JAKARTA, ID - Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 403 miliar atau Rp 55 per saham untuk tahun buku 2022. Dengan demikian, rasio dividen Arwana tahun buku 2022 mencapai 70%. RUPST juga menyetujui pengangkatan kembali seluruh komisaris dan direksi Arwana, dengan tambahan penunjukan satu orang direktur independen baru. Tahun lalu, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp 2,58 triliun, meningkat 1,24% dibandingkan 2021 sebesar Rp 2,55 triliun. Adapun laba bersih naik 22% menjadi Rp 576,2 miliar. “Hasil laba bersih ini dapat dicapai berkat margin yang meningkat dari 18% pada 2021 menjadi 22% pada 2022,” jelas Chief (CFO) Arwana Citramulia Rudy Sujanto dalam acara paparan publik tahun buku 2022 di Puri Indah Financial Tower, Kembangan, Jakar ta Barat, Kamis (9/3/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun ini perlu didukung oleh potensi di sektor digital. Di sisi lain, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mendukung transformasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Dua tahun terakhir, perilaku masyarakat semakin contactless dan ini salah satunya ditopang oleh layanan e-commerce dan on demand seperti ride hailing (ojek online) online food delivery, juga bisnis logistik berbasis online,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato secara virtual dalam acara Executive Forum Media Indonesia: Menerangi Gelap 2023: Digital dan Konsumen jadi Andalan di Jakarta, Kamis (9/3/2023). Pada 2022, Indonesia disebut menjadi pemain utama di sektor digital Asean karena 40% dari total transaksi di kawasan Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Nilai ekonomi digital pada  2025 diprediksi mencapai US$ 130 miliar dan akan terus meningkat hingga US$ 300 miliar pada 2030. Untuk merealisasikan potensi ekonomi digital yang sangat besar itu, lanjut dia, beberapa hal menjadi penting patut diperhatikan. “Di antaranya jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar dalam usia produktif (15-46 tahun), memiliki lebih dari 2.400 startup atau peringkat ke-6 negara dengan startup terbanyak di dunia, dan penetrasi internet telah mencapai 76,8%,” ucap dia. (Yetede)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kekayaan 134 pegawai pajak yang disinyalir diinvestasikan dalam bentuk saham di 280 perusahaan. Investasi saham dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan, apalagi dilakukan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan lembaganya bakal menelusuri perusahaan-perusahaan konsultan pajak yang sahamnya dimiliki pegawai Kementerian Keuangan. Sebab, bidang investasi itu sumber konflik kepentingan dan potensi timbulnya tindak pidana. “Kami berfokus mana yang perusahaan konsultan. Soalnya, ini paling bahaya," ujarnya di Jakarta pada Kamis, 9 Maret 2023. KPK sejauh ini menemukan dua perusahaan jasa konsultan pajak yang diduga digunakan sebagai tempat investasi saham oleh pegawai Kementerian Keuangan. Namun Pahala tak merinci jumlah orang yang telah berinvestasi dari 134 pegawai tersebut. Dia hanya mengatakan tengah berfokus menelusuri perusahaan-perusahaan yang bergerak sebagai konsultan pajak. (Yetede)

