Lonjakan harga sejumlah bahan pokok mulai tak terelakkan sepekan jelang Ramadan. Beberapa komoditas utama pangan seperti cabai dan telur, merangkak naik. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa (14/3) mencatat harga telur ayam ras naik 1,68% dibandingkan dengan pekan lalu menjadi Rp28.410 per kg di rata-rata pasar seluruh Indonesia. Pada periode yang sama, harga cabai rawit merah juga naik 2,48% menjadi Rp68.960 per kg, dan cabai merah keriting naik 1,32% jadi Rp44.420 per kg. Sebaliknya, bahan pangan yang harganya menurun yaitu beras medium sekitar 1,19% menjadi Rp11.660 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,84% jadi Rp17.900 per kg, dan gula konsumsi turun 0,07% menjadi Rp14.300 per kg. Di Pasar Bendungan Hilir Jakarta, harga telur ayam telah mencapai Rp30.000 per kg. Ketua Asosiasi Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar Mesdi mengatakan bahwa kenaikan sejumlah harga komoditas pangan salah satunya telur ayam merupakan kondisi yang terjadi setiap tahunnya atau menjelang HBKN. Musbar menyatakan kenaikan harga telur ayam tersebut biasanya terjadi karena tiga hal. Pertama, tingginya permintaan dari sektor industri kue kering dan penganan untuk persiapan Idulfitri. Kedua, produktivitas ayam petelur kini menjadi terganggu akibat curah hujan yang tinggi. Ketiga, harga jagung dalam negeri yang saat ini berada di level Rp5.800—Rp6.000 per kg. Sementara itu, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa menyatakan tengah menyelesaikan penyusunan daerah rawan pangan dalam 2 bulan ini. Menurutnya, penyusunan daerah rawan pangan bertujuan membantu peternak mandiri agar ayam di tingkat kandang yang kini turun bisa kembali terdongkrak. Padahal, harga ayam di pasaran termasuk tinggi menjelang Ramadan. Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengatakan, naiknya harga ayam karkas hampir Rp40.000 per kg di pasar tidak diiringi dengan kenaikan harga ayam hidup (livebird) ditingkat peternak UMKM mandiri yang masih rendah.

Perekonomian di Pulau Sumatra, khususnya Sumatra Utara dihadapkan pada dua tantangan besar yakni pengendalian inflasi dan ketimpangan sumber pertumbuhan ekonomi. Sejumlah upaya perlu dilakukan oleh stakeholder terkait menyusul masih adanya ketimpangan pembangunan di wilayah ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara Doddy Zulverdi pada ajang 4th Sumatranomics: 2023 Sumatra Economic Summit yang digelar di Medan, Sumatra Utara, Senin (13/3). Dia mengungkapkan bahwa ada dua tujuan besar yang ingin dicapai pada forum Sumatranomics 2023. Pertama, menggali ide-ide yang nanti diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah untuk mempercepat proses meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan dan juga sebagai wadah bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa dalam mengembangkan kapasitas keilmuan mereka. Menurutnya, dari sudut pandang Bank Indonesia ada dua tantangan struktural di dalam perekonomian domestik, khususnya Sumatra Utara (Sumut). Kedua, adanya ketimpangan antar wilayah, di mana terdapat 25 kabupaten/kota di Sumut tergolong daerah relatif tertinggal. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S. Trinugroho berharap agar ajang Sumatranomics mampu memberikan ide pemikiran yang tak hanya berbentuk konseptual nan utopis mengenai solusi, strategi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi, hingga dampak krisis akibat berbagai dimensi melalui tulisan ilmiah.

