JAKARTA, ID- PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk segmen batu bara metalurgi (hard coking coal) tahun 2023 sebesar US$ 70-90 juta atau Rp 1,3 triliun. Menurut Head of Corporate Communication Febriati Nadira, belanja modal tersebut belum mencakup investasi smelter aluminium. Sebab, perseroan memproyeksikan financial close untuk proyek smelter alumunium baru tercapai semester I-2023. “Jadi, kami akan membuat pengumuman lebih lanjut mengenai porsi ekuitas di kemudian hari,” jelas Febriati dalam keterangan resmi, Rabu (15/2/2023). Merujuk pada laporan operasional perseroan kuartal- IV 2022, Adaro Mineral membukukan produksi batu bara sepanjang 2022 sebanyak 3,37 juta ton. Realisasi ini meningkat 47% dibandingkan produksi 2021 sebesar 2,3 juta ton. Febriati menegaskan, volume produksi ini melampaui panduan perseroan tahun 2022 berkisar 2,8-3,3 juta ton. Alhasil, volume penjualan batu bara sepanjang 2022 bertumbuh sebesar 39% menjadi 3,2 juta ton dibandingkan 2021 sebanyak 2,3 juta ton. (Yetede)

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk segmen batu bara metalurgi (hard coking coal) tahun 2023 sebesar US$ 70-90 juta atau Rp 1,3 triliun.Menurut Head of Corporate Com munication Febriati Nadira, belanja modal tersebut belum mencakup investasi smelter aluminium. Sebab, perseroan memproyeksikan financial close untuk proyek smelter alumunium baru tercapai semester I-2023.

“Jadi, kami akan membuat pengumuman lebih lanjut mengenai porsi ekuitas di kemudian hari,” jelas Febriati dalam keterangan resmi, Rabu (15/2). Merujuk laporan operasional perseroan kuartal IV  2022, Adaro Mineral membukukan produksi batu bara sepanjang 2022 sebanyak 3,37 juta ton, meningkat dibandingkan produksi 2021 sebesar 2,3 juta ton. Febriati menegaskan, volume produksi ini melampaui panduan perseroan tahun 2022 berkisar 2,8-3,3 juta ton. Alhasil, volume penjualan batu bara sepanjang 2022 ber tumbuh sebesar 39% menjadi 3,2 juta ton dibandingkan 2021 sebanyak 2,3 juta ton. (Yetede)

JAKARTA, ID - Program hilirisasi industri tambang yang digagas pemerintah telah mendatangkan investasi sebesar Rp 359 triliun untuk pembangunan 48 smelter di sejumlah wilayah di Indonesia. Investasi tersebut berupa pembangunan 36 smelter nikel, 6 smelter besi baja, 2 smelter tembaga, dan 4 smelter alumunium. Selain memberikan nilai tambah tinggi terhadap produk pertambangan, investasi yang masuk juga menyerap 109.142 tenaga kerja. “Dari 48 smelter yang telah beroperasi tersebut, untuk smelter nikel memiliki kapasitas produksi rata-rata 262,56 ribu ton per tahun. Kapasitas smelter besi baja sekitar 1,6 juta ton per tahun, untuk smelter tembaga 150 ribu ton per tahun, dan 544,56 ribu ton per tahun untuk smelter alumunium,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (14/02/2023). Dia memaparkan lebih lanjut, rata-rata investasi di proyek smelter nikel mencapai Rp 5,55 triliun dengan serapan tenaga kerja 2.337 orang per smelter. (Yetede)

JAKARTA, ID - Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi kawasan kumuh untuk mendukung upaya percepatan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota. “Kawasan kumuhnya sudah ada sasarannya, nanti kami lakukan tapi akan kami validasi lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2/2023). Dia menjelaskan, pemerintah akan mempercepat pembenahan kawasankumuh di Ibu Kota guna mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem. Pembenahan kawasan kumuh di Jakarta menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat antara Muhadjir Effendy,Pemprov DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengemukakan ada sekitar 14 kawasan kumuh di Jakarta yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pembenahan bersama Pemerintah Pusat. Sebanyak 14 kawasan kumuh itu di antaranya ada di Kalibaru dan Muara Angke di Jakarta Utara. (Yetede)

JAKARTA-Pelemahan kinerja ekspor Indonesia tak lepas dari tren penurunan harga komoditas sumber daya alam  (SDA) unggulan. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS), M.Habibullah, menuturkan, setelah mengalami harga lonjakan fantastis sepanjang tahun lalu., kini sejumlah harga komoditas mulai merosot di tingkat global. Diantaranya batu bara dan nikel yang menunjukkan penurunan signifikan. "Ada juga minyak sawit, bijih besi, minyak mentah, dan gas alam yang harganya menurun dibanding pada 2022," ujarnya, kemarin. Sementara itu, tantangan lainnya datang dari Cina yang sudah membuka keran impor batu bara Australia. Begitu pula dengan India yang turut memacu produksi batu bara dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan logistik. "Ini akan berpotensi mengurangi pangsa batu bara Indonesia,". Menurut BPS, nilai ekspor Indonesia pada Januari 2023 sebesar US$ 22,31 miliar atau turun 6,36% dibanding Desember 2022, yang mencapai 23,83%. (Yetede)

Dalam waktu dua hari pembahasan, Perppu tentang Cipta Kerja disetujui dalam pengambilan keputusan tingkat satu. Perppu itu akan segera dibawa ke pembicaraan tingkat dua dalam sidang paripurna terdekat setelah masa reses untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/2) diwarnai penolakan dua fraksi di DPR dan Fraksi Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. Kedua fraksi itu juga pernah menolak pengesahan RUU Cipta Kerja pada 2020. Ketua Panitia Kerja (Panja) Perppu Cipta Kerja Abdul Wahid mengatakan, Badan Legislasi (Baleg) menerima penugasan pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja pada 14 Februari.

