Jadi Dirut BTN, Nixon LP Napitulu Fokus Tekan NPL
JAKARTA, ID – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui pengangkatan Nixon LP Napitupulu menjadi direktur utama BTN menggantikan Haru Koesmahargyo. Di bawah kepemimpinannya, BTN akan dibawa menjadi bank yang lebih modern dan juga fokus menekan rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) di bawah 2% agar bank lebih sehat. Sebelumnya Nixon menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTN. Kini posisinya digantikan oleh Oni Febriarto Rahardjo sebagai wadirut BTN. Selain itu, RUPST menyetujui penambahan posisi baru di jajaran direksi, yaitu Direktur Institutional Banking BTN yang diisi oleh Hakim Putra Tama. Nixon mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan jasa dari Haru Koesmahargyo sebagai dirut. Sebagai nakhoda baru BTN, Nixon memiliki sejumlah strategi ke depannya. Seperti memodernisasi BTN hingga menjaga kualitas aset di level yang baik. Adapun, NPL gross BTN pada 2022 di level 3,38% membaik dari 3,7% pada 2021. “Kami juga berupaya menurunkan NPL ratio dalam 2-3 tahun ke depan di bawah 2%. Sehingga jadi bank yang lebih sehat, caranya dengan asset sales, kami dorong perizinan dari otoritas dan penyelesaiannya supaya bisa lebih cepat,” jelas Nixon dalam konferensi pers RUPST BTN, Kamis (16/3/2023). (Yetede)
Utilitasasi Industri TPT di Bawah 50% akibat Derasnya Impor Pakaian Bekas
JAKARTA, ID — Utilisasi tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun ini tinggal 50%, anjlok dari 70% tahun 2022 akibat maraknya impor pakaian bekas. Pemerintah diminta segera memberantas praktik ilegal tersebut untuk menyelamatkan industri TPT nasional. “Adanya impor pakaian bekas membuat semua industri TPT terdampak. Mayoritas atau rata-rata sekarang utilisasi produksinya di bawah 50%, fenomena yang tidak pernah terjadi sejak RI berdiri. Ini benar- benar konyol kalau tidak diselesaikan,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto kepada B-Universe saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/03/2023). Iwan mengingatkan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat tegas bahwa impor pakaian bekas dilarang. Ini didukung Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40/2022 tentang Perubahan atas Permendag No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang memuat larangan impor pakaian bekas. “Sebenarnya itu sudah isu lama, tapi tidak dibenahi. Halhal ini yang kita perlu cepat, gesit. Mungkin kementerian terkait harus tanggap untuk tidak terjadi lagi di kemudian hari,” kata dia. (Yetede)
Sepekan Jelang Puasa, Harga Pangan Terus Mengudara
Belum juga masuk bulan Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan sudah pada terbang. Dari pantauan KONTAN sepekan menjelang Ramadan, harga komoditas pangan di pasaran mulai mengalami kenaikan.
Lonjakan harga tidak hanya dialami komoditas pangan strategis yang dipantau pemerintah, seperti cabai, bawang, daging ayam ras, telur ayam ras dan beras. Harga komoditas pangan lain, seperti sayuran juga mendaki.
Kondisi itu KONTAN temui di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Para pedagang pasar mengaku kenaikan harga sayuran sudah terjadi sejak beberapa hari lalu.
Komoditas sayuran ini memang luput dari pantauan pemerintah karena berada di luar 11 komoditas strategis yang selama ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Kenaikan harga sayuran ini menjadi sinyal bahwa harga komoditas pangan strategis juga sudah meningkat.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menyebut, hampir semua komoditas pangan strategis di pasaran mengalami kenaikan harga jelang bulan Ramadan.
Menurutnya, kenaikan harga pangan biasanya terjadi hingga tiga hari jelang puasa. Selain beras yang memang sudah lama naik, minyak goreng curah kini berada di rentang harga Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. Kemudian semua jenis cabai juga mengalami kenaikan harga, terutama cabai rawit merah.
Ia mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan mendorong realisasi impor pangan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kesepakatan neraca komoditas yang ditetapkan antar instansi melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menko Perekonomian.
BI Diprediksi Tahan Bunga Acuan Hingga Akhir Tahun
Sudah diramal sebelumnya, Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan
BI 7-Days Reverse Repo Rate
(BI7DRR) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 15-16 Maret 2023.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, suku bunga acuan bulan ini tetap di level 5,75%. "Keputusan ini konsisten dengan
stance
kebijakan moneter yang
pre emptive
dan
forward looking
untuk memastikan penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan," tutur Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/3).
Tak hanya itu, BI juga akan melakukan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi impor (imported inflation) dan mitigasi dampak rambatan pasar keuangan global terhadap rupiah. Sehubungan itu, BI akan memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain menahan suku bunga acuan, bank sentral juga menahan suku bunga
deposit facility
di level 5% dan suku bunga
lending facility
di level 6,5%.
Bank Mandiri sendiri meyakini, Bank Indonesia (BI) akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% hingga akhir tahun 2023. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, keputusan BI tersebut pastinya telah mempertimbangkan berbagai perkembangan yang terjadi di dalam negeri.
