Koperasi menjadi salah satu motor ekonomi di Tanah Air. Namun, berbagai persoalan kelembagaan dan tata kelola membayangi sektor perkoperasian. Kasus penggelapan dana anggota koperasi datang silih berganti. Sejumlah koperasi simpan pinjam (KSP) pun harus berurusan dengan hukum karena gagal memenuhi hak anggotanya. Sebagai sokoguru ekonomi, sejatinya kehadiran koperasi berperan signifikan dalam ekosistem ekonomi kerakyatan. Hanya saja, kelembagaan koperasi belum didukung regulasi yang cukup kuat untuk mendorong tata kelola yang baik sebagaimana di industri keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, maupun perasuransian.

Meskipun inflasi inti terbilang moderat dalam 2 bulan terakhir, inflasi untuk kelompok volatile foods masih tercatat cukup mengkhawatirkan, terutama volatabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras. Mau tak mau, kondisi ini akan berdampak pada pengeluaran dan daya beli masyarakat karena terkait dengan komoditas kebutuhan sehari-hari yang harus ada dalam keadaan apa pun. Makin tinggi lonjakan harganya, makin besar nominal pengeluaran masyarakat yang dikeluarkan untuk volume atau jumlah barang yang sama. Dalam bahasa ekonomi, jika Consumer Price Index (IHK/inflasi), terutama untuk barang kebutuhan sehari-hari, naik terlalu tinggi dan dalam rentang waktu yang agak panjang, maka akan ikut menaikkan Personal Consumer Expenditure Price Index (PCE-PI) atau menambah pengeluaran masyarakat untuk jumlah barang atau jasa yang sama. Sementara itu, kenaikan UMR yang secara nasional di bawah 10% dikhawatirkan kurang mampu mengimbangi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, terutama setelah harga BBM naik pada September tahun lalu. Imbasnya, bagi masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan tetap dengan kisaran UMR, kondisi tersebut akan mempersulit kehidupan sehari-hari mereka karena di sisi lain pendapatan mereka justru tidak naik atau bertambah.

Walhasil, keputusan BI mengafirmasi keluhan Jokowi dan curhatan beberapa menteri soal besarnya beban subsidi BBM nasional di satu sisi dan membuka peluang kenaikan harga BBM setelah itu di sisi lain, meskipun rencana pengurangan subsidi BBM baru tercantum di dalam RAPBN tahun 2023. Masalahnya, jika harga BBM naik dan suku bunga BI juga naik, maka asumsi makro yang cukup moderat untuk tahun depan sebagaimana disampaikan Jokowi 16 Agustus 2022, akan sulit tercapai. Sangat bisa dibayangkan, jika kemudian kenaikan harga BBM justru menciptakan inflasi yang makin tinggi, lalu The Fed kembali menaikkan suku bunga, maka akan memaksa BI menaikkan lagi suku bunga yang akan kian mencekik likuiditas ke sektor riil. Risiko lanjutannya, pertumbuhan dan output ekonomi nasional akan ikut tertekan dan kapasitas serapan tenaga kerja akan makin mengecil di tahun ini. Bahkan dikhawatirkan kemudian terjadi deflationary spiral dan memperbesar peluang stagflasi dan resesi. Raihan ekonomi di kuartal IV tahun lalu masih terbantu oleh subsidi langsung dari pemerintah untuk kelompok rentan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Masalahnya, kompensasi tersebut hanya berlaku sekitar tiga bulanan. Artinya mulai awal tahun ini, kompensasi sudah tidak ada lagi dan masyarakat harus berhadapan langsung dengan segala tekanan ekonomi yang ada. Celakanya lagi, mulai awal tahun ini imbas resesi ekonomi global akan sangat terasa karena penurunan pertumbuhan di negara-negara besar seperti China, Eropa, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Sewindu sudah, dokumen transaksi simpanan di Pandawa Mandiri Group tersimpan rapi. Hendrias Cahyadi, masih penuh harap dokumen-dokumen itu akan membantu dirinya bila suatu saat ada kejelasan tentang nasib dananya. Bang Yas, sapan Hendrias, adalah nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group. Saat ini, koperasi itu tinggal nama. Pengurusnya masuk bui. Upaya kasasi yang diajukan pengurus KSP Pandawa Group yakni Dumeri alias Nuryanto alias Salman Nuryanto, ditolak oleh Mahkamah Agung pada Agustus 2018. Vonis pidana yang diterima pengurus KSP Pandawa Group itu tak diimbangi dengan kejelasan nasib dana ribuan anggotanya, termasuk Bang Yas yang menempatkan uangnya di koperasi itu senilai Rp80 juta. Berdasarkan dokumen Mahkamah Agung, Pandawa Mandiri Group menghimpun sebanyak 569.000 orang investor dengan total nilai investasi Rp2 triliun dan jumlah kontrak perjanjian 1 juta lembar sejak 2009—2016. Bunga yang dibayarkan kepada investor lama, diperoleh dari dana setoran para nasabah baru. Senyap nasib penyelesaian kasus koperasi Pandawa, kasus KSP yang model bisnisnya menyerupai Pandawa, bermunculan. Ujungnya sama, gagal bayar.

