Kemkeu Periksa 27 Pegawai dengan Harga Tak Wajar
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai melakukan pemanggilan terhadap 69 pegawai Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) dan pegawai Ditjen Bea dan Cukai yang tidak melaporkan harta secara lengkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara Kemkeu Yustinus Prastowo mengatakan, proses pemanggilan terhadap puluhan pegawai berisiko tinggi itu sudah dimulai pada Senin (12/3). Menurut Yustinus, dari 69 pegawai yang masuk kategori risiko tinggi tersebut, pihaknya melihat ada 55 pegawai yang perlu melakukan klarifikasi. Adapun yang akan diprioritaskan untuk diperiksa dalam waktu dekat sekitar 27 pegawai. Hingga saat ini, Kemkeu belum mengetahui secara detail terkait penyimpangan yang dilakukan 27 pegawai tersebut.
BEI Targetkan Pasar Syariah Tumbuh 10%
Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah investor pasar modal syariah serta nilai transaksi perdagangannya bisa tumbuh 10% pada 2023. Namun target tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan.
Kepala Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdalloh mengatakan, saat ini kebanyakan investor syariah didominasi oleh generasi Z atau investor muda. Pulihnya perekonomian membuat generasi ini kembali banyak berbelanja ketimbang berinvestasi. Sehingga, ada potensi perlambatan nilai, volume dan frekuensi perdagangan efek syariah.
Sedikit kilas balik, sepanjang 2022, jumlah investor syariah mencapai 117.942 atau tumbuh 12,13% secara tahunan. Sementara jumlah investor syariah yang aktif di 2022 sebanyak 30.975 investor.
Namun, total nilai transaksi pasar syariah hanya mencapai Rp 10,1 triliun, turun 17,88% secara tahunan.
Di sisi lain, BEI masih optimistis bahwa pertumbuhan investor syariah masih akan terus berlanjut. Hal ini didorong oleh adanya penyederhanaan bank RDN, yang memudahkan masyarakat untuk membuka rekening.
"Kami menargetkan investor pasar modal syariah bisa tumbuh 10%, termasuk nilai dan transaksi frekuensi" imbuh dia.
SVB Kolaps, Harga Obligasi Lokal Meningkat
Harga obligasi dalam negeri naik pasca diumumkannya kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB). Investor dinilai masih percaya diri setelah otoritas keuangan negeri Paman Sam turun tangan membantu SVB.
Kemarin (13/3), harga surat utang negara (SUN) acuan tenor 10 tahun berada di 101,26%. Posisi ini naik dari hari sebelumnya, di 100,51%. Efeknya, imbal hasil SUN seri FR0096 ini turun menjadi 6,82% dari 6,93%.
Director & Chief Investment Officer Fixed Income
Manulife Aset Manajemen Ezra Nazula menilai, dalam jangka pendek, terlihat dukungan investor ke pasar obligasi Indonesia. Penyebabnya, imbal hasil US Treasury turun. Senin (13/3),
yield
US Treasury turun 0,27% ke level 3,42%.
Kurs dollar AS juga melemah, makin memberi kepercayaan bagi investor masuk ke pasar obligasi dalam negeri. Imbal hasil obligasi Indonesia pun turun.
Presiden dan CEO Pinnacle Persada Investama Guntur Putra sepakat, efek kolapsnya Silicon Valley Bank ke pasar obligasi dalam negeri tidak akan begitu besar. Kejadian ini tidak menciptakan kondisi pelarian likuiditas.
Pembiayaan Sindikasi Tancap Gas di Awal Tahun
Kesepakatan kredit sindikasi di awal tahun mulai menggeliat. Hal ini seirama dengan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 10,53% per Februari 2023.
Merujuk ke
Bloomberg League Table Reports,
sudah ada empat kesepakatan kredit sindikasi sejak awal tahun hingga 13 Maret 2023 senilai US$ 1,75 miliar atau sekitar Rp 27,05 triliun (asumsi kurs Rp 15.451). Capaian ini meningkat 2% dari periode yang sama tahun lalu.
Pada awal tahun ini, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) tercatat jadi jawara kredit sindikasi, diikuti Bank Central Asia (BCA) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
EVP
Corporate Communication & Social Responsibility
BCA, Hera F. Haryn menyatakan, BCA berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur ke proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, dan kelistrikan, melalui pemberian kredit sindikasi.
