Pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh BI ini merupakan yang kedua kalinya setelah BI mempertahankan bunga acuan rendah sejak awal pandemi Covid-19 dan menaikkannya sebesar 25 basis poin (bps) pada Agustus lalu. Secara teoretis, utak-atik bunga acuan adalah cara utama bank sentral memodulasi sektor moneter domestik. BI sebagai otoritas moneter memiliki tujuan tunggal mencapai kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin pada dua dimensi, yaitu inflasi dan nilai tukar. Seiring dorongan tingginya harga energi dan pangan global, serta potensi dampak penyesuaian harga BBM di dalam negeri, inflasi Indonesia tahun 2022 dapat melebihi batas atas sasaran yang ditetapkan. BI berkepentingan meredam inflasi yang pada Agustus 2022 tercatat 4,69 % (year-on-year/yoy), dengan inflasi inti 3,04 % (yoy).

Kenaikan BI-7DRR kali ini pun dapat dipandang sebagai langkah tepat dalam upaya pengendalian inflasi. Berbeda dengan respons pasar ekuitas AS yang cenderung negatif dalam menanggapi kebijakan hawkish The Fed, IHSG tercatat menguat 30 bps ke level 7.218 saat penutupan pasar pada hari yang sama Gubernur BI mengumumkan kenaikan BI-7DRR menjadi 4,25 %. Dinamika ini dapat dibaca sebagai kepercayaan pasar terhadap langkah BI dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan BI ini terbilang responsif dan terukur, bukan reaktif. BI sempat menahan kenaikan bunga acuan pada awal tekanan inflasi di Indonesia akibat gangguan sisi suplai. Reaksi positif pasar tak lepas dari makroekonomi Indonesia yang masih kuat. Dibandingkan negara lainnya, Indonesia berhasil menjaga laju pemulihan ekonomi dan mengelola dampak gejolak global. (Yoga)

Belanja negara tahun depan perlu lebih selektif di tengah ancaman resesi global dan upaya menekan defisit fiskal 2,84 %. Meski fundamen ekonomi Indonesia relatif kuat karena ditopang oleh faktor domestik, imbas dari tren inflasi dan pengetatan moneter negara maju tetap bisa menggoyang ekonomi dalam negeri. Pemerintah mengklaim postur RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang baru disepakati di tingkat Banggar DPR bersama pemerintah, Selasa (27/9) telah didesain untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global tersebut. Pada RAPBN 2023, pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 %, laju inflasi 3,6 %, serta nilai tukar rupiah Rp 14.800 per USD. Adapun defisit APBN ditetapkan sebesar 2,84 % PDB atau Rp 598,2 triliun.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Rabu (28/9) lepas dari proyeksi sejumlah lembaga internasional bahwa perekonomian Indonesia masih relatif kuat, imbas dari ancaman krisis global pada tahun 2023 akan tetap terasa. Di satu sisi, ekonomi RI memang terbantu oleh faktor domestik yang menopang hingga 80 % struktur ekonomi dalam negeri, khususnya dari konsumsi rumah tangga. Hanya 20 % yang bergantung pada perdagangan internasional sehingga dampak resesi global dan menurunnya kinerja ekspor tidak akan terlalu memukul perekonomian Indonesia. Meski demikian, dampak tren inflasi yang juga didorong oleh kenaikan harga BBM, serta kondisi dunia usaha yang akan terbebani dampak pengetatan moneter negara maju, dapat ikut melemahkan konsumsi domestik dan prospek pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Tenaga Ahli ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani, di sela-sela pembukaan Indonesia Electric Motor Show atau IEMS 2022, di Jakarta, Rabu (28/9) mengatakan, Kementerian ESDM mendorong pengembangan semua jenis kendaraan listrik. Namun, yang akan difokuskan saat ini adalah sepeda motor karena jumlahnya yang banyak. Hanya, tingginya biaya yang dikeluarkan masih menjadi penghambat daya tarik konversi. Konversi sepeda motor dari mesin ber-BBM ke listrik telah dimulai sejak 2021. Pada 2022, jumlah konversi masih kurang dari 1.000 unit dan pada 2023, konversi ditargetkan mencapai sedikitnya 10.000 unit. Upaya percepatan itu dilakukan dengan sistem batch atau mengumpulkan kendaraan-kendaraan roda dua yang berusia di atas tujuh tahun di satu tempat untuk diperiksa bersama, lalu dikonversi ke listrik di bengkel. Menurut dia, kementerian/lembaga akan berkoordinasi dalam program tersebut. Dengan demikian, selain di bengkel-bengkel yang sudah siap dan tersertifikasi, konversi ke listrik menurut rencana juga akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK). Nantinya, bengkel konversi yang sudah bersertifikat akan menyupervisi bengkel-bengkel yang belum bersertifikat. Kendati demikian, imbuh Sripeni, masih ada kendala untuk membujuk masyarakat agar mau mengonversi sepeda motor BBM menjadi listrik. ”Sebab, persoalannya hanya satu, harga. Masyarakat mau-nya di angka Rp 7 juta untuk konversi, setelah itu mereka hanya keluarkan sekitar Rp 100.000 per bulan (listrik). Namun, harga (konversi) sekarang masih Rp 13 juta,” ujarnya. (Yoga)

OJK mengatur penerapan pemberian bunga pada industri teknologi finansial pinjaman antar pihak. Pemberian bunga maksimal 0,4 % per hari hanya diberikan pada pinjaman multiguna atau konsumtif dengan jangka waktu pendek, sedangkan bunga pinjaman produktif dibatasi 12-24 % per tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini memang ada kesepakatan dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengenai batas maksimal pemberian bunga pinjaman 0,4 % per hari. Namun, OJK menilai pemberian besaran bunga itu harus disesuaikan dengan peruntukan pinjamannya. Menurut Ogi, besaran bunga pinjaman 0,4 % per hari itu hanya untuk pinjaman multiguna atau konsumtif dengan tenor pengembalian jangka waktu pendek, yakni di bawah 30 hari. ”Tidak ada pinjaman multiguna atau konsumtif dengan tenor panjang, misalnya 1 tahun, yang kemudian dikenakan bunga 0,4 % per hari atau menjadi 146 % per tahun,” ujarnya, Rabu (28/9) di Jakarta. (Yoga)

Manajemen pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan untuk Indonesia yang mayoritas destinasi wisatanya mengandalkan alam sebagai daya tarik utama. Namun, penerapan konsep pengelolaan seperti itu sering kali terjebak dalam tren semata. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan. Pemerintah harus tegas mendorong pelaku industri menerapkan manajemen pariwisata berkelanjutan. Kalau dari sisi konsumen, riset dari Booking.com menunjukkan sudah banyak wisatawan peduli kelestarian lingkungan,” kata pendiri dan CEO Wise Steps Consulting Mochamad Nalendra dalam webinar ”Rethinking Tourism: Transitioning Into a Greener Tourism”, Rabu (28/9) di Jakarta. Nalendra menuturkan, di Indonesia, pengembangan industri pariwisata dilakukan oleh multisektor pemerintahan dari pusat sampai daerah. Ini menjadi tantangan utama penerapan pariwisata berkelanjutan. Sebab, ada potensi tiap instansi pemerintahan memiliki cara pandang berbeda.

Solusi mengatasi tantangan itu, lanjut Nalendra, adalah membuat organisasi khusus di daerah destinasi yang khusus menangani implementasi pariwisata berkelanjutan. Ia mencontohkan Kabupaten Wakatobi, Sulteng. Pemerintah kabupaten ini membuat organisasi atau satuan tugas manajemen pariwisata berkelanjutan yang bertugas mengorganisasi peran antar dinas. Di kabupaten itu juga telah mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan plastik. Satuan tugas mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut  Co-Founder dan CEO Bobobox Indra Gunawan, tantangan utama penerapan pariwisata berkelanjutan, yaitu kesadaran masyarakat. Edukasi pentingnya pariwisata berkelanjutan perlu ditingkatkan, meskipun sudah banyak kelompok pelaku pariwisata dan organisasi masyarakat sipil turut menyuarakan. (Yoga)

Pabrik biogas terkompresi terbesar di Asia dibangun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Menurut Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo, saat peletakan batu pertama pabrik biogas terkompresi PT United Kingdom Indonesia Plantations, di Langkat, Rabu (28/9) pabrik itu merupakan satu dari 25 pabrik yang akan dibangun di Sumut hingga 2024. ( Yoga)

Sampai Rabu (28/9) bantuan materi dan non materi terus berdatangan ke posko sekitar lokasi kebakaran di belakang Pasar Kembang Cikini di Jalan Cikini Kramat RW 001, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Irawan Prasetyo, Ketua RW 001, mengungkapkan, ada yang menyalurkan bahan pokok, makanan siap santap, dan pakaian. Namun, ketersediaan air bersih serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) masih terbatas. Hal ini dikeluhkan Aida (48), salah satu korban kebakaran yang mengungsi di posko bersama dua anaknya. ”Kebetulan air di tempat MCK kecil. Jadi, kami yang di posko menumpang dulu ke warga yang air dan listriknya hidup,” ujarnya. Ia juga mengharapkan ada fasilitas MCK untuk perempuan. (Yoga)

Harga bahan bakar minyak (BBM) berpeluang turun seiring penurunan harga minyak mentah. Pemerintah sebaiknya memanfaatkan peluang ini untuk menahan potensi lonjakan inflasi dan menghadapi resesi, bukan sekadar menghemat anggaran. Hingga pukul 23.00 WIB, kemarin (28/9), harga minyak WTI berada di posisi US$ 81, 89 per barel. Harga ini sudah turun sekitar 33% dari posisi US$ 122,42 per barel yang tercapai pada 8 Juni 2022. Nah, penurunan harga BBM ini bisa menjadi cara mujarab meredam inflasi yang diproyeksikan tembus di atas 6% . Maklum, rata-rata biaya energi warga Indonesia, termasuk belanja BBM, mencapai 15% dari total pengeluaran per bulan. Oleh karena itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, seharusnya pemerintah bisa menurunkan harga BBM, bahkan ke level sebelum kenaikan 3 September 2022. Penurunan harga BBM ini bisa menjadi penahan laju inflasi serta menjaga daya beli masyarakat, terutama saat menghadapi resesi ekonomi global.  

Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) makin moncer. Hasil tersebut tak lepas dari kinerja PNBP sektor sumber daya alam. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara telah mengantongi Rp 386,0 triliun PNBP pada periode laporan hingga Agustus 2022. Ini setara 80,1% dari target PNBP tahun ini. "Kinerja PNBP yang baik ini didukung oleh meningkatnya pendapatan semua komponen PNBP, kecuali pendapatan badan layanan umum (BLU)," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2022, Senin (26/9).

Nilai tukar rupiah yang masih loyo harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, utang pemerintah masih ada yang berbentuk valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS). Jumlahnya pun tergolong besar. Apalagi kurs rupiah makin payah belakangan ini. Pada perdagangan Rabu (28/9), kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spor Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp 15.243 per dolar. Artinya kurs versi Jisdor tersebut melemah 0,58% dari posisi per Selasa (27/8). Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa kondisi rupiah yang loyo belum terasa memberatkan beban pembayaran utang pemerintah.