Transaksi perdagangan (trade finance) di industri perbankan terus meningkat. Bisnis ini mampu mendorong pertumbuhan bisnis internasional perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) misalnya selama tahun 2022 menunjukkan volume pertumbuhan trade finance tumbuh 21% secara tahunan atau year on year (yoy) atau meningkat Rp 102 triliun. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengungkapkan, di tahun 2023 BRI optimistis pertumbuhan bisnis trade finance dapat tumbuh sesuai dengan target dua digit. Baik dari fee income maupun dari jumlah transaksi dan volume. Tak mau kalah, Direktur Treasury & International Banking PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Panji Irawan mengatakan, outstanding portofolio Bank Mandiri di luar negeri ada sekitar US$ 8 miliar hingga akhir tahun 2022. Salah satunya mencakup trade finance. Bank BNI juga berhasil mencatatkan pertumbuhan volume transaksi trade finance. Dengan pertumbuhan tahunan sebesar 14,1% yoy pada 2022 atau mencapai Rp 1,26 triliun.

Soal anggaran, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal leluasa bermanuver. Hal itu tak lepas dari kewenangan untuk mengelola anggaran secara fleksibel yang termuat dalam beleid anyar, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Berbeda dengan kementerian dan lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (Pemda) lainnya, Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Nusantara berlaku secara mutatis mutandis. Artinya, Kepala Otorita bisa menyusun anggaran dengan mengesampingkan ketentuan yang selama ini berlaku. Sejalan dengan itu, otoritas di pusat pemerintahan baru bisa pula mengutak-atik strategi fiskal untuk menarik minat investor swasta. Tak hanya soal insentif, Kepala Otorota juga memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak secara mutatis mutandis sebagaimana tertuang dalam UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Dus, tarif pajak dan retribusi yang berlaku pun tidak akan sama dengan di daerah lain. Kendati demikian, PP No. 6/2023 yang menjadi pelengkap dari UU No 3/2022 itu menjadi perangkat baru yang bisa dimanfaatkan Otorita IKN untuk menarik investor. Apalagi, sejauh ini realisasi investasi di kawasan itu masih amat cekak, yakni Rp41 triliun. Itu pun bukan bersumber dari swasta murni, melainkan kerja sama pemerintah dan badan usaha. Sementara itu, pemerintah pusat tidak berencana membantu pendanaan IKN di luar yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada tahun ini senilai Rp23,9 triliun. Sekjen Real Estat Indonesia (REI) Hari Ganie, menambahkan di sektor properti sejauh ini masih belum ada peningkatan antusias untuk investasi di IKN. Menurutnya, para pengembang swasta masih memupuk kepercayaan diri dengan melihat kepemimpinan pemerintah pusat dalam mengucurkan investasi awal di IKN. Sementara itu, kalangan ekonom mengingatkan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan keleluasaan tata kelola anggaran kepada Otorita IKN. Pasalnya, kelonggaran itu berpotensi menimbulkan beban tambahan yang pada akhirnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Beberapa bulan lagi, Jakarta akan merayakan hari ulang tahun yang ke-496 atau tepatnya pada 22 Juni 2023. Meski sudah berusia hampir lima abad, Jakarta terbilang cukup muda dibandingkan dengan sejumlah kota besar dunia, misalnya Paris atau London. Jakarta, sebagai daerah khusus ibu kota, menjadi sebuah simbol peradaban dan kebudayaan dari sebuah negara nusantara bernama Indonesia. Jakarta menjadi pencerminan Indonesia. Berangkat dari pemikiran tersebut, pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta yang berada di pulau Jawa ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tentunya memiliki konsekuensi yang panjang. Pemerintah pun sudah menganggarkan Rp466 triliun untuk pembangunan IKN hingga 2045. Dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun. Adapun, sebanyak Rp253,4 triliun bakal bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, sedangkan kontribusi swasta yang diharapkan dalam megaproyek ini mencapai Rp123,2 triliun. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran senilai Rp23,6 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara dalam RAPBN 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar hingga Rp20,8 triliun, yang akan digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar di IKN. Harian ini meyakini bahwa IKN adalah sebuah kerja besar berupa pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. Tujuan dari pemindahan itu adalah pemerataan, baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa jumlah penduduk maupun perekonomian, sebagian besar berpusat di Pulau Jawa.

