”Si Praktik Kerja” atau ”Si Praja”, mobil pelatihan kerja milik Dinas Ketenagarkerjaan Kota Tangerang, diluncurkan pada Senin (20/2). Sebanyak dua mobil pelatihan kerja ini, menurut rencana, akan secara bergilir menyambangi 13 kecamatan sesuai jadwal. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menyampaikan, Si Praja menjemput bola ke setiap kecamatan dengan syarat minimal pelatihan untuk 20 orang. (Yoga)

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sedang berjuang keluar dari belitan utang. Kementerian BUMN turun tangan membenahi total utang Waskita Karya. Saat ini, WSKT mengajukan standstill seluruh utang, termasuk utang perbankan maupun obligasi. Standstill adalah penghentian sementara pembayaran kewajiban finansial ke kreditur. Berdasarkan laporan keuangan WSKT per 30 September 2022, total kewajiban emiten konstruksi BUMN ini mencapai Rp 82,40 triliun. Perinciannya, kewajiban jangka pendek senilai Rp 19,95 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 62,45 triliun. Wakil Menteri BUMN, Katrika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan, proses kesepakatan baru atas restrukturisasi utang WSKT kepada para kreditur akan rampung selama enam bulan atau hingga Agustus 2023. Namun, secara internal, pihaknya berharap bisa selesai dalam tempo tiga bulan ke depan. Menurut Tiko, WSKT sedang menyisir dan mengalkulasi seluruh utangnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak lunglai di tengah musim laporan keuangan emiten. Padahal emiten yang sudah merilis laporan keuangan tahun 2022 menunjukkan hasil kinerja cukup positif. Sepanjang bulan ini, IHSG tak banyak bergerak dari kisaran 6.800-6.900. Pada perdagangan Senin (20/2), IHSG juga turun tipis 0,01% ke level 6.894,72. Alhasil, sepanjang tahun berjalan 2023, indeks saham hanya menguat 0,64%, masih jauh tertinggal dari bursa regional lainnya yang rata-rata menguat 4%-10%. Jalan IHSG kembali ke level 7.000 nampaknya masih terjal. Pasalnya, pergerakan IHSG kali ini cukup sensitif terhadap kebijakan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed). Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan, arah suku bunga The Fed pada Federal Open Market Committee (FOMC) mendatang masih akan menjadi fokus utama perhatian pasar. Selain itu, IHSG masih dibayangi oleh pelemahan harga komoditas energi. Tapi Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati menilai, pelemahan IHSG hanya bersifat jangka pendek. Jika kekhawatiran mengenai suku bunga The Fed mereda, IHSG akan kembali disetir oleh sentimen domestik yang positif. Apalagi, data inflasi hingga cadangan devisa menunjukkan angka yang solid.

Pemerintah menargetkan inflasi pangan tahun ini sebesar 3% hingga 5%, lebih rendah dari tahun lalu yang berada di level 5,61%. Upaya menekan inflasi pangan ini untuk mengejar target inflasi umum kembali ke target sasaran yang sebesar 2% hingga 4%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) pada Senin (20/2) kemarin, membahas mengenai pemicu inflasi pangan bergejolak alias volatile food, yang utamanya di hari besar keagamaan. "Secara khusus kami berbicara mengenai ketersediaan beras dengan target volatile food 3% sampai 5%," kata Airlangga.

Marketplace global, pemerintah akan menunjuk penyelenggara marketplace lokal sebagai pemungut pajak bagi setiap transaksi yang terjadi di marketplace. Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan calon beleid yang menjadi dasar hukum penunjukan marketplace lokal sebagai pemungut pajak tersebut. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak, Bonarsius Sipayung bilang, aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ditargetkan rampung pada semester I-2023. Setelah itu, barulah penunjukan marketplace lokal sebagai pemungut pajak diberlakukan. Pemerintah turut melibatkan para pelaku usaha marketplace dalam menyusun calon beleid tersebut. Saat ini, masih dibahas beberapa persyaratan bagi marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemungut pajak. Antara lain berdasarkan nilai transaksi maupun jumlah traffic di platform e-commerce tersebut. Sebelumnya, Bonar memastikan, bahwa rencana pemerintah yang akan menunjuk marketplace lokal sebagai pemungut pajak tidak akan memberatkan marketplace tersebut. Untuk itu, pemungutan dan penyetoran pajak dibuat sesederhana mungkin. Kemudian, nilai pajak yang dipungut juga relatif kecil.

PT XL Axiata Tbk (EXCL) masih menghadapi persaingan yang ketat di industri telekomunikasi. Sepanjang tahun 2022, EXCL meraup pendapatan sebesar Rp 29,2 triliun, tumbuh 8,93% secara tahunan. Pendapatan EXCL ditopang oleh pendapatan data dan layanan digital yang mencapai Rp 26,54 triliun, naik 8,32% secara tahunan. Segmen ini berkontribusi 91,09% terhadap seluruh pendapatan. Sayangnya, laba yang diatribusikan kepada entitas induk EXCL melorot 13,85% secara tahunan jadi Rp 1,1 triliun. Ini karena EXCL menanggung kenaikan beban. Di antaranya, beban penyusutan, beban infrastruktur, dan beban interkoneksi. Presiden Direktur EXCL Dian Siswarini mengatakan, persaingan industri telekomunikasi di 2022 cukup ketat, terutama di periode kuartal empat. "Konsumsi data EXCL tetap kuat, terutama didorong oleh streaming video, yang kami perkirakan akan terus berlanjut di 2023," kata Dian, Senin (20/2).