Hingga akhir Februari 2023, BCA berkontribusi dalam kredit sindikasi Rp 21,72 triliun, dengan nilai keikutsertaan sebesar Rp 6,01 triliun. Sebagai pengelola, bank bisa bertindak sebagai
mandated lead arranger
ataupun
bookrunner.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga akan aktif terlibat dalam kredit sindikasi di tahun ini untuk menyalurkan kredit korporasi. BRI menilai prospeknya masih terbuka lebar, dan BRI sudah mengucurkan kredit sindikasi senilai US$ 312 juta hingga Februari.
Bank Gagal di Era Uang Ketat
Penutupan Silicon Valley Bank (SVB) oleh regulator California, AS, Jumat(10/3) merupakan kebangkrutan perbankan terbesar sejak krisis finansial global 2008. Dengan total aset sebesar 209 miliar USD, SVB merupakan tulang punggung pendanaan perusahaan rintisan berbasis teknologi. Sinyal kepanikan menyebar ke pasar keuangan global, ditandai dengan koreksi harga saham sektor perbankan dan sektor industri berbasis teknologi. Kebangkrutan SVB seakan bagian dari meredupnya inovasi (keuangan). Hal ini dimulai dengan kolapsnya harga aset kripto (Crypto Winter), gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor usaha rintisan (start up), serta koreksi valuasi perusahaan berbasis teknologi.
Di dalam negeri, belum lama ini OJK menyatakan ada 25 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan rasio kredit macet melebihi 5 %. Selain itu, terdapat 19 perusahaan finansial berbasis teknologi dengan ekuitas di bawah Rp 2,5 miliar. Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Layanan Bersama BerbasisTeknologi Informasi, pendanaan modal semua perusahaan teknologi finansial (fintech) harus di atas Rp 2,5 miliar mulai Juli 2023. Sepertinya, akan ada perusahaan tekfin yang harus gulung tikar karena tidak memenuhi ketentuan.Musim gugur sektor teknologi(keuangan) semakin terasa ganas dengan kolapsnya SVB, sementara risiko resesi global masih tetap menghantui. (Yoga)
Gabah Petani Jadi Rebutan
Adu serap gabah dan beras terjadi di sejumlah daerah lumbung beras pada musim panen pertama tahun ini. Para pemilik modal besar dinilai menjadi penentu harga dan pemenang, sementara pelaku usaha penggilingan skala kecil dan Perum Bulog dibuat ”melongo”. Pada panen padi awal 2023, penggilingan kecil, baik mitra Bulog maupun bukan, tak bisa segera menyerap gabah petani. Hal itu lantaran korporasi besar berani menyerap gabah petani dengan harga sangat tinggi. Demikian sebagian fenomena yang tertangkap dari sejumlah sentra padi di Jabar dan Jateng dalam dua pekan terakhir. Di Kabupaten Demak dan Sragen, Jateng, yang sudah panen akhir Januari dan Februari 2023, misalnya, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menembus Rp 6.500-Rp 6.800 per kg, jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani yang berlaku kini, yakni Rp 4.200 per kg, atau HPP GKP yang diusulkan beberapa asosiasi dan organisasi tani kepada Badan Pangan Nasional pada 2 Maret 2023, yakni di kisaran Rp 5.400-Rp 5.800 per kg.
