JAKARTA, ID - Mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menjalani klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 8,5 jam oleh KPK. Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023) sekitar pukul 07.45 WIB dan masuk ke ruang pemeriksaan pukul 09.03 WIB. Dia kemudian meninggalkan ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.32 WIB. “Jadi, saya telah memenuhi kewajiban saya untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya,” kata Rafael usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memanggil Rafael Alun untuk klarifikasi terkait ketidaksesuaian antara profil harta kekayaan miliknya hingga Rp 56 miliar dengan jabatannya sebagai pegawai eselon III Ditjen Pajak Kemenkeu. Saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Rafael tak mau memberikan komentar terkait klarifikasi yang baru saja dilaksanakan.”Bisa ditanyakan kepada KPK,” kata Rafael singkat. (Yetede)

Dalam konferensi  pers di Jakarta pada Selasa, 28 Februari 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan penerimaaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi dibidang perikanan tangkap adalah untuk kepentingan  nelayan dan berkelanjutan usaha perikanan perlu dipertimbangkan. Yonvitner, Kepala Pusat Kajian, Sumberdaya Pesisir dan lautan IPB. Masalah kesejahteraan nelayan berada di urutan teratas dalam daftar tentangan pembangunan perikanan yang perlu dijawab segera. Selanjutnya ada keberlanjutan usaha perikanan dan regenerasi pelaku usaha perikanan. Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan  didirikan pada Oktober 1999, fokus pembangunan diharapkan tertuju pada kemiskinan nelayan. Namun masalah sistem usaha patron-klien, akses yang terbatas, akses yang kurang terhadap modal, dan perlu ada pengakuan atas profesi nelayan masih menghantui kehidupan nelayan sampai saat ini. (Yetede)

JAKARTA-Polemik baru mencuat di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pemimpin lembaga riset tersebut memanggil dan memeriksa peneliti BRIN atas unggahan di media sosial yang dianggap melanggar kode etik dan kode perilaku. Juru  bicara masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi Nasional (MPI), Akhmad Farid Widodo, mengatakan bahwa kabar pemanggilan sejumlah peneliti itu beredar luas di lingkup internal BRIN sepekan terakhir. Farid, yang juga peneliti BRIN di Pusat Riset Teknologi Penerbangan, belum dapat memastikan siapa saja dan berapa banyak peneliti yang dituding melanggar kode etik tersebut. Farid khawatir pemeriksaan etik atas dasar unggahan di media sosaial akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan peneliti dalam mengekpresikan pendapatnya. Anggota MPI, Djarot Sulistio Wisnubroto, juga menerima informasi dari bekas anak buahnya  di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) yang ikut dipanggil oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN untuk menjalani pemeriksaan etik. (Yetede)

Pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,4 juta ton pada musim panen raya Maret-April 2023 di sejumlah daerah menemui hambatan. Perum Bulog tidak bisa segera menyerap gabah dan beras lantaran harganya masih di atas harga pembelian pemerintah. Berdasarkan pantauan Kom- pas di sejumlah sentra padi di Jabar dan Jateng yang panen pada 27-28 Februari, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani masih di atas Rp 5.000 per kg. Sementara harga gabah kering giling (GKG) di Jabr, seperti Karawang, Subang, dan Indramayu, mencapai Rp 6.000 per kg. Adapun harga beras Rp 9.500 per kg. Harga GKP, GKG, dan beras itu masih lebih tinggi ketimbang batas atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Harga batas atas HPP GKP di ting-kat petani ditetapkan Rp 4.550 per kg, GKG di penggilingan Rp 5.700 per kg, dan HPP beras medium di gudang Bulog Rp 9.000 per kg. Jumair (48), pelaku usaha penggilingan kecil mitra Bulog Cirebon, Jawbar, Selasa (28/3), mengaku masih menunggu harga GKP di tingkat petani turun. Saat ini, harga GKP di Cirebon dan sekitarnya masih Rp 5.000 per kg, sementara di Brebes, Jateng, harganya Rp 4.800 per kg. ”Di daerah-daerah itu masih belum banyak yang pane ujarnya di Cirebon. Menurut Jumair, tingginya harga GKP tidak hanya dipengaruhi kenaikan biaya pokok produksi, tetapi juga oleh pedagang dan penggilingan bermodal besar. Mereka berani membeli GKP di tingkat petani di sejumlah daerah yang sudah panen lebih awal, yakni seharga Rp 6.500-Rp 6.800 per kg. (Yoga)

Ketidakpastian kondisi makro ekonomi diyakini bisa memengaruhi penurunan produktivitas dan performa pekerja. Apalagi jika hal itu diikuti dengan banyaknya pengeluaran keuangan tidak terduga yang membebani kondisi finansial pekerja. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan  Informatika Firlie H Ganinduto menyampaikan hal itu saat menghadiri rilis Laporan Pasar: ”Akses Gaji Instan di Indonesia” di Jakarta, Selasa (28/2). Ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi, perasaan khawatir dan stres tinggi akan muncul di kalangan pekerja, termasuk ketakutan menghadapi potensi PHK. Mengutip salah satu pene litian lembaga konsultan internasional PwC, Firlie menyebut bahwa keuangan selalu menjadi hal yang paling menonjol bagi karyawan.

