Dihubungi Jumat (3/3) Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, semua pihak perlu mewaspadai potensi lonjakan inflasi Maret 2023. Sebab, pada bulan ini banyak faktor pemicu inflasi yang terjadi secara bersamaan. Ia menjelaskan, faktor pertama adalah fenomena banjir yang menimpa area dan lahan pertanian sejumlah daerah di Indonesia. Kejadian tersebut bisa mengganggu produksi dan rantai pasok produk pertanian, yang mendorong kenaikan harga beras dan berbagai produk pertanian lainnya.

”Sektor pangan akan memberikan efek kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Bahkan, Presiden sampai wanti-wanti agar jangan meremehkan kenaikan harga beras. Ini menjadi indikator kenaikan inflasi,” ujar Ajib. Selain harga beras, factor pemicu  lainnya adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi, mulai 1 Maret 2023, harga pertamax naik dari Rp 12.800 per liter menjadi Rp 13.300 per liter dan pertamax turbo naik dari Rp 14.850 per liter menjadi Rp 15.100 per liter. Faktor pemicu inflasi lainnya adalah momentum bulan puasa pada bulan ini. Bulan puasa secara historis bisa memicu kenaikan konsumsi akibat melonjaknya permintaan. Hal ini ditopang oleh bertambahnya perputaran uang di masyarakat. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penyesuaian harga rumah bersubsidi yang terus tertunda dinilai bakal menghambat pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers, Jumat (3/3) menyatakan, pemerintah berupaya meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, melalui pembangunan rusun. Hunian vertikal jadi solusi atas perkembangan penduduk yang cepat, terutama di perkotaan, dan kian terbatasnya lahan untuk rumah tapak. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan dapat membangun 5.379 unit rusun sewa senilai Rp 2 triliun. Tahun lalu, 3.998 unit rusun terbangun dan dilanjutkan tahun ini sebanyak 5.379 unit. Rusun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, asrama mahasiswa, santri pondok pesantren, TNI/Polri, dan aparatur sipil negara.

Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah segera menetapkan harga baru rumah bersubsidi agar tidak menghambat pasokan. Harga rumah bersubsidi saat ini dipatok antara Rp 150 juta dan Rp 168 juta sesuai wilayah. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Paulus Totok Lusida menilai, pemerintah terus menunda penyesuaian harga rumah bersubsidi. Terakhir, pemerintah menjanjikan ketentuan harga baru rumah subsidi terbit Februari 2023. Persoalan itu juga mengemuka dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengurus Pusat dan Daerah REI Se-Indonesia, di Medan, Sumut, Rabu (1/3). ”Kok, harga baru ditunda terus? Karena biaya produksi betul-betul sudah tidak menutupi lagi, sementara harga material sudah naik beberapa kali. REI sudah mempertanyakan kapan kepastian harga naik, tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ujar Totok. (Yoga)

Kementerian Keuangan mengundang tokoh-tokoh antikorupsi untuk meminta masukan dan saran terkait pengawasan harta pejabat yang tak wajar. Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Kamis (2/3/2023) malam, di Jakarta mengatakan, diskusi tersebut bertujuan mendapatkan masukan dari para tokoh antikorupsi untuk membuat reformasi di Kemenkeu. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta mengajukan pengadaan mobil dinas berjenis jip untuk gubernur dan ketua DPRD. Langkah ini menuai kritik dan dinilai belum mendesak. Dalam laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pemprov DKI Jakarta mengajukan belanja kendaraan dinas berjenis jip, masing-masing untuk gubernur dan ketua DPRD, berkapasitas isi silinder maksimal 4.200 cc. Pagu anggarannya Rp 2,37 miliar per kendaraan. Menurut Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono, pengadaan itu mengacu pada Permendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda.

”Kepala daerah yang lalu juga menggunakan mobil yang sama. Mobil dengan spek yang sama, dan itu berlaku tidak hanya di Jakarta,” ujar Joko di Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/3). Adapun kendaraan dinas saat ini sedang dalam proses pengalihan kepemilikan yang dulunya dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Menurut ketentuan berlaku, kepala daerah yang menjabat lebih dari empat tahun berhak memilikinya dengan harga terjangkau. Joko menambahkan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selama ini masih memanfaatkan kendaraan dinas, haknya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, berupa Kijang Innova. (Yoga)