Usulan HPP itu sudah mempertimbangkan kenaikan biaya pokok produksi, mencakup kenaikan harga BBM, pupuk, serta ongkos buruh tanam dan panen. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugihartono mengatakan, petani Demak panen lebih awal dibandingkan dengan petani di daerah-daerah lumbung beras lain. Begitu panen, gabah petani langsung dibeli dengan harga tinggi oleh korporasi besar. Petani mendapatkan bayaran tunai di tempat. Harga GKP tertinggi pada waktu itu mencapai Rp 6.800 per kg. Hal itu membuat penggilingan kecil di Demak tak bisa langsung menyerap gabah petani. Harga serapan yang tinggi itu akhirnya mendongkrak harga GKP petani di daerah-daerah lain. Jumangin (48), penebas GKP petani di Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, sragen, mengaku sempat memasok GKP ke pabrik beras besar di Nganjuk, Jatim. Waktu itu, pabrik tersebut berani membeli GKP seharga Rp 6.500 per kg. Jumair (48), pelaku usaha penggilingan kecil mitra Bulog Cirebon, mengatakan, hingga pekan akhir Februari 2023, dirinya belum bisa memasok beras ke Bulog karena harga GKP di petani masih berkisar Rp 4.700-Rp 4.800 per kg. Sebelumnya, harga GKP sempat Rp 6.500-Rp 6.800 per kg. (Yoga)
ASEAN Jinakkan Konflik lewat Kolaborasi Ekonomi
ASEAN menekankan sentralitas sebagai landasan kerja sama. Harapannya, semakin tinggi kerja sama ekonomi, semakin rendah risiko konflik di Indo-Pasifik. ”Tujuan utama Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) adalah menurunkan ketegangan sebanyak mungkin. Tidak ada konflik, apalagi perpecahan,” kata Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dalam kuliah umum ”Peran ASEAN di Indo-Pasifik dan Keketuaan Indonesia” di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Senin (13/3). Ia menekankan, di tengah gempuran berbagai masalah geopolitik, kekompakan dan solidaritas ASEAN menjadi kunci bisa berjalannya sentralitas organisasi ini. Krisis di Myanmar dan perang Ukraina-Rusia menunjukkan perdamaian tidak bisa disia-siakan. Konflik-konflik global kini berujung pada krisis energi dan pangan. ”ASEAN mengarusutamakan AOIP di semua kebijakan dan negara-negara mitra wicara serta negara lain yang tertarik bekerja sama,” kata Kao.
AOIP berlandaskan prinsip inklusivitas dan keterbukaan. Penekanannya pada kerja sama ekonomi dan perdagangan. ASEAN ingin AOIP bisa meningkatkan perdagangan dan investasi, baik intranegara ASEAN, negara-negara mitra wicara, maupun perusahaan-perusahaan swasta internasional. Staf Khusus Menlui RI untuk Urusan Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya menjelaskan, keketuaan Indonesia di ASEAN selama tahun 2023 fokus membangkitkan kembali perekonomian kawasan pascapandemi Covid-19. Selain itu, juga mengamankan pasokan energi dan pangan di tengah konflik terbuka Ukraina-Rusia. ”Kita menekankan pada kolaborasi dengan semua pihak. Kepentingan demi kesejahteraan bersama ini bervisi jauh ke depan dan tidak elitis,” ujarnya. Keberadaan AOIP bertujuan mewujudkan ASEAN sebagai titik pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini, di tengah segala masalah, selalu relatif stabil dengan pertumbuhan yang dinamis. (Yoga)
Perbankan Nasional Masih Mendanai Investasi Energi Kotor
Bank-bank milik pemerintah dinilai belum berkontribusi besar membantu Indonesia mengurangi emisi karbon. Bank-bank tersebut masih mendanai industri sector energi kotor seperti perusahaan batubara. Porsi pendanaan untuk mendukung energi bersih minim sehingga upaya mengatasi krisis iklim lambat. ”Sebenarnya bank-bank ini mau meninggalkan batubara, tetapi kebijakan pemerintah setengah hati meninggalkan batubara, maka mereka tak akan pernah berhenti mendanai batu bara. Seharusnya wajah pemerintah jelas, tak setengah hitam setengah hijau seperti sekarang,” kata juru kampanye 350 Indonesia, Suriadi Darmoko. Suriadi menyampaikan hal itu dalam diskusi media bertajuk ”Pesan Krisis Iklim untuk Pemegang Saham dan CEO di RUPS Bank BUMN”, di Jakarta, Senin (13/3). Laporan koalisi sipil Bersihkan Bankmu tahun 2022 menunjukkan Bank Mandiri mendanai sindikasi kredit pembangunan PLTU Jawa 9 dan 19. Bank itu juga mengucurkan pinjaman pada perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia, Adaro Energy.
