Harga sejumlah bahan pangan pokok cenderung naik menjelang Ramadhan-Lebaran tahun ini. Pemerintah dinilai perlu memetakan komoditas yang berpotensi mendongkrak inflasi guna mengantisipasi lonjakan harganya serta penurunan daya beli masyarakat. Selain beras yang harganya bertahan tinggi, di atas harga acuan, pangan pokok lain yang harganya merangkak naik adalah cabai rawit, telur ayam, dan bawang putih. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar  dan Kebutuhan Pokok Kemendag, Kamis (9/3) harga rata-rata nasional cabai rawit merah Rp 67.800 per kg atau naik 3,99 % dibanding bulan lalu. Harga bawang putih Rp 31.700 per kg atau naik 15,27 % dalam sebulan terakhir. Harga telur ayam ras Rp 28.800 per kg atau naik 0,35 % dari hari sebelumnya yang Rp 28.700 per kg.

Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri, Kamis, mengatakan, untuk mengatasi kenaikan harga bawang putih, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor bawang putih. Sementara untuk cabai merah, pemerintah masih menunggu panen raya cabai yang dimulai pada pertengahan Maret 2023. Sementara untuk meredam kenaikan harga telur ayam ras, selama ini pemerintah menggulirkan bantuan jagung pakan ternak. Kenaikan harga telur disinyalir akibat kenaikan harga jagung yang memberikan andil 60 % terhadap harga pokok produksi di tingkat peternak. ”Kami juga bekerja sama dengan pemangku terkait untuk mengoptimalkan gerai maritim yang mencakup tol laut, jembatan udara, dan subsidi angkutan darat. Langkah itu diharapkan menjaga stbilitas harga di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan,” ujarnya. (Yoga)

Pelabuhan Patimban di Subang, Jabar, terus dikembangkan untuk mendukung kawasan  industri yang berada di sebelah timur Jakarta. Pelabuhan yang mulai beroperasi pada 2021 ini telah melayani bongkar muat kapal domestik ataupun kapal internasional, dan akan segera  ditunjang dengan akses jalan tol menuju pelabuhan. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Capt Tri Hananto menyampaikan, Pelabuhan Patimban masuk dalam kawasan yang  berintegrasi dengan kawasan industri di Karawang ataupun Subang, Bandara Internasional Jabar Kertajati, dan jalan tol. Kawasan Rebana Metropolitan yang dikembangkan di Jabar juga akan terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban sehingga diharapkan akan meningkatkan sinergi  pengembangan kawasan melalui integrasi rantai logistik industri besar, menengah, kecil, dan peningkatan konektivitas kawasan.

”Pelabuhan Patimban dibangun untuk meningkatkan perekonomian daerah di sekitarnya, juga untuk mengurangi kepadatan bongkar muat, khususnya kendaraan, di Pelabuhan Tanjung Priok,” katanya kepada wartawan yang mengikuti acara Media Gathering Suryacipta 2023 di  Subang, Kamis (9/3). Pelabuhan Patimban dikembangkan dalam beberapa tahap. Tahap I-1 (2018-2021), tahap I-2 (2021-2023), tahap II (2024-2025), dan tahap III (2026-2027). Tahap I  sudah selesai 100 %. Sekarang ini sedang berlangsung tahap II, tahap III akan dikembangkan dengan sistem kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Fasilitas yang sudah terbangun di Pelabuhan Patimban meliputi gedung administrasi atau perkantoran, areal reklamasi seluas 60 hektar (ha), area dermaga peti kemas, lapangan penumpukan, dan dermaga kendaraan. Kedalaman kolam di Pelabuhan Patimban saat ini minus 10 meter low water spring (LWS) dan sedang dikeruk lagi untuk mencapai minus 14 meter LWS. (Yoga)

Ekspor industri furnitur ditargetkan mencapai 5 miliar USD pada tahun 2024. Upaya tersebut akan disokong skema pembiayaan dan perluasan pasar ekspor serta pameran yang dapat mendatangkan 12.000 pembeli dari 112 negara. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, nilai ekspor mebel termasuk kerajinan sepanjang tahun 2022 mencapai 3,5 miliar USD. ”Artinya, nilai ekspor (mebel) 5 miliar USD belum tercapai,” ujarnya saat membuka International Furniture Expo (Ifex) 2023 yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/3).

Menurut Airlangga, industri furnitur menjadi salah satu sektor yang memanfaatkan bahan baku lokal yang menghasilkan devisa bagi Indonesia. Penyerapan bahan baku itu menggunakan mata uang rupiah, sedangkan hasil ekspornya dalam mata uang USD. Secara teknis, Airlangga meminta Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, yang turut hadir dalam pembukaan itu, memfasilitasi studi terkait peta jalan dalam mendongkrak ekspor mebel hingga 5 miliar USD beserta potensi perluasan pasarnya. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga perlu dilibatkan dalam penyusunan peta jalan tersebut. (Yoga)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Kamis (9/3/2023), mengatakan, pihaknya akan memperkuat digitalisasi penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem. Menurut dia, dengan digitalisasi yang terhubung dengan sistem di Kementerian Keuangan, realisasi anggaran diharapkan tepat sasaran, kredibel, dan bisa  dipertanggungjawabkan. (Yoga)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nias Utara Salomon Omasio Gea, Kamis (9/3/2023), mengatakan, Nias Utara, Sumatera Utara, pertama kalinya mengekspor 74 ton kelapa segar ke Kota Hainan, China. Ekspor menjadi pasar baru kelapa Nias yang melimpah dan murah senilai Rp 800-Rp 1.200 per buah. Harga kelapa bisa anjlok di bawah Rp 800 jika panen melimpah atau jika distribusi ke luar Nias tersendat. (Yoga)

