Fenomena mencuatnya koperasi bermasalah yang gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Kecemasan melanda mereka yang saat ini tengah menjadi anggota koperasi, seandainya koperasinya bermasalah dan sampai gagal bayar. Mengutip dokumen Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah, terdapat delapan koperasi bermasalah yang gagal bayar kepada anggotanya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Intidana, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pracico Inti Utama, KSP Indosurya, KSP Timur Pratama Indonesia, KSP Lima Garuda, dan Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa. Total kewajiban yang harus diselesaikan kepada nasabah dari delapan koperasi tersebut mencapai Rp 26,11 triliun. Namun, pembayaran oleh delapan koperasi itu baru Rp 2,66 triliun atau 10,18 % total kewajiban. Adapun tenggat mereka menyelesaikan kewajibannya ada yang berakhir pada 2024, 2025, dan 2026.

Berangkat dari berbagai fenomena ini, pembentukan skema penjaminan simpanan bagi anggota atau nasabah koperasi kian mendesak diberlakukan. Anggota atau nasabah koperasi memimpikan mereka disamakan seperti nasabah perbankan yang simpanannya dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan hingga Rp 2 miliar setiap nasabah per bank, dengan catatan bunga simpanan yang diperoleh nasabah setara atau tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, sampai 27 Februari 2023, jumlah anggota koperasi  37 juta orang dari 130.401 unit koperasi di seluruh Indonesia dengan volume usaha perkoperasian Rp 255 triliun. Namun, undang-undang yang ada kini belum mengatur LPS untuk melakukan penjaminan, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM mengajukan revisi UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Salah satu poin di antaranya adalah mengusulkan skema penjaminan simpanan anggota koperasi agar masuk tugas dan fungsi LPS. (Yoga)

Pemerintah memutuskan meningkatkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja migran. Keputusan meningkatkan cakupan manfaat jamsostek bagi pekerja migran Indonesia terangkum dalam Permenaker No 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menggantikan Permenaker No 18/2018, dan diundangkan pada 22 Februari 2023.”Kami mengevaluasi pelaksanaan Permenaker No 18/2018. Banyak masukan kepada kami ataupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar ada perbaikan manfaat baik,” ujar Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker Rendra Setiawan, Kamis (2/3) di Jakarta.

Permenaker No 4/2023 menyatakan, pekerja migran Indonesia yang ditempatkan melalui pelaksana penempatan dan bekerja 24 bulan harus membayar iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan  jaminan kematian (JKM) Rp 370.000, bekerja 12 bulan Rp 226.500, dan 6 bulan bekerja Rp 145.500. Untuk pekerja migran perseorangan, Permenaker No 4/2023 mengamanatkan iuran bekerja 24 bulan Rp 332.500, bekerja 12 bulan Rp 189.000, dan bekerja 6 bulan Rp 108.000. Peningkatan manfaat yang ditawarkan Permenaker No 4/2023 diantaranya, pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja di negara penempatan tidak harus pulang ke Indonesia dulu untuk mendapatkan penjaminan biaya perawatan, tetapi bisa di biayai perawatannya di negara penempatan dengan biaya maksimal Rp 50 juta per kasus kecelakaan kerja. Mereka pun mendapat pelayanan home care maksimal Rp 20 juta, diberikan kepada peserta paling lama satu tahun sejak direkomendasikan untuk perawatan di rumah. (Yoga)

Isu-isu ekonomi, seperti soal harga pangan dan ketimpangan pendapatan, dinilai jadi hal-hal yang mudah disulut untuk membuat situasi menjadi panas pada tahun politik atau menjelang pemilu. Pemerintah dan politisi diharapkan memperjuangkan penyelesaian problem itu agar situasi ekonomi dan politik stabil. Ekonom senior Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, berpendapat, pada tahun politik ini, stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta masalah ketimpangan jadi isu yang mudah disulut oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat suasana menjadi panas dan gaduh, mengingat isu-isu tersebut sangat dekat dengan ”perut” dan kelangsungan hidup warga.

”Pemerintah harus menjaga ekonomi kokoh, bukan semata soal kebutuhan pokok, tetapi karena pada tahun politik ini, masalah harga ini menjadi faktor penyulut yang mudah memanaskan suasana politik,” ujarnya dalam diskusi ”Tantangan Ekonomi di Tahun Pemilu” yang digelar Indef di Jakarta, Kamis (2/3). Berdasarkan catatan BPS, inflasi Indonesia Februari 2023 masih tinggi, di angka 5,47 % secara tahunan, karena kenaikan harga bahan pokok yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran masyarakat, seperti makanan, listrik, dan bahan bakar. (Yoga)

Pemerintah menganggarkan Rp 147 miliar untuk angkutan perintis kereta api yang beroperasi di enam wilayah pada 2023. Angkutan perintis ini harus disubsidi karena okupansi penumpang masih di bawah 70 %. Saat ini, ada enam angkutan perintis kereta api di Indonesia, yaitu KA Cut Meutia di Aceh dengan panjang lintasan 21,5 km, KA Datuk Belambangan di Sumut (35,5 km), KA Lembah Anai di Sumbar (38 km), LRT Sumsel (22,4 km), KA Batara Kresna di Jateng (36,7 km), dan KA Makassar-Parepare di Sulsel (59 km).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Djarot Tri Wardhono menyampaikan, angkutan perintis kereta api merupakan penyelenggaraan angkutan kereta api oleh pemerintah dalam rangka memberikan layanan angkutan kereta api kepada masyarakat. Angkutan perintis dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan jadi lebih terjangkau. (Yoga)

