Konsistensi pemangku kebijakan dalam membatasi gerak harga komoditas pemicu inflasi kembali diuji. Pasalnya, strategi intervensi harga rupanya belum mumpuni untuk terus meredam inflasi. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Februari 2023 mencapai 5,47% (year-on-year/YoY), lebih tinggi ketimbang Januari 2023 sebesar 5,28% (YoY). Kini situasi lebih menantang karena pergerakan harga sejumlah barang meningkat, di antaranya gula, beras, minyak goreng bersubsidi, serta bahan pangan impor seperti kedelai dan tepung terigu. Memang, kenaikan inflasi menjadi cerminan bahwa ekonomi tumbuh yang ditandai dengan aktivitas konsumsi masyarakat. Itu pun terefleksi pada data S&P Global yang mencatat Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Februari 2023 berada di level ekspansif yakni 51,2  Pun dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Kementerian Perindustrian Februari sebesar 52,32, naik dibandingkan dengan Januari 2023 yang hanya 51,54. Kenaikan output dan keyakinan manufaktur ini dipicu oleh merangkaknya permintaan konsumen terutama di dalam negeri, sehingga turut menjadi pendorong inflasi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil nazara, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2023, mengatakan fokus penanganan inflasi pada saat ini ada pada komoditas pangan strategis serta harga barang bergejolak.   Menurutnya, tekanan harga akan makin berat pada bulan ini dan bulan depan lantaran bersamaan dengan momentum Ramadan dan Idulfitri yang secara historis mengerek harga barang. Hal ini pun diperkuat dengan data BPS yang mencatat adanya kenaikan inflasi yang cukup tinggi satu bulan sebelum Ramadan hingga Idulfitri. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, mengatakan sejak 2019—2022 inflasi Ramadan didorong oleh komdoitas pangan dan harga bergejolak.

JAKARTA, ID – Tren inflasi yang terkendali dalam dua bulan pertama 2023 memperkuat optimisme bahwa target inflasi tahun ini—yang berada dalam rentang 3% ± 1%—bakal tercapai. Inflasi rendah memberi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali menahan kenaikan suku bunga acuan, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), yang saat ini di level 5,75%. Jika suku bunga acuan stabil, ekspansi kredit perbankan tahun ini sebesar 10-12% akan terwujud. Dengan suku bungakredit seperti saat ini, para pelaku usaha mendapatkan kesempatan untuk terus ekspansi. Tak hanya bisa menyokong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2023 ditetapkan 5,3%, dunia usaha yang menggeliat pun mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Semua ini diharapkan bisa bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang tahun ini ditargetkan masing-masing menjadi 5,3–6,0% dan 7,5– 8,5%. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera membentuk tiga tim untuk mendalami kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT), pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga memiliki harta kekayaan secara tidak wajar dan gemar mempertontonkan kemewahan. Tim pertama yang akan dibentuk Kemenkeu adalah tim eksaminasi yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap laporan kekayaan harta Rafael. Sedangkan tim kedua yaitu tim pengurusan harta kekayaan yang dilaporkan. Adapun tim ketiga adalah tim investigasi untuk mendalami dugaan fraud (kejahatan). Ketiga tim tersebut bakalmemeriksa secara seksama harta Rafael, yang kasusnya mencuat setelah anaknya, Mario Dandy, menganiaya secara brutal anak pengurus GP Ansor, David Latumahina. Rafael diduga memiliki harta kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar senilai Rp 56 miliar. “Ketiga tim tersebut dibentuk untuk mempercepat proses pemeriksaan dan fokus terhadap isunya,” kata Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (01/03/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID– PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menerima pembayaran proyek Rp 24 triliun dari kontrak LRT Jabodebek dan jalan tol Sigli-Banda Aceh. Sampai akhir tahun ini, perseroan menargetkan mendapatkan tambahan pembayaran proyek Rp 7 triliun. BUMN karya itu sudah menerima pembayaran proyek LRT Jabodebek sebesar Rp 17 triliun dari total Rp 23,3 triliun. Adapun sisanya Rp 6 triliun akan diterima perseroan saat serah terima pada April 2023. Selanjutnya, proyek LRT diharapkan dapat beroperasi pada Juni tahun 2023, setelah mendapat keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Kami harus menyiapkan proyek LRT agar bisa sesuai dengan schedule yang dijanjikan,” ujar Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson di Jakarta, Rabu (1/3/2023).  Menurut dia, Adhi Karya juga sudah menerima pembayaran proyek Rp 7 triliun dari total nilai proyek jalan tol Sigli-Banda Aceh sebesar Rp 9,5 triliun. Adapun  sisanya sebesar Rp 2,5 triliun belum diterima perseroan. Entus menambahkan, perseroan bakal menuntaskan proyek pekerjaan ber stadion bola basket berskala internasional yang rencananya diresmikan Agustus mendatang. Namun, dirinya belum bisa menyebutkan nilai proyek tersebut. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment) dijalankan untuk mengantisipasi dampak kondisi perekonomian global terhadap perekonomian domestik. Walaupun ada pencadangan anggaran, tetapi hal itu tidak mengurangi kegiatan prioritas dari setiap kementerian/lembaga (K/L). Nilai automatic adjustment belanja K/L tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 50,23 triliun yang berasal dari belanja K/L dalam bentuk rupiah murni (RM), dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir (tahun anggaran 2020-2022). “Coba dilihat lagi kegiatan mana yang prioritas, kegiatan yang paling penting tetap jalan. Cadangkan 5% yang dianggap tidak prioritas, setiap K/L tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dia menjelaskan, rata-rata realisasi belanja K/L hingga akhir tahun di kisaran 94 sampai 95% dan sangat jarang menyentuh angka 100%, sehingga pencadangan 5% dana belanja tidak akan mempengaruhi kinerja. K/L diperkirakan tetap bisa mencapai target pembangunan. (Yetede)

