PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) mencatat pertumbuhan volume bongkar muat kendaraan dengan kondisi utuh atau completely built up (CBU). Volume bongkar muat kendaraan CBU tersebut melonjak 86,28% secara tahunan. Reza Priyambada, Investor Relations IPCC, memaparkan, di sepanjang Januari 2023, IPCC mencatat volume bongkar muat kendaraan CBU di Terminal Internasional IPCC mencapai 32.629 unit. Volume bongkar muat IPCC berasal dari CBU impor dan ekspor. Perinciannya, bongkar muat CBU impor naik 99,43% secara tahunan jadi 5.283 unit. CBU ekspor melejit 83,94% secara tahunan jadi 27.346 unit. Menurut Reza, pertumbuhan bongkar muat IPCC didorong masih tingginya permintaan kendaraan roda empat di Tanah Air. Selain itu, meningkatnya permintaan CBU di pasar luar negeri. "Ini berkah bagi IPCC yang berujung pada peningkatan kinerja operasional," kata Reza, Rabu (15/2).

Indonesia membutuhkan investasi Rp 588 triliun untuk hilirisasi sumber daya mineral nikel, bauksit, dan tembaga. Agar tertarik menanamkan modalnya dalam pembangunan smelter, investor membutuhkan jaminan bahan baku. Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Haykel Hubeis menilai, kebutuhan investasi untuk hilirisasi tersebut tergolong wajar dan masuk akal. ”Angka investasi itu sudah mencakup mesin dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta potensi nilai tambah (mineral). Adapun mayoritas investasi berasal dari asing,” katanya saat dihubungi, Rabu (15/2). Oleh sebab itu, Haykel menggarisbawahi pentingnya jaminan dan kepastian pasokan bahan baku untuk proses pengolahan dan hilirisasi sebagai magnet bagi investor asing agar berminat menanamkan modalnya untuk membangun smelter.

Saat ini, aliran pasokan bahan baku dari pemain tambang dapat terkendala lantaran faktor perizinan. Di sisi lain, proses pengolahan dalam smelter tidak dapat terhenti. Apabila terhenti, perusahaan mesti menanggung rugi. Investor juga mesti mempertimbangkan neraca bahan baku mineral untuk memperhitungkan modal menjalankan smelter minimal sekitar 20 tahun. Haykel berharap, Kemenperin mendata smelter yang saat ini mengalami kekurangan bahan baku, sedang bernegosiasi dengan pelaku tambang, hingga yang berhenti berproduksi. ”Agar dapat menarik minat investor, perlu ada inovasi kebijakan dari Kemenperin yang mempermudah, memperlancar, dan mempercepat izin prainvestasi, konstruksi, produksi, dan penjualan hasil olahan smelter. Kebijakan ini pun melibatkan kementerian/lembaga lain,” tuturnya. (Yoga)

Guncangan kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum akan berhenti. Kasus gagal bayar baru yang akan berujung di pengadilan mirip KSP Indosurya Cipta tampaknya akan segera muncul di ranah publik lagi. Hingga kini dalam catatan Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah setidaknya ada delapan koperasi yang dimohonkan dan berstatus Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Nah, celakanya pembayaran koperasi itu ternyata tak mulus. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan, putusan homologasi yang perlu dijalankan oleh setidaknya delapan KSP masih minim dari sisi realisasi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan pengenaan sanksi jika kewajiban pembayaran tidak dilaksanakan sesuai perjanjian perdamaian. Dalam catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tindak pidana pencucian uang (TPPU) koperasi nilainya hingga ratusan triliunan rupiah. Tepatnya, PPATK menemukan, dari periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saja, ada 12 koperasi simpan pinjam dengan dugaan TPPU dengan jumlah dana melebihi Rp 500 triliun. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, PPATK memiliki 21 hasil analisis atau informasi terkait 12 koperasi simpam pinjam ilegal. Ivan menjelaskan dana-dana tersebut ada yang dibawa ke luar negeri termasuk KSP Indosurya Cipta.

PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER) membidik pertumbuhan kinerja penjualan sebesar 50%-60% pada tahun ini. Manajemen BEER optimistis target tersebut tercapai lantaran emiten ini telah mendapatkan izin usaha industri hingga 90 juta liter per tahun. Presiden Direktur BEER Audy Lieke mengatakan, perusahaan telah mengantongi izin kapasitas minuman beralkohol full spectrum minuman golongan golongan A (0%-5% alkohol), golongan B (5,01%-20% alkohol) dan golongan C (20,01%-55% alkohol). Saat ini, BEER baru menggunakan kurang dari 5% dari izin tersebut. Dengan kapasitas produksi yang masih bisa dikembangkan, BEER juga berencana menambah hingga 50 produk baru untuk diproduksi, ataupun memproduksi minuman merek lain. Dengan kata lain, BEER dapat memproduksi semua jenis minuman beralkohol. Contohnya bir, anggur, anggur merah, soju, sake, wishky, vodka, rum dan gin. Dengan demikian, pada 2024 mendatang, kapasitas produksi perusahaan ini bisa mencapai 6 juta liter per tahun. Dana untuk ekspansi pabrik ini diperoleh dari initial public offering (IPO) beberapa waktu lalu.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) mencatatkan, rugi bersih sebesar Rp 400,73 miliar pada tahun 2022. Kerugian tersebut menyusut 74,5% dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,57 triliun. Mengutip laporan keuangan BKSW yang dirilis Senin (13/2) salah satu penyebab penurunan kerugian Bank QNB adalah kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 26,35%. Pendapatan bunga itu menjadi Rp 456,27 miliar dari sebelumnya Rp 361,11 miliar.

Pemerintah mesti waspada soal kuota Solar dan Pertalite. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan perihal siapa saja yang berhak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu. Hal itu berisiko membuat kuota jebol.Jika kota BBM bersubsidi luber, imbasnya akan merembet ke mana-mana, salah satunya target defi sit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yakni di bawah 3%, bakal sulit dicapai.Berdasarkan simulasi yang dibuat Institute for Development of Economics and Finance (Indef), apabila kuota Pertalite dan Solar jebol dengan masing-masing mencapai 27,8% dan 12,8%, alokasi subsidi mesti ditambah hingga Rp51,9 triliun. Asumsinya, rerata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) tetap sama dengan ketetapan APBN 2023 di level US$90 per barel, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS stagnan di level Rp14.800. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov, Selasa (14/2), mengatakan skenario tersebut menjadi alarm meskipun ICP dan kurs sejauh ini masih sesuai dengan APBN. Sebab, jika terjadi lonjakan kuota, katanya, belum tentu APBN bisa memenuhinya. erlebih, kuota Solar yang tahun ini ditetapkan 17 juta kiloliter masih di bawah proyeksi pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi itu.“Mengacu pada APBN 2023, kuota Solar ditetapkan 17 juta kiloliter, di mana kuota yang ditetapkan tersebut di bawah proyeksi konsumsi Solar pada 2023,” kata Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (14/2).

Pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan untuk menyusun skema penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.Kekhawatiran melonjaknya jumlah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini muncul ketika terjadi kecenderungan peningkatan pemakaian dari bulan ke bulan. Dalam APBN 2023, kuota BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penguasan jenis Pertalite diperkirakan sebanyak 32,56 juta kilo liter, BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu minyak tanah sekira 0,5 juta kilo liter dan minyak solar 17 juta kilo liter. Kuota BBM Pertalite pada tahun ini naik 2,6 juta kiloliter dibandingkan dengan kuota 2022 karena tren konsumsi masyarakat yang makin mendekati konsumsi normal pascapandemi. Kenaikan konsumsi itu memperlihatkan dua sisi mata uang yang berlawanan dampaknya terhadap keuangan negara. Di satu sisi, pertumbuhan konsumsi mencerminkan indikasi positif karena perekonomian mulai pulih, tetapi di sisi lain beban anggaran justru makin meningkat bila pemakaian BBM bersubsidi ternyata tidak tepat sasaran. Untuk itu, harian ini berharap agar pendistribusian BBM bersubsidi bisa benar-benar tepat sasaran dengan dilakukannya pengendalian secara ketat. Pola subsidi BBM dari komoditas ke pola distribusi tertutup seyogianya dapat segera diwujudkan agar tepat sasaran sehingga secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi masyarakat lemah atau berhak menerima dan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bisnis pembiayaan sepanjang tahun lalu mencatatkan kinerja manis. Selain pertumbuhan piutang pembiayaan yang moncer, laba bersih yang dibukukan oleh pelaku multifinance tumbuh hingga digit ganda. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan Desember 2022 mencatat laba Rp20,36 triliun atau tumbuh 33,17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun outstanding piutang pembiayaan tercatat mencapai Rp441,02 triliun sampai akhir 2022 atau naik 13,48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kinerja kinclong di industri pembiayaan tecermin dari keberhasilan pemain industri pembiayaan dengan aset jumbo yang performanya cukup apik sepanjang tahun lalu. Emiten pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk., misalnya, membukukan laba senilai Rp1,8 triliun sepanjang 2022. Manajemen BFIN menyampaikan perolehan laba senilai Rp1,8 triliun sepanjang 2022 disebabkan oleh mobilisasi masyarakat yang kembali aktif yang diikuti dengan daya konsumsi yang mulai menggeliat. Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono mengatakan bahwa perbaikan daya beli dan pelonggaran aktivitas masyaralat itu membuat industri pembiayaan nasional terkerek dengan tren pertumbuhan dan kualitas yang baik sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, perusahaan pembiayaan PT BCA Finance membukukan laba bersih senilai Rp1,94 triliun sepanjang 2022 atau naik 14,1% dibandingkan dengan tahun lalu. “NPAT naik karena booking naik,” kata Presiden Direktur BCA Finance Roni Haslim kepada Bisnis. Kinerja cemerlang juga dicatatkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atau Adira Finance. Lini bisnis pembiayaan kelompok usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk. itu membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,6 triliun pada kuartal IV/2022.

Persoalan sanitasi menjadi ganjalan yang membuat pelaku industri kecil dan menengah atau IKM sektor pangan kesulitan memasarkan produknya ke luar negeri. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan, saat ini masih banyak IKM pangan yang belum memenuhi persyaratan standar sanitasi fasilitas produksi di seluruh kegiatan rantai produksi pangan. Persyaratan tersebut merupakan bagian dari Standar Internasional untuk Sistem Keamanan Pangan yang meliputi Good Manufacturing Practices (GMP), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang merupakan Standar Internasional untuk sistem keamanan pangan. IKM pangan yang meliputi produsen makanan dan minuman sendiri memiliki porsi paling besar pada jumlah sektor IKM secara keseluruhan, yaitu 1,68 juta unit usaha atau 38,72% dari total unit usaha IKM di Indonesia.

Startup logistik Deliveree memprediksi bisnis logistik sepanjang tahun ini cenderung melemah dibandingkan dengan 2022 dipicu kekhawatiran resesi ekonomi global. Menurutnya, kondisi ekonomi yang memburuk akan berdampak negatif pada konsumsi masyarakat. Hal ini akan berimbas pada menurunnya jumlah barang yang dikonsumsi dan lebih sedikit logistik dan angkutan truk yang dibutuhkan. Country Manager Deliveree Apoorva Agarwal mengatakan bahwa ketidakpastian global juga akan memicu langkah perusahaan dan enggan untuk berinvestasi dan membangun persediaan. Untungnya, dia mencatatkan kinerja bisnis Deliveree tetap positif pada awal 2023 seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Agarwal mengatakan perusahaan mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis pada awal 2023 dengan membukukan pertumbuhan sebesar 60% pada Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Chairman SCI Setijadi menyatakan pelaku usaha perlu melakukan beragam upaya peningkatan, mulai dari sisi sumber daya manusia hingga pemanfaatan big data, untuk memaksimalkan peluang tersebut.