Penutupan Silicon Valley Bank (SVB) oleh regulator California, AS, Jumat(10/3) merupakan kebangkrutan perbankan terbesar sejak krisis finansial global 2008. Dengan total aset sebesar 209 miliar USD, SVB merupakan tulang punggung pendanaan perusahaan rintisan berbasis teknologi. Sinyal kepanikan menyebar ke pasar keuangan global, ditandai dengan koreksi harga saham sektor perbankan dan sektor industri berbasis teknologi.  Kebangkrutan SVB seakan bagian dari meredupnya inovasi (keuangan). Hal ini dimulai dengan kolapsnya harga aset kripto (Crypto Winter), gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor usaha rintisan (start up), serta koreksi valuasi perusahaan berbasis teknologi.

Di dalam negeri, belum lama ini OJK menyatakan ada 25 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan rasio kredit macet melebihi 5 %. Selain itu, terdapat 19 perusahaan finansial berbasis teknologi dengan ekuitas di bawah Rp 2,5 miliar. Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Layanan Bersama BerbasisTeknologi Informasi, pendanaan modal semua perusahaan teknologi finansial (fintech) harus di atas Rp 2,5 miliar mulai Juli 2023. Sepertinya, akan ada perusahaan tekfin yang harus gulung tikar karena tidak memenuhi ketentuan.Musim gugur sektor teknologi(keuangan) semakin terasa ganas dengan kolapsnya SVB, sementara risiko resesi global masih tetap menghantui. (Yoga)

Adu serap gabah dan beras terjadi di sejumlah daerah lumbung beras pada musim panen pertama tahun ini. Para pemilik modal besar dinilai menjadi penentu harga dan pemenang, sementara pelaku usaha penggilingan skala kecil dan Perum Bulog dibuat ”melongo”. Pada panen padi awal 2023, penggilingan kecil, baik mitra Bulog maupun bukan, tak bisa segera menyerap gabah petani. Hal itu lantaran korporasi besar berani menyerap gabah petani dengan harga sangat tinggi. Demikian sebagian fenomena yang tertangkap dari sejumlah sentra padi di Jabar dan Jateng dalam dua pekan terakhir. Di Kabupaten Demak dan Sragen, Jateng, yang sudah panen akhir Januari dan Februari 2023, misalnya, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menembus Rp 6.500-Rp 6.800 per kg, jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani yang berlaku kini, yakni Rp 4.200 per kg, atau HPP GKP yang diusulkan beberapa asosiasi dan organisasi tani kepada Badan Pangan Nasional pada 2 Maret  2023, yakni di kisaran Rp 5.400-Rp 5.800 per kg.

Usulan HPP itu sudah mempertimbangkan kenaikan biaya pokok produksi, mencakup kenaikan harga BBM, pupuk, serta ongkos buruh tanam dan panen. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugihartono mengatakan, petani Demak panen lebih awal dibandingkan dengan petani di daerah-daerah lumbung beras lain. Begitu panen, gabah petani langsung dibeli dengan harga tinggi oleh korporasi besar. Petani mendapatkan bayaran tunai di tempat. Harga GKP tertinggi pada waktu itu mencapai Rp 6.800 per kg. Hal itu membuat penggilingan kecil di Demak tak bisa langsung menyerap gabah petani. Harga serapan yang tinggi itu akhirnya mendongkrak harga GKP petani di daerah-daerah lain. Jumangin (48), penebas GKP petani di Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, sragen, mengaku sempat memasok GKP ke pabrik beras besar di Nganjuk, Jatim. Waktu itu, pabrik tersebut berani membeli GKP seharga Rp 6.500 per kg. Jumair (48), pelaku usaha penggilingan kecil mitra Bulog Cirebon, mengatakan, hingga pekan akhir Februari 2023, dirinya  belum bisa memasok beras ke Bulog karena harga GKP di petani masih berkisar Rp 4.700-Rp 4.800 per kg. Sebelumnya, harga GKP sempat Rp 6.500-Rp 6.800 per kg. (Yoga)