Baleg lalu menggelar beberapa rapat. Pertama, rapat kerja dengan sejumlah menteri terkait, juga menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah pakar, dilanjutkan dengan rapat panja pada 15 Februari. Setelah surat presiden terkait Perppu Cipta Kerja dibacakan pada 7 Februari 2022, Baleg DPR baru membahas Perppu Cipta Kerja pada Selasa (14/2). Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PDI-P M Nurdin mengungkapkan, Perppu Cipta Kerja belum akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis (16/2). Sebab, sekretariat masih akan menyusun dan mengecek kembali redaksional perppu sehingga tak bermasalah di kemudian hari. (Yoga)

Semoga nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan tak berujung seperti UU Cipta yang memantik polemik panjang. Pasalnya, RUU Kesehatan yang berformat Omnibus Law itu juga mulai mencuatkan pro dan kontra. Protes menguar dari organisasi profesi serta akademi karena RUU ini disebut kurang melibatkan publik dalam pembahasan. Padahal, banyak pasal-pasal krusial yang berubah dalam RUU ini. Salah satunya tentang independensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terancam. Dalam RUU berformat Omnibus Law ini, BPJS tidak lagi berada langsung di bawah Presiden. BPJS akan berada di bawah menteri terkait. Itu berarti, BPJS Kesehatan akan berada di bawah Menteri Kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berada di bawah Menteri Ketenagakerjaan. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pekerja, Subiyanto, mengatakan, menempatkan BPJS di bawah menteri sama saja dengan meruntuhkan sistem jaminan sosial yang sudah dibangun. BPJS Kesehatan sendiri menolak konsep baru yang ditawarkan Omnibus RUU Kesehatan. Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Agustian Fardianto menilai, usulan perubahan UU SJSN dan UU BPJS dalam Omnibus RUU Kesehatan harus memiliki dasar kuat, baik dari sisi filosofi maupun praktik operasional. Usulan perubahan, juga harus memiliki urgensi yang jelas.

Kondisi perekonomian yang makin positif membuat arus kas alias cash flow perusahaan turut membaik. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pengembalian pajak alias restitusi pajak di awal tahun 2023, menurun signifikan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi restitusi pajak sampai dengan akhir Januari 2023 mencapai Rp 10,93 triliun. Angka itu turun 51,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 22,61 triliun. Restitusi pajak tersebut didominasi oleh restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp 8,3 triliun, turun 54,19% year on year (yoy). Selain itu, restitusi pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 sebesar Rp 1,42 triliun, turun 59,35% yoy. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, penurunan restitusi di periode tersebut merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan bisnis para wajib pajak mulai membaik setelah masa pandemi Covid-19, sehingga tidak ada permasalahan cash flow. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menjelaskan, penurunan restitusi PPN DN menandakan perekonomian Indonesia kian membaik. Alhasil, transaksi penjualan meningkat, sehingga pajak keluaran turut naik dan lebih besar dari pajak masukan.

Penghimpunan dana melalui koperasi simpan pinjam (KSP) diduga digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Saatnya membersihkan citra koperasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan praktik tindak pidana pencucian uang di 12 koperasi simpan pinjam, dengan total Rp 500 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, selama periode 2020-2022, PPATK sudah menelusuri dugaan praktik tindak pidana pencucian uang di koperasi. Berdasarkan 21 hasil analisis yang dilakukan, PPATK menemukan ada 12 koperasi simpan pinjam yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, salah satunya KSP Indosurya (Kompas, 15/2).

Dugaan ini menambah kelam citra koperasi simpan pinjam. Niat baik koperasi jenis ini untuk membantu masyarakat dalam mengakses sumber keuangan telah lama dikhianati segelintir orang dengan mengelola dana masyarakat secara tidak benar dan berbuat aji mumpung. Kasus-kasus ini menenggelamkan citra KSP dan lembaga sejenis yang dikelola secara profesional. Kita bisa melihat lembaga keuangan berbasis koperasi yang sangat menyejahterakan warga, semisal di Kalimantan dan Sumatera. Mereka berhasil menjadi penolong masyarakat yang kesulitan mengakses sumber keuangan dan mampu mengangkat ekonomi warga. Penanganan kasus ini diharapkan bisa memperbaiki citra KSP. Masyarakat pun perlu meningkatkan literasi keuangan. Juga, kasus ini menjadi pelajaran bagi para pengelola agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat. (Yoga)

Sengkarut sengketa pembangunan unit apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat antara PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) dan konsumennya, membuat saham emiten properti Grup Lippo bergerak naik turun bak rollercoaster. Contoh saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (14/2), saham LPCK ditutup di Rp 970 atau turun 1,02% dibanding penutupan hari sebelumnya. Tapi, pada penutupan pasar Rabu (15/2), harga saham LPCK tiba-tiba rebound dengan kenaikan hingga 4,64% ke posisi Rp 1.015. Dus, sejak awal 2023, saham LPCK naik 1,50%. Sedang saham sang induk tetap tidak bergerak di level Rp 85, dengan kenaikan sejak awal tahun ini 7,59%. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro menilai, sejatinya harga saham LPCK dan LPKR saat ini sedang berada dalam fase downtrend. Pemicunya adalah persepsi risiko investor terhadap dampak dari masalah pembangunan apartemen Meikarta yang belum diselesaikan grup Lippo.