Pelaku industri terus mengharapkan perbaikan implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk tujuh sektor industri yang ditetapkan US$6 per MMbtu. Sejumlah kendala masih terjadi di lapangan, meski kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan daya saing industri. Baru beberapa tahun diterapkan, pelaksanaan HGBT masih terus diperbincangkan karena implementasinya yang tidak kunjung sesuai harapan. Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), mengatakan hingga kini pihaknya masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan HGBT. Padahal, industri keramik masuk ke dalam tujuh sektor yang berhak menerima harga gas US$6 per MMbtu bersama dengan pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet. Menurutnya, saat ini suplai gas di area Jawa Barat dan Jawa Timur menghadapi gangguan, karena hanya dibolehkan menggunakan sekitar 65%–85% dari alokasi yang telah ditetapkan. Kendala serupa sebenarnya telah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa masih ada masalah pasokan gas di wilayah Jawa Timur yang berujung pada dibatasinya volume penggunaan gas menjadi 27%–60% dari kontrak, dan pengenaan biaya tambahan apabila penggunaannya melebihi volume yang telah dibatasi itu. “Terhadap volume gas yang dicantumkan dalam Kepmen ESDM No. 134/2021, diberlakukan kuota sebanyak 60%–90% pada 2022,” katanya beberapa waktu lalu. Selain itu, Agus juga menyampaikan masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga di atas US$6 per MMbtu, seperti PT Domas Agro Inti Prima yang membayar US$8 per MMbtu, Pupuk Iskandar Muda US$6,59 per MMbtu, dan Wilmar Nabati US$6,86 per MMbtu. Menteri ESDM Arifin Tasrif mempertanyakan kenapa tujuh industri tersebut tidak pernah optimal menyerap gas bumi yang dialokasikan untuk kebijakan HGBT. Padahal, pemerintah terus meningkatkan alokasi gas bumi untuk tujuh industri tersebut tiap tahunnya sejak kebijakan HGBT dimulai pada 2020.

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN memastikan keamanan data pribadi yang ada di aplikasi Satu Sehat Mobile yang merupakan transformasi dari PeduliLindungi tetap terjaga. Sandiman Ahli Madya BSSN Anton Setiyawan mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat keamanan sistem dari platform tersebut. Pengelolaan data pun dilakukan sesuai prinsip yang ada di Undang-Undang. “Kementerian Kesehatan selalu berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan penerapan prinsip perlindungan data pribadi,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/2). Lebih lanjut, dia menuturkan, BSSN bakal melakukan evaluasi terkait dengan bagian-bagian dari sistem di aplikasi PeduliLindungi untuk mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara itu, lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) menyebut proses transformasi aplikasi PeduliLindungi jadi Satu Sehat Mobile berpotensi melanggar Undang-undang (UU) No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sejumlah lahan pertanian padi di Jabar dan Jateng tergenang banjir menjelang masa panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret-April 2023. Ancaman gagal panen dan kerugian akibat rendahnya harga jual gabah mengintai petani. Apalagi harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras, instrumen untuk melindungi petani, ditetapkan di bawah ongkos produksi. Pantauan di wilayah utara Jabar, sejumlah areal persawahan tampak tergenang banjir. Dari Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed, sawah-sawah di kawasan Pasirtanjung, Cikarang, Bekasi, Jabar, Senin (27/2) pukul 09.49, tampak tergenang banjir. Banjir juga terjadi di areal persawahan di sejumlah desa di Kecamatan Banyusari, Karawang, Jabar. Di Desa Gempol Kolot, Kecamatan Banyusari, data sementara, 7 hektar (ha) sawah terendam banjir. Sebagian besar padi di desa itu berusia 60 hari dan sudah berbulir.