Pajak Hiburan Mulai Semarak di Daerah
Aktivitas masyarakat paska pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) langsung berimbas ke ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari realisasi pajak daerah sampai akhir Februari 2023 yang mencapai Rp 25,85 triliun.
Angka ini meningkat 9,7% secara tahunan jika dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun 2022 yang sebesar Rp 23,57 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pajak daerah mengalami peningkatan, terutama pada jenis pajak konsumsi. Misalnya, pajak hiburan yang mencapai Rp 306,07 miliar, naik 61,5% secara tahunan (yoy).
"Artinya masyarakat sudah melakukan kegiatan yang sifatnya hiburan yang menghasilkan pendapatan pajak untuk pemerintah daerah," ujar Sri Mulyani saat paparan APBN Kita, Selasa (14/3).
Sementara dilihat dari pajak daerah non-konsumsi, Sri Mulyani melaporkan, bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) masih mendominasi, yakni Rp 7,35 triliun atau naik 6,1%. Pajak reklame pun tumbuh 27,5% atau tercatat Rp 371,95 miliar.
Selain pajak daerah, retribusi daerah juga tumbuh 23,1% atau tercatat Rp 0,82 triliun. Hanya saja, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) yang dipisahkan menurun 68,2% atau tercatat Rp 0,23 triliun. Begitu pun realisasi lain-lain PAD yang sah juga terkontraksi 36,7%, dari Rp 5,09 triliun di Februari 2022 menjadi Rp 3,22 triliun.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat, peningkatan pajak hiburan ini memang dipicu meningkatnya aktivitas masyarakat yang mulai normal, sehingga membutuhkan pengeluaran untuk biaya hiburan. Ia mengambil contoh di daerah destinasi wisata yang mulai banyak digelar acara seni budaya.
SVB Kolaps, BI dan LPS Stress Test Bank Domestik
Kejatuhan Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank dan Silvergate Bank di Amerika Serikat (AS) menjadi perhatian regulator di Tanah Air. Bank Indonesia (BI) akan menjaga kolaps dua bank itu tidak menimbulkan efek domino pada perbankan di Indonesia.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan, ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, risiko kredit maupun likuiditas. "Ini menyebabkan perbankan Indonesia tak terdampak langsung dari penutupan tiga bank di AS itu," ujar Perry, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (16/3).
Rasio kecukupan modal atau
capital adequacy ratio
(CAR) sebesar 25,88% pada Januari 2023. Risiko kredit juga terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) bruto di level 2,59% pada Januari 2023.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa juga mencermati perkembangan kolapsnya bank di AS. "Kami segera investigasi terkait pengaruhnya kepada perbankan di Indonesia. Hasilnya dampak secara langsung relatif tidak ada," ujar Purbaya, Kamis (16/3).
RESPONS MONETER DIUJI
Risiko lompatan inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri, tak membuat Bank Indonesia (BI) latah mengerek suku bunga acuan. Demikian pula dengan risiko pelemahan rupiah akibat faktor eksternal menyusul gonjang-ganjing industri perbankan Amerika Serikat (AS). Sekarang ini, untuk urusan suku bunga BI bergeming. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (16/3), memutuskan tetap mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tetap di level 5,75%. Tak ayal, pelaku pasar, pebisnis, hingga para bankir pun merespons positif keputusan tersebut. Kendati demikian, sejumlah kalangan tetap berharap otoritas moneter mempertahankan kuda-kuda guna menepis pukulan ganda yang datang dari tekanan internal maupun eksternal. Inflasi inti sejauh ini memang berada dalam tren melandai. Akan tetapi, secara historis indeks harga konsumen (IHK) acap kali bergerak liar pada hari besar keagamaan nasional, termasuk Ramadan dan Idulfitri. Adapun, dari eksternal risiko hantaman muncul akibat dinamika di pasar keuangan yang dipicu oleh bank run di Negeri Paman Sam serta tenggelamnya salah satu bank terbesar di dunia, Credit Suisse Group AG.
Secara umum, bank run yang dialami Silicon Valley Bank (SVB) memang tidak memiliki rembetan lagsung terhadap stabilitas mata uang negara-negara lain, termasuk rupiah. Apalagi, sudah ada jaminan dari otoritas di AS bahwa nasabah bank tersebut tak akan kehilangan dana mereka. Keputusan untuk mempertahankan suku bunga di level 5,75% ini dimaknai sebagai pertanda berlanjutnya agresivitas BI yang ditempuh sejak krisis pangan dan energi melanda dunia, yakni pada Agustus tahun lalu. Sejak saat ini, secara total bank sentral telah mengatrol suku bunga acuan sebesar 225 basis poin dengan tujuan mengekang inflasi, terutama yang bersumber dari komponen inti. Presiden Direktur PT CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan, mengatakan cost of fund telah mengalami kenaikan mengikuti lonjakan suku bunga acuan sejak tahun lalu. Menurutnya, sikap BI mendukung perusahaan untuk menjaga biaya dana dan kualitas pinjaman sehingga bisa mempertahankan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika Oryza Gunarto, mengatakan suku bunga yang tetap berada di 5,75% menguatkan sinyal kinerja ekonomi kian membaik sejalan dengan inflasi yang terkendali.