JAKARTA, ID – Sedikitnya 17 orang meninggal dan puluhan mengalami luka bakar akibat kebakaran pipa Pertamina yang menyalurkan Pertamax dari Kilang Balongan ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang di Jl Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (03/03/2023), pukul 20.00 WIB. Api dapat dipadamkan pukul 22.43 WIB, namun faktor penyebab kebakaran masih dalam proses investigas. “Api sudah bisa dipadamkan, pukul 22.43 WIB,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir lewat WhatsApp. Meski sempat terjadi kemacetan lalu lintas sejak terjadi kebakaran, tidak ada antrean di SPBU akibat panic buying. Pihak Pertamina pun belum mendapatkan informasi lengkap tentang faktor penyabab kebakaran. “Kami benar-benar prihatin dengan insiden ini dan meminta maaf kepada masyarakat,” kata Dirut Pertamina, Nicke Widyawati. Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari Pertamina bahwa yang terbakar adalah pipa yang menyalurkan Pertamax dari Kilang Balongan ke TBBM Plumpang. Tidak ada tangki BBM yang terbakar. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kalangan pelaku bisnis pariwisata di Tanah Air optimistis target 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) tahun ini bakal tercapai. Pelonggaran mobilitas di berbagai belahan dunia sejalan dengan telah meredanya pandemi Covid-19, ekonomi di dalam negeri yang tetap solid di tengah ancaman krisis global, dan program-program pariwisata yang digalakkan pemerintah akan menjadi faktor pendukung pencapaian target tersebut. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno, dan Sekjen Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (Gahawisri) Didin Junaedi kepada Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pihaknya ingin mendorong lebih banyak investasi penyediaan fasilitas pariwisata serta menyiapkan konsep pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp 11,03 triliun per 28 Februari 2023. PPN PMSE dikumpulkan dari 124 perusahaan yang terdaftar di DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menjelaskan, realisasi PPPN PMSE sebesar Rp 11,03 triliun ini berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rpm 3,9 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 891,5 miliar setoran tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. “Selain itu, pemungut wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” jelas Neil pada Jumat (3/3/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID–Pemerintah segera menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah guna melindungi petani yang tengah menghadapi panen raya semester I-2023 pada Maret-April. HPP gabah di tingkat petani yang berlaku saat ini sebesar Rp 4.200 per kilogram (kg) dinilai sudah tidak relevan dengan situasi terkini. Enam organisasi petani telah dimintai masukan terkait besaran HPP gabah yang baru oleh pemerintah, usulan terendah Rp 5.375 per kg dan tertinggi Rp 5.800 per kg. Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (Bapanas/ NFA) tengah merumuskan HPP gabah dan beras terbaru untuk melindungi harga gabah/beras petani di tengah panen raya semester I-2023. Pembahasan HPP diinisiasi Bapanas dengan mengumpulkan semua unsur perberasan nasional di Bogor, Jawa Barat, Kamis (02/03/2023), menghadirkan seluruh stakeholder perberasan nasional, baik dari kementerian/lembaga (K/L), asosiasi, organisasi petani, maupun pelaku usaha. Pertemuan itu sangat penting karena menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan dalam penyerapan gabah petani, sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP berkeadilan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai hasil perdagangan karbon dapat menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang apabila dialokasikan dengan tepat dapat mendorong investasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon di sektor pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) batubara pada 22 Februari lalu. Perdagangan karbon diberlakukan setelah diujicobakan di sejumlah PLTU di 2021. Pemerintah pun telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) mulai dari PLTU non mulut tambang (MT)/MT berkapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW sebesar 1,297 ton CO2e/MWh, hingga PLTU non MT berkapasitas besar dari 400 MW sebesar 0,911 ton CO2e/MWh.
“Walaupun skema perdagangan karbon sudah tepat diterapkan di Indonesia, batas atas emisi karbon yang ditetapkan pemerintah saat ini masih relatif tinggi dan tidak diperlukan upaya pemilik PLTU untuk memenuhinya. Sebagai gambaran intensitas emisi karbon di PLTU di negara tetangga 20%- 40% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ini membuka peluang pengetatan batas emisi PLTU di masa depan,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis. (Yetede)

JAKARTA, ID – Industri alas kaki nasional akan kembali menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada semester I-2023, lantaran anjloknya permintaan ekspor hingga 40-50%. Pada akhir tahun lalu, industri padat karya ini telah melakukan PHK terhadap 25.700 pekerja akibat penurunan order ekspor. Rendahnya order yang masuk akan berimbas menurunkan ekspor alas kaki tahun ini. “Awalnya saya menduga PHK akan berlangsung di kuartal I-2023, tapi permintaan ekspor belum membaik. Belum ada kabar yang baik, termasuk ekonomi tujuan ekspor industri alas kaki, sehingga gelombang PHK kemungkinan terus berlangsung selama enam bulan ke depan,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri kepada Investor Daily, baru-baru ini. Dia menerangkan, penurunan order sudah mulai dirasakan sejak Juli 2022, namun realisasi ekspor tahun lalu masih tumbuh tinggi. Realisasi ekspor alas kaki masih tumbuh sekitar 25,2%, menjadi sekitar US$ 7,7 miliar. “Pertumbuhan ekspor itu sebenarnya cukup luar biasa. Namun, pada 2022 sebenarnya kita sudah mulai mengalami penurunan order,” ucap Firman. (Yetede)