Ini namanya kesempatan dalam kesempitan. Di tengah meredupnya bursa saham, sejumlah emiten memanfaatkan momentum untuk menggelar aksi pembelian kembali alias buyback saham. Dalam catatan KONTAN, sedikitnya ada empat emiten yang menggelar buyback saham hingga pertengahan Maret 2023 ini. Terbaru, aksi buyback saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN). Emiten properti ini akan melakukan buyback saham dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Aksi ini digelar TRIN selama periode 15 Maret hingga 15 Juni 2023. Kamis ini (16/3), giliran PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang menyiapkan dana jumbo hingga Rp 905 miliar untuk membeli kembali saham BBNI. Bukan hanya BBNI yang menyiapkan dana besar untuk buyback saham. Kolega BBNI sesama bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) kembali menggelontorkan dana hingga Rp 1,5 triliun untuk membiayai aksi buyback. Emiten pelat merah lainnya, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi Tbbk alias Mitratel (MTEL) juga bakal merogoh kocek gede untuk buyback saham pada April mendatang. Jika ditotal, sedikitnya ada sekitar 11 emiten yang akan menggelar aksi buyback pada tahun ini. Total nilai dana dari aksi korporasi ini sekitar Rp 6 triliun. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina menilai, aksi buyback belum signifikan mendongkrak likuiditas pasar saham. Selain itu, aksi buyback oleh emiten biasanya hanya memberi efek secara jangka pendek.

Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan di bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Bansos pangan itu diharapkan bisa mengendalikan inflasi dan meredam lonjakan harga komoditas pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Bansos tersebut akan diberikan dalam bentuk beras, telur, dan daging ayam. Bansos akan digelontorkan selama tiga bulan sejak bulan Maret, April, dan Mei 2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan anggaran Rp 8,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Perinciannya, untuk anggaran bansos beras senilai Rp 7,8 triliun hingga Rp 7,9 triliun, dan bansos ayam dan telur senilai Rp 460 miliar. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Isa Rachmatarwata menyebut, bansos pangan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sumber inflasi yang harus diwaspadai menjelang Ramadan dan Idul Fitri adalah harga pangan bergejolak, khususnya kenaikan harga beras. Berbeda dengan harga komoditas daging ayam dan telur yang mengalami penurunan. Sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan bansos pangan tersebut dengan harapan bahwa harga beras bisa stabil. Sementara harga ayam dan telur tidak jatuh.

Laju ekonomi Indonesia diramalkan lebih menggeliat memasuki momentum Ramadan dan Lebaran nanti. Bahkan, ekonomi di periode puasa dan Idul Fitri bisa menjadi puncak pertumbuhan ekonomi tahun ini. Apalagi tahun ini, era pandemi Covid-19 di Indonesia telah usai. Pemerintah semakin memperlonggar mobilitas masyarakat sejak awal tahun ini. Alhasil, mobilitas masyarakat saat libur Lebaran nanti bakal lebih tinggi. Menyambut momentum tersebut, Bank Indonesia (BI) pun telah menyiapkan uang rupiah tunai layak edar dalam jumlah besar, yakni mencapai sebesar Rp 195 triliun. Jumlah tersebut naik 8,22% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 180,2 triliun. Besarnya uang tunai tersebut mempertimbangkan kondisi perekonomian yang makin membaik. Terlebih kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut. Merespon tingginya kebutuhan uang tunai selama Lebaran, Bank Central Asia Tbk (BCA) juga meningkatkan pasokan uang tunai sebesar Rp 69,48 triliun selama periode tersebut. Jumlah itu naik 10% dari tahun sebelumnya. Sementara Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menyiapkan uang tunai sebesar Rp 45,87 triliun mulai 11 April-1 Mei 2023. Jumlah itu naik 5,4% year on year (yoy). Direktur Network & Services BNI Ronny Venir memprediksi, kebutuhan uang tunai di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp 2,98 triliun atau 19% dari total uang tunai yang disiapkan. Sementara kebutuhan uang tunai di luar Jabodatebek diperkirakan mencapai Rp 12.31 triliun atau sebesar 81% dari total uang tunai yang disiapkan.