JAKARTA, ID–Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi beras nasional pada Januari- April 2023 mencapai 13,79 juta ton, naik 0,08 juta ton atau 0,56% dibandingkan periode sama 2022 yang sebesar 13,71 juta ton. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya produksi padi hingga 0,53% yang didorong oleh bertambahnya luas panen sampai 2,13% pada Januari-April 2023 dibanding Januari-April 2022. Namun demikian, potensi produksi beras itu bisa saja nantinya terkoreksi karena pengaruh cuaca. Menurut BPS, potensi luas panen padi pada Januari- April 2023 mencapai 4,51 juta hektare (ha), naik 0,09 juta ha atau 2,13% dibanding periode sama 2022 yang seluas 4,41 juta ha. Penambahan luas panen itu mendorong peningkatan produksi padi pada Januari- April 2023 sebesar 23,94 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 0,13 juta ton atau 0,53% dibanding periode sama 2022 yang mencapai 23,82 juta ton. Setelah melalui konversi merujuk Hasil Survei Konversi Gabah ke Beras 2018, produksi beras Januari-April 2023 mencapai 13,79 juta ton, naik 0,08 juta ton atau 0,56% dari periode sama 2022 sebesar 13,71 juta ton. (Yetede)

JAKARTA, ID - Mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menjalani klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 8,5 jam oleh KPK. Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023) sekitar pukul 07.45 WIB dan masuk ke ruang pemeriksaan pukul 09.03 WIB. Dia kemudian meninggalkan ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.32 WIB. “Jadi, saya telah memenuhi kewajiban saya untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya,” kata Rafael usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memanggil Rafael Alun untuk klarifikasi terkait ketidaksesuaian antara profil harta kekayaan miliknya hingga Rp 56 miliar dengan jabatannya sebagai pegawai eselon III Ditjen Pajak Kemenkeu. Saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Rafael tak mau memberikan komentar terkait klarifikasi yang baru saja dilaksanakan.”Bisa ditanyakan kepada KPK,” kata Rafael singkat. (Yetede)