Adapun Bank BRI mendanai sejumlah proyek PLTU Pangkalan Susu, Tarahan II, dan PLTU 2 Riau-Selat Panjang. BRI juga mendanai pembangunan PLTU Ultra Super Critical yang merupakan bagian dari proyek 35.000 megawatt. BNI terlibat dalam pemberian kredit kepada Adaro Energy dan perusahaan tambang batubara ABM Investama. Pertambangan batubara juga masuk 10 besar sektor usaha dalam debitor grup BNI. Selain itu, mereka juga menyoroti bank swasta nasional, Bank Central Asia, yang memberikan pinjaman pada United Tractors, perusahaan sektor alat berat dan tambang batubara. Padahal, data Kementerian ESDM per akhir 2022 menyatakan, Indonesia memerlukan dana Rp 60,61 triliun untuk pembiayaan energi baru terbarukan dan konservasi energy (EBTKE). Kebutuhan dana itu baru terpenuhi Rp 23,6 triliun atau 38,94% target 2022. Total rencana investasi EBT yang dibutuhkan Indonesia sampai 2030 sebesar Rp 1.917 triliun. (Yoga)
PUPUK BERSUBSIDI Ketersediaan Stok Dijamin
PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani menjelang musim tanam gadu pada April tahun ini. Stok pupuk bersubsidi di gudang lini III atau gudang milik pemerintah kabupaten/kota mencapai dua kali lipat dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah. Senior Vice President Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menyampaikan, stok pupuk bersubsidi di gudang lini III per 13 Maret 2023 sebanyak 649.374 ton, setara 190 % atau hampir dua kali ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah sebanyak 341.556 ton. ”Stok ini terdiri dari pupuk Urea sebanyak 368.014 ton atau 178 % dari ketentuan minimum 206.856 ton dan pupuk NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) sebanyak 281.360 ton atau 209 % dari ketentuan minimum 134.690 ton,” ungkapnya di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Sampai 11 Maret 2023, pupuk bersubsidi yang sudah tersalurkan sebanyak 1,5 juta ton atau 67,4 % alokasi yang ditetapkan untuk bulan Maret sebesar 2,23 juta ton. Rinciannya, pupuk urea sebanyak 885.675 ton atau 67,2 % dari surat keputusan dinas pertanian, pupuk NPK sebesar 614.106 ton atau 69,3 % dari SK dinas, dan NPK kakao atau formula khusus sebanyak 5.973 ton atau 19,5 % dari SK dinas. ”Tahun ini, kami mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 7,8 juta ton, yang terdiri dari 4,6 juta ton urea dan 3,2 juta ton NPK,” katanya. Wijaya memastikan, penyaluran pupuk bersubsidi diawasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mencegah penyimpangan. (Yoga)
Penggilingan Kecil Makin Terimpit
Kendati telah memasuki masa panen raya, harga gabah di sejumlah sentra padi di Jabar dan Jateng masih relatif tinggi hingga awal Maret 2023. Fenomena ”lapar beras” beberapa bulan terakhir membuat persaingan mendapatkan gabah makin ketat. Pelaku usaha perberasan skala kecil, khususnya penggilingan padi, mesti menunggu hingga harga gabah turun dan masuk hitungan. Situasi itu tergambar saat Kompas menelusuri sentra-sentra padi di Jabar dan Jateng 28 Februari-5 Maret 2023. Sejumlah pengelola usaha penggilingan menyatakan belum mampu memenuhi target pengadaan karena harga gabah yang masih di atas harga acuan. Kapasitas mesin penggilingan pun belum optimal. Selama delapan bulan berturut-turut hingga Februari 2023, komoditas beras mengalami inflasi dan menyumbang inflasi umum bulanan. Harga beras juga belum turun kendati pemerintah telah mengimpor 500.000 ton beras dan sebagian wilayah telah memasuki masa panen pertama tahun ini.
Jumair (48), pelaku usaha penggilingan kecil mitra Bulog di Cirebon, Jabar, Rabu (8/3) menyatakan, setelah Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional RI No : 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras dicabut pada 7 Maret 2023, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik lagi. Hal itu terjadi di Jabar dan sejumlah daerah di Jateng yang berbatasan dengan Jabar, seperti Brebes dan Cilacap. ”Setelah batas atas harga pembelian dicabut, harga GKP petani kembali naik menjadi Rp 5.200 per kg. Hal itu menyebabkan pedagang penebas, termasuk dari korporasi besar, bersaing ketat. Yang memiliki modal kuat yang bakal menang,” ujarnya. Jumair menambahkan, dengan GKP setinggi itu, penggilingan kecil belum dapat memasok beras ke Bulog. Harga GKP itu masih di atas fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. (Yoga)









