JAKARTA, ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp 11,03 triliun per 28 Februari 2023. PPN PMSE dikumpulkan dari 124 perusahaan yang terdaftar di DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menjelaskan, realisasi PPPN PMSE sebesar Rp 11,03 triliun ini berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rpm 3,9 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 891,5 miliar setoran tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. “Selain itu, pemungut wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” jelas Neil pada Jumat (3/3/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID–Pemerintah segera menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah guna melindungi petani yang tengah menghadapi panen raya semester I-2023 pada Maret-April. HPP gabah di tingkat petani yang berlaku saat ini sebesar Rp 4.200 per kilogram (kg) dinilai sudah tidak relevan dengan situasi terkini. Enam organisasi petani telah dimintai masukan terkait besaran HPP gabah yang baru oleh pemerintah, usulan terendah Rp 5.375 per kg dan tertinggi Rp 5.800 per kg. Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (Bapanas/ NFA) tengah merumuskan HPP gabah dan beras terbaru untuk melindungi harga gabah/beras petani di tengah panen raya semester I-2023. Pembahasan HPP diinisiasi Bapanas dengan mengumpulkan semua unsur perberasan nasional di Bogor, Jawa Barat, Kamis (02/03/2023), menghadirkan seluruh stakeholder perberasan nasional, baik dari kementerian/lembaga (K/L), asosiasi, organisasi petani, maupun pelaku usaha. Pertemuan itu sangat penting karena menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan dalam penyerapan gabah petani, sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP berkeadilan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai hasil perdagangan karbon dapat menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang apabila dialokasikan dengan tepat dapat mendorong investasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon di sektor pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) batubara pada 22 Februari lalu. Perdagangan karbon diberlakukan setelah diujicobakan di sejumlah PLTU di 2021. Pemerintah pun telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) mulai dari PLTU non mulut tambang (MT)/MT berkapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW sebesar 1,297 ton CO2e/MWh, hingga PLTU non MT berkapasitas besar dari 400 MW sebesar 0,911 ton CO2e/MWh.
“Walaupun skema perdagangan karbon sudah tepat diterapkan di Indonesia, batas atas emisi karbon yang ditetapkan pemerintah saat ini masih relatif tinggi dan tidak diperlukan upaya pemilik PLTU untuk memenuhinya. Sebagai gambaran intensitas emisi karbon di PLTU di negara tetangga 20%- 40% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ini membuka peluang pengetatan batas emisi PLTU di masa depan,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis. (Yetede)

JAKARTA, ID – Industri alas kaki nasional akan kembali menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada semester I-2023, lantaran anjloknya permintaan ekspor hingga 40-50%. Pada akhir tahun lalu, industri padat karya ini telah melakukan PHK terhadap 25.700 pekerja akibat penurunan order ekspor. Rendahnya order yang masuk akan berimbas menurunkan ekspor alas kaki tahun ini. “Awalnya saya menduga PHK akan berlangsung di kuartal I-2023, tapi permintaan ekspor belum membaik. Belum ada kabar yang baik, termasuk ekonomi tujuan ekspor industri alas kaki, sehingga gelombang PHK kemungkinan terus berlangsung selama enam bulan ke depan,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri kepada Investor Daily, baru-baru ini. Dia menerangkan, penurunan order sudah mulai dirasakan sejak Juli 2022, namun realisasi ekspor tahun lalu masih tumbuh tinggi. Realisasi ekspor alas kaki masih tumbuh sekitar 25,2%, menjadi sekitar US$ 7,7 miliar. “Pertumbuhan ekspor itu sebenarnya cukup luar biasa. Namun, pada 2022 sebenarnya kita sudah mulai mengalami penurunan order,” ucap Firman. (Yetede)

JAKARTA, ID – Mobilisasi dana di pasar modal menembus Rp 40 triliun atau tepatnya Rp 40,9 triliun per 3 Maret 2023. Perinciannya, penggalangan dana dari penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham mencapai Rp 11,2 triliun, obligasi Rp 16,7 triliun, dan rights issue Rp 13 triliun. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sampai 3 Maret 2023, sebanyak 22 perusahaan telah menggelar IPO dan mencatatkan saham di bursa, dengan penghimpunan dana Rp 11,2 triliun. Saat ini, terdapat 33 perusahaan yang sedang antre dalam pipeline IPO BEI. Dia memerinci, sebanyak dua perusahaan yang antre IPO memilik aset di bawah Rp 50 miliar, kemudian 14 perusahaan beraset Rp 50-250 miliar, 17 perusahaan beraset di atas Rp 250 miliar.Adapun berdasarkan sektornya, sebanyak enam perusahaan berasal dari sektor basic materials dan enam perusahaan dari sektor transportation & logistic. Kemudian, dia menegaskan, dua perusahaan dari sektor consumer non-cyclicals, tujuh perusahaan dari sektor consumer cyclicals, enam perusahaan dari sektor teknologi, satu perusahaan dari sektor kesehatan, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor properti dan real estat, dan satu perusahaan dari sektor infrastruktur. (Yetede)