Dalam konferensi  pers di Jakarta pada Selasa, 28 Februari 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan penerimaaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi dibidang perikanan tangkap adalah untuk kepentingan  nelayan dan berkelanjutan usaha perikanan perlu dipertimbangkan. Yonvitner, Kepala Pusat Kajian, Sumberdaya Pesisir dan lautan IPB. Masalah kesejahteraan nelayan berada di urutan teratas dalam daftar tentangan pembangunan perikanan yang perlu dijawab segera. Selanjutnya ada keberlanjutan usaha perikanan dan regenerasi pelaku usaha perikanan. Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan  didirikan pada Oktober 1999, fokus pembangunan diharapkan tertuju pada kemiskinan nelayan. Namun masalah sistem usaha patron-klien, akses yang terbatas, akses yang kurang terhadap modal, dan perlu ada pengakuan atas profesi nelayan masih menghantui kehidupan nelayan sampai saat ini. (Yetede)

JAKARTA-Polemik baru mencuat di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pemimpin lembaga riset tersebut memanggil dan memeriksa peneliti BRIN atas unggahan di media sosial yang dianggap melanggar kode etik dan kode perilaku. Juru  bicara masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi Nasional (MPI), Akhmad Farid Widodo, mengatakan bahwa kabar pemanggilan sejumlah peneliti itu beredar luas di lingkup internal BRIN sepekan terakhir. Farid, yang juga peneliti BRIN di Pusat Riset Teknologi Penerbangan, belum dapat memastikan siapa saja dan berapa banyak peneliti yang dituding melanggar kode etik tersebut. Farid khawatir pemeriksaan etik atas dasar unggahan di media sosaial akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan peneliti dalam mengekpresikan pendapatnya. Anggota MPI, Djarot Sulistio Wisnubroto, juga menerima informasi dari bekas anak buahnya  di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) yang ikut dipanggil oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN untuk menjalani pemeriksaan etik. (Yetede)

Pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,4 juta ton pada musim panen raya Maret-April 2023 di sejumlah daerah menemui hambatan. Perum Bulog tidak bisa segera menyerap gabah dan beras lantaran harganya masih di atas harga pembelian pemerintah. Berdasarkan pantauan Kom- pas di sejumlah sentra padi di Jabar dan Jateng yang panen pada 27-28 Februari, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani masih di atas Rp 5.000 per kg. Sementara harga gabah kering giling (GKG) di Jabr, seperti Karawang, Subang, dan Indramayu, mencapai Rp 6.000 per kg. Adapun harga beras Rp 9.500 per kg. Harga GKP, GKG, dan beras itu masih lebih tinggi ketimbang batas atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Harga batas atas HPP GKP di ting-kat petani ditetapkan Rp 4.550 per kg, GKG di penggilingan Rp 5.700 per kg, dan HPP beras medium di gudang Bulog Rp 9.000 per kg. Jumair (48), pelaku usaha penggilingan kecil mitra Bulog Cirebon, Jawbar, Selasa (28/3), mengaku masih menunggu harga GKP di tingkat petani turun. Saat ini, harga GKP di Cirebon dan sekitarnya masih Rp 5.000 per kg, sementara di Brebes, Jateng, harganya Rp 4.800 per kg. ”Di daerah-daerah itu masih belum banyak yang pane ujarnya di Cirebon. Menurut Jumair, tingginya harga GKP tidak hanya dipengaruhi kenaikan biaya pokok produksi, tetapi juga oleh pedagang dan penggilingan bermodal besar. Mereka berani membeli GKP di tingkat petani di sejumlah daerah yang sudah panen lebih awal, yakni seharga Rp 6.500-Rp 6.800 per kg. (Yoga)