Gedung Putih memberi semua badan federal Amerika Serikat waktu selama 30 hari untuk menghapus TikTok dari semua perangkat pemerintah. Seperti dilansir Al Arabiya Selasa 28 Februari 2023, hal ini karena aplikasi media sosial milik China itu dianggap memiliki masalah keamanan. Kantor Manajemen dan Anggaran AS menyebut pedoman tersebut, yang dikeluarkan Senin, sebagai "langkah maju yang penting dalam mengatasi risiko yang disajikan oleh aplikasi terhadap data pemerintah yang sensitif."

Beberapa lembaga, termasuk Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Negara Bagian, telah memberlakukan pembatasan. Pedoman tersebut meminta seluruh pemerintah federal untuk mengikutinya dalam waktu 30 hari. “Pemerintahan Biden-Harris telah banyak berinvestasi dalam mempertahankan infrastruktur digital negara kita dan membatasi akses musuh asing ke data Amerika,” kata Chris DeRusha, kepala petugas keamanan informasi federal. Pedoman tersebut pertama kali dilaporkan oleh Reuters. (Yoga)

JAKARTA-Pemerintah dinilai perlu menyiapkan stimulus agar simpanan masyarakat di bank dikeluarkan untuk berbelanja.  Bentuknya bisa berupa subsidi pembelian rumah ataupun diskon. "Dalam konsteks menarik minat konsumsi kelas menengah keatas, Opsi lainnya berfokus pada sektor pariwisata. Kalangan masyarkat atas dapat didorong untuk melancong. Salah satunya lewat diskon, baik untuk mengurangi ongkos transportasi maupun akomodasi. "Pemerintah juga bisa memberikan subsidi kepada para pelaku industri hingga mereka bisa menurunkan harga jual. Presiden Jokowi meminta masyarakat yang membiarkan  tabungannya  mengendap. "Saatnya ambil duit dari tabungan. Mari spending money," tuturnya. Presiden juga meminta jajarannya  mempercepat perizinana acara-acara yang bisa memicu belanja, seperti konser hingga pertandingan olahraga. (Yetede)

Cekaknya armada Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan buah dari ketidaksinkronan kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah hendak mendorong kandungan lokal dalam infrastruktur transportasi. Di lain  pihak, industri dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), pengelola kereta rel listrik di Jakarta dan sekitarnya, membutuhkan 29 rangkaian baru untuk mengganti kereta tua mereka yang mesti pensiun. Sebagai penggantinya, PT KCI memesan ke saudara sesama badan usaha milik negara, PT Industri Kereta Api (Inka), yang juga memproduksi kereta layang ringan (LRT), namun disanggupi baru bisa membuatnya pada 2025. Sedangkan upaya mengimpor kereta bekas dari Jepang terbentur aturan syarat minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pihak yang paling dirugikan atas berkurangnya KRL adalah penumpang. Diprediksi akan ada penumpukan 200 ribu penumpang per hari. Ancaman penumpukan penumpang ini menujukkan ketidakmampuan pemerintah menyelaraskan kebutuhan dan kemampuan industri dalam negeri. Kereta komuter merupakan jantung dari transportasi masyarakat urban yang murah dan efektif mengurangi kemacetan. Di Jakarta dan sekitarnya, setiap hari ada 1,2 juta orang naik-turun KRL. Namun, ketimbang menjadikan lini ini sebagai prioritas, pemerintah malah mengalokasikan sumber daya untuk proyek transportasi mercusuar, seperti LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekarang, karena terbentur aturan tingkat komponen dalam negeri, impor tidak menjadi pilihan. Setelah mempensiunkan 29 rangkaian secara bertahap mulai tahun ini, PT Kereta Commuter hanya bisa menunggu kehadiran kereta baru PT Inka pada 2025. (Yoga)

Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mematangkan pelaksanaan pasar karbon di Indonesia. Sebagai bentuk keseriusannya, BEI meneken kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian BUMN, Senin (27/2). BEI juga menandatangani kerjasama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia atau ID Survey, salah satu perusahaan BUMN. MoU ini ditandatangani oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman dan Direktur Utama ID Survey, Arisudono Soerono. Kelak, ID Survey akan menjadi fasilitator dari perdagangan karbon dan BEI sebagai penyelenggara perdagangan karbon melalui bursa. BEI menargetkan transaksi karbon melalui bursa di Tanah Air bisa dilakukan pada semester II-2023. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Busa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjelaskan, perdagangan karbon yang diatur OJK adalah perdagangan di pasar sekunder. Skema perdagangannya akan mengikuti ketentuan kementerian terkait. Keseriusan OJK mengembangkan bursa karbon di Tanah Air tak lepas dari potensi besar transaksi bisnis ini. Indonesia memiliki potensi memimpin pasar karbon di dunia. Pasalnya, hutan tropis Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia dengan luas 125 juta hektare. Ada beberapa emiten yang berpotensi menuai keuntungan dari perdagangan karbon ini. Analis Korea Investment & Sekuritas Indonesia Nicholas Kevin Mulyono menulis dalam risetnya, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) termasuk salah satu yang diuntungkan.

Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo sepanjang 96,57 kilometer (km) memakan dana Rp 5,9 triliun. Dana tersebut, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana tersebut mencakup pembebasan lahan dan dukungan APBN melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Adhi Karya Tbk sebesar Rp 1,4 triliun. Di sisi lain, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara menyebutkan, pendanaan pembebasan lahan jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo menjadi yang terbesar di sepanjang tahun 2022. Nilainya, mencapai Rp 2,98 triliun. Sementara itu, hingga 17 Februari 2023, total realisasi pendanaan lahan untuk proyek tol tersebut sudah mencapai Rp 5,92 triliun.

Meski masih berjuang untuk keluar dari zona merah, indeks saham emiten BUMN mencatat kinerja positif di sepanjang 2023 berjalan. Ini tercermin dari pergerakan indeks saham IDX-MES BUMN 17 dan IDX BUMN20. Pada perdagangan saham Senin (27/2), indeks IDX-MES BUMN 17 ditutup di posisi 93,27 atau turun 0,49% dibanding hari sebelumnya. Namun, jika dilihat sejak awal tahun 2023 ini, indeks IDX-MES BUMN 17 masih mencatat kenaikan 1,65%. Sementara itu, kemarin, indeks IDX BUMN20 juga ditutup melemah 0,26% dari hari sebelumnya ke posisi 403,67. Namun, indeks IDX BUMN20 juga masih membukukan kenaikan 0,87% sejak awal Februari ini dan 0,20% sejak awal 2023. Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai, melajunya IDX-MES BUMN 17 ditopang gerak saham emiten. Ini dipicu kinerja fundamental positif. Di sisi lain, 17 penghuni IDX-MES BUMN 17 juga punya kapitalisasi pasar besar di bursa efek. "Likuiditas emiten IDX-MES BUMN17 juga bagus karena menjalankan usahanya dengan prinsip syariah," kata Nafan, Minggu (26/2). CEO Edvisor.id Praska Putrantyo menimpali, penghuni indeks BUMN 20 dan MES BUMN 17 masih mencetak kinerja positif. "Ini berdampak positif pada kinerja indeks saham," tutur Praska.

Transaksi perdagangan (trade finance) di industri perbankan terus meningkat. Bisnis ini mampu mendorong pertumbuhan bisnis internasional perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) misalnya selama tahun 2022 menunjukkan volume pertumbuhan trade finance tumbuh 21% secara tahunan atau year on year (yoy) atau meningkat Rp 102 triliun. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengungkapkan, di tahun 2023 BRI optimistis pertumbuhan bisnis trade finance dapat tumbuh sesuai dengan target dua digit. Baik dari fee income maupun dari jumlah transaksi dan volume. Tak mau kalah, Direktur Treasury & International Banking PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Panji Irawan mengatakan, outstanding portofolio Bank Mandiri di luar negeri ada sekitar US$ 8 miliar hingga akhir tahun 2022. Salah satunya mencakup trade finance. Bank BNI juga berhasil mencatatkan pertumbuhan volume transaksi trade finance. Dengan pertumbuhan tahunan sebesar 14,1% yoy pada 2022 atau mencapai Rp 1,26 triliun.

Soal anggaran, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal leluasa bermanuver. Hal itu tak lepas dari kewenangan untuk mengelola anggaran secara fleksibel yang termuat dalam beleid anyar, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Berbeda dengan kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (Pemda) lainnya, Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Nusantara berlaku secara mutatis mutandis. Artinya, Kepala Otorita bisa menyusun anggaran dengan mengesampingkan ketentuan yang selama ini berlaku. Sejalan dengan itu, otoritas di pusat pemerintahan baru bisa pula mengutak-atik strategi fiskal untuk menarik minat investor swasta. Tak hanya soal insentif, Kepala Otorota juga memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak secara mutatis mutandis sebagaimana tertuang dalam UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Dus, tarif pajak dan retribusi yang berlaku pun tidak akan sama dengan di daerah lain. Kendati demikian, PP No. 6/2023 yang menjadi pelengkap dari UU No 3/2022 itu menjadi perangkat baru yang bisa dimanfaatkan Otorita IKN untuk menarik investor. Apalagi, sejauh ini realisasi investasi di kawasan itu masih amat cekak, yakni Rp41 triliun. Itu pun bukan bersumber dari swasta murni, melainkan kerja sama pemerintah dan badan usaha. Sementara itu, pemerintah pusat tidak berencana membantu pendanaan IKN di luar yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada tahun ini senilai Rp23,9 triliun. Sekjen Real Estat Indonesia (REI) Hari Ganie, menambahkan di sektor properti sejauh ini masih belum ada peningkatan antusias untuk investasi di IKN. Menurutnya, para pengembang swasta masih memupuk kepercayaan diri dengan melihat kepemimpinan pemerintah pusat dalam mengucurkan investasi awal di IKN. Sementara itu, kalangan ekonom mengingatkan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan keleluasaan tata kelola anggaran kepada Otorita IKN. Pasalnya, kelonggaran itu berpotensi menimbulkan beban tambahan yang pada akhirnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Beberapa bulan lagi, Jakarta akan merayakan hari ulang tahun yang ke-496 atau tepatnya pada 22 Juni 2023. Meski sudah berusia hampir lima abad, Jakarta terbilang cukup muda dibandingkan dengan sejumlah kota besar dunia, misalnya Paris atau London. Jakarta, sebagai daerah khusus ibu kota, menjadi sebuah simbol peradaban dan kebudayaan dari sebuah negara nusantara bernama Indonesia. Jakarta menjadi pencerminan Indonesia. Berangkat dari pemikiran tersebut, pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta yang berada di pulau Jawa ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tentunya memiliki konsekuensi yang panjang. Pemerintah pun sudah menganggarkan Rp466 triliun untuk pembangunan IKN hingga 2045. Dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun. Adapun, sebanyak Rp253,4 triliun bakal bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, sedangkan kontribusi swasta yang diharapkan dalam megaproyek ini mencapai Rp123,2 triliun. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran senilai Rp23,6 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara dalam RAPBN 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar hingga Rp20,8 triliun, yang akan digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar di IKN. Harian ini meyakini bahwa IKN adalah sebuah kerja besar berupa pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. Tujuan dari pemindahan itu adalah pemerataan, baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa jumlah penduduk maupun perekonomian, sebagian besar berpusat di Pulau Jawa.

Pelaku industri terus mengharapkan perbaikan implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk tujuh sektor industri yang ditetapkan US$6 per MMbtu. Sejumlah kendala masih terjadi di lapangan, meski kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan daya saing industri. Baru beberapa tahun diterapkan, pelaksanaan HGBT masih terus diperbincangkan karena implementasinya yang tidak kunjung sesuai harapan. Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), mengatakan hingga kini pihaknya masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan HGBT. Padahal, industri keramik masuk ke dalam tujuh sektor yang berhak menerima harga gas US$6 per MMbtu bersama dengan pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet. Menurutnya, saat ini suplai gas di area Jawa Barat dan Jawa Timur menghadapi gangguan, karena hanya dibolehkan menggunakan sekitar 65%–85% dari alokasi yang telah ditetapkan. Kendala serupa sebenarnya telah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa masih ada masalah pasokan gas di wilayah Jawa Timur yang berujung pada dibatasinya volume penggunaan gas menjadi 27%–60% dari kontrak, dan pengenaan biaya tambahan apabila penggunaannya melebihi volume yang telah dibatasi itu. “Terhadap volume gas yang dicantumkan dalam Kepmen ESDM No. 134/2021, diberlakukan kuota sebanyak 60%–90% pada 2022,” katanya beberapa waktu lalu. Selain itu, Agus juga menyampaikan masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga di atas US$6 per MMbtu, seperti PT Domas Agro Inti Prima yang membayar US$8 per MMbtu, Pupuk Iskandar Muda US$6,59 per MMbtu, dan Wilmar Nabati US$6,86 per MMbtu. Menteri ESDM Arifin Tasrif mempertanyakan kenapa tujuh industri tersebut tidak pernah optimal menyerap gas bumi yang dialokasikan untuk kebijakan HGBT. Padahal, pemerintah terus meningkatkan alokasi gas bumi untuk tujuh industri tersebut tiap tahunnya sejak kebijakan HGBT dimulai pada 2020.