JAKARTA, ID – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan total simpanan nasabah kaya dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 4.254 triliun di awal tahun ini. Nilai simpanan tersebut tumbuh paling tinggi diantara tiering lainnya sebesar 11,7% dibandingkan periode Januari 2022. Berdasarkan distribusi nominal simpanan, total simpanan sebesar Rp 8.004 triliun, tumbuh 7,6% secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan dari sisi kepemilikannya, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp 7.931 triliun tumbuh 8% (yoy) per Januari 2023. Merujuk tiering simpanan, nominal simpanan terbesar terdapat pada tiering simpanan lebih dari Rp 5 miliar yang mencakup 53,2% total simpanan. Apabila dibandingkan dengan tiering lainnya, hanya pertumbuhan simpanan jumbo yang naik dua digit secara tahunan. Disusul dengan pertumbuhan 5,1% (yoy) untuk simpanan dengan tiering Rp 200-500 juta yang sebesar Rp 558 triliun. Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp 2-5 miliar naik 4,7% (yoy) menjadi Rp 650 triliun. Kemudian, simpanan nominal Rp 100-200 juta yang naik 3% (yoy) menjadi Rp 412 triliun per Januari 2023. Untuk tiering nominal di bawah Rp 100 juta tumbuh 2,8% (yoy) menjadi Rp 976 triliun.(Yetede)

JAKARTA-Kasus harta jumbo dan pamer kemewahan pejabat Kementerian Keuangan membuat sorotan  publik melebar ke berbagai perkara, salah satunya mengenai banyaknya petinggi instansi tersebut yang merangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usahanya, Dengan merangkap jabatan, para pejabat itu pun mendapat penerimaan tambahan. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, rangkap jabatan itu dilakukan oleh sedikitnya 39 pejabat Kementerian Keuangan, dari level wakil menteri hingga eselon II. Temuan itu didasari uji petik  terhadap 242 posisi Komisaris BUMN pada 2023. Tak hanya Kementerian Keuangan, rangkap jabatan juga dilakukan sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga lain. Dari uji petik itu, Fitra menemukan ada total 95 jabatan pemerintah yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN maupun anak usahanya. "Ada indikasi rangkap penghasilan karena mereka bersangkutan masih aktif menjabat secara struktural (di pemerintahan)," ujar anggota Tim Advokasi dan kampanye Seknas Fitra, Gulfino Guevaratto, kemarin. (Yetede)

JAKARTA-Hasbi Asyadiq masih ingat betul bahwa bisnis konten realitas berimbuh atau augmented reality (AR) yang ia bangun terinspirasi oleh dua game populer  pada 2017. Lulusan Program Studi Sains Komputer Universitas pendidikan  Indonesia itu menggabungkan desain AR Pokemon Go-Game berburu monster ala Jepang- dengan skema rekayasa lego dari minecraft untuk menciptakan layanan berbasis teknologi imersif. "Memungkinkan penggunakanya membuat dan menaruh karya dua dimensi maupun tiga dimensi ke dunia nyata," ujar hasbi kepada Tempo, kemarin. Di tengah evolusi Internet, konten AR bukan barang yang benar-benar baru. Namun, kata Hasbi, teknologi ini belum tersentuh banyak kalangan karena kerumitan dan harga fasilitas pendukungnya. Sebelumnya, produksi AR masih membutuhkan animator, pendesain program, dan disiplin ilmu lainnya yang tarifnya tidak murah. Teknologi tersbut umumnya dipakai  untuk presentasi dan pemasaran produk perusahaan besar yang menyewa animator khusus, biasanya berskema business to business. (Yetede)

Membiakkan dana di saham yang baru menggelar initial public offering (IPO) memang bikin degdeg serr. Jika mujur bakal cuan besar, tapi bisa boncos jika apes memilih saham IPO. Tengok saja pergerakan saham yang menggelar penawaran saham perdana sepanjang tahun 2023 berjalan ini. Hingga kemarin (3/3), sudah ada 22 emiten yang melepas saham perdananya ke pasar. Dari hasil riset KONTAN, di periode tersebut, sembilan saham di antaranya mencetak pergerakan harga negatif. Jadi, investor yang sampai saat ini masih memegang saham tersebut sejak periode IPO otomatis merugi. Selain itu, ada dua saham yang harganya tidak berubah dibanding harga IPO. Artinya, investor yang menanam duit di sini belum mendapat keuntungan. Sementara 11 saham pendatang baru tercatat naik sejak listing perdana di bursa. Analis Henan Putihrai Jono Syafei menilai, saham-saham yang baru IPO memang tidak menjamin harga sahamnya akan terus mendaki. Ini terutama jika investor melihat sektor yang digeluti emiten diselimuti sentimen negatif. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengamini, harga saham saat IPO ikut mempengaruhi pergerakan saham emiten ke depan. Saham IPO yang harganya anjlok dipicu faktor penetapan harga IPO yang premium atau overvalued, sehingga terjadi tekanan jual.

Keinginan pemerintah menaikkan kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi alias high income country pada tahun 2045 bukan persoalan mudah. Apalagi, World Bank sempat menurunkan kelas Indonesia menjadi lower middle income country pada tahun 2021. Hitungan pemerintah, Indonesia bisa mencapai status negara berpenghasilan tinggi jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6% berturut-turut hingga tahun 2045. Namun, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyebut, perhitungan pemerintah berpotensi terganggu karena masih adanya gejala industrialisasi prematur. Artinya, "Pertumbuhan industri manufaktur makin mengecil sebelum mencapai batas atau titik maksimal," kata Yusuf kepada KONTAN, kemarin.