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam, Kamis (2/3) di Jakarta mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan ekosistem usaha rintisan digital merata ke seluruh Indonesia, bukan hanya di kota besar. Inkubasi bisnis diyakini mampu meningkatkan daya hidup bisnis usaha rintisan. (Yoga)

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk tengah membangun smelter aluminium senilai Rp 30,5 triliun di Tanah Kuning, Kaltara, guna mendukung hilirisasi mineral dalam negeri. Presiden Direktur PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Christian Ariano Rachmat, Kamis (2/3) mengatakan, proyek tersebut diproyeksikan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja lokal pada fase konstruksi dan sekitar 1.500 tenaga kerja lokal pada fase operasi. Rencana operasional smelter pada semester pertama pada 2025. (Yoga)

Otorita Ibu Kota Nusantara mengajak Federasi Bisnis Jepang untuk berinvestasi. Sejumlah bidang ditawarkan, terutama proyek yang sedang dikerjakan hingga 2024. Menurut Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Kamis (2/3/2023), dalam keterangan tertulis, bidang itu antara lain energi, transportasi dan konektivitas, pengolahan air, telekomunikasi, perumahan, dan pengolahan limbah. (Yoga)

JAKARTA, ID —Jumlah emiten baru yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir bukan ukuran sukses yang perlu dibanggakan otoritas pasar modal. Selama para investor dirugikan akibat jatuhnya harga saham di pasar sekunder, bahkan hingga jauh di bawah harga perdana, jumlah emiten baru yang mencapai puluhan dan nilai initial public offering (IPO) yang puluhan triliun rupiah tidak banyak artinya. Memanfaatkan euforia pasar, harga saham IPO umumnya dipatok kemahalan, tidak mencerminkan kondisi fundamental sesungguhnya. Dari 164 emiten yang listing selama 2020- 2022, sebanyak 85 atau 51,8% emiten yang harga sahamnya jatuh di bawah perdana. Sedang dalam dua bulan plus dua hari tahun 2023 terdapat 21 emiten baru dan dari jumlah itu, sembilan atau 42,8% emiten harganya terjungkal di bawah perdana. Pada akhir 2022, jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 825 dan pada 2 Maret 2023, jumlahnya bertambah menjadi 846. Jumlah investor ritel mencapai 10,6 juta. Merespons jatuhnya harga saham emiten baru di pasar sekunder, para analis dan manajer investasi mengimbau agar harga saham IPO tidak kemahalan. Para investor publik perlu diberikan peluang meraih untung di pasar sekunder. Hanya dengan begitu, kepercayaan investor publik kembali dipulihkan dan IPO pada masa akan datang mendapatkan peminat signifikan. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN/PGAS) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun 2023 sebesar US$ 458 juta atau setara Rp 7 triliun. “Mayoritas dana capex itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebanyak 400 ribu sambungan. Jumlah itu mengacu pada penugasan yang diberikan pemerintah kepada perseroan,” ujar Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto ketika dikonfirmasi Investor Daily, Kamis (2/3/2023). Haryo menambahkan , perseroan juga menunda rencana divestasi Blok Fasken. Sebab, volatilitas harga gas di Henry Hub masih sangat tajam. Adapun rencana penjualan Blok Fasken sudah muncul sejak 2022. Sementara itu, dalam Mandiri Investment Forum (MIF), belum lama ini, manajemen PGN menargetkan volume distribusi gas tumbuh 18%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Mandiri Sekuritas (Mansek). Hal ini ditopang beroperasinya lapangan gas Jambaran Tiung Biru, dengan produksi 75 bbtud dari total kapasitas 172 bbtud. PGN menargetkan volume distribusi ke pelanggan industri tumbuh 5%. Adapun volume transmisi gas ditargetkan naik 3%, sedangkan transmisi minyak naik 200%, seiring kenaikan produksi Blok Rokan milik PT Pertamina. PGN juga memandu lifting migas di hulu turun 18%. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebanyak 4 juta sambungan rumah tangga (SR) pada 2024. Untuk itu, pemerintah mendorong Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pada tahun ini ditargetkan jargas terpasang sebanyak 1,2 juta SR atau naik 400 ribu SR dari 2022 sebanyak 871 ribu SR. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, jargas merupakan salah satu upaya untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Untuk pengembangan jargas yang lebih masif, kedepan Kementerian ESDM akan mengembangkan jargas pada 12 kota atau kabupaten dengan pembangunan jargas skala besar. “Kita sudah pilih kabupaten atau kota tersebut skala yang cukup besar ke depan jargas ini,” kata Tutuka di Jakarta, Kamis (2/3). PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina pun telah melakukan sejumlah program jargas melalui program Gaskita dengan skema investasi internal PGN untuk 4 Provinsi, yaitu Lampung, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat meliputi 11 Kabupaten Kota yaitu Lampung, Bekasi, Cilegon, Cirebon, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Karawang, Kota Tangerang, Kab Tangerang, dan Bogor. Selain itu PGN juga membangun. (Yetede)