JAKARTA, ID – Mobilisasi dana di pasar modal menembus Rp 40 triliun atau tepatnya Rp 40,9 triliun per 3 Maret 2023. Perinciannya, penggalangan dana dari penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham mencapai Rp 11,2 triliun, obligasi Rp 16,7 triliun, dan rights issue Rp 13 triliun. Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sampai 3 Maret 2023, sebanyak 22 perusahaan telah menggelar IPO dan mencatatkan saham di bursa, dengan penghimpunan dana Rp 11,2 triliun. Saat ini, terdapat 33 perusahaan yang sedang antre dalam pipeline IPO BEI. Dia memerinci, sebanyak dua perusahaan yang antre IPO memilik aset di bawah Rp 50 miliar, kemudian 14 perusahaan beraset Rp 50-250 miliar, 17 perusahaan beraset di atas Rp 250 miliar.Adapun berdasarkan sektornya, sebanyak enam perusahaan berasal dari sektor basic materials dan enam perusahaan dari sektor transportation & logistic. Kemudian, dia menegaskan, dua perusahaan dari sektor consumer non-cyclicals, tujuh perusahaan dari sektor consumer cyclicals, enam perusahaan dari sektor teknologi, satu perusahaan dari sektor kesehatan, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor properti dan real estat, dan satu perusahaan dari sektor infrastruktur. (Yetede)

JAKARTA, ID – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan total simpanan nasabah kaya dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 4.254 triliun di awal tahun ini. Nilai simpanan tersebut tumbuh paling tinggi diantara tiering lainnya sebesar 11,7% dibandingkan periode Januari 2022. Berdasarkan distribusi nominal simpanan, total simpanan sebesar Rp 8.004 triliun, tumbuh 7,6% secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan dari sisi kepemilikannya, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp 7.931 triliun tumbuh 8% (yoy) per Januari 2023. Merujuk tiering simpanan, nominal simpanan terbesar terdapat pada tiering simpanan lebih dari Rp 5 miliar yang mencakup 53,2% total simpanan. Apabila dibandingkan dengan tiering lainnya, hanya pertumbuhan simpanan jumbo yang naik dua digit secara tahunan. Disusul dengan pertumbuhan 5,1% (yoy) untuk simpanan dengan tiering Rp 200-500 juta yang sebesar Rp 558 triliun. Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp 2-5 miliar naik 4,7% (yoy) menjadi Rp 650 triliun. Kemudian, simpanan nominal Rp 100-200 juta yang naik 3% (yoy) menjadi Rp 412 triliun per Januari 2023. Untuk tiering nominal di bawah Rp 100 juta tumbuh 2,8% (yoy) menjadi Rp 976 triliun.(Yetede)

JAKARTA-Kasus harta jumbo dan pamer kemewahan pejabat Kementerian Keuangan membuat sorotan  publik melebar ke berbagai perkara, salah satunya mengenai banyaknya petinggi instansi tersebut yang merangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usahanya, Dengan merangkap jabatan, para pejabat itu pun mendapat penerimaan tambahan. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, rangkap jabatan itu dilakukan oleh sedikitnya 39 pejabat Kementerian Keuangan, dari level wakil menteri hingga eselon II. Temuan itu didasari uji petik  terhadap 242 posisi Komisaris BUMN pada 2023. Tak hanya Kementerian Keuangan, rangkap jabatan juga dilakukan sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga lain. Dari uji petik itu, Fitra menemukan ada total 95 jabatan pemerintah yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN maupun anak usahanya. "Ada indikasi rangkap penghasilan karena mereka bersangkutan masih aktif menjabat secara struktural (di pemerintahan)," ujar anggota Tim Advokasi dan kampanye Seknas Fitra, Gulfino Guevaratto, kemarin. (Yetede)