Rencana pemerintah untuk mengubah formula harga batu bara acuan (HBA) belum mencapai kesepakatan, meski fl eksibilitas harga pembentuk menjadi poin utamanya.Sejumlah rumusan yang ditawarkan seperti opsi menaikkan persentase Indonesia Coal Index (ICI) dari indeks lainnya, serta menghapus indeks Newcastle Export Index (NEX), dan Globalcoal Newcastle Index (GCNC) belakangan tidak diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Arifin Tasrif ingin suatu formula pembentuk HBA yang lebih bersifat fleksibel di tengah fluktuasi harga komoditas energi primer saat ini. Artinya, saat harga batu bara kembali normal, formula pembentuk HBA dapat mengikuti penurunan itu secara otomatis. “Pemerintah juga berhati-hati kalau harga kembali normal bagaimana,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif saat acara Mining for Journalist, Sabtu (25/2). “Semenjak formula HBA belum direvisi tentu akan berdampak pada eksportir kita karena kita terbebani oleh disparitas HBA yang jauh lebih tinggi dari harga jual kita,” kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal mengoptimalisasi pendapatan dari tiga sektor penting yaitu perparkiran, reklame, dan makan-minum untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini yang mencapai Rp2 triliun. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan selama ini baru sekitar 50% saja potensi yang telah digali dari tiga sektor tersebut.Dia menilai jika ketiga sektor tersebut dioptimasi dengan berbagai inovasi, maka diyakini akan menghasilkan andil pendapatan yang lebih tinggi. Dia menjelaskan nantinya tiap orang yang makan di rumah makan akan diberikan undian sehingga mau mengambil bill yang telah menyertakan jumlah pajaknya. ”Tiap pembelanjaan Rp10.000, bisa dapat satu nomor kupon yang diundi per bulan dan per tahun dengan hadiah menarik, sehingga orang selalu mau ambil billnya. Dengan pencetakan bill, kami bisa lebih mengontrol pajak rumah makan,” katanya, Jumat (24/2).Sementara di sektor reklame, imbuhnya, Pemkot Makassar akan membuat teknik manajemen baru dengan mengukur reklame berdasarkan panjang jalan dan periodikal dengan perhitungan digital. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Firman Hamid Pagarra mengungkapkan jika pihaknya akan segera mengonsep kembali sistem pendapatan secara terpadu, seperti mendigitalisasi tiap potensi pendapatan.

