Realisasi penerimaan dari pajak hingga akhir Februari 2023 tercatat masih positif, dan tetap menjadi penyokong utama anggaran negara. Untuk itu, pelayanan di sektor pajak perlu diakselerasi lebih jauh dengan mereformasi sistem administrasi perpajakan. Selain agar meningkatkan penerimaan, reformasi dibutuhkan untuk menghindari celah korupsi yang berpotensi dilakukan oleh para pegawai pajak. Salah satu cara yang akan ditempuh ialah penerapan sistem Core Tax yang direncanakan dilakukan pada tahun 2024.Menkeu Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pendapatan yang diterima negara hingga akhir Februari 2023 sebesar Rp 419,6 triliun, atau sudah mencapai 17 % dari target pendapatan negara sebesar Rp 2.463 triliun. Selain itu, belanja negara pada Januari-Februari 2023 sebesar Rp 287,8 triliun, atau naik 9,4 % secara tahunan.”Pendapatan negara hingga Februari 2023 naik 38,7 % secara tahunan. Artinya, APBN 2023 masih surplus Rp 131,8 triliun,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/3). 

Adapun total pendapatan negara ini didapatkan dari penerimaan pajak Rp 279,98 triliun, bea-cukai Rp 53,27 triliun, dan PNBP Rp 86,4 triliun. Penerimaan pajak hingga Februari 2023 dinilai masih kuat berdasarkan pertumbuhan penerimaan di beberapa pos. Pada pos Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, pemerintah telah mengumpulkan pajak Rp 137,09 triliun, atau 15,69 % target tahun 2023 yaituRp 2.021 triliun, atau naik 24,35 % secara tahunan. Sementara di PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), pemerintah mengumpulkan Rp 129,27 triliun, atau naik 72,87 % secara tahunan. Dari PBB, negara mendapatkan Rp 1,95 triliun atau naik 29 % secara tahunan. Mulai April 2023, DJP melatih 460-an pegawainya untuk mempelajari operasionalisasi sistem Core Tax, hingga 45.000 pegawai DJP mampu mengoperasikan program ini di akhir tahun 2023. ”Harapannya, dengan digitalisasi ini, negoisasi antara petugas dan wajib pajak bisa dikurangi secara signifikan,” kata Dirjen Pajak, Suryo Utomo. (Yoga)

Indonesia dan India mengajak dunia memperkuat jembatan kerja sama dan kemitraan antar negara di tengah tantangan konflik geopolitik. Indonesia menegaskan pentingnya membangun relasi mendalam, sedangkan India menawarkan keberlanjutan sebagai cara atau jalan hidup sebuah negara. Hal itu mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kemitraan Konfederasi Industri India (Confederation of Indian Industry/CII Partnership Summit) 2023 di New Delhi,  India, Senin (13/3/2023) malam. KTT yang dipimpin Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyalitu mengusung tema ”Kemitraan untuk Bisnis yang Bertanggung Jawab, Akselerasi, Inovatif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan”.

Menurut Mendag RI, Zulkifli Hasan, landasan dari semua jenis kerja sama adalah hubungan orang ke orang. Dari jalinan relasi personal itu terciptalah jembatan yang memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih mendalam. Sementara Goyal menegaskan pentingnya membangun ketahanan ekonomi berkelanjutan dengan berfokus pada inklusivitas. Membangun keberlanjutan di berbagai sektor telah menjadi inti dari agenda Presidensi G20 India. Ia menegaskan, Pemerintah India berpandangan, keberlanjutan adalah cara atau jalan hidup. ”Dalam konteks perdagangan global, keberlanjutan kesepakatan perdagangan multilateral dan bilateral sangat diperlukan di tengah tekanan restriksi dagang yang dilakukan sejumlah negara,” kata Goyal. (Yoga)

Petani mesti bersiasat menghadapi keterbatasan pupuk bersubsidi karena alokasinya jauh dari kebutuhan. Petani pun berupaya memproduksi pupuk organik atau pupuk nabati secara mandiri. ”Alokasi pupuk bersubsidi sangat kurang. Jangankan 7,8 juta ton, 20 juta ton saja masih kurang,” kata Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional Zulharman Djusman, Selasa (14/3) di Jakarta. (Yoga)