Skema pungutan batubara semakin mengerucut. Pemerintah memastikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan memungut iuran dan menyalurkannya (pungut-salur) kepada perusahaan batubara. Status badan pemungut iuran juga berubah dari semula Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Mitra Instansi Pengelola (MIP). Kelak, lembaga pungut-salur iuran batubara akan mengani perputaran dana yang tak sedikit di sektor batubara, yakni mencapai ratusan triliun rupiah Iuran batubara nantinya digunakan untuk menutup selisih antara harga batubara domestic market obligation (DMO) dan harga internasional. Tujuannya ialah meningkatkan kepatuhan perusahaan batubara dalam memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria menyatakan, ada tiga bank Himbara yang menjadi Mitra Instansi Pengelola dalam melaksanakan pungut salur dana kompensasi batubara. "Mandiri, BNI dan BRI sudah berpengalaman sebagai pengelola keuangan dan memiliki sistem. Jadi tiga bank ini akan menjadi pihak pungut salur," ungkap dia, kemarin. Sebelumnya Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif menjelaskan, lembaga pungut salur komoditas batubara dari sebelumnya BLU sudah diubah menjadi MIP yang diharapkan terlaksana pada Maret 2023. "Kalau koordinasi antar kementerian kadang-kadang agak lama, perlu paraf segala macam. Baru sampai segitu perkembangannya, jadi semuanya masih berkeinginan itu terwujud," jelas dia, belum lama ini. Pelaksanaan pungutan batubara akan di bawah payung hukum peraturan presiden (perpres).

Realisasi pengembalian pajak alias restitusi pajak kembali melanjutkan tren penurunan yang terjadi sejak kuartal ketiga tahun lalu. Ini pula yang menjadi pendorong moncernya realisasi penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, restitusi pajak selama periode Januari hingga 28 Februari 2023 sebesar Rp 25,67 triliun. Angka tersebut turun 28,92% year on year (yoy). Pada periode yang sama tahun sebelumnya, restitusi pajak tercatat sebesar Rp 36,11 triliun. Mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, penurunan restitusi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia yang semakin membaik. "Pertumbuhan negatif nilai restitusi di dua bulan pertama 2023 ini menandakan kondisi perekonomian yang semakin baik, dan basis restitusi tahun lalu yang cukup tinggi," kata Neilmaldrin yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Selatan II kepada KONTAN, Jumat (14/3). Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak Bonarsius Sipayung menambahkan, penurunan restitusi PPN dalam negeri lantaran adanya program percepatan penyelesaian permohonan restitusi akhir tahun 2022.

PT Bank Jago Tbk (ARTO) gencar melakukan ekspansi tahun lalu. Kredit bank dan pembiayaan bank syariah ini melonjak 76% secara tahunan menjadi Rp 9,43 triliun pada akhir 2022. Pertumbuhan kredit mendorong pendapatan bunga bersih mencapai Rp 1,35 triliun, tumbuh hingga 129% secara year on year (yoy). Tingginya kenaikan pendapatan bunga bersih ini tak lepas dari beban biaya bunga yang terjaga rendah, yakni hanya sebesar Rp 147 miliar tahun lalu. "Penyaluran kredit dan pembiayaan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, seperti ekosistem dan platform digital, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lain," ungkap Direktur Utama Bank Jago, Kharim Siregar, Jumat (17/3). Biaya dana Bank Jago terjaga rendah lantaran penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) didominasi dana murah dengan rasio 69% per akhir 2022. DPK bank ini tercatat tumbuh 125% yoy menjadi Rp 8,27 triliun. Dana murah melonjak 238% yoy. Kharim menuturkan, untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat, pihaknya menyalurkan kredit dan pembiayaan syariah secara hati-hati dan terukur dengan tetap memperhatikan peluang ekspansi yang ada. Ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di level 1,8% tahun lalu.

Operator toko swalayan Circle K asal Kanada, Alimentation Couche-Tard Inc. membeli aset TotalEnergies SE berupa pompa bensin sebanyak hampir 2.200 titik di Eropa. Aksi korporasi ini seharga 3,1 miliar atau sekitar US$ 3,3 miliar. Alimentation telah membuat penawaran ke semua aset ritel Total yang berlokasi di Jerman dan Belanda, serta 60% saham bisnisnya di Belgia dan Luksemburg. Perusahaan yang berbasis di Quebec itu telah mencari akuisisi yang cukup besar sejak tawaran US$ 20 miliar untuk membeli peritel Prancis Carrefour SA gagal dua tahun lalu di tengah tentangan pemerintah setempat. "Kami yakin dapat menghasilkan sinergi yang material, dan menciptakan peluang pertumbuhan tambahan di beberapa ekonomi terkuat di Eropa," kata Chief Executive Officer Alimentation Brian Hannasch, seperti dikutip dari Reuters. Penjualan aset akan membantu TotalEnergies mencapai target mengurangi penjualan produk minyaknya, termasuk bensin 30% pada 2030. , kemarin (17/3).