Setidaknya 10 juta hingga 22 juta orang di Indonesia terserang diare karena pangan dan air yang terkontaminasi. Kerugian ekonominya diproyeksikan Rp 70,5 triliun hingga Rp 250,5 triliun dalam setahun. Kerugian bisa jauh lebih besar karena efek jangka panjang pangan dan air yang terkontaminasi bisa menyebabkan lebih dari 200 penyakit selain masalah gizi hingga stunting atau tengkes pada anak-anak. Penyakit yang ditularkan melalui pangan (foodborne illness/FBI), baik akibat mikroorganisme maupun kimia, telah menjadi beban utama kesehatan masyarakat, tetapi kerap terabaikan. Laporan WHO pada 2015, sekitar 600 juta orang, atau hampir 1 dari 10 orang di dunia, jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan tercemar dan 420.000 meninggal setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beban kesehatan sangat tinggi karena penyakit yang ditularkan melalui pangan. ”Kasus dan kerugian ekonomi akibat pangan yang terkontaminasi di Indonesia juga sangat besar. Orang keracunan makanan di Indonesia seperti menunggu giliran lotre saja,” kata Winiati P Rahayu, ahli keamanan pangan IPB University, Jumat (24/2). Penyakit akibat makanan di Indonesia yang lazim dijumpai adalah diare, muntaber, tifus, dan hepatitis A.

Selain kasus diare yang menjadi masalah kesehatan sehari-hari di masyarakat, kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan juga berulang kali terjadi, yang mengindikasikan adanya masalah keamanan pangan di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, KLB keracunan pangan di Indonesia pada 2021 mencapai 76 kali dengan jumlah orang terdampak 3.130 dan tingkat fatalitas 0,48 %. Winiati mengatakan, kurangnya perhatian terhadap masalah keamanan pangan, antara lain, karena dampak dan besarnya kerugian tidak disadari pemangku kebijakan dan masyarakat. Mengacu panduan WHO, data KLB penyakit hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan beban penyakit. Oleh karena itu, penghitungan berdasarkan KLB cenderung meremehkan kerugian sesungguhnya yang dipicu oleh pangan tidak aman di Indonesia. Bersama dengan Stephen L W On dari Faculty of Agriculture and Life Sciences Lincoln University, Selandia Baru, Winiati menghitung beban dan biaya penyakit diare yang disebabkan makanan di Indonesia. Laporan penelitian yang diterbitkan di Asia-Pacific Journal of Food Safety and Security pada 2017 menemukan, total estimasi kasus diare karena penyakit bawaan makanan di Indonesia berkisar 10,1 juta-22,4 juta kasus setahun, dengan kerugian ekonominya diproyeksikan Rp 70,5 triliun hingga Rp 250,5 triliun. (Yoga)

Indonesia jadi tuan rumah Kejuaraan Dunia F1 H2O, pergelaran balap perahu motor kelas dunia. Tren pariwisata olahraga meluas, dan kita menjadi bagian dari itu. Babak kualifikasi Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 atau F1 H2O akhirnya tergelar di perairan Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumut, Minggu (26/2) pagi. Babak itu seharusnya digelar pada Sabtu (25/2) sore, tetapi ditunda karena angin kencang dan gelombang tinggi. Balapan di Danau Toba cukup menantang karena cuaca tak  menentu. Sebanyak 20 pebalap dari 10 tim bersiap di start dock di tengah cuaca cerah di perairan Balige, Minggu pukul 08.00. Dalam hitungan detik mesin lantas meraung, membawa perahu melesat kencang  menjajal lintasan sepanjang 2.218 meter di Danau Toba (Kompas, 26/2).

Perjalanan Indonesia sebagai tuan rumah pergelaran besar dalam tahun-tahun terakhir diawali dari Asian Games Jakarta dan Palembang 2018. Terlepas dari adanya kekurangan di sana-sini, termasuk di awalnya diragukan, penyelenggaraan Asian Games, serta Asian Para Games, tergolong sukses. Perhelatan lain yang juga diadakan di Indonesia: World Superbike (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022, keduanya di Sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, di Mandalika, Lombok, NTB. Ditambah, keindahan alam Sirkuit Mandalika yang tersohor, kejuaraan olahraga yang menyedot banyak penonton menjadi salah satu tujuan pariwisata olahraga. Tujuan lainnya, tentu memopulerkan negara ke kancah internasional. (Yoga)

Problem keamanan pangan di Indonesia, terlihat dari sejumlah kasus kejadian keracunan pangan di beberapa daerah. Berdasarkan data BPOM, pada 2021 ada 50 kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Pada tahun yang sama, data Kemenkes mengungkapkan, ada 70 KLB keracunan pangan. Disebut KLB karena ada dua orang atau lebih mengalami keracunan yang sama setelah mengonsumsi sumber makanan atau minuman yang sama. Keracunan pangan yang terjadi tidak hanya menyebabkan korban mengalami gejala muntah dan diare. Namun, sebagian berdampak fatal karena sejumlah kasus keracunan makanan berujung maut. Di sisi lain, ada kerugian ekonomi yang kerap tidak dihitung sebagai dampak kasus keracunan makanan. Harian Kompas menghitung estimasi kerugian ekonomi akibat kasus KLB keracunan pangan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp 109,68 miliar, setara pembangunan sembilan puskesmas dengan asumsi biaya pembangunan setiap puskesmas sekitar Rp 12 miliar. Bisa juga setara dengan membangun 50 SD dengan asumsi kebutuhan dana per SD Rp 2,19 miliar.

Menurut WHO, kasus keracunan makanan di negara berkembang merupakan puncak gunung es.  Diperkirakan, kasus KLB keracunan makanan yang dilaporkan hanya 1 % dari total kasus. Dengan asumsi WHO itu, kemungkinan KLB keracunan makanan sesungguhnya yang terjadi di Indonesia pada 2021 mencapai 5.000 kasus. Jadi, kemungkinan ada 256.900 orang terpapar, 178.300 orang sakit, dan 1.000 orang meninggal. Data dasar itu lalu dipakai sebagai pengali biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus KLB keracunan pangan. Komponen biayanya terdiri atas tiga kelompok, yaitu biaya kesehatan langsung, biaya non-kesehatan langsung, dan biaya non-kesehatan tidak langsung. Besarnya kerugian ekonomi akibat kasus KLB keracunan pangan ini menunjukkan sisi lain dampak dari lemahnya keamanan pangan di Indonesia. Kerugian tersebut tidak hanya berimbas pada anggaran kesehatan pemerintah, tetapi juga berdampak pada pengeluaran masyarakat. (Yoga)

Aktivitas perekonomian China menunjukkan sinyal pemulihan. Indonesia dapat mengambil ancang-ancang mengoptimalkan peluang dari sinyal tersebut, khususnya dalam meningkatkan investasi yang berorientasi hilirisasi serta ekspor. Sinyal pemulihan China muncul dari Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) komposit yang dipublikasikan S&P Global dan Caixin pada Februari 2023. Data itu menyebutkan, PMI komposit China naik dari 48,3 pada Desember 2022 menjadi 51,1 pada Januari 2023. Posisi yang menandakan bisnis tengah berekspansi ini merupakan pertama kalinya setelah lima bulan berturut-turut PMI komposit China ada di zona kontraktif. Keyakinan pelaku bisnis di China terhadap prospek dalam 12 bulan ke depan juga meningkat.

Menurut Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Indonesia dapat memanfaatkan momen kebangkitan China tersebut. ”Terdapat peluang ekspansi permodalan dan produksi (dari China) yang menyasar negara-negara berkembang. Indonesia mestinya bisa menjadi salah satu sasaran,” katanya saat dihubungi, Minggu (26/2). Berdasarkan tren sebelum pandemi, Andry menilai, China masih akan mencari negara tujuan investasi baru agar dapat mengalirkan produknya ke AS secara tidak langsung. Apalagi, Indonesia sedang fokus dalam program hilirisasi atau peningkatan nilai tambah. Investor dari China dapat berpartisipasi dalam program hiliriasi tersebut. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengatakan, China menguasai dana, teknologi, serta peran sebagai offtaker (pembeli) produk-produk hilirisasi sumber daya mineral. Oleh sebab itu, Indonesia dapat menjadi incaran investor China. (Yoga)