ASEAN menekankan sentralitas sebagai landasan kerja sama. Harapannya, semakin tinggi kerja sama ekonomi, semakin rendah risiko konflik di Indo-Pasifik. ”Tujuan utama Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) adalah menurunkan ketegangan sebanyak mungkin. Tidak ada konflik, apalagi perpecahan,” kata Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dalam kuliah umum ”Peran ASEAN di Indo-Pasifik dan Keketuaan Indonesia” di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Senin (13/3). Ia menekankan, di tengah gempuran berbagai masalah geopolitik, kekompakan dan solidaritas ASEAN menjadi kunci bisa berjalannya sentralitas organisasi ini. Krisis di Myanmar dan perang Ukraina-Rusia menunjukkan perdamaian tidak bisa disia-siakan. Konflik-konflik global kini berujung pada krisis energi dan pangan. ”ASEAN mengarusutamakan AOIP di semua kebijakan dan negara-negara mitra wicara serta negara lain yang tertarik bekerja sama,” kata Kao.

AOIP berlandaskan prinsip inklusivitas dan keterbukaan. Penekanannya pada kerja sama ekonomi dan perdagangan. ASEAN ingin AOIP bisa meningkatkan perdagangan dan investasi, baik intranegara ASEAN, negara-negara mitra wicara, maupun perusahaan-perusahaan swasta internasional. Staf Khusus Menlui RI untuk Urusan Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya  menjelaskan, keketuaan Indonesia di ASEAN selama tahun 2023 fokus membangkitkan kembali perekonomian kawasan pascapandemi Covid-19. Selain itu, juga mengamankan  pasokan energi dan pangan di tengah konflik terbuka Ukraina-Rusia. ”Kita menekankan pada kolaborasi dengan semua pihak. Kepentingan demi kesejahteraan bersama ini bervisi jauh ke  depan dan tidak elitis,” ujarnya. Keberadaan AOIP bertujuan mewujudkan ASEAN sebagai titik  pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini, di tengah segala masalah, selalu relatif stabil dengan pertumbuhan yang dinamis. (Yoga)

Bank-bank milik pemerintah dinilai belum berkontribusi besar membantu Indonesia mengurangi emisi karbon. Bank-bank tersebut masih mendanai industri sector energi kotor seperti   perusahaan batubara. Porsi pendanaan untuk mendukung energi bersih minim sehingga upaya mengatasi krisis iklim lambat. ”Sebenarnya bank-bank ini mau meninggalkan batubara, tetapi kebijakan pemerintah setengah hati meninggalkan batubara, maka mereka tak akan pernah berhenti mendanai batu bara. Seharusnya wajah pemerintah jelas, tak setengah hitam setengah hijau seperti sekarang,” kata juru kampanye 350 Indonesia, Suriadi Darmoko. Suriadi menyampaikan hal itu dalam diskusi media bertajuk ”Pesan Krisis Iklim untuk Pemegang Saham dan CEO di RUPS Bank BUMN”, di Jakarta, Senin (13/3). Laporan koalisi sipil Bersihkan Bankmu tahun 2022 menunjukkan Bank Mandiri mendanai sindikasi kredit pembangunan PLTU Jawa 9 dan 19. Bank itu juga mengucurkan pinjaman pada perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia, Adaro Energy.

Adapun Bank BRI mendanai sejumlah proyek PLTU Pangkalan Susu, Tarahan II, dan PLTU 2 Riau-Selat Panjang. BRI juga mendanai pembangunan PLTU Ultra Super Critical yang merupakan bagian dari proyek 35.000 megawatt. BNI terlibat dalam pemberian kredit kepada Adaro Energy dan perusahaan tambang batubara ABM Investama. Pertambangan batubara juga masuk 10 besar sektor usaha dalam debitor grup BNI. Selain itu, mereka juga menyoroti bank swasta nasional, Bank Central Asia, yang memberikan pinjaman pada United Tractors, perusahaan sektor alat berat dan tambang batubara. Padahal, data Kementerian ESDM per akhir 2022 menyatakan, Indonesia memerlukan dana Rp 60,61 triliun untuk pembiayaan energi baru terbarukan dan konservasi energy (EBTKE). Kebutuhan dana itu baru terpenuhi Rp 23,6 triliun atau 38,94% target 2022. Total rencana investasi EBT yang dibutuhkan Indonesia sampai 2030 sebesar Rp 1.917 triliun. (Yoga)

PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani menjelang   musim tanam gadu pada April tahun ini. Stok pupuk bersubsidi di gudang lini III atau gudang milik pemerintah kabupaten/kota mencapai dua kali lipat dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah. Senior Vice President Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menyampaikan, stok pupuk bersubsidi di gudang lini III per 13 Maret 2023 sebanyak 649.374 ton, setara 190 % atau hampir dua kali ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah sebanyak 341.556 ton. ”Stok ini terdiri dari pupuk Urea sebanyak 368.014 ton atau 178 % dari ketentuan minimum 206.856 ton dan pupuk NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) sebanyak 281.360 ton atau 209 % dari ketentuan minimum 134.690 ton,” ungkapnya di Jakarta, Senin (13/3/2023).