Sama (48), petani Desa Gempol Kolot, mengatakan, air Sungai Cilamaya mulai meluap pukul 09.00. Lebih dari separuh dari 1 ha sawahnya terendam banjir. ”Padi sudah berbulir dan sebulan lagi panen. Lantaran terendam banjir, sudah pasti bakal gagal panen,” ujarnya. Sama menambahkan, modal menanam padi Rp 8 juta per ha. Jika dipanen dan tidak terendam banjir, ia bisa memperoleh Rp 15 juta. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan bagi petani yang padinya terendam banjir dan gagal panen. Banjir juga terpantau melanda persawahan di Sukasari, Subang, kemarin pukul 16.14. Sekitar 33 kilometer dari titik pantauan itu, sawah di kawasan Bugel, Indramayu, juga terkena banjir. (Yoga)

Bank digital adalah bank yang memanfaatkan teknologi digital secara intensif, tidak mengandalkan jaringan cabang seperti umumnya bank-bank tradisional. Bank digital digadang-gadang sebagai  terobosan dunia perbankan. Di Indonesia, fenomena ini dimulai dengan Bank Artos yang diubah menjadi Bank Jago oleh Jerry Ng. Hal ini segera menjadi tren. CT Corp mengakuisisi Bank Harda menjadi Allo Bank, Sea Group (pemilik Shopee) mengakuisisi Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi SeaBank, dan Akulaku mengubah Bank Yudha Bhakti menjadi Bank Neo Commerce. Grab dan Emtek pun berpatungan mengakuisisi bank Fama untuk diubah menjadi bank digital. Bank-bank besar pun tak ketinggalan. BRI mereposisi BRI Agro menjadi Bank Raya, BCA mengakuisisi Bank Royal menjadi BCA Digital, dan BNI berniat menjadikan Bank Mayora sebagai bank digital mereka. Kinerja saham bank-bank digital sempat sangat fantastis. Pada Januari 2022, Bank Jago pernah mencapai kapitalisasi pasar Rp 260 triliun dan menjadi emiten terbesar peringkat ke-5. Namun, saat ini kapitalisasi Bank Jago anjlok 85 % dari puncaknya menjadi hanya sekitar Rp 40 triliun. Mirip dengan Bank Jago, kapitalisasi Bank Raya turun 84 % menjadi Rp 10,5 triliun. Kapitalisasi Allo Bank turun 80 persen menjadi Rp 35 triliun dan Bank Neo Commerce melorot 76 % menjadi hanya Rp 8 triliun.

Quo vadis bank digital? Ke mana arah nasib bank-bank digital? Faktor sukses bank digital adalah akses ke ekosistem digital, tidak berbeda dengan zaman dulu ketika semua  konglomerat memiliki bank masing-masing. Salim memiliki BCA, Lippo memiliki Lippo Bank, Sinar Mas memiliki BII, dan CT memiliki Bank Mega, yang menjadi sumber dana murah bagi kelompok usahanya dan sebaliknya mereka juga memanfaatkan captive bisnis kelompok usahanya. Di era digital, strateginya mirip. Bank Jago berharap bisa mengeksploitasi ekosistem GoTo. Allo Bank menggarap bisnis CT Corp. BNC memanfaatkan basis pengguna Akulaku, SeaBank berfokus pada ekosistem Shopee. Adapun ekosistem Grab dan Emtek dipersiapkan untuk digarap oleh Bank Fama. Bedanya, cara menggarapnya lebih berfokus pada pendekatan business to consumer (B2C) dan dilakukan secara digital dengan pengalaman pengguna (user experience) yang lebih terpadu dengan proses bisnis di sektor riil. Faktor kemampuan teknologi digital jelas memegang peranan penting. Bank digital yang dimiliki kelompok usaha pemain digital, seperti Seabank, BNC, serta Grab dan Emtek, akan mendapatkan keuntungan karena kemampuan teknologi digital yang dimiliki oleh induknya. Sebaliknya, bank digital yang dimiliki bank tradisional atau kelompok usaha yang bukan digital harus mau berinvestasi untuk membangun kemampuan teknologi digital yang kuat jika ingin berhasil. Faktor lain yang memengaruhi kesuksesan bank digital, tetapi belum terlalu jelas, adalah regulasi. Jika diatur dan diawasi secara spesifik dan dibedakan dari perbankan tradisional, perbankan digital berpotensi lebih cepat berkembang. (Yoga)

