Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu (DJBC Kemenkeu) membukukan sanksi terhadap eksportir yang tak menempatkan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam ke dalam negeri terkumpul Rp 6,4 miliar. DJBC merinci sanksi tersebut terdiri dari Rp 4,5 miliar pada tahap I, dan Rp1,9 miliar pada tahap II. "Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan DHE ini telah kami laksanakan sesuai dengan pengawasan BI," tutur Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam APBN KiTa, Senin (26/9). Ia menjelaskan pengenaan sanksi administratif terhadap DHE SDA dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019. Sementara, pengenaan sanksi tentang pengawasan ketentuan DHE non-SDA menjadi kewenangan BI. Pada saat pandemi covid-19, sambung Askolani,

Kemenko Bidang Perekonomian dan BI sempat melakukan relaksasi DHE. Tetapi, kebijakan tersebut kembali diberlakukan sejalan dengan tingginya kinerja ekspor Indonesia belakangan ini. Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkap DHE SDA dan DHE non-SDA seharusnya ditempatkan oleh eksportir ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam waktu kurang lebih tiga bulan. "Jadi, betul-betul dimasukkan dolar AS-nya ke Indonesia, kalau tidak yang melanggar akan mendapatkan sanksi," terang dia. DHE tersebut, ia menambahkan tadinya akan ditempatkan dalam rekening khusus yang terus dipantau oleh BI. Nah, apabila ada eksportir yang belum memenuhi penempatan DHE, maka nantinya DJBC yang akan menindak tegas dan melakukan pemberhentian ekspor bagi pelanggar.
(Yoga)

Langkah KPK diharapkan tidak berhenti pada penetapan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati sebagai tersangka dugaan suap untuk pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Penyelisikan lebih lanjut dinilai diperlukan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari pimpinan MA. KPK mengonfirmasi bahwa dugaan suap yang diduga diterima Sudrajad terkait dengan pengurusan gugatan pailit ter- hadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di tingkat kasasi. Perkara itu diajukan oleh dua tersangka dalam dugaan suap terhadap Sudrajad, yakni Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan Heryanto Tanaka. Gugatan dikuasakan kepada pengacara Yosep Parera yang juga menjadi tersangka. Konfirmasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/9). Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata Fikri, tim penyidik KPK mengamankan berbagai dokumen penanganan perkara dan data elektronik yang diduga berkaitan erat dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara perdata di MA.