Investor yang akan membenamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pemerintah resmi menggelar karpet merah kemudahan berusaha. Lewat Peraturan Pemerintah No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN, beleid ini juga memberikan insentif perpajakan yang wah bagi investor IKN. Diteken Presiden Joko Widodo Senin (6/3), beleid ini mengatur fasilitas insentif yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta kepabeanan. Khusus insentif PPh, ada sembilan fasilitas yang bisa dinikmati investor. Antara lain pengurangan PPh badan, pengurangan penghasilan bruto, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, dan PPh final. Besaran penguangan PPh juga beragam dari 50% sampai 100%. Fasilitas ini diberikan untuk nilai investasi minimal Rp 10 miliar, kecuali usaha mikro kecil dan menengah. Jangka waktu insentif mulai 10 tahun hingga 30 tahun, tergantung jenis usaha dan nilai investasinya. "Fasilitas Pemberian fasilitas itu dilakukan melalui Sistem OSS atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan," tulis aturan itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor kepada KONTAN, Rabu (8/3) menyebut, aturan teknis terkait pemberian fasilitas PPh di IKN masih proses penyusunan. Kelak, dalam aturan teknis yang menyusul keluar pasca PP akan diatur detail besaran PPh berikut jenis investasinya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyebut, insentif diperlukan untuk menarik investor di IKN. Kata dia. beleid itu cukup komprehensif mengatur fasilitas fiskal, termasuk kepastian jangka waktu insentif.

Optimisme konsumen di bulan Februari kembali tergerus. Hal ini terindikasi dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2023 sebesar 122,4. Angka ini turun tipis 0,6 poin dibanding posisi bulan sebelumnya yang berada di level 123. Menurunnya optimisme konsumen lebih disebabkan penurunan pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang sebesar 1,4 poin ke level 132,5. Hal ini lantaran menurunnya optimisme konsumen terhadap ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat naik tipis 0,3 poin ke level 112,4. Kenaikan ini didorong oleh naiknya opitimisme konsumen terhadap penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja. Sayangnya, optimisme konsumen terhadap pembelian barang tahan lama alias durable goods, malah menurun. Sementara proporsi pembayaran cicilan atau debt to income ratio tercatat 8,6%, turun dari bulan sebelumnya yang 9,7%. Selain itu, rerata porsi pendapatan konsumen yang ditabung atau saving to income ratio juga turun tipis menjadi 16,4%, dari bulan sebelumnya sebesar 16,7%. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menyebut, susutnya optimisme konsumen sejalan dengan lonjakan harga sejumlah komoditas pangan. Bahkan, terjadi penurunan keyakinan konsumen pada kategori penghasilan Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Kelas penghasilan ini merupakan kelas dengan penurunan keyakinan konsumen paling besar.

Dugaan korupsi yang dilakukan oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus bermunculan bak fenomena gunung es. Setelah dihebohkan dugaan korupsi oknum pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, kini publik dihebohkan lagi dengan munculnya kasus serupa yang melibatkan puluhan pegawai Kemkeu. Kasus ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia menyebut ada 69 pegawai Kemkeu memiliki harta tak wajar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Paling banyak berasal dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 pegawai yang hartanya tidak sesuai pada LHKPN 2019, dan 36 pegawai yang hartanya tidak sesuai dengan LHKPN 2020. Menurut Mahfud, total nilai kekayaan tak wajar itu berkisar ratusan miliar rupiah. Menariknya lagi, di luar itu temuan harta tak wajar itu, Tim Pengendalian TPPU juga menemukan adanya pergerakan uang mencurigakan di lingkungan Kemkeu bernilai jauh lebih besar, yakni mencapai Rp 300 triliun. Namun, sementara yang sedang ditindaklanjuti masih data laporan terkait 69 pegawai tersebut. Awan Nurmawan Nuh, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemkeu mengakui, adanya laporan harta tak wajar milik puluhan pegawai tersebut.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) menargetkan produksi batubara bisa mencapai 1,1 juta ton pada tahun ini. Direktur Utama CUAN Michael mengatakan, angka ini sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sudah disetujui oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Produksi batubara ini nantinya akan dilakukan lewat anak usaha CUAN, yakni Tamtama Perkasa. "Kenaikan produksinya mungkin bisa di atas 50% dari realisasi produksi tahun lalu," kata Michael, kemarin. Saat ini, Jepang menjadi kontributor terbesar dengan porsi 40% hingga 45% dari total penjualan batubara CUAN. "Ada juga ketentuan untuk menjual ke pasar dalam negeri, di mana selama ini kami juga menjual ke pasar domestik bagi konsumen industri yang membutuhkan, sambung Michael.

