Pemerintah memproyeksikan capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor perikanan tangkap tahun ini Rp 2 triliun atau di bawah target Rp 3,5 triliun. Masa transisi penerapan PNBP Pungutan Hasil Perikanan dari praproduksi menjadi pascaproduksi masih membutuhkan sejumlah persiapan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, peralihan skema PNBP praproduksi ke pascaproduksi untuk sektor perikanan tangkap membutuhkan kesiapan regulasi dan infrastruktur. Kesiapan pelabuhan, antara lain logistik, listrik, air bersih, dan gudang pendingin (cold storage). Di masa transisi tahun ini, pihaknya memperkirakan PNBP perikanan tangkap tidak mencapai target.

”Kami tahu persis (target PNBP) tahun 2023 belum bisa (tercapai) karena seluruh peraturan sedang disiapkan, dan infrastruktur sedang dibereskan,” ujarnya, dalam konferensi pers  “Penyesuaian Harga Acuan Ikan untuk Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi di Sektor Perikanan Tangkap” di Jakarta, Selasa (28/2). Semula, penerapan PNBP pascaproduksi ditargetkan dimulai tahun 2022, tetapi diundur. Hingga saat ini, terdata 576 pelaku usaha perikanan tangkap yang telah siap menerapkan PNBP pascaproduksi. Adapun data kapal perikanan yang terdaftar di KKP berkisar 6.000-7.000 kapal. (Yoga)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global diprediksi bisa mengganggu target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun lalu banyak ditopang ekspor. Agar target tetap dapat tercapai, pemerintah mengalihkan focus pertumbuhan ke konsumsi dalam negeri, investasi, dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ia optimistis Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,3 %, dengan berkaca pada tren baik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu, yang mampu tumbuh 5,31 %. Tertinggi selama 10 tahun terakhir.

”Kita optimistis. Kita melihat kinerja baik tahun 2022 bisa dicapai di tengah keadaan ekonomi global yang pasang surut,” kata Airlangga di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023, di Jakarta, Selasa (28/2). IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,9 % di tahun 2023 karena permasalahan krisis iklim, perang, dan lainnya sehingga bisa berdampak ke Indonesia, khususnya di bidang ekspor. Mengantisipasi penurunan ekspor, pemerintah akan berfokus pada peningkatan konsumsi dalam negeri dan investasi. ”Mengantisipasi hal itu, kita harus mendorong konsum- si dan investasi karena ekspor diproyeksikan menurun. Target investasi tahun ini Rp 1.400 triliun dan pada tahun 2024 Rp 1.600 triliun,” ujarnya. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama dengan Asosiasi Inovasi Bisnis Korea Selatan memberikan pelatihan sumber daya manusia untuk pengoperasian pabrik pintar. Deputi Bidang UKM Hanung Harimba Rachman, Selasa (28/2) menjelaskan, pelatihan tersebut saat ini diberikan kepada 30 pegiat UKM, antara lain, dari sektor pertanian, pangan, dan tekstil. (Yoga)

Akselerasi ekonomi digital diyakini masih berlanjut pascapandemi Covid-19 karena perilaku masyarakat sudah berubah dan makin melek digital. Ekosistem digital perlu terus diperluas untuk memberi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Perekonomian nasional pada 2022 yang tumbuh 5,31 % diyakini juga turut didukung oleh penguatan ekonomi digital. Optimisme terkait prospek perkembangan ekonomi digital pascapandemi Covid-19 ini mengemuka dalam diskusi Gojek Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kinerja ekonomi yang baik turut disumbang oleh pola konsumsi dan melalui perilaku masyarakat yang semakin terbiasa dengan teknologi digital, di antaranya pengembangan transaksi nirsentuh (contactless). Tren ini juga ditopang layanan e-dagang, layanan sesuai permintaan (on-demand services) seperti ride-hailing, pemesanan makanan daring, dan kegiatan lain yang berbasis daring.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin menambahkan, pada 2023, perekonomian diharapkan tetap terjaga  bertumbuh sebesar 5,3 %. ”Momentum pandemi yang membuat orang jadi melek digital jangan kendur. Justru ini harus terus ditingkatkan,” katanya. Rudy menjelaskan, untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah juga tetap mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Terlebih saat ini, diperhitungkan sampai tahun 2030 mendatang, Indonesia masih kekurangan sembilan juta talenta digital. Hal ini harus bisa dipenuhi setidaknya dengan penambahan 600.000 talenta digital setiap tahun. (Yoga)

Terhitung mulai 7 Maret 2023, pembelian solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di NTT wajib menggunakan kode QR (quick response code). Deden Mochammad Idhani, Area Manager Communication Relations dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (28/2) mengatakan, hal itu agar penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran. (Yoga)