Selain Sudrajad, Ivan, Heryanto, dan Yosep, KPK juga menetapkan enam tersangka lagi. Kasus ini terungkap dari penangkapan delapan orang oleh tim KPK di Semarang (Jateng) dan Jakarta. Dari penangkapan, KPK menyita uang 205.000 dollar Singapura atau setara Rp 2,17 miliar, dan Rp 50 juta. Adapun gugatan pailit terhadap KSP Intidana yang ditangani Sudrajad itu telah terbit putusannya dengan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Dalam perkara ini, Sudrajad duduk sebagai anggota majelis hakim bersama Ibrahim, sedangkan majelis diketuai Syamsul Ma’rif. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon dan membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan putusan KSP Intidana dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam kasus Sudrajad, mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada MA, Krisna Harahap, berharap KPK memeriksa kemungkinan keterlibatan hakim lain yang menangani kasus kasasi tersebut. (Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan menyatakan saat ini neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 5,76 miliar secara bulanan pada Agustus 2022, lebih tinggi secara bulanan dari bulan sebelumnya yang US$ 4,23 miliar. "Neraca perdagangan, Indonesia di tengah pemulihan ekonomi global pada gustus 2022 kita surplus, US$ 5,76 miliar," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam acara 'Kinerja 100 Hari Mendag' di Kantor Kemendag, Jakpus, Minggu (25/9). "Sehingga Januari-Agustus mencapai US$ 34,92 miliar," imbuhnya. Negara tujuan ekspor utama Indonesia adalah Tiongkok (21,27 %), AS (10,81 %), India (8,79 %), Jepang (8,23 %), dan Malaysia (5,21 %).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS mengatakan surplus neraca perdagangan terjadi karena nilai ekspor mencapai US$ 27,91 miliar atau naik 9,17 % dari bulan sebelumnya yang US$ 25,6 miliar. Sementara, nilai impor cuma US$ 22,15 miliar atau naik 3,77 % posisi sebelumnya yang US$ 21,35 miliar. Kinerja ekspor ditopang ekspor migas US$ 1,71 miliar atau naik 25,59 % dari bulan sebelumnya yang sebesar US$1,37 miliar. Begitu juga dengan ekspor nonmigas terlihat naik 8,24 % dari US$ 24,19 miliar menjadi US$ 26,19 miliar. (Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan mengusulkan pemerintah menyediakan dana Rp100 triliun guna menyerap hasil pertanian dari para petani, yang bertujuan agar petani lebih sejahtera dan harga bahan-bahan pokok semisal beras, jagung, dan lainnya bisa terjaga pasokannya dan harga jadi lebih terjangkau. "Kita ingin agar petani itu mengurus pertanian saja, tidak usah mengurusi harga. Nah, kita akan atur itu. Rp100 triliun kita ajukan setahun," kata Zulhas dalam acara 'Kinerja 100 Hari Mendag' di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Minggu (25/9). Ketum PAN itu mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut ke Presiden Jokowi. Ia mengklaim Jokowi juga sudah sepakat dengan usulan tersebut. "Waktu rapat dengan Presiden minggu lalu saya usulkan, kalau kita bisa membakar uang untuk subsidi minyak sampai Rp600 triliun, sebetulnya petani itu cukup Rp100 triliun per tahun," ujar Zulhas. "Kita bisa produksi jagung, kedelai, beras melimpah, tapi petani dia produksi saja. jangan pikir harga jual," paparnya. (Yoga)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cisundawu, Jabar. Penyelesaian pembangunan jalan sepanjang 62 km itu sangat penting untuk efektivitas operasional bandara Kerta Jati, juga Pelabuhan Patimban, serta pengembangan ekonomi kawasan Pantura Jabar, mulai dari Cirebon, Indramayu, Majalengka hingga Kuningan(Ciayu Majakuning) Jabar. “Para kontraktor yang bekerja siang dan malam terus semangat menyelesaikan main road pada semua seksi 2, 3 dan 4. Kami upayakan insyaAllah bisa selesai dan dioperasikan selambatnya Desember 2022,” kata Basuki saat meninjau pembangunan Tol Cisundawu pekan ini seperti dikutip dari pernyataan resminya, Jumat (23/9). (Yoga)

KPK, Jumat (23/9) menahan hakim agung Sudrajad Dimyati yang menjadi tersangka kasus dugaan  suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK juga menemukan indikasi suap yang melibatkan Sudrajad dan sejumlah pihak di MA, tidak hanya sebatas satu kasus. Terbongkarnya kasus ini perlu diikuti evaluasi menyeluruh, terutama di lingkungan MA. Terlebih ada dugaan bahwa sebagian praktisi hukum berani mengatakan jika mampu mengatur perkara. Terungkapnya kasus pengurusan perkara yang melibatkan Sudrajad ini bermula dari penangkapan tim KPK di Semarang dan Jakarta terhadap delapan orang pada Rabu. KPK juga menyita uang 205.000 dollar Singapura (setara Rp 2,17 miliar) dan Rp 50 juta. Jumat dini hari, KPK mengumumkan penetapan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan kasasi perkara perdata Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di Semarang, Jateng.

Mereka ialah hakim agung Sudrajad Dimyati, hakim yustisial/panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu,  serta empat PNS pada Kepaniteraan MA, yakni Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albasri. Juga dua pengacara, yakni Yosep Parera dan Eko Suparno, serta pihak Intidana, Ivan Dwi Kusuma dan Heryanto Tanaka. Hingga Jumat malam, hanya Ivan dan Heryanto yang belum ditahan. Informasi yang diperoleh Kompas, pada Jumat, KPK juga menggeledah sejumlah ruangan di gedung MA. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dari keterangan beberapa saksi dan bukti elektronik, diduga Sudrajad tak hanya terkait dengan satu perkara. ”Diduga juga ada perkara lain yang pengurusannya melibatkan orang-orang yang sama,” katanya. (Yoga)