Kasus yang menimpa Silicon Valley Bank (SVB) menjadi pelajaran berharga, baik bagi industri keuangan maupun industry teknologi digital. SVB yang fokus memberikan pinjaman untuk perusahaan-perusahaan teknologi dan usaha rintisan (start-up) sejak 1980-an kehabisan dana simpanan sehingga bank berukuran menengah ini tidak bisa dipertahankan. Situasi SVB mengguncang pasar global serta menyebabkan simpanan serta aset miliaran USD milik perusahaan dan investor telantar. Kasus ini merupakan kegagalan bank terbesar di AS sejak krisis keuangan, 10 tahun lalu. Regulator perbankan AS buru-buru menyita aset SVB, Jumat (10/3). SVB, bank terbesar ke-16 di AS, mengalami kegagalan setelah para deposan yang mayoritas pekerja perusahaan teknologi dan perusahaan dengan dukungan modal ventura mulai menarik uang mereka karena khawatir dengan kondisi bank itu (Kompas, 11/3).

OJK menyatakan bahwa kasus ini tidak akan berdampak langsung terhadap industri perbankan Indonesia yang memiliki kondisi yang kuat dan stabil. Namun, masalah yang menimpa SVB akan membuat investor lebih berhati-hati dalam mendanai usaha rintisan (Kompas, 13/3). Hingga kemarin, masih banyak pihak yang menduga penyebab inti dari kasus SVB. Berbagai analisis itu belum memuaskan sejumlah kalangan. Salah satu sisi yang belum terungkap adalah sejauh mana faktor tata kelola (governance) menjadi penyebab keruntuhan bank. Setidaknya tak ada model bisnis bank seperti SVB di Indonesia. Mungkin lebih menengok perusahaan teknologi finansial (tekfin). Perhatian lebih perlu kita berikan pada 25 tekfin peer-to-peer lending dengan rasio kredit macet melebihi 5 %. (Yoga)

JAKARTA, ID — Impor pakaian bekas harus segera dihentikan. Selain menghancurkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri, impor pakaian bekas mematikan usaha mikro dan ultra mikro. Impor pakaian bekas juga tidak sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang selalu mendorong kenaikan penggunaan produk lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN). “Impor pakaian bekas harus dihentikan segera” kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel kepada Investor Daily, Selasa (14/03/2023). Impor pakaian bekas, lanjut mantan Menteri Perdagangan ini, menggerus martabat bangsa. Industri pakaian bukan industri canggih. Semuanya bisa diproduksi dengan murah di Indonesia tanpa perlu mengimpor, apalagi yang diimpor adalah pakaian bekas. Jika tidak segera dihentikan lewat regulasi yang jelas dan law enforcement yang tegas, impor pakaian bekas akan terus meningkat. Pemerintah tidak boleh membiarkan hal buruk ini terus berlangsung, apalagi impor pakaian bekas bertentangan dangan arah kebijakan Presiden Jokowi yang selama ini selalu menekankan pentingnya TKDN. “Impor pakaian bekas harus segera dicegah. Masa, kita menjadi bangsa yang mengonsumsi pakaian bekas,” tanya politisi yang juga industriawan ini. (Yetede)

JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhasil mencetak pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang tahun 2022 lewat strategi bisnis yang konsisten kepada segmen potensial dan optimalisasi digital perseroan. Hasilnya, tingkat efisiensi perseroan pun meningkat dan mendorong pertumbuhan volume bisnis yang tercermin dari laba bersih konsolidasi menembus Rp 41,2 triliun atau tumbuh 46,9% secara year on year (yoy). Selain itu, total dana pihak ketiga (DPK) bank berkode emiten BMRI ini tumbuh 15,46% (yoy) dari Rp 1.291,2 triliun di akhir 2021 menjadi Rp 1.490,8 triliun di akhir 2022. Pencapaian bisnis perseroan turut didukung oleh optimalisasi fungsi intermediasi yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hingga akhir 2022, kredit konsolidasi perseroan mampu tumbuh 14,48% (yoy) menjadi Rp 1.202,2 triliun. Atas pertumbuhan bisnis 2022 yang impresif, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 Bank Mandiri pada Selasa (14/3/2023) pun sepakat menetapkan 60% dari laba bersih konsolidasi 2022 atau sekitar Rp 24,7 triliun sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham (dividen payout ratio). Ini berarti, besaran dividen per lembar saham atau dividend per share mencapai Rp 529,34. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp 279,98 triliun atau 16,3% dari total target penerimaan Rp 1.718 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, terjadi pertumbuhan 40,4%. “Pertumbuhan secara keseluruhan dari penerimaan pajak pada Februari 2023 ini adalah 40,35% bandingkan ada Februari 2022 yang tumbuh 36,5%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita) di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Penerimaan pajak sebesar Rp 279,98 triliun ini terbagi dalam empat kelompok, pertama yaitu Pajak Penghasilan (PPH) nonmigas Rp 137,09 triliun atau 15,69% dari target. Bila dibandingkan tahun lalu terjadi pertumbuhan 24,35%. Kedua yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 128,27 triliun atau 17,27% dari target, angka ini tumbuh 72,87%. Ketiga yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 1,95 triliun atau 4,87% dari target tumbuh 29,33%. Keempat yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 12,67 triliun atau 20,62% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu terjadi kontraksi 6,36%. (Yetede)