Belajar dari Kebangkrutan Perbankan AS
Tak ada yang mengira Silicon Valley Bank (SVB) yang sebelumnya berdiri kokoh, megah, dan angkuh dengan aset kelolaan ratusan miliar dolar AS tiba-tiba kolaps demikian cepat hanya dalam 3 hari. Bak serangan jantung fatal yang membuat limbung penderitanya, keruntuhan SVB dikhawatirkan turut membawa dampak sistemis bagi industri keuangan dunia. Hal itu terjadi karena para nasabah marah dan tidak percaya atas kebijakan otoritas moneter AS. Peristiwa ini lantas tercatat sebagai kasus kegagalan bank terbesar kedua sejak Washington Mutual Bank pada 2008 yang menghanguskan US$307 miliar. Di belakang SVB ternyata ada Signature Bank dan Silvergate Bank yang ikut ambruk. Apa kaitannya sehingga bank ini ikut sempoyongan? Signature Bank yang berkantor pusat di New York ini memiliki aset kelolaan sekitar US$118 miliar. Tahu tidak? Ternyata hampir seperempat simpanan Signature Bank berasal dari mata uang kripto. Adapun, Silvergate Bank yang dikenal sebagai bank ramah kripto juga mengalami hal serupa. Semua paham bahwa permainan kripto sangat lahap akan perangkat teknologi beserta sistem transaksi perdagangan kekinian yang tak semua orang paham. Ambruknya bursa kripto milik Sam Bankman-Fried, FTX, yang menguras simpanan miliaran dolar, menjadi alasan mereka memangkas simpanan kripto hingga US$8 miliar atau sekitar Rp123,3 triliun. Meski begitu, langkah tersebut gagal menenangkan investor. Keadaan itu diperparah setelah SVB yang fokus pada teknologi juga limbung. Rontoknya bank-bank besar itu ditengarai sebagai imbas dari kebijakan penaikan suku bunga The Fed secara agresif. Kenaikan bunga The Fed sejak tahun lalu yang tujuan awalnya untuk menjinakkan inflasi menyebabkan bunga kredit meroket. Inilah yang kemudian memicu munculnya distrust massal.
PERBERASAN, Pemerintah Revisi Harga Pembelian
Setelah tiga tahun berlalu, pemerintah akhirnya merevisi kebijakan tentang harga pembelian Pemerintah atau HPP gabah dan beras. Selain HPP, pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi atau HET beras. Harapannya, harga gabah di petani serta harga beras di pedagang dan konsumen berada di tingkat yang wajar. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengumumkan kenaikan HPP gabah dan beras itu seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3). Arief menyebutkan, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 5.000 per kg. Sementara GKP di tingkat penggilingan ditetapkan Rp 5.100 per kg, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200 per kg, GKG di gudang Bulog Rp 6.300 per kg, dan HPP beras di gudang Bulog Rp 9.950 per kg.
Selain ketentuan tentang HPP gabah dan beras, pemerintah juga menetapkan HET beras berdasarkan zonasi dalam rapat tersebut. HET beras medium di zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi ditetapkan Rp 10.900 per kg. Sementara HET beras medium di zona 2 yang meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel serta NTT dan Kalimantan ditetapkan Rp 11.500 per kg. Adapun HET beras medium di zona yang mencakup Maluku dan Papua ditetapkan Rp 11.800 per kg. Arief menambahkan, Presiden meminta keputusan itu diumumkan segera, payung hukumnya dalam proses perundang-undangan, sehingga ketentuan tentang HPP dan HET ini bisa segera berlaku. (Yoga)
Nilai Ekspor RI Terus Menyusut
Akibat melesunya perdagangan komoditas, kinerja ekspor Indonesia Februari 2023 menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Tren merosotnya nilai ekspor Indonesia berlangsung selama enam bulan berturut-turut. BPS, Rabu (15/3) merilis nilai ekspor Februari 2023 sebesar 21,4 miliar USD, lebih rendah 4,15 % dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 22,32 miliar USD. Tren penurunan nilai ekspor Indonesia dimulai sejak September 2022. Nilai ekspor pada September 2022 sebesar 24,8 miliar USD atau anjlok 10,58 % dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Februari 2023, nilai ekspor nonmigas 20,21 miliar USD atau menurun 3 % dibandingkan bulan sebelumnya.
”Kinerja tersebut dipengaruhi oleh penurunan nilai kelompok bahan bakar mineral sebesar 6,51 %, kelompok logam mulia, perhiasan, dan permata turun 30 %, kelompok bijih logam, kerak, dan abu turun 29,86 %, serta alas kaki turun 13,78 persen,” tutur Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam konferensi pers yang diadakan secara hibrida. Secara tahunan, nilai ekspor masih tumbuh, tetapi melambat. Dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, nilai ekspor Februari 2023 tumbuh 4,51 %, lebih rendah dibandingkan Januari 2023 yang mencapai 16,43 %. (Yoga)









