Permintaan Meningkat, Bank Gencar Salurkan Kredit Korporasi
JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit korporasi per Agustus 2022 mencapai Rp 3.158,4 triliun atau meningkat 11,5% secara tahunan (year on year/yoy). Sejumlah bankir pun menilai saat ini adalah momentum untuk meningkatkan penyaluran kredit korporasi. Direktur PT Bank CIMB Niaga Rusly Johannes mengatakan, banyak perusahaan korporasi yang meminta pendanaan lebih awal keperbankan. Hal ini juga didorong oleh suku bunga kredit perbankan yang belum naik, sehingga korporasi akan melakukan pinjaman kredit ke perbankan. “Kalau melihat di bank-bank lain juga ini momentum yang bagus untuk korporasi. Pada Agustus lalu, kredit korporasi kami tumbuh double digit 12-13% sesuai market,” ungkap Rusly di Jakarta, Minggu (26/9). Sektor dari kredit korporasi yang menjadi fokus CIMB Niaga adalah yang tahan dari dampak Covid-19, seperti fast moving consumer goods (FMCG), farmasi atau kesehatan, makanan ritel yang masih aman. Sedangkan, pertambangan dan nikel merupakan kesempatan karena sedang booming. “Tambang, nikel itu hanya kesempatan. Kalau yang fokus kami itu yang resilient dari Covid,”
ujar dia. (Yetede)
India Berupaya Menjadi Raksasa Produsen Chip
Bersama negara lain seperti AS, India telah berupaya menjalin aliansi strategis seputar semikonduktor, sebuah perangkat penting yang digunakan di banyak perangkat mulai smartphone hingga lemari es. Bahkan pemerintah India telah mengambil langkah membawa produksi chip kedalam negerinya dan memberikan insentif bagi industri tersebut. "Saya pikir India memiliki peran penting untuk dimainkan," ujar Pranay Kotashane, Ketua program geopolitik teknologi tinggi di Takhasila Institute kepada CNBC. India sendiri tidak berada dalam gabungan negara-negara terkemuka untuk semikonduktor, karena itu tidak banyak perusahaan raksasa chip di India dan perusahaan manufaktur terdepan. Meski India belum memiliki perusahaan semikonduktor, pemerintahan PM Narendra Modi telah meluncurkan upaya memikat raksasa perusahaan asing. Salah satunya Desember lalu India menyetujui rencana pemberian insentif US$ 10 miliar untuk industri semi konduktor. Neil Shah dari konsultan teknologi Counterpoint Research berkata, "Kekuatan India adalah pasar konsumsi domestik yang besar dalam hal semikonduktor, menjadi ekonomi berpenduduk terbesar ke dua dunia. Rencana insentif akan membantu, selain itu India memiliki banyak teknisi yang mahir berbahasa Inggris dan tenaga kerja murah sehingga hemat biaya", (Yoga)
Seret Investor Surat Utang
JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terjadi penurunan minat investor asing terhadap surat utang negara (SBN). Hal ini tercermin dari derasnya aliran keluar modal dari pasar obligasi partai besar tersebut. Kondisi itu, menurut Sri Mulyani, terjadi akibat sikap bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang kian ketat menaikkan suku bunga acuan. "Bond holder asing terhadap surat berharga Indonesia mengalami penurunan," kata Sri Mulyani saat konferensi pers secara virtual, Senin, 26 September 2022. Berdasar catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan kepemilikan di SBN senilai total Rp161,75 triliun. Angka ini telah melampaui total pelepasan kepemilikan asing SBN sepanjang tahun lalu, yang hanya Rp143,69 triliun. Kinerja surat utang berharga tersebut turun dibanding kinerja tahun lalu. Rata-rata penawaran yang masuk dalam lelang SBN sepanjang 2021 mencapai Rp 56,77 triliun. Pemerintah memenangkan rata-rata Rp18,97 triliun dalam setiap lelang. (Yetede)
Risiko di Balik Kinerja Utang APBN
JAKARTA- Pemerintah berupaya menjaga tingkat utang tetap rendah sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, untuk mencapai hal itu, pembiayaan APBN diklaim akan dilakukan dengan hati-hati, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan. Hingga Agustus 2022, realisasi utang yang telah ditarik sebesar Rp331,2 triliun atau 35,1% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut turun 40,1% dibandingkan dengan tingkat utang diperiode yang sama tahun lalu. "Rincian pembiayaan terdiri atas realisasi surat utang negara (SBN) neto sebesar Rp317,3 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 13,8 triliun," ujarnya kemarin. Ditengah peningkatan risiko gejolak ekonomi global, kata Sri Mulyani, pemerintah telah melakukan penyesuaian target SBN, menyesuaikan target SBN valas dengan mempertimbangkan kondisi kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan, hingga memperbesar porsi SBN ritel sebagai upaya berkelanjutan meningkatkan partisipasi investor domestik. "Seluruh penarikan pinjaman program yang fleksibel juga disesuaikan dengan kondisi pemenuhan pembiayaan pemerintah," katanya. (Yetede)
Was-Was Bunga Tinggi Ancam Daya Beli dan Ekonomi
Hantaman konsumsi rumah tangga bertambah. Merespon efek gulir kenaikan inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Bank Indonesia (BI) mengerek lagi suku bunga acuan 50 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur BI minggu lalu. Ini artinya dalam dua bulan terakhir, bunga sudah naik 75 bps. Menjadi semakin tertekan, lantaran kenaikan bunga diprediksi akan berlanjut, seiring kenaikan suku bunga Amerika Serikat, menyusul global. Bunga tinggi akan menyulut inflasi bunga kredit. Tak pelak, ini akan menambah beban masyarakat yang terlanjur mengambil kredit saat pandemi. Beban lonjakan bunga terhadap angsuran ini bisa menggerus daya beli masyarakat khususnya pekerja kelas menengah bawah yang miskin sentuhan bantuan sosial.