Berharap mengulang sukses di tahun-tahun sebelumnya, Valbury Asia Futures yakin transaksinya masih akan naik tahun ini. Tahun 2022, Valbury sukses mencatatkan kenaikan transaksi hingga 71,2% menjadi 1.715.119 lot di tahun 2022. Pada tahun 2021, Valbury Asia Futures mencatatkan transaksi sebanyak 493.340 lot. Direktur PT Valbury Asia FutureS (VAF) David Gunawan mengatakan, kenaikan transaksi itu merupakan capaian gabungan dari seluruh anak perusahaan Valbury. David bilang tahun ini menargetkan nilai transaksi akan naik 10%. Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin menjelaskan, produk yang paling banyak ditransaksikan di VAF tahun lalu adalah valas dan emas komoditas. Kedua produk itu menjadi favorit pada tahun 2022 karena ada volatilitas yang cukup besar. Untuk mencapai target tersebut, Head of Marcomm VAF Caroline Haryono menyebut, pihaknya akan menerapkan sejumlah strategi. Pertama, meningkatkan layanan VAF dengan fitur terbaru. Pada tahun 2022, VAF meluncurkan aplikasi trading Valbury. Tahun 2023, VAF meluncurkan fitur chat di aplikasi Valbury untuk menangani semua kendala nasabah secara realtime. Kedua, VAF akan lebih gencar branding di sosial media. Ketiga, akan melakukan literasi keuangan.

Pebisnis di Tanah Air menyambut positif sederet pemanis yang ditawarkan pemerintah untuk mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menyusul terbitnya PP No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Banjir insentif pun amat nyata baik yang disediakan untuk wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemanis itu pun tak sebatas pada instrumen fiskal, tetapi juga nonfiskal yang menyangkut Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin, mengatakan insentif yang diberikan pemerintah tersebut senapas dengan suara pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, mengatakan kepastian mengenai skema insentif tersebut meningkatkan optimisme seluruh kalangan. Apalagi, menurutnya IKN merupakan kawasan baru sehingga dibutuhkan insentif yang mampu meyakinkan investor. Selanjutnya, Hariyadi mengingatkan pemerintah untuk memberikan jaminan implementasi sehingga tidak menimbulkan hambatan baru. Senada, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memberikan karpet merah kepada UMKM.

Sejumlah fasilitas kemudahan berusaha dan penanaman modal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah diberikan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara yang mulai berlaku sejak 6 Maret 2023. Dalam aturan tersebut, terdapat 18 sektor usaha, mulai dari pertanian hingga sistem transaksi elektronik mendapatkan kemudahan perizinan berusaha. Pemerintah juga memberikan kemudahan berusaha untuk sektor pertahanan dan keamanan, ketenagakerjaan, keuangan, serta sektor lain yang menjadi prioritas yang ditetapkan oleh Otorita IKN. Obral insentif pun amat nyata terlihat baik untuk perusahaan maupun karyawan, di antaranya diskon jumbo pajak korporasi, pajak karyawan ditanggung pemerintah, hingga fasilitas hak guna lahan yang mencapai dua kali 95 tahun dan itu pun masih bisa diperpanjang. Selain insentif, investor di IKN bisa mendapatkan tarif khusus atas pajak yang ditetapkan oleh otorita, pembebasan bea masuk, serta pajak 0% untuk pelaku UMKM. Berdasarkan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Kepala Otorita memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak secara mutatis mutandis. Artinya, tarif pajak dan retribusi yang berlaku di IKN tidak akan sama dengan di daerah lain. Artinya, Kepala Otorita bisa menyusun anggaran dengan mengesampingkan ketentuan yang selama ini berlaku. Sejalan dengan itu, otoritas di pusat pemerintahan baru bisa pula mengutak-atik strategi fiskal untuk menarik minat investor swasta.