AS menghadapi kemelut perbankan terbesar setelah krisis keuangan 2008. Kebangkrutan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate menjadi pemicunya. Pelajaran berharga yang bisa dipetik ialah bisnis yang melulu membakar uang dan tidak memiliki fondasi usaha sehat hanya akan mengancam sektor keuangan yang akhirnya berisiko menyeret ke krisis. Dosen Ekonomi dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, Selasa (14/3) menyatakan, SVB bangkrut karena ceroboh membiayai  perusahaan yang juga kurang hati-hati. Situasi aman-aman saja untuk sementara waktu karena bank sentral AS mengucurkan dana ekstra murah. Adapun potensi kebangkrutan tidak  terdeteksi secara dini.

Selama likuiditas murah berlimpah disertai pengawasan perbankan lemah, Prasetyantoko melanjutkan, SVB leluasa memasuki sektor bisnis yang rawan. Saat suku bunga naik, beban bunga meningkat. Pada saat yang sama, pinjaman ke perusahaan rintisan bidang teknologi tidak menghasilkan laba sehingga bank rontok. ”Pelajaran untuk kita, perlu kembali ke dasar, agar perbankan membiayai sektor dengan pendapatan yang jelas, bukan bisnis penuh impian. Strategi ’bakar uang’ harus disudahi,” ungkapnya. Istilah bakar uang merujuk pada fenomena perusahaan yang memiliki pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan. Hal ini biasa terjadi pada perusahaan-perusahaan rintisan di awal usaha mereka sampai kemudian pada titik tertentu laba dihasilkan secara konsisten. (Yoga)

Pemerintah perlu memiliki strategi dan kebijakan baru perberasan di tengah upaya menjaga harga di tingkat petani, konsumen, dan stok pangan. Menjelang puncak panen raya padi di  beberapa tempat yang dipantau Kompas, harga gabah menguntungkan petani (Kompas,14/3). Gabah petani menjadi rebutan antara pengusaha penggilingan beras skala besar dan Bulog serta penggilingan padi kecil. Presiden Jokowi sebelumnya meminta Badan Pangan Nasional segera menetapkan harga pembelian gabah kering panen oleh Bulog, untuk mencegah harga jatuh di tingkat petani (Kompas, 12/3). Kebijakan beras pemerintah selama ini adalah menjaga produktivitas tanaman padi tetap tinggi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat nasional.

Pemerintah memberi insentif bagi petani dengan subsidi harga pupuk dan pestisida, membuat irigasi, dan menjaga harga gabah di tingkat petani. Menjaga harga gabah, selain untuk memberi  insentif petani berproduksi, sekaligus menjaga harga tetap terjangkau konsumen, terutama kelas pekerja. Kita menghadapi persoalan sama saat tiba musim panen raya pada beberapa tahun terakhir. Petani mengeluh harga gabah jatuh, sementara Bulog kesulitan mendapatkan beras karena tidak mampu bersaing harga dengan penggilingan atau pedagang beras. Kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan perlu ditinjau kembali untuk ketahanan pangan yang lebih baik di tengah perubahan iklim, kesehatan penduduk, dan kesejahteraan petani. (Yoga)

Pemerintah saat ini telah memberlakukan visa kedatangan atau visa on arrival bagi wisatawan mancanegara dari 86 negara. Pengawasan pelaksanaan kebijakan ini perlu diperketat agar jangan sampai muncul permasalahan turis asing melanggar aturan dengan berkedok wisata. Sebelumnya, ramai diberitakan sejumlah wisatawan mancanegara (wisman) asal Rusia dan Ukraina, diduga melakukan pelanggaran dengan berkedok tengah berwisata di Bali, namun turis itu justru bekerja di Bali, bukannya berwisata. Hal ini membuat Pemprov Bali bersurat ke Kemenkumham untuk mencabut kebijakan visa kedatangan bagi warga Rusia dan Ukraina.