Dana kelolaan reksadana pasar uang secara industri menurun pada Januari 2023. Berdasarkan data OJK, dana kelolaan reksadana pasar uang turun Rp 1,2 triliun jadi Rp 88,7 triliun dari Desember 2022 Rp 89,86 triliun. Kondisi yang sama dialami oleh para manajer investasi. Direktur Panin Asset Management (Panin AM) Rudiyanto mengatakan, Asset Under Management (AUM) reksadana pasar uang milik Panin turun dari Rp 763,84 miliar pada Desember 2022 menjadi Rp 711,49 miliar pada bulan lalu. "Penurunan AUM reksadana pasar uang terjadi karena adanya redemption atau switching ke produk reksadana lainnya, seperti reksadana pendapatan tetap," jelas Rudiyanto kepada KONTAN, Senin (20/2). Sebab dia mengatakan, Panin Dana Likuid masih menghasilkan imbal hasil alias return sebesar 0,29% pada Januari 2023. Sedangkan, Panin Dana Likuid Syariah memiliki return sebesar 0,28% di bulan yang sama. Menurut Rudiyanto, komposisi Panin Dana Likuid adalah 41% efek obligasi, serta 59% di pasar uang dan kas. Rudiyanto menuturkan, Panin AM masih mengalokasikan sebagian besar dana kelolaan dari produk reksadana pasar uang di deposito sebagai strategi untuk menjaga kinerja produk tersebut sepanjang tahun 2023.

Sebulan menjelang Ramadan, pemerintah merapatkan barisan untuk menyusun strategi pengendalian inflasi. Apalagi, ada gelagat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Faktanya, kondisi daya beli masyarakat masih penuh tekanan yang ditandai dengan bertahannya ekspektasi inflasi indeks harga konsumen (IHK) konsisten di level tinggi, yakni kisaran 5%. Jika ditengok, inflasi menjelang dan selama Ramadan acap kali tinggi karena secara historis permintaan konsumsi meningkat. Akan tetapi, momentum pada tahun ini berbeda karena tingkat inflasi telah menginjak posisi 5,28% (year-on-year/YoY) per Januari lalu. Tak heran pemerintah pun memasang kuda-kuda agar dapat menjangkar inflasi pada bulan ini hingga setidaknya pasca-Lebaran mendatang. Sejumlah strategi baru pun disiapkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan ada beberapa siasat yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga gerak inflasi di kisaran 2%—4%. Pertama, menjamin pasokan melalui akselerasi implementasi lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. Kedua, intervensi harga melalui kegiatan pasar murah, subsidi biaya distribusi, dan replikasi model bisnis. Ketiga, memaksimalkan anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp104,2 triliun. Adapun, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi, mengatakan ada beberapa komoditas pangan strategis yang akan mendorong inflasi lebih tinggi mulai bulan depan. Beberapa di antaranya beras, cabai merah, bawang merah, ikan segar, telur ayam ras, daging aya ras, dan cabai rawit. Andil komoditas tersebut terhadap inflasi IHK telah menjulang sejak pengujung tahun lalu.

Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM mengatakan, pencampuran bioetanol dengan Pertalite yang memiliki RON 90 dikhawatirkan bakal mengerek harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi tersebut. Alasannya, saat ini harga jual Pertalite yang sebesar Rp10.000 per liter masih di bawah harga bioetanol yang senilai Rp13.000 per liter. Atas dasar hal tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk mencampur bioetanol ke Pertamax yang memiliki harga satu level dengan bioetanol. “Kalau dicampur dengan Pertalite nanti ada komponen harga tambahan yang harus dicari cara penyelesaiannya, sehingga sekarang kita melihatnya ke Pertamax,” kata Dadan, Senin (20/2). Dia pun berharap pemilihan Pertamax sebagai BBM yang akan dicampur dengan bioetanol dengan porsi 5% itu bakal mempercepat implementasi program E5. Targetnya, E5 bisa diterapkan secara efektif pada semester pertama tahun ini seperti yang telah disampaikan oleh Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, distribusi bioetanol membutuhkan proses logistik yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan bahan bakar berbasis fosil. Pasalnya, bioetanol lebih cepat busuk karena berasal dari batangan tebu.

Industri pertambangan nasional ternyata masih dianggap kurang kompetitif di tengah hingar bingar optimasi sumber daya mineral yang dibutuhkan untuk pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Tanah Air. Kurang kompetitifnya industri pertambangan nasional tecermin dari minimnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi sepanjang tahun lalu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, dari US$5,69 miliar investasi yang dibenamkan sepanjang tahun lalu, alokasi untuk eksplorasi hanya US$261,36 juta. Artinya, meski target investasi subsektor mineral dan batu bara (minerba) pada 2022 mampu menembus target yang ditetapkan US$5,01 miliar, tetapi hanya sekitar 4,58% yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Arya Rizki Darsono, Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia, mengatakan ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha pertambangan menjadi alasan utama minimnya investasi untuk kegiatan eksplorasi. “Faktor penyebab tidak selalu terkait dengan biaya, tetapi faktor di lapangan, seperti isu lahan, sosial dan lingkungan, serta banyaknya sumber daya yang ada di kawasan hutan,” katanya, dikutip Senin (20/2). Pemerintah pun dinilai perlu membuat regulasi yang tidak hanya memuat kewajiban pelaku usaha pertambangan melakukan kegiatan eksplorasi, tetapi juga mengatur kemudahan dan menghilangkan hambatan yang ada di lapangan.