Tekanan terkait kondisi keuangan secara tidak langsung juga mengganggu produktivitas pekerjaan hingga menimbulkan kerugian secara langsung bagi pekerja. Dari karyawany ang melaporkan stres keuangan, PwC menyebutkan, 12 % kehilangan pekerjaan terjadi karena masalah tersebut. Sebanyak 31 % di antaranya merasa produktivitas mereka terpengaruh. Country Head GajiGesa Indonesia Ade Yuanda Saragih mengatakan, 50 juta orang bekerja di sektor formal di Indonesia dan 60 % di antaranya masih ada yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan. Mereka ini kerap diklasifikasikan sebagai pekerja kerah biru yang cukup rentan karena kebanyakan hidup dari tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya. (Yoga)

Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin. Keputusan ini mempertimbangkan tren kenaikan suku bunga pasar yang dipicu kenaikan suku bunga acuan BI. ”Rapat Dewan Komisioner LPS menetapkan untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan BPR (bank perekonomian rakyat) sebesar 25 basis poin dan valuta asing dibank umum sebesar 25 basis poin,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam jumpa pers ten tang tingkat bunga penjaminan LPS secara daring pada Selasa (28/2).

Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi 4,25 % dan simpanan valas di bank umum 2,25 %. Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di BPR 6,75 %. Tingkat bunga penjaminan tersebut akan mulai berlaku untuk periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023. ”Keputusan menaikkan tingkat bunga penjaminan ini menyesuaikan dan sejalan dengan dinamika arah kebijakan moneter dan respons perbankan,” ucap Purbaya. (Yoga)

Pemerintah memproyeksikan capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor perikanan tangkap tahun ini Rp 2 triliun atau di bawah target Rp 3,5 triliun. Masa transisi penerapan PNBP Pungutan Hasil Perikanan dari praproduksi menjadi pascaproduksi masih membutuhkan sejumlah persiapan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, peralihan skema PNBP praproduksi ke pascaproduksi untuk sektor perikanan tangkap membutuhkan kesiapan regulasi dan infrastruktur. Kesiapan pelabuhan, antara lain logistik, listrik, air bersih, dan gudang pendingin (cold storage). Di masa transisi tahun ini, pihaknya memperkirakan PNBP perikanan tangkap tidak mencapai target.

”Kami tahu persis (target PNBP) tahun 2023 belum bisa (tercapai) karena seluruh peraturan sedang disiapkan, dan infrastruktur sedang dibereskan,” ujarnya, dalam konferensi pers  “Penyesuaian Harga Acuan Ikan untuk Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi di Sektor Perikanan Tangkap” di Jakarta, Selasa (28/2). Semula, penerapan PNBP pascaproduksi ditargetkan dimulai tahun 2022, tetapi diundur. Hingga saat ini, terdata 576 pelaku usaha perikanan tangkap yang telah siap menerapkan PNBP pascaproduksi. Adapun data kapal perikanan yang terdaftar di KKP berkisar 6.000-7.000 kapal. (Yoga)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global diprediksi bisa mengganggu target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun lalu banyak ditopang ekspor. Agar target tetap dapat tercapai, pemerintah mengalihkan focus pertumbuhan ke konsumsi dalam negeri, investasi, dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ia optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,3 %, dengan berkaca pada tren baik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu, yang mampu tumbuh 5,31 %. Tertinggi selama 10 tahun terakhir.

”Kita optimistis. Kita melihat kinerja baik tahun 2022 bisa dicapai di tengah keadaan ekonomi global yang pasang surut,” kata Airlangga di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023, di Jakarta, Selasa (28/2). IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,9 % di tahun 2023 karena permasalahan krisis iklim, perang, dan lainnya sehingga bisa berdampak ke Indonesia, khususnya di bidang ekspor. Mengantisipasi penurunan ekspor, pemerintah akan berfokus pada peningkatan konsumsi dalam negeri dan investasi. ”Mengantisipasi hal itu, kita harus mendorong konsum- si dan investasi karena ekspor diproyeksikan menurun. Target investasi tahun ini Rp 1.400 triliun dan pada tahun 2024 Rp 1.600 triliun,” ujarnya. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama dengan Asosiasi Inovasi Bisnis Korea Selatan memberikan pelatihan sumber daya manusia untuk pengoperasian pabrik pintar. Deputi Bidang UKM Hanung Harimba Rachman, Selasa (28/2) menjelaskan, pelatihan tersebut saat ini diberikan kepada 30 pegiat UKM, antara lain, dari sektor pertanian, pangan, dan tekstil. (Yoga)

Akselerasi ekonomi digital diyakini masih berlanjut pascapandemi Covid-19 karena perilaku masyarakat sudah berubah dan makin melek digital. Ekosistem digital perlu terus diperluas untuk memberi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Perekonomian nasional pada 2022 yang tumbuh 5,31 % diyakini juga turut didukung oleh penguatan ekonomi digital. Optimisme terkait prospek perkembangan ekonomi digital pascapandemi Covid-19 ini mengemuka dalam diskusi Gojek Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kinerja ekonomi yang baik turut disumbang oleh pola konsumsi dan melalui perilaku masyarakat yang semakin terbiasa dengan teknologi digital, di antaranya pengembangan transaksi nirsentuh (contactless). Tren ini juga ditopang layanan e-dagang, layanan sesuai permintaan (on-demand services) seperti ride-hailing, pemesanan makanan daring, dan kegiatan lain yang berbasis daring.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin menambahkan, pada 2023, perekonomian diharapkan tetap terjaga  bertumbuh sebesar 5,3 %. ”Momentum pandemi yang membuat orang jadi melek digital jangan kendur. Justru ini harus terus ditingkatkan,” katanya. Rudy menjelaskan, untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah juga tetap mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Terlebih saat ini, diperhitungkan sampai tahun 2030 mendatang, Indonesia masih kekurangan sembilan juta talenta digital. Hal ini harus bisa dipenuhi setidaknya dengan penambahan 600.000 talenta digital setiap tahun. (Yoga)