Pemprov Bali juga dikabarkan mengeluarkan larangan wisman mengendarai sepeda motor. Kebijakan ini untuk merespons beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat wisman yang tidak mahir mengendarai sepeda motor. ”Fenomena itu harus disikapi dengan tidak tergesa-gesa, kecuali pelanggarannya sudah masif, lama, dan berulang-ulang. Pengawasan terhadap wisman pemegang visa kedatangan menjadi penting,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah, Selasa (14/3)di Jakarta. Budijanto menyarankan pemerintah memberlakukan kebijakan visa kedatangan harus berdasarkan potensi pasar dan resiprokal. (Yoga)

Pemulihan ekonomi dan transformasi digitalisasi yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan salah satu pendukung kinerja tahun 2022. Bank Mandiri berhasil membukukan laba bersih konsolidasi Rp 41,2 triliun atau meningkat 46,9 % dari tahun 2021. Dari perolehan laba itu, sebanyak 60 % atau Rp 24,7 triliun dibagikan menjadi dividen. Setiap satu saham menerima dividen Rp  29,34 atau naik 46,8 % dari dividen tahun 2021 yang Rp 360,64 per saham. Sisa laba akan digunakan sebagai laba ditahan.

Situasi perekonomian yang terus membaik seiring pandemi Covid-19 yang terkendali juga berdampak positif pada restrukturisasi Bank Mandiri. Menjelang akhir relaksasi restrukturisasi pada 31 Maret 2023 mendatang, Bank Mandiri sudah menyelesaikan sebagian besar kredit yang direstrukturisasi tersebut. Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi menuturkan, kinerja Bank Mandiri tidak terlepas dari perekonomian yang terus membaik. Hingga akhir 2022, kredit secara konsolidasi tumbuh 14,48 % menjadi Rp 1.202 triliun. Dana pihak ketiga naik 15,46 % menjadi Rp 1.490 triliun. Portofolio tersebut ditopang oleh dana murah yang naik 31,1 % dan tabungan yang naik 13,5 % dari tahun 2021. (Yoga)

Realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir Februari 2023 tercatat masih positif, dan tetap menjadi penyokong utama anggaran negara. Untuk itu, pelayanan di sektor pajak perlu diakselerasi lebih jauh dengan mereformasi sistem administrasi perpajakan. Selain agar meningkatkan penerimaan, reformasi dibutuhkan untuk menghindari celah korupsi yang berpotensi dilakukan oleh para pegawai pajak. Salah satu cara yang akan ditempuh ialah penerapan sistem Core Tax yang direncanakan dilakukan pada tahun 2024.Menkeu Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pendapatan yang diterima negara hingga akhir Februari 2023 sebesar Rp 419,6 triliun, atau sudah mencapai 17 % dari target pendapatan negara sebesar Rp 2.463 triliun. Selain itu, belanja negara pada Januari-Februari 2023 sebesar Rp 287,8 triliun, atau naik 9,4 % secara tahunan.”Pendapatan negara hingga Februari 2023 naik 38,7 % secara tahunan. Artinya, APBN 2023 masih surplus Rp 131,8 triliun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/3). 

Adapun total pendapatan negara ini didapatkan dari penerimaan pajak Rp 279,98 triliun, bea-cukai Rp 53,27 triliun, dan PNBP Rp 86,4 triliun. Penerimaan pajak hingga Februari 2023 dinilai masih kuat berdasarkan pertumbuhan penerimaan di beberapa pos. Pada pos Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, pemerintah telah mengumpulkan pajak Rp 137,09 triliun, atau 15,69 % target tahun 2023 yaituRp 2.021 triliun, atau naik 24,35 % secara tahunan. Sementara di PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), pemerintah mengumpulkan Rp 129,27 triliun, atau naik 72,87 % secara tahunan. Dari PBB, negara mendapatkan Rp 1,95 triliun atau naik 29 % secara tahunan. Mulai April 2023, DJP melatih 460-an pegawainya untuk mempelajari operasionalisasi sistem Core Tax, hingga 45.000 pegawai DJP mampu mengoperasikan program ini di akhir tahun 2023. ”Harapannya, dengan digitalisasi ini, negoisasi antara petugas dan wajib pajak bisa dikurangi secara signifikan,” kata Dirjen Pajak, Suryo Utomo. (Yoga)