Tekanan kian keras karena inflasi barang dan jasa sebagai akibat kenaikan harga BBM belum berhenti. Sampai akhir Agustus inflasi tahunan diprediksi 4,69%, sedang September naik 1,1% secara bulanan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah segera mengendalikan inflasi pangan agar daya beli masyarakat tidak makin tertekan. Perpanjangan insentif UMKM juga harus diberikan terkait restrukturisasi kredit UMKM.
Proyeksi Inflasi September 2022 Mencapai 1,1%
Bank Indonesia (BI) memperkirakan, inflasi pada September 2022 sebesar 1,10% month on month (mom). Proyeksi ini berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat September 2022. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, tertulis Jumat (23/9) menyebut komoditas utama penyumbang inflasi September 2022 sampai minggu ketiga adalah komoditas bahan bakar minyak dan tarif angkutan dalam kota.
Laju Harga Logam Pacu Kinerja Saham
Harga komoditas logam diproyeksi masih bisa mendaki hingga akhir tahun ini, salah satunya nikel. Harga nikel diperkirakan masih dapat menguat karena ditopang pengembangan industri kendaraan listrik atau eletrical vehicle (EV) di dunia. Olivia Laura Anggita, analis Samuel Sekuritas Indonesia menilai, sektor komoditas merupakan salah satu sektor tangguh di tengah era inflasi dan suku bunga tinggi. Olivia meyakini, harga nikel akan tetap melaju hingga akhir tahun ini dan tahun depan. Dia mengestimasi, hingga akhir 2022 ini, harga nikel berada di rentang US$ 23.600. Sedangkan tahun depan, harga nikel masih akan stabil di kisaran US$ 23.000 per ton. Sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan cadangan 21 juta metrik ton, tingginya harga nikel jelas menguntungkan Indonesia.
DILEMA INSENTIF DUNIA USAHA
Kalangan pelaku usaha tengah waswas lantaran ekspansi bisnis makin menantang pasca normalisasi kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) oleh BI, tak bisa dimungkiri akan membatasi geliat bisnis dalam berekspansi, seiring dengan prospek kenaikan suku bunga kredit. Pada saat bersamaan, ragam insentif fiskal yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha juga bakal berkurang pada 2023 lantaran konsolidasi fiskal. Ke depan, Insentif hanya akan diberikan kepada sektor usaha yang berdampak besar bagi perekonomian. Pengetatan itu dilakukan setelah selama 3 tahun terakhir pemerintah banyak mengobral insentif kepada dunia usaha dalam rangka membangkitkan gairah bisnis yang sempat lesu lantaran diterpa pandemi Covid-19. Merespons hal itu, kalangan pelaku usaha berharap pemerintah tetap memberikan insentif fiskal pada 2023 sebagai kompensasi atas pengetatan kebijakan moneter. Hal itu juga perlu dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,3%. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menjelaskan, ruang fiskal yang ketat memang akan membantu pemerintah mewujudkan konsolidasi, yakni menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023.
Jalan Lapang BRIS & BBTN Pompa Modal
Penguatan modal atau capital adequacy ratio (CAR) saat ini menjadi fokus dua entitas bank besar negara, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Kedua bank itu sudah mendapat restu untuk menambah modal. Bank Syariah Indonesia (BRIS), misalnya mendapat persetujuan dari pemegang sahamnya untuk menerbitkan sebanyak-banyak 6 miliar saham baru. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar padan Jumat (23/9), BRIS berencana menggunakan dana dari aksi rights issue itu guna mendukung pengembangan bisnis ke depan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa dana tambahan dari rights issue itu nantinya untuk mendukung ekspansi BSI secara organik yakni melalui penyaluran pembiayaan murah dan kompetitif bagi masyarakat. “Penguatan permodalan ini tentunya akan dimanfaatkan BSI untuk mengembangkan bisnis sehingga dapat memberikan profitabilitas yang optimal bagi pemegang saham,” ujarnya, pekan lalu. Pemegang saham BSI saat ini terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar 50,83%, lalu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebanyak 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 17,25%. Sejauh ini, belum dapat dikonfirmasi mengenai minat ketiga pemegang saham BSI itu dalam menyerap rights issue. Jika pemegang saham tidak mengambil haknya, kepemilikannya akan terdilusi.
ENERGI TERBARUKAN : Potensi Panas Bumi Sumbar Belum Tergarap Optimal
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengungkapkan potensi panas bumi yang berada di wilayahnya belum tergarap optimal. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Barat mencatat terdapat 18 titik potensi panas bumi yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Sumbar, Firdaus mengatakan dari 18 titik geotermal itu memiliki potensi listrik yang besar. Namun, sejauh ini sebagian besarnya belum tergarap. “Sampai saat ini potensi energi panas bumi itu belum tergarap, dan baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan,” katanya akhir pekan lalu.