Grup Salim akan kembali mengantarkan usahanya ke Bursa Efek Indonesia. Salim Grup tak lama lagi akan membawa PT Amman Mineral Internasional (Amman) menjadi perusahaan publik lewat Inital Public Offering (IPO). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menelaah dokumen pernyataan pendaftaran IPO Amman yang memakai jasa Mandiri Sekuritas sebagai underwriter. Kata sejumlah sumber KONTAN, Amman membidik dana IPO US$ 1 miliar, setara Rp 15,2 triliun dengan kurs US$ 1=Rp 15.200. Jika benar, IPO Amman akan jadi ketiga terbesar sepanjang sejarah bursa Indonesia, di bawah IPO BUKA Rp 21,9 triliun dan MTEL Rp 18,79 triliun. IPO Amman menjadi salah satu yang ditunggu. Ini lantaran duet Salim dan Agus Prodjo di BUMI mampu menyudahi posisi saham BUMI dari satuan harga perdagangan terendah di bursa yakni gocap. Kepada KONTAN, Alexander Ramlie Direktur Utama Amman enggan buka suara atas rencana IPO Amman. Alaxander juga belum bersedia membeberkan kinerja keuangan perusahaan, termasuk cadangan mineral tembaga Amman yang dikabarkan terbesar kedua setelah PT Freeport Indonesia serta kinerja keuangannya.

Peringatan bagi pemerintah. DBS Group meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal melambat pada tahun ini. Ekonom DBS Group Research Radhika Rao memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya di kisaran 5% year on year (yoy), lebih rendah dari capaian tahun 2022 yang sebesar 5,31% yoy. Pelambatan ini dipicu penurunan konsumsi rumah tangga sebagai dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyundut inflasi. "Biasanya, saat harga BBM dan inflasi naik akan menyebabkan penurunan konsumsi dengan jeda sekitar enam bulan," ujar Rao di hasil riset DBS edisi Februari 2023. Meski capaian inflasi tahun 2022 tak setinggi yang diperkirakan, tetapi DBS masih melihat adanya kekhawatiran masyarakat akan potensi kenaikan harga barang dan jasa. Terlebih masyarakat pernah mengalami lonjakan pengeluaran di semester II-2022 akibat kenaikan inflasi.

Pemerintah mulai menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Anggaran ini disiapkan sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan reformasi struktural guna memuluskan transformasi ekonomi di 2024. Mengutip dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024, pemerintah menargetkan nilai belanja negara di tahun depan berkisar Rp 3.207 triliun hingga Rp 3.460,6 triliun. Target tersebut naik jika dibandingkan dengan belanja negara tahun ini yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Wahyu Utomo mengatakan, target yang dipatok dalam KEM-PPKF 2024 itu masih belum final. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, ada beberapa hal yang harus menjadi fokus pemerintah di anggaran belanja tahun depan. Pertama, anggaran belanja yang dialokasikan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi, terutama pengangguran dan kemiskinan. "Jadi perlu anggaran yang tidak biasa untuk mencapai target tersebut," ujar dia ke KONTAN, Selasa (28/2). Ini artinya, anggaran belanja tahun depan perlu didesain untuk mengakomodir target sosial ekonomi, seperti pengangguran dan kemiskinan agar bisa tercapai. Misalnya, untuk mengurangi angka pengangguran, perlu ada stimulus bagi dunia usaha. Khususnya dunia usaha yang bisa menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) siap menggelar aksi korporasi di tahun ini. Terbaru, JPFA bakal menggelar penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) alias private placement. Merujuk keterbukaan informasi, Senin (27/2), JPFA akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.172.657.520 saham baru dalam aksi private placement . Nilai ini mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor emiten ini. Saham baru yang akan diterbitkan berasal dari saham portepel Japfa Comfeed dengan nilai nominal Rp 200 per saham atau Rp 40 per saham jika dimungkinkan. "Tapi perseroan tidak memiliki rencana untuk segera melaksanakan private placement," jelas manajemen Japfa Comfeed. Rencana private placement JPFA akan mendilusi kepemilikan pemegang saham saat ini sebesar 9,09%. Rinciannya, kepemilikan Japfa Ltd akan menyusut menjadi 50,39% dari 55,43%. Sedangkan pemegang saham publik menciut menjadi 44,57% dari 49,61%. Maximilianus Nico Demus, analis Pilarmas Investindo Sekuritas, menilai, langkah JPFA menggelar private placement bisa jadi ciri yang positif. Sebab, dengan aksi private placement, maka JPFA punya rencana bisnis yang akan dieksekusi.

Sukuk ritel negara kembali ditawarkan pemerintah. Masa penawaran sukuk ritel seri terbaru, yaitu SR0018, akan berlangsung mulai 3 Maret hingga 29 Maret 2023. Sukuk ritel seri SR018 ini memiliki dua seri. Tenor tiga tahun bernama SR018-T3 memberi bunga 6,25%, sedangkan tenor lima tahun, SR018-T5, menawarkan kupon 6,4% per tahun. Tingkat kupon tersebut dinilai mampu menarik perhatian investor. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menyebut, besaran kupon SR018 mencerminkan kondisi pasar obligasi saat ini. "Respons investor harusnya akan tetap baik," kata dia, Selasa (28/2). Tapi menurut Ramdhan, SR018 dengan tenor tiga tahun akan lebih banyak dipilih investor dibandingkan tenor lima tahun. Sebab, kebiasaan investor memilih tenor lebih pendek, seperti SBR012 yang sebelumnya ditawarkan. Ramdhan memprediksi penjualan SR018 untuk kedua seri setidaknya dapat menembus angka penjualan sebesar Rp 20 triliun. Untuk diketahui, seri sebelumnya, yakni SR017, terjual sebanyak Rp 27 triliun di tahun lalu.