Indonesia dan India mengajak dunia memperkuat jembatan kerja sama dan kemitraan antar negara di tengah tantangan konflik geopolitik. Indonesia menegaskan pentingnya membangun relasi mendalam, sedangkan India menawarkan keberlanjutan sebagai cara atau jalan hidup sebuah negara. Hal itu mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Konfederasi Industri India (Confederation of Indian Industry/CII Partnership Summit) 2023 di New Delhi,  India, Senin (13/3/2023) malam. KTT yang dipimpin Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyalitu mengusung tema ”Kemitraan untuk Bisnis yang Bertanggung Jawab, Akselerasi, Inovatif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan”.

Menurut Mendag RI, Zulkifli Hasan, landasan dari semua jenis kerja sama adalah hubungan orang ke orang. Dari jalinan relasi personal itu terciptalah jembatan yang memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih mendalam. Sementara Goyal menegaskan pentingnya membangun ketahanan ekonomi berkelanjutan dengan berfokus pada inklusivitas. Membangun keberlanjutan di berbagai sektor telah menjadi inti dari agenda Presidensi G20 India. Ia menegaskan, Pemerintah India berpandangan, keberlanjutan adalah cara atau jalan hidup. ”Dalam konteks perdagangan global, keberlanjutan kesepakatan perdagangan multilateral dan bilateral sangat diperlukan di tengah tekanan restriksi dagang yang dilakukan sejumlah negara,” kata Goyal. (Yoga)

Petani mesti bersiasat menghadapi keterbatasan pupuk bersubsidi karena alokasinya jauh dari kebutuhan. Petani pun berupaya memproduksi pupuk organik atau pupuk nabati secara mandiri. ”Alokasi pupuk bersubsidi sangat kurang. Jangankan 7,8 juta ton, 20 juta ton saja masih kurang,” kata Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional Zulharman Djusman, Selasa (14/3) di Jakarta. (Yoga)

Kasus yang menimpa Silicon Valley Bank (SVB) menjadi pelajaran berharga, baik bagi industri keuangan maupun industry teknologi digital. SVB yang fokus memberikan pinjaman untuk perusahaan-perusahaan teknologi dan usaha rintisan (start-up) sejak 1980-an kehabisan dana simpanan sehingga bank berukuran menengah ini tidak bisa dipertahankan. Situasi SVB mengguncang pasar global serta menyebabkan simpanan serta aset miliaran USD milik perusahaan dan investor telantar. Kasus ini merupakan kegagalan bank terbesar di AS sejak krisis keuangan, 10 tahun lalu. Regulator perbankan AS buru-buru menyita aset SVB, Jumat (10/3). SVB, bank terbesar ke-16 di AS, mengalami kegagalan setelah para deposan yang mayoritas pekerja perusahaan teknologi dan perusahaan dengan dukungan modal ventura mulai menarik uang mereka karena khawatir dengan kondisi bank itu (Kompas, 11/3).

OJK menyatakan bahwa kasus ini tidak akan berdampak langsung terhadap industri perbankan Indonesia yang memiliki kondisi yang kuat dan stabil. Namun, masalah yang menimpa SVB akan membuat investor lebih berhati-hati dalam mendanai usaha rintisan (Kompas, 13/3). Hingga kemarin, masih banyak pihak yang menduga penyebab inti dari kasus SVB. Berbagai analisis itu belum memuaskan sejumlah kalangan. Salah satu sisi yang belum terungkap adalah sejauh mana faktor tata kelola (governance) menjadi penyebab keruntuhan bank. Setidaknya tak ada model bisnis bank seperti SVB di Indonesia. Mungkin lebih menengok perusahaan teknologi finansial (tekfin). Perhatian lebih perlu kita berikan pada 25 tekfin peer-to-peer lending dengan rasio kredit macet melebihi 5 %. (Yoga)