Para menlu ASEAN bertemu di New York, AS, dan sepakat bahwa tak ada kemajuan signifikan dalam implementasi Lima Poin Konsensus oleh junta militer Myanmar. Perlu ada tindakan lanjutan terhadap Myanmar. Diingatkan, sambil tegas pada Myanmar, ASEAN perlu bersinergi dengan negara mitra  bicara agar mereka tak membuat kebijakan soal Myanmar yang merugikan ASEAN. Di sela-sela Sidang Ke-77 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, Menlu RI Retno LP Marsudi  menemui mitranya dari negara-negara anggota ASEAN dalam pertemuan bilateral, trilateral, dan pertemuan informal para menlu ASEAN, kecuali Myanmar.

”Tidak ada maksud buruk. Intensi ASEAN adalah mendorong mereka duduk bersama untuk rekonsiliasi nasional. Ini bukan bentuk campur tangan ASEAN terhadap masalah domestik Myanmar,” kata Retno dalam wawancara dengan media, Kamis (22/9). Dalam pertemuan para menlu ASEAN, Agustus 2022, organisasi itu memberi tenggat kepada junta Myanmar untuk melaksanakan Lima Poin Konsensus. Sudah hampir 1,5 tahun sejak ditetapkan pada April 2021 di Jakarta, tidak terlihat itikad baik junta melaksanakan konsensus tersebut. Lima Poin Konsensus ini merupakan kesepakatan langkah penyelesaian krisis di Myanmar. Isinya meliputi penghentian kekerasan, dialog konstruktif para pihak untuk mencapai solusi damai, penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar guna memfasilitasi proses dialog, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan Utusan ASEAN ke Myanmar untuk bertemu para pihak yang berkonflik. (Yoga)

Kenaikan suku bunga acuan BI bakal berdampak pada sektor usaha, khususnya yang berskala kecil dan menengah. Untuk mengimbangi beban biaya yang semakin berat di tengah kenaikan harga bahan baku, logistik, dan energi, pengusaha pun bakal menaikkan harga barang dan jasa di pasaran. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani, Jumat (23/9) mengatakan, secara akumulatif kenaikan suku bunga saat ini sudah hampir 1 %. Itu bukan satu-satunya beban bagi pelaku usaha karena saat ini juga terjadi kenaikan beban produksi dan operasional lainnya akibat efek akumulasi tren inflasi. Karena itu, akan sulit jika pelaku usaha tidak menaikkan harga produk dan jasanya di pasaran. Apalagi untuk industri yang sebelumnya sudah berusaha menahan kenaikan harga di tengah tren inflasi yang tinggi di tingkat produsen.

Dampak terbesar akan dirasakan oleh pelaku UKM atau industri kecil-menengah (IKM) yang umumnya dikenai suku bunga pinjaman yang lebih tinggi karena profil risikonya serta rentan terkena gagal bayar atau default ketika terjadi kenaikan bunga kredit. Sebelumnya, Kamis (22/9), rapat Dewan Gubernur BI memutuskan menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin sehingga menjadi 4,25 %. Keputusan ini didasarkan pada meningkatnya tekanan internal berupa inflasi di dalam negeri dan tekanan eksternal seiring agresivitas bank sentral AS dalam menaikkan suku bunga. Sekjen Asosiasi  Indonesia Edy Misero mengatakan, pada dasarnya pelaku usaha dapat memahami alasan di balik kenaikan suku bunga BI tersebut. (Yoga)

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2022 tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada Agustus 2022 tercatat sebesar Rp 7.894,1 triliun atau tumbuh 9,5 % secara tahunan (YOY) setelah tumbuh sebesar 9,6 % (YOY) pada Juli 2022.  Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 13,7 % (YOY). Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (23/9). (Yoga)

Persentase transaksi perbankan melalui aplikasi mobile banking Muamalat Digital Islamic Network (DIN) mencapai 90 % total transaksi. Padahal, sebelum pandemi, transaksi digital hanya sekitar 30 %. Direktur Operasi Bank Muamalat Awaldi, Jumat (23/9) mengatakan, memang telah terjadi pergeseran kebiasaan nasabah yang lebih aktif menggunakan layanan digital dan yang datang ke kantor cabang semakin berkurang. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 menjadi katalis peralihan tersebut. (Yoga)