Pemerintah mulai mengirim sinyal lebih terang akan menunda kebijakan pelarangan ekspor tembaga dan timah pada Juni 2023. Salah satu pertimbangannya, proyek smelter tembaga molor akibat pandemi Covid-19. Pelaku industri timah belum siap menggarap produk hilir berupa tin plate, tin solder dan tin chemical. Merujuk Undang-Undang Nomor 3/ 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), tiga tahun setelah beleid terbit, semua mineral mentah yang diekspor harus melalui proses peningkatan nilai tambah di Tanah Air. Ini artinya, pemerintah harus men-stop ekspor mineral mentah. Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Rabu (8/3) menjelaskan, sejak Januari 2020, bijih nikel sudah dilarang ekspor. "Juni 2023 bijih bauksit pasti dilarang. Namun (konsentrat) tembaga, timah (tin ingot), dan emas, masih dalam proses, tergantung kebijakan pimpinan, keputusan Pak Presiden," ungkap dia. Khusus konsentrat tembaga, Irwandy bilang, pemerintah mempertimbangkan kendala pembangunan smelter akibat pandemi Covid-19. Saat ini, dua smelter yang akan mengolah konsentrat tembaga menjadi katoda terus menunjukkan perkembangan. Smelter yang dibangun PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara akan selesai akhir 2024. Ihwal komoditas timah, sejatinya saat ini sudah menjadi tin ingot dengan kadar kemurnian mencapai 99,99%. Kata Irwandy, di sini tugas Kementerian ESDM sudah selesai. Menurutnya, hilirisasi timah di Indonesia akan menghasilkan tiga jenis produk, yakni pelat timah (tin plate), timah solder (tin solder), dan timah kimia (tin chemical).

Insentif pajak yang diberikan pemerintah khusus untuk penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya menyasar usaha besar, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini bakal mendapatkan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) final. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2023 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku mulai 6 Maret 2023. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri tidak termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman modal di IKN dengan nilai kurang dari Rp 10 miliar dan memenuhi persyaratan tertentu dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0%. Fasilitas ini diberikan terhitung sejak persetujuan pemberian fasilitas sampai dengan tahun 2035. Apabila pelaku UMKM memiliki lebih dari satu tempat usaha atau cabang yang berada di wilayah IKN, penentuan batasan nilai penanaman modal di IKN ditentukan berdasarkan jumlah dari seluruh lokasi tempat usaha atau cabang wajib pajak yang berada di wilayah IKN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan itu menunjukan keberpihakan pemerintah pada sektor UMKM sebagai penggerak utama roda perekonomian. "PP itu mengatur fasilitas PPh final 0% atas penghasilan dari peredaran bruto usaha. Sementara di luar IKN dikenakan 0,5% dari omzet," kata Bahlil, Kamis (8/3).

Pemerintah memasang target investasi sebesar Rp 1.650 triliun pada tahun depan. Angka itu, naik Rp 250 triliun dibanding target investasi tahun ini yang dipatok sebesar Rp 1.400 triliun. Target tinggi tersebut sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang berada di kisaran 5,3% hingga 5,7%. Angka itu naik dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar 5,3%. Investasi akan menjadi andalan pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga. "Konsumsi dan investasi perlu didorong di tahun 2023. Tahun ini target investasi sebesar Rp 1.400 triliun, dan di 2024 akan meningkat menjadi Rp 1.650 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (9/3).

PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) mulai mengeksekusi aksi korporasi pembelian kembali (buyback) saham, Kamis (9/3). Pembelian saham kembali WOOD dibatasi dengan harga maksimum Rp 500 per saham. Mengutip keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (9/3), WOOD menyiapkan dana buybyack Rp 50 miliar untuk pembelian maksimum 100 juta saham. Wang Sutrisno, Direktur Integra Indocabinet, menjelaskan, dana buyback saham dibiayai dari kas internal. Jadi, WOOD tidak butuh biaya tambahan. Aksi korporasi ini juga tidak menimbulkan dampak kepada pendapatan. Meski akan mengakibatkan jumlah saham WoOD yang beredar di pasar berkurang, aksi buyback ini diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap laba per saham WOOD.  Aksi buyback akan digelar Integra Indocabinet melalui transaksi di BEI. WOOD akan menggunakan jasa dari perantara pedagang efek. Adapun, biaya imbalan jasa atas transaksi buyback tersebut sekitar 0,11% dari nilai transaksi.

Dana asing di pasar surat berharga negara (SBN) kembali berkurang. Per 8 Maret 2023, posisi asing di pasar SBN tersisa Rp 798,05 triliun dengan porsi 14,65%. Angka ini turun dari akhir Februari 2023 yang masih sebesar Rp 804 triliun atau setara dengan 14,79% dari total. Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management Alvaro Ihsan mengatakan, penurunan kepemilikan asing di pasar SBN terjadi seiring kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang masih kuat serta tingkat inflasi yang di atas ekspektasi. Inflasi AS pada Januari 2023 mencapai 6,4% secara tahunan, lebih tinggi dari perkiraan yang sebesar 6,2%. Selain itu, bank sentral AS The Fed juga berpotensi kembali menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian menambahkan, penurunan kepemilikan asing di pasar SBN merupakan efek dari sentimen global. Ini terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang akan lebih agresif. Kondisi ini membuat yield obligasi AS naik dan nilai tukar rupiah kembali tertekan. Fajar menilai, arus dana asing di pasar SBN akan sangat tergantung dengan prospek kebijakan moneter di AS. Jika The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, maka dampaknya negatif terhadap arus dana asing di pasar SBN.