Ketangguhan bank digital untuk mencetak kinerja yang ciamik diuji di tengah tren kenaikan transaksi digital banking di Tanah Air dan dinamika sektor finansial global. Kuda-kuda bank digital perlu diperkuat agak tak mudah goyah diterpa tantangan dan sentimen eksternal. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi digital banking terus mencatatkan pertumbuhan sampai dengan Februari 2023 dengan capaian Rp4.332,1 triliun. Pada tahun ini, bank sentral memperkirakan transaksi digital banking bakal tumbuh 22,13% year-on-year (YoY) menjadi Rp64.175 triliun. Perkembangan itu ditopang kegiatan ekonomi digital yang makin luas, sistem pembayaran digital yang makin mudah sejalan dukungan sistem pembayaran BI yang lancar dan andal, serta digital banking yang naik pesat. Tren digital banking yang semarak menjadi peluang bagi emiten bank digital untuk meraup dana pihak ketiga (DPK) dan pendapatan yang lebih tebal. Salah satunya dibukukan oleh PT Bank Jago Tbk. (ARTO).  Bank yang terafiliasi dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) itu mengantongi kenaikan DPK sebesar 125% YoY dari Rp3,68 triliun pada 2021 menjadi Rp8,27 triliun pada 2022. Peningkatan itu didorong oleh current account and saving account (CASA) yang melesat 238% secara tahunan menjadi Rp5,67 triliun. Di sisi lain, penyaluran kredit dan pembiayaan syariah ARTO juga meningkat menjadi Rp9,43 triliun atau 76% lebih tinggi dari realisasi 2021 sebesar Rp5,37 triliun. 

Selain ARTO, bank digital besutan Chairul Tanjung, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) juga menikmati manisnya industri digital banking. Pada 2022, pendapatan bunga bersih BBHI melonjak 221,14% YoY menjadi Rp627,22 miliar dan pendapatan berbasis komisi (fee based income) meroket 364,81% YoY menjadi Rp120,2 miliar. Presiden Direktur Allo Bank Indra Utoyo mengatakan performa perseroan turut didorong oleh penggunaan platform digital yang sudah menggaet 5 juta pelanggan hingga akhir tahun lalu. Sejumlah bank digital lain juga menyampaikan optimisme terhadap prospek kinerja pada 2023. Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) Tjandra Gunawan menjelaskan BNC optimistis menjadikan 2023 sebagai tahun yang profitable sejalan dengan optimisme perekonomian Indonesia yang stabil.

Tiga emiten sektor energi melalui anak usahanya mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dalam mendukung pemerintah mencapai target net zero emission. Ketiga emiten tersebut yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) melalui PT Adaro Clean Energy Indonesia (Adaro Green), PT Medco Energy Internasional Tbk. (MEDC) melalui Medco Power Indonesia (Medco Power), dan PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) melalui PT Energi Baru TBS (Energi Baru).Pengembangan EBT dilakukan melalui penguatan rantai pasok Solar Photovoltaic (PV) dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (SPEB) di Indonesia dengan beberapa pabrikan manufaktur PV dan baterai (OEM/original equipment manufacturer). Presiden Direktur PT Adaro Power Dharma Djojonegoro menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sumber EBT terbesar yang akan berkontribusi terhadap lebih dari 50% pembangkitan listrik dalam negeri pada 2060. Presiden Direktur PT Medco Power Indonesia Eka Satria menambahkan kerja sama tersebut untuk mempercepat implementasi energi terbarukan.

Industri padat karya tertentu yang berorientasi ekspor diperbolehkan untuk menyesuaikan upah dan jam kerja guna menekan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja secara masif di tengah krisis permintaan global. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa peraturan itu lahir setelah pemerintah merespons aspirasi sejumlah asosiasi industri berorientasi ekspor yang meminta fleksibilitas dalam penyesuaian waktu kerja dan upah. Meskipun demikian, penyesuaian waktu kerja dan upah pada perusahaan yang termasuk dalam golongan itu hanya diberikan bagi produsen yang bergantung pada permintaan pesanan dari Amerika Serikat dan negara di Benua Eropa. “Hanya untuk Amerika Serikat dan Benua Eropa, di luar itu tidak boleh ada penyesuaian upah dan penyesuaian waktu kerja.” Penyesuaian waktu kerja dan penyesuaian upah itu diatur dalam kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang harus dibuat secara tertulis dan memuat penyesuaian waktu kerja, besaran upah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan.