber P. Sinaga berharap aksi rights issue tersebut bisa menghimpun dana di kisaran Rp 500 miliar. Atas modal yang didapatkan, maka akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam ekspansi bisnis ke depan," kata Elmamber, Jumat (24/6).

PT Bank CIMB Niaga Tbk terus berinovasi menambah fitur dan layanan digital di OCTO Mobile. Hal ini guna meningkatkan transaksi mobile banking sehingga mengoptimalkan pendapatan berbasis komisi. Direktur Customer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menyatakan terjadi kenaikan transaksi OCTO Mobile hingga dua kali lipat saat ini. Hal ini berdampak positif terhadap pendapatan berbasis komisi. Ia menargetkan pendapatan komisi dari layanan digital ini bisa tumbuh hingga dua kali lipat.

Suntikan modal dari pemerintah kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan menjadi katalis bisnis korporasi pelat merah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain menjadi jamu untuk menyehatkan neraca keuangan, aliran dana segar itu juga menjadi akselerator proyek-proyek pembangunan pemerintah yang digarap oleh BUMN. Kendati demikian, pemerintah disarankan untuk cermat memantau kinerja BUMN penerima PMN, agar dana yang disalurkan benar-benar efektif sesuai tujuannya, sekaligus tidak terus menggerus keuangan negara. Pada tahun ini, dana sebesar Rp38,5 triliun dialokasikan sebagai PMN kepada sejumlah BUMN. Adapun pada tahun depan, anggaran PMN diusulkan meningkat menjadi Rp73,26 triliun untuk 10 BUMN. Umumnya, aliran PMN memiliki tiga tujuan utama, yakni penugasan, pengembangan usaha, dan penyelamatan BUMN sakit. PMN penugasan kerap diberikan kepada BUMN yang menggarap proyek-proyek negara seperti BUMN Karya. Dana itu juga diberikan kepada BUMN yang memiliki kewajiban layanan publik seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Damri.

Dari warung kecil di pojok jalan hingga restoran bintang lima di pusat ibu kota, pembayaran digital saat ini telah diadopsi oleh berbagai kalangan bisnis. Jumlah merchant yang mengadopsi kode terpadu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia meningkat dari 5,8 juta menjadi 12 juta dalam waktu kurang dari 1 tahun, yakni dari Desember 2020 hingga Oktober 2021. Peningkatan pesat ini betul-betul didorong oleh pembatasan fisik di tengah pandemi Covid-19. Namun, bukan hanya mengubah wajah ekosistem pembayaran domestik, pembayaran digital juga berpotensi menjadi jembatan bagi para pelaku usaha Indonesia untuk berekspansi ke pasar regional dan internasional. Dari 2019 hingga 2022, nilai transaksi bruto (gross transaction value) dompet digital di Indonesia diperkirakan akan mengalami lonjakan dari 23% menjadi 28%.Kehadiran pemain-pemain utama yang didukung oleh entitas besar di belakangnya, seperti GoPay dari Gojek dan ShopeePay dari Shopee, turut berkontribusi pada melesatnya adopsi dompet digital di masyarakat.

Emiten infrastruktur dan telekomunikasi PT Protech Mitra Perkasa Tbk. (OASA) melakukan transformasi bisnis dengan mengganti namanya menjadi PT Maharaksa Biru Energi Tbk. dan mengalihkan lini bisnisnya ke industri energi baru terbarukan (EBT). OASA juga turut melakukan perombakan jajaran pengurus, di antaranya mengangkat Hariyadi B.S. Sukamdani sebagai Komisaris Utama dan Cinta Laura Kiehl sebagai Komisaris. Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk. Bobby Gafur Umar mengatakan bah­­wa EBT adalah suatu ke­ha­rus­an, bukan lagi se­kadar pi­lih­an. OASA menyiap­­­­kan in­ves­tasi senilai total Rp7 tri­liun untuk beralih ke sektor ener­gi hijau yang sumber penda­na­annya berasal dari bank dan sebagian dari ekuitas.

Badan Anggaran (Banggar) DPR  RI dan pemerintah menyepakati postur makro fiskal 2023, dengan beberapa  indikasi yang berbeda dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023. Namun Banggar DPR yang mengingatkan, terdapat potensi perbedaan dengan tercantum dalam Nota Keuangan dan UU APBN 2023, mengingat kondisi ketidakpastian global masih dinamis. "Kalau asumsi makro kita putuskan, belum tentu seperti ini nanti di nota keuangan, karena dinamikanya luar biasa," kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam raker bersama pemerintah dan BI, di Jakarta, Senin (27/6).  Sementara itu, belanja negara disepakati 13,8-15,1% terhadap PDB, meningkat dari usulan awal 13,8-14,6% PDB. Perinciannya, belanja pusat naik menjadi 9,85-10,9% PDB dari 9,85%-10,54% PDB, sedangkan transfer ke daerah 3,95-4,2% PDB dari 3,95-4,2% PDB dari 3,95-4,06% PDB. (Yetede)