JAKARTA-Hasbi Asyadiq masih ingat betul bahwa bisnis konten realitas berimbuh atau augmented reality (AR) yang ia bangun terinspirasi oleh dua game populer  pada 2017. Lulusan Program Studi Sains Komputer Universitas pendidikan  Indonesia itu menggabungkan desain AR Pokemon Go-Game berburu monster ala Jepang- dengan skema rekayasa lego dari minecraft untuk menciptakan layanan berbasis teknologi imersif. "Memungkinkan penggunakanya membuat dan menaruh karya dua dimensi maupun tiga dimensi ke dunia nyata," ujar hasbi kepada Tempo, kemarin. Di tengah evolusi Internet, konten AR bukan barang yang benar-benar baru. Namun, kata Hasbi, teknologi ini belum tersentuh banyak kalangan karena kerumitan dan harga fasilitas pendukungnya. Sebelumnya, produksi AR masih membutuhkan animator, pendesain program, dan disiplin ilmu lainnya yang tarifnya tidak murah. Teknologi tersbut umumnya dipakai  untuk presentasi dan pemasaran produk perusahaan besar yang menyewa animator khusus, biasanya berskema business to business. (Yetede)

Membiakkan dana di saham yang baru menggelar initial public offering (IPO) memang bikin degdeg serr. Jika mujur bakal cuan besar, tapi bisa boncos jika apes memilih saham IPO. Tengok saja pergerakan saham yang menggelar penawaran saham perdana sepanjang tahun 2023 berjalan ini. Hingga kemarin (3/3), sudah ada 22 emiten yang melepas saham perdananya ke pasar. Dari hasil riset KONTAN, di periode tersebut, sembilan saham di antaranya mencetak pergerakan harga negatif. Jadi, investor yang sampai saat ini masih memegang saham tersebut sejak periode IPO otomatis merugi. Selain itu, ada dua saham yang harganya tidak berubah dibanding harga IPO. Artinya, investor yang menanam duit di sini belum mendapat keuntungan. Sementara 11 saham pendatang baru tercatat naik sejak listing perdana di bursa. Analis Henan Putihrai Jono Syafei menilai, saham-saham yang baru IPO memang tidak menjamin harga sahamnya akan terus mendaki. Ini terutama jika investor melihat sektor yang digeluti emiten diselimuti sentimen negatif. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengamini, harga saham saat IPO ikut mempengaruhi pergerakan saham emiten ke depan. Saham IPO yang harganya anjlok dipicu faktor penetapan harga IPO yang premium atau overvalued, sehingga terjadi tekanan jual.

Keinginan pemerintah menaikkan kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi alias high income country pada tahun 2045 bukan persoalan mudah. Apalagi, World Bank sempat menurunkan kelas Indonesia menjadi lower middle income country pada tahun 2021. Hitungan pemerintah, Indonesia bisa mencapai status negara berpenghasilan tinggi jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6% berturut-turut hingga tahun 2045. Namun, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyebut, perhitungan pemerintah berpotensi terganggu karena masih adanya gejala industrialisasi prematur. Artinya, "Pertumbuhan industri manufaktur makin mengecil sebelum mencapai batas atau titik maksimal," kata Yusuf kepada KONTAN, kemarin.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terancam ditunda. Hal ini setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasar putusan tersebut, pemilu baru bisa digelar pada 2025 mendatang atau mundur dari jadwal awal yakni 14 Februari 2024. Putusan tersebut bukan hanya mengganggu kondisi politik, tapi juga ekonomi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, penundaan pemilu akan berdampak bagi dunia usaha. Ketidakpastian akan membuat para pelaku usaha lebih memilih wait and see, baik bagi mereka yang ingin menggelar ekspansi maupun melakukan perencanaan mengembangkan usaha. Selain itu, jika pemilu 2024 berjalan sesuai rencana tanpa ada penundaan, akan berdampak positif bagi ekonomi tahun ini. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan ada tambahan uang sekitar Rp 110 triliun saat proses Pemilu 2024 berlangsung. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di semester II tahun ini.

Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka suspensi perdagangan efek PT Waskita Karya Tbk (WSKT) di seluruh pasar sejak sesi I perdagangan efek pada Jumat (3/3). "BEI memutuskan melakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan efek (saham, obligasi, dan sukuk) Waskita Karya," kata BEI dalam keterbukaan informasi, kemarin. BEI pertama kali menghentikan sementara perdagangan efek WSKT di seluruh pasar pada 16 Februari 2023. Suspensi dilakukan seiring penundaan pembayaran bunga obligasi WSKT. Sebelumnya, WSKT menyatakan menunda pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III tahap IV, yang jatuh tempo pada 23 Februari 2023.

Mulai berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memicu perbankan menghentikan agenda spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS). Dalam beleid terbaru itu tidak ada lagi kewajiban bagi bank melakukan spin off. Berdasarkan catatan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) hingga kini ada 20 entitas UUS di industri bank syariah. "Setahu saya, hanya satu UUS yang akan tetap spin off. Sisanya masih berharap agar model bisnis UUS masih bisa tetap dipertahankan," ujar Herwin Bustaman, Sekretaris Jenderal Asbisindo, kepada KONTAN, Jumat (3/3). Salah satu yang melakukan spin off unit usaha syariah adalah BPR Riau Kepri. Direktur Utama Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan menyebutkan, bahwa portofolio syariah akan lebih cepat bertumbuh tanpa spin off menjadi bank umum syariah (BUS), lantaran pilihan tidak menyapih UUS tetap bisa menjalankan misi. Hingga kini OJK memang sedang melakukan penyusunan ketentuan spin-off UUS sesuai amanat UU P2SK. Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan regulasi itu akan mengedepankan upaya-upaya memajukan industri jasa keuangan syariah.

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengakhiri periode relaksasi pasar modal dalam menanggulangi risiko pandemi perlu dilakukan dengan hati-hati. Kendati kondisi pandemi telah mereda, gejolak ekonomi global dan domestik masih membayangi dinamika di pasar modal Indonesia. Kebijakan relaksasi bagi penyelenggaraan pasar modal selama periode pandemi terangkum dalam Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Beleid yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2021 tersebut telah diperpanjang melalui perubahan yang tertuang dalam POJK Nomor 4/POJK.04/2022 menjadi hingga 31 Maret 2023. Dalam surat pemberitahuan kepada pelaku industri pasar modal Jumat (3/3), OJK menyampaikan bahwa regulasi tersebut tidak akan diperpanjang lagi. Seiring dengan itu, seluruh pengaturan dan kebijakan di pasar modal akan kembali seperti yang berlaku sebelum pandemi. Beberapa kebijakan tersebut antara lain larangan short selling, trading halt 30 menit ketika IHSG anjlok 5%, asymmetric auto rejection bawah (ARB), pemendekan jam perdagangan, serta perpanjangan masa berlaku laporan keuangan dan laporan penilaian untuk aksi korporasi emiten. Kebijakan-kebijakan luar biasa tersebut selama ini bertujuan untuk meredam gejolak di pasar modal akibat tekanan ekonomi yang berat.

Bursa Efek Indonesia belum banyak berkomentar terkait keputusan tersebut. “Teknisnya masih dibahas internal. Nanti akan kami umumkan,” kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy Jumat (3/3). Langkah OJK ini tentu menjadi sinyal positif bahwa pasar modal sudah akan kembali normal. Namun, langkah ini bukannya tanpa risiko. Guru Besar Finansial dan Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy berpandangan normalisasi kebijakan perdagangan akan makin meningkatkan aktivitas pasar. Namun, ada risiko penurunan harga saham maupun IHSG yang signifikan. Pengamat pasar modal Rivan Kurniawan mengatakan BEI dapat tetap memberlakukan beberapa kebijakan seperti mengawasi pergerakan saham yang mencurigakan dan beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa kembali menarik net buy foreign flow. Dengan demikian, lanjutnya, gejolak di pasar akibat ketidakpastian ekonomi dapat diminimalisasi. Direktur Samuel Sekuritas Suria Dharma mengatakan perubahan kebijakan untuk kembali seperti kondisi pandemi tidak akan menimbulkan kejutan. Anggota bursa pun umumnya tidak melakukan persiapan khusus, sebab regulasi yang bakal berlaku sudah dikenal sebelum pandemi.