Sampai 11 Maret 2023, pupuk bersubsidi yang sudah tersalurkan sebanyak 1,5 juta ton atau  67,4 % alokasi yang ditetapkan untuk bulan Maret sebesar 2,23 juta ton. Rinciannya, pupuk urea sebanyak 885.675 ton atau 67,2 % dari surat keputusan dinas pertanian, pupuk NPK  sebesar 614.106 ton atau 69,3 % dari SK dinas, dan NPK kakao atau formula khusus sebanyak 5.973 ton atau 19,5 % dari SK dinas. ”Tahun ini, kami mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 7,8 juta ton, yang terdiri dari 4,6 juta ton urea dan 3,2 juta ton NPK,” katanya. Wijaya memastikan, penyaluran pupuk bersubsidi diawasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mencegah penyimpangan. (Yoga)

Kendati telah memasuki masa panen raya, harga gabah di sejumlah sentra padi di Jabar dan Jateng masih relatif tinggi hingga awal Maret 2023. Fenomena ”lapar beras” beberapa bulan terakhir membuat persaingan mendapatkan gabah makin ketat. Pelaku usaha perberasan skala kecil, khususnya penggilingan padi, mesti menunggu hingga harga gabah turun dan masuk hitungan. Situasi itu tergambar saat Kompas menelusuri sentra-sentra padi di Jabar dan Jateng 28 Februari-5 Maret 2023. Sejumlah pengelola usaha penggilingan menyatakan belum mampu memenuhi target pengadaan karena harga gabah yang masih di atas harga acuan. Kapasitas mesin penggilingan pun belum optimal. Selama delapan bulan berturut-turut hingga Februari 2023, komoditas beras mengalami inflasi dan menyumbang inflasi umum bulanan. Harga beras juga belum turun kendati pemerintah telah mengimpor 500.000 ton beras dan sebagian wilayah telah memasuki masa panen pertama tahun ini.

Jumair (48), pelaku usaha penggilingan kecil mitra Bulog di Cirebon, Jabar, Rabu (8/3)  menyatakan, setelah Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional RI No :  47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras dicabut pada 7 Maret 2023, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik lagi. Hal itu terjadi di Jabar dan sejumlah daerah di Jateng yang berbatasan dengan Jabar, seperti Brebes dan Cilacap. ”Setelah batas atas harga pembelian dicabut, harga GKP petani kembali naik menjadi Rp 5.200 per kg. Hal itu menyebabkan pedagang penebas, termasuk dari korporasi besar, bersaing ketat. Yang memiliki modal kuat yang bakal menang,” ujarnya. Jumair menambahkan, dengan GKP setinggi itu, penggilingan kecil belum dapat memasok beras ke Bulog. Harga GKP itu masih di atas fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. (Yoga)

Pasar global diguncang berita kebangkrutan salah satu bank besar di Amerika Serikat (AS), Silicon Valley Bank (SVB). SVB kolaps karena gagal mendapatkan permodalan, yang berujung pada anjloknya harga saham SVB hingga lebih dari 60%. Kejadian ini membuat SVB ditutup otoritas berwenang di California, Amerika Serikat (AS). Mayoritas nasabah SVB adalah perusahaan teknologi dann startupn yang terpukul kenaikan suku bunga The Fed. Suku bunga tinggi membuat perusahaan-perusahaan ini sulit mencari dana, sehingga menarik simpanan di SVB untuk kebutuhan operasional. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro mengatakan, kebangkrutan SVB jadi alarm bagi investor bahwa efek negatif kenaikan suku bunga The Fed di AS semakin nyata. Dia menilai, jatuhnya SVB bakal meningkatkan risiko ke pasar saham. "Terbukti Jumat (10/3), Wall Street turun dalam, dan kemungkinan berlanjut Senin (13/3) ," ujarnya, kemarin. Sebagai informasi, akhir pekan lalu indeks Dow Jones anjlok 1,07%. Nico menilai masih ada potensi terjadi panic selling. Berita SVB bakal membuat IHSG turun pada awal pekan ini. Hitungan dia, penurunannya diprediksi hanya menyesuaikan penurunan Wall Street sekitar 0,5% sampai 1%.

