Perekonomian Indonesia dinilai memiliki daya tahan kuat karena ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat, laju investasi yang pesat, dan kebijakan makro yang suportif. Dalam laporan terbaru mengenai proyeksi perekonomian Asia Pasifik, Bank Dunia mempertahankan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1 % pada 2022 dan 2023. Proyeksi ini sama dengan perkiraan pada April dan Juni 2022. Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia, proyeksi ekonomi Indonesia juga lebih baik. Prospek ekonomi Indonesia tahun 2022 bahkan melampaui China yang pertumbuhan ekonominya dipangkas dari 5 % menjadi 2,8 %. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Regional Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/9) mengatakan, Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global karena ditopang bangkitnya konsumsi rumah tangga dan laju investasi swasta pascapandemi.

Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2022 masih tumbuh 5,51%, berkontribusi 51,47 % terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,44 % pada periode itu. Adapun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 3,07 % dan berkontribusi 27,31 % terhadap perekonomian. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia, juga diuntungkan oleh lonjakan harga komoditas tahun ini. Kinerja ekspor komoditas itu membuat inflasi di negara-negara itu lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Indonesia lebih beruntung karena perekonomiannya tidak terlalu bergantung pada permintaan ekspor dari China, karena itu, meski perekonomian China diproyeksikan melambat tahun ini dan tahun depan, Indonesia tetap bergeming. (Yoga)

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, sesuai Visi Maritim 2045, Indonesia ingin kembali ke kejayaan bahari dan menjadi pusat peradaban maritim dunia. Meski demikian, rendahnya literasi maritim merupakan penghambat utama laju pembangunan kemaritiman. Pihaknya sedang mengkaji kontribusi ekonomi maritim berbasis konsep biru (blue economy) dan mengukur PDB yang bisa dicapai dengan pendekatan ekonomi biru. Selain itu, mengadopsi konsep ocean account yang sedang berkembang di dunia, yakni mengumpulkan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan laut dan pesisir untuk mendorong kemajuan dan keberlanjutan.

Dari kajian sementara BRIN bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, nilai PDB kemaritiman pada 2020 sebesar Rp 1.212 triliun atau 11,31 % PDB nasional senilai Rp 10.722 triliun. Nilai PDB kemaritiman itu turun Rp 19 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1.231 triliun sebagai dampak pandemi. ”Visi Indonesia emas tahun 2045 harus menjadi momentum pengembalian kejayaan sebagai pusat peradaban maritim dunia,” ujar Luhut dalam puncak peringatan Hari Maritim Nasional Ke-58 bertema ”Maritim Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan”, di Jakarta, Selasa (27/9). Hari Maritim Nasional diperingati pada 23 September 2022. (Yoga)

Pelaku UMKM yang berjualan di lokapasar per Juni 2022 telah mencapai 19 juta. Dari jumlah tersebut, hampir 90 % di antaranya merupakan UMKM pedagang atau reseller, baik produk dalam maupun luar negeri. Menjadi ironi karena sebagian besar barang yang dijual merupakan produk impor. Hal ini mengemuka dalam diskusi hibrida bertajuk ”Menilik Peluang Transformasi Digital Sektor UMKM untuk Akselerasi Perekonomian Nasional”, Selasa (27/9) di Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan oleh harian Kompas dan Lazada Indonesia. ”Apabila ditelaah lebih dalam, kebanyakan barang yang dijual reseller sebenarnya buatan luar negeri alias impor. Siapa pun (warga) memiliki hak berbisnis di lokapasar. Kami tidak bisa mencegah kemunculan para reseller, tetapi kami dorong agar mereka lebih banyak menjual barang buatan lokal,” ujar Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kementerian Koperasi dan UKM Temmy Satya Permana pada forum itu.

Menurut Temmy, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemendag telah menyepakati perlunya revisi Permendag No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan agar barang yang dijual di lokapasar wajib disertai asal negara produksi. Revisi Permendag No 50/2020 diharapkan mampu melindungi konsumen dan produsen UMKM dalam negeri. Saat revisi selesai, semua produk yang beredar di lokapasar juga diharapkan bersertifikat halal dan memenuhi Standar Nasional Indonesia, selain mencantumkan negara asal produksi. (Yoga)