Perusahaan-perusahaan besar di Jepang beramai-ramai menaikkan gaji pekerjanya. Bahkan, kenaikan tahun ini adalah yang terbesar dalam 20 tahun terakhir. Per Senin (27/2) setidaknya ada lima perusahaan transnasional Jepang yang telah mengakomodasi permintaan kenaikan upah dari serikat pekerja mereka.  Perusahaan-perusahaan ini adalah Fast Retailing yang merupakan induk dari jenama Uniqlo, perusahaan gim Nintendo, perusahaan gim Sega, perusahaan minuman Suntory, serta dua raksasa otomotif Toyota dan Honda. ”Kami berusaha menjadi yang terdepan dalam peningkatan kesejahteraan  pekerja. Jika pekerja sejahtera, perusahaan juga yang diuntungkan dengan produktivitas baik,” kata Koji Sato yang per April 2023 resmi menjadi Direktur Utama Toyota. Ia dikutip oleh surat kabar Financial Times.

Honda dalam keterangan pers mereka mengatakan hendak menaikkan gaji karyawan mereka sebesar 5 %. Ini adalah kenaikan gaji terbesar yang terjadi di Jepang sepanjang dua dekade belakangan. Tingkat kenaikan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Selama 30 tahun belakangan, gaji pekerja di  Jepang relatif stagnan. Artinya, nominal gaji naik. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi, nilai riil gaji cenderung stagnan. Jepang saat ini mengalami inflasi 4,2 % yang merupakan angka tertinggi selama 41 tahun terakhir. PM Fumio Kishida menjadikan kenaikan upah pekerja ini sebagai salah satu misi pemerintahan nya. Ia berharap kenaikan gaji karyawan pada perusahaan-perusahaan besar bisa memicu Bank Jepang untuk menormalkan suku bunga. Ia juga menjanjikan penurunan harga bahan pokok, terutama pangan dan energi. (Yoga)

Perguruan tinggi berperan strategis mendukung agenda pembangunan untuk jadi negara maju berbasis riset dan inovasi. Karena itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengucurkan dana pinjaman Rp 2,3 triliun untuk pengembangan kawasan sains dan teknologi di empat perguruan tinggi di Indonesia. Empat perguruan tinggi negeri jadi model science and technology park (STP) untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi sesuai kebutuhan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI), yakni UI, IPB University, ITB, dan UGM. Pengembangan empat STP di perguruan tinggi itu melalui program Promoting Research and Innovation Through Modern and Efficient STP Project (PRIME SteP) 2023-2027. Program ini didukung Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan  Teknologi, Kemendikbudristek dan ADB.

Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek, Nizam menyampaikan hal itu pada peluncuran proyek PRIME Step 2023-2027, di Jakarta, Senin (27/2). Nizam mengatakan, pengembangan STP merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk mendukung Indonesia jadi negara maju. ”Perlu transformasi dari pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan upah buruh murah ke berbasis inovasi. Kita perlu memperkuat perguruan tinggi sebagai basis inovasi kemajuan bangsa lewat STP,” ujarnya. Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman menambahkan, pengembangan STP di perguruan tinggi strategis untuk mendukung hilirisasi hasil riset. (Yoga)

Kebijakan yang proporsional, kemampuan serapan di dalam negeri, dan kepentingan jangka panjang menjadi tiga hal yang mesti dipertimbangkan dalam kebijakan hilirisasi mineral. Kepastian arah hilirisasi harus jelas sehingga tarik ulur kebijakan tidak terulang kendati larangan ekspor mineral mentah per Juni 2023 sudah sesuai amanat undang-undang. Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Di sisi lain, ada 20 juta ton bijih bauksit yang terancam tak terserap jika kebijakan itu diterapkan. Pemerintah masih berpegang pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait larangan tersebut.

Sekjen Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani, Senin (27/2) di Jakarta mengatakan, kesiapan fasilitas dan industri, baik dari bauksitmenjadi alumina maupun lebih hilir lagi, yakni dari alumina menjadi aluminium, perlu disiapkan dengan lebih cepat. Hal tersebut mesti dipastikan supaya ada arah yang jelas dalam tahapan hilirisasi. ”Lalu, dipersiapkan juga sektor lebih hilir lagi, yakni produk yang siap digunakan untuk masyarakat. Hal-hal seperti itu perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan timeline (lini masa) dari pelarangan ekspor untuk setiap tingkatan produk,” kata Resvani. (Yoga)