JAKARTA, ID - Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) anjlok 2,14% atau 145 poin ke level 6.641,81, Selasa (14/3/2023), dipicu mencuatnya kasus kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank di Amerika Serikat (AS). Hal itu membuat pelaku pasar panik, sehingga melakukan aksi jual besar-besaran, terlihat pada net sell pemodal asing Rp 1,3 triliun. Akan tetapi, kalangan analis menilai pelemahan indeks hanya bersifat sementara. Alasannya, bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) diprediksi tidak lagi agresif menaikkan suku bunga acuan demi menghindari penutupan bank lainnya. Selain itu, laju inflasi AS diprediksi melambat pada Februari 2023. Seiring dengan itu, investor bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengakumulasi saham-saham prospektif. Strategi trading yang paling relevan saat ini adalah buy on weakness. Di sisi lain, koreksi indeks kemarin disebabkan tumbangnya tiga saham bank besar, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Hal ini diperburuk oleh amblesnya saham raksasa teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah berencana untuk memberikan insentif bagi kendaraan bermotor roda empat atau mobil listrik sebanyak 35.900 unit pada tahun ini, mulai 20 Maret 2023 mendatang. Subsidi tersebut bakal diberikan terhadap pembelian dua mobil listrik yang masing-masing diproduksi oleh Hyundai dan Wuling. Mobil Hyundai Ionic 5 akan mendapatkan insentif Rp 70-80 juta, sementara Wuling Rp 25 juta-35 juta. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, subsidi tersebut baru diberikan ke dua produsen mobil listrik tersebut lantaran sudah memenuhi syarat memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40%. Hal ini lantaran pemerintah ingin membuka lowongan kerja sebesarbesarnya. Dia menambahkan, bantuan yang diberikan untuk mobil listrik dilakukan dengan skema terbuka. “Tidak ada yang bentuknya uang, jadi nanti kita berikan kepada produsen. Jangan disebut Menteri Perindustrian memastikan ya, ini sekitar Rp 70- 80 juta bamtuan pemerintah untuk mobil Ionic 5. Untuk Wuling bantuan pemerintah nanti sekitar Rp 25-35 juta. Ini masih kami hitung dan nanti akan kita terapkan segera,” kata Menperin usai Grand Launching PIDI 4.0 di Jakarta, Selasa (14/03/2023). (Yetede))

JAKARTA, ID – Nilai omzet pasar perangkat lunak (software) di Indonesia diproyeksikan mencapai US$ 1,4 miliar atau sekitar Rp 21,46 triliun pada 2023, bertumbuh dibandingkan tahun 2022 sebesar US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 19,92 triliun. Nilai proyeksi tersebut akan berkontribusi sekitar 10% terhadap total penjualan software maupun perangkat keras (hardware) di Tanah Air. Total nilai pasar software tersebut dihitung dari berbagai produk dan semua perangkat lunak yang dibeli/ditransaksikan secara nasional di Indonesia, termasuk produk perangkat lunak terpaket, lisensi, dan pemeliharaan. Associate Market Analyst IDC Indonesia Sandika Putra mengatakan, pada 2023, pasar software nasional akan terus tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya (year over year/ YoY). Pasarnya sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 14,4% YoY. “Penjualan software diperkirakan mencapai US$ 1,3 miliar tahun 2022 dan tumbuh menjadi US$ 1,4 miliar pada 2023, dengan kontribusi 10% tahun 2022 dan 2023 dari total penjualan software dan hardware,” ujar Sandika kepada Investor Daily, dikutip Selasa (14/3/2023). Kontribusi pasar software Indonesia tersebut di pasar kawasan Asia Tenggara mencapai sebesar 10,8%. (Yetede)