Likuiditas yang selama ini tersimpan di perbankan kini sudah tersalurkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan fungsi intermediasi berjalan semakin optimal. Salah satu indikatornya adalah pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih tinggi daripada pertumbuhan dana pihak ketiga. Mengutip data BI, penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2022 tumbuh 10,62 % secara tahunan. Capaian itu lebih tinggi ketimbang dana pihak ketiga (DPK) Agustus 2022 yang tumbuh 7,77 % secara tahunan. Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (27/9).  mengatakan, lebih derasnya pertumbuhan kredit ketimbang pertumbuhan DPK adalah pertanda baik bagi pemulihan ekonomi. Ini artinya likuiditas atau tabungan masyarakat yang saat pandemi disimpan perbankan, kini sudah tersalurkan dalam bentuk kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, fenomena pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK itu merupakan pertanda baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan kredit yang cepat menunjukkan bahwa permintaan kredit tengah meningkat. Hal tersebut, menurut Piter, menandakan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa sudah siap kembali ekspansi, lalu membutuhkan permodalan sehingga mengambil kredit perbankan. Pada gilirannya, situasi tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dengan konsumsi masyarakat yang meningkat, mesin pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa berjalan lebih cepat. (Yoga)

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo, Selasa (27/9) di Jakarta, mengatakan, pihaknya  membatalkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ia juga memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik. (Yoga)

Aplikasi Merdeka Mengajar milik kemendikbud tak menjangkau guru di daerah tanpa internet dan listrik, Platform ini ikut disorot seiring kontrpversi tim bayangan yang membuat berbagai produk digital kemendikbud. Satriawan Salim ikut menjadi pengguna Merdeka Mengajar, aplikasi khusus guru milik Kemendikbudristek. Pengajar SMA swasta di Jaktim itu mengasah kemampuannya lewat pelatihan mandiri tentang kurikulum Merdeka, salah satu fitur dalam aplikasi  Merdeka Mengajar. Lewat pelatihan mandiri itu kata Satriawan, guru mempelajari bahan ajar melalui teks dan video, mengisi jawaban pada form isian kemudian mengimplementasikan sendiri materi tersebut. 

Tapi metode pelatihan lewat aplikasi ini sangat monoton karena hanya satu arah. Satriawan melihat kekurangan aplikasi ini, dimana materi implementasi Kurikulum Merdeka kurang cepat diperbaharui, capaian pembelajaran yang diisi guru dalam aplikasi itu masih merupakan data 2020-2021. "Dari segi konten banyak yang mesti di update," kata Satriawan. Ditambah lagi, Satriawan melihat platform Merdeka Mengajar tidak inklusif karena sulit diakses guru di daerah tanpa listrik dan internet. "Menurut saya aplikasi ini bukan solusi," kata Satriawan. (Yoga

Bentara Budaya bermula dari kecintaan pendiri Kompas, PK Ojong dan Jakob Oetama, terhadap seni dan budaya. Sejak 1970-an, Kompas mengoleksi sejumlah lukisan, barang antik, dan barang seni lain. Benda-benda seni itu lantas diserahkan pengelolaannya ke karikaturis Kompas, GM Sudarta. Gramedia Art Gallery pun didirikan guna menampung benda-benda seni itu, yang berlokasi di kawasan pintu Air, Jakarta. Galeri ini bibit berdirinya Bentara Budaya. Satu dekade kemudian, tepatnya 1982, Bentara Budaya didirikan pertama kali di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Pendirian Bentara Budaya Jakarta (BBJ) menyusul empat tahun kemudian. Jakob Oetama membuka BBJ pada 26 Juni 1986, diikuti pendirian di Solo (2003) dan Bali (2009). Selama 40 tahun, Bentara Budaya menghadirkan berbagai pameran, diskusi, lokakarya, pertunjukan, dan berbagai kegiatan seni. Kegiatan ini melibatkan para penggiat seni budaya dari berbagai bidang, generasi, bahkan lintas negara. Koleksinya pun beragam, termasuk karya maestro lukis seperti Affandi, Basuki Abdullah, Bagong Kussudiardja, S Sudjojono, dan Hendra Gunawan.

Saat didirikan, Bentara Budaya (yang berarti utusan budaya) mengusung surya sengkalan (penanda waktu) Manembah Hangesti Songing Budi. Jika diartikan, Bentara Budaya bertujuan memberi kemuliaan pikiran tanpa pamrih. ”Pikiran, hikmah, kearifan itu diperas demi membangun kehidupan manusia yang lebih beradab,” kata GM Bentara Budaya Ilham Khoiri di Yogyakarta. Bentara Budaya juga berupaya menyesuaikan diri dengan kehidupan kekinian, dengan meluncurkan dua program baru, Podcast Bentara Budaya dan Laboratorium NFT. ”Podcast Bentara Budaya adalah ruang percakapan yang menghadirkan narasumber para seniman dan budayawan untuk menggali pengalaman dan proses kreatif mereka dalam berkesenian,” kata Ilham. (Yoga)

Sejarah menunjukkan, resesi global diawali dua gejala : perlambatan global serta kejatuhan perekonomian utama dunia. Sepanjang 2022, ekonomi global melambat dan perekonomian AS, Eropa, serta China merosot. Kekhawatiran akan terjadinya resesi global 2023 menguat. Demikian  salah satu kesimpulan studi terbaru Bank Dunia berjudul Is a Global Recession Imminent? Pemicu resesi adalah kenaikan suku bunga serentak di hampir semua negara dengan besaran yang tak pernah terjadi dalam lima dekade terakhir. Di tengah tingginya tingkat utang pemerintah, kebijakan ini akan menimbulkan perlambatan ekonomi yang tak pernah terjadi sejak 1970-an. Mendahului kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Fed, sebesar 75 basis poin menjadi 3,25 %, BI menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 4,25 %.