Badai krisis keuangan belum beranjak dan masih menggelayuti BUMN dan anak usahanya. Bahkan sengkarut tersebut berujung pada gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di meja hijau. Kabar teranyar, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menghadapi gugatan PKPU yang diajukan PT Tigo Agra Gemilang. Perkara ini telah didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/3). Salah satu isi petitum perkara tersebut adalah penetapan status PKPU Sementara kepada anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ini paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan. Sidang pertama akan berlangsung pada 21 Maret nanti di PN Jakpus. Manajemen GMFI mengaku masih mengkaji langkah yang akan diambil untuk menghadapi segala kemungkinan selama proses gugatan PKPU berlangsung. "Kami akan melakukan assessment menyeluruh mulai dari langkah strategis hingga dampak yang mungkin timbul," ungkap Rian Fajar Isnaeni, VP Corporate Secretary & Legal Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Minggu (12/3). Asep Saepudin, Ketua Umum Presidium Vendor dan Mandor Indonesia mengungkapkan, Amarta Karya masih memiliki utang kepada 800 vendor dan mandor senilai total Rp 1,15 triliun yang belum dilunasi. "Jumlah ini termasuk utang bank dan gaji karyawan yang belum dibayar," kata dia, Minggu (12/3). Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, indikator kesuksesan pemerintah semestinya tak hanya diukur dari pencapaian pendapatan dan laba BUMN, melainkan berapa banyak BUMN yang dapat pulih dari masalah keuangan. Kinerja konsolidasi BUMN pun kerap ditopang beberapa sektor industri saja. "Kinerja BUMN perbankan dan telekomunikasi sering menutupi kerugian di sektor lainnya," ujar dia, kemarin.

Fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan berupa tax holiday dinilai tak lagi relevan di tengah rencana pemerintah untuk menerapkan pajak minimum global. Oleh sebab itu, pemerintah perlu hati-hati dan selektif memberi fasilitas. Perlu diketahui, ketentuan tarif pajak minimum merupakan mandat Pilar II paket pajak internasional. Dalam Pilar II, berlaku ketentuan Global Anti-Base Erosion (GloBE) yang mensyaratkan tarif minimal penerapan PPh korporasi sebesar 15%. Tarif pajak tersebut menyasar semua perusahaan multinasional beromzet lebih dari 750 juta euro dalam setahun. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, tidak hanya tax holiday, beberapa insentif pajak juga akan ikut terdampak implementasi Pilar II. "Pasti perusahaan multinasional yang masuk ke dalam scope melakukan hitung-hitungan dampak dari konsensus tersebut, berapa return on investment (ROI) pasca adanya konsensus global?" ujar Fajry kepada KONTAN, Minggu (12/3). Menurut Fajry, untuk mengantisipasi potensi kehilangan penerimaan, pemerintah bisa mengimplementasikan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT). Namun tetap saja, pemberian fasilitas tax holiday sudah tak relevan lagi dilakukan. "Perlu upaya lain agar dapat menarik investor seperti menggunakan insentif nonfiskal," ujarnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan terus mendorong penetrasi pasar waran terstruktur. Wisnu Aditya, Senior VP Business Innovation Mirae Asset Sekuritas, mengatakan, ada kemungkinan BEI akan mengembangkan indeks waran terstruktur. "Coming soon, kemungkinan ke depannya akan ada indeks untuk structured warrant," ujarnya, Kamis (9/3). BEI akan terus melakukan sosialisasi kepada anggota bursa (AB) non-penerbit dan investor untuk meningkatkan aktivitas perdagangan waran terstruktur. Seperti yang diketahui, BEI baru punya dua penerbit waran terstruktur, yakni RHB Sekuritas dan Maybank Sekuritas. Saat ini masih belum ada lagi AB yang bersiap menjadi penerbit waran tersetruktur. BEI sendiri menargetkan akan ada satu hingga dua penerbit baru dengan tambahan 15 seri baru waran terstruktur sepanjang tahun ini. Per Minggu (12/3), ada 25 seri waran terstruktur.