Kenaikan suku bunga mempunyai dua implikasi utama, yakni kenaikan suku bunga kredit dan peningkatan beban pemerintah membayar utang. Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami kenaikan utang secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Hingga pertengahan tahun ini, rasio utang Pemerintah Indonesia mencapai 42 % terhadap PDB. Angka ini naik dibandingkan triwulan III-2021 yang masih 36 % dan pada tahun 2011 yang baru mencapai 25 %. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa resesi global kali ini lebih didorong oleh faktor produksi ketimbang factor konsumsi. Oleh karena itu, untuk mencapai stabilitas harga dan kualitas pertumbuhan, Bank Dunia menyarankan semua negara lebih banyak melakukan produksi dan  mengurangi konsumsi melalui realokasi sumber daya untuk investasi. Karena itu, diperlukan upaya merelokasi sumber daya yang masih tersedia guna mengoptimalkan pertumbuhan berkualitas yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan menurunkan ketimpangan. (Yoga)

Pemerintah mengumumkan telah mengantisipasi kenaikan harga pangan, khususnya beras. Antisipasi itu untuk menghadapi situasi menjelang akhir tahun. Namun, lebih penting lagi antisipasi tahun depan, saat kondisi politik menghangat. Perum Bulog, yang memiliki stok 800.000 ton cadangan beras pemerintah, memasifkan operasi pasar (Kompas, 26/9). Kendati tak signifikan, harga beras medium dan premium di tingkat nasional cenderung meningkat. Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata nasional beras medium naik dari Rp 10.990 per kg pada 17 September 2022 menjadi Rp 11.000 per kg pada 23 September 2022. Pada periode yang sama, beras premium naik dari Rp 12.510 per kg menjadi Rp 12.520 per kg.

Jika saat ini terjadi kenaikan harga beras, seharusnya pemerintah melakukan penyelidikan lebih mendalam di lapangan. Pemerintah perlu memastikan gangguan yang terjadi karena sampai musim panen berikutnya ada masa lima sampai enam bulan, mengacu pada musim tanam yang dimulai Oktober, di mana harga beras harus bisa stabil. Kita perlu menekankan masalah ini karena perpolitikan tahun depan bakal menghangat. Pada masa itu kenaikan harga pangan bakal memunculkan gejolak sosial. Implikasinya, berbagai masalah akan menumpuk. Keruwetan bakal terjadi saat politik memanas, disertai pasokan pangan yang bermasalah. Antisipasi yang diumumkan pemerintah untuk tahun ini sepertinya perlu diperpanjang hingga awal 2024 ketika pemilu berlangsung. (Yoga)

Ombudsman RI menilai penahanan dan penolakan produk impor hortikultura sebagai langkah keliru. Lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik itu menilai ada disharmoni peraturan, kekeliruan dalam penahanan produk, dan inkonsistensi pelaksanaan pemeriksaan produk hortikultura. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, pada konferensi pers yang digelar secara hibrida di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (26/9), menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Mentan harus memerintahkan Badan Karantina Pertanian untuk segera mengeluarkan produk hortikultura impor tersebut. Sebelumnya, pemilik produk melaporkan 149 kontainer produk hortikultura impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, dan Tanjung Perak, sejak 27 Agustus 2022. Volumenya 1.440 ton dan total nilai Rp 31,53 miliar.

Menurut Yeka, Ombudsman turut meminta keterangan dari Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham karena ada disharmonisasi dan beda penafsiran regulasi. Pihaknya menilai, pemeriksaan dan penahanan produk impor hortikultura oleh Badan Karantina Pertanian di area pelabuhan (border) tak sejalan dengan Inpres dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV. Inpres itu mengamanatkan penyederhanaan tata niaga ekspor impor melalui pergeseran proses pemeriksaan perizinan dari border ke post-border. Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menyatakan, dalam dua pekan, persoalan itu bisa diselesaikan dengan solusi bersyarat. Menurut dia, produk yang tertahan itu buah-buahan, seperti anggur dan apel, yang tidak diproduksi di dalam negeri dan bukan bahan kebutuhan pokok masyarakat. (Yoga)