JAKARTA, ID- DPR RI meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastrukturnya dan memutakhirkan teknologinya. Hal tersebut penting dilakukan agar insiden seperti yang terjadi di Teminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, tidak terulang. “Kami berharap insiden kebakaran TBBM Plumpang dapat menjadi pelajaran bagi pengelolaan industri, terutama yang terkait kimia agar memperhitungkan dampak kepada masyarakat. Kita juga dorong Pemerintah harus serius mengatasi yang terjadi sekarang dan semakin memitigasi kondisi di masa yang akan datang,” katanya  Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari dalam Diskusi Dialektika Demokrasi “Tragedi Depo Pertamina Plumpang, Apa Solusinya” di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3), seperti dikutip Antara. Menurut Diah, secara pribadi, dia meminta agar insiden kebakaran TBBM Plumpang yang merenggut korban jiwa itu tidak digiring pada isu politis, melainkan fokus memberikan hak bagi korban terdampak. (Yetede)

JAKARTA, ID - Perusahaan Jerman WIK Group melalui anak usahanya, PT Free The Sea, membangun fasilitas daur ulang plastik atau limbah rumah tangga untuk diolah menjadi produk bernilai tinggi di Batam. Investasinya mencapai US$ 60 juta atau setara Rp 926,61 miliar. Hasil daur ulang plastik tersebut bakal digunakan sebagai bahan baku pembuatan mesin kopi. Produk ini kemudian akan diekspor ke seluruh dunia, mulai dari Eropa, Amerika Latin, hingga Asia Pasifik. “Ini merupakan komitmen sangat luar biasa. Perusahaan manukfaktur peralatan rumah tangga tersebut menggunakan bahan baku dari sampah plastik, yang berpotensi mencemari lingkungan, diolah menjadi material bernilai tinggi. Itu adalah contoh konkrit penerapan zero waste, circular economy, dan green industry,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan PT Free the Sea di Batam, Kamis (09/03/2023). Luhut mengatakan, sampah plastik sudah menjadi isu transboundary dan menjadi salah satu perhatian PBB dalam mengurusi isu lingkungan. Saat ini berlangsung pembahasan kesepakatan internasional dalam mengatur pengurangan sampah plastik dunia. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sudah memulai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 sejak Senin (6/3/2023). Begitu dibuka, antusiasme calon debitur sangat tinggi. Persyaratan untuk memperoleh KUR tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan, sejak Senin lalu, BRI sudah mulai menyalurkan KUR di seluruh Indonesia. Yang menggembirakan, antusiasme masyarakat dan calon debitur sangat tinggi. “BRI mendapatkan alokasi penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 270 triliun.Namun khusus tahap awal pencairan pada Maret ini telah dialokasikan KUR sebesar Rp 12 triliun,” kata Supari dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (9/3/2023). Menurut Supari, sesuai ketentuan pemerintah, terdapat perbedaan ketentuan dalam penyaluran KUR 2023 dibandingkan dengan KUR pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk persyaratan dan ketentuan penyaluran KUR 2023, BRI mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. (Yetede)

KEBUMEN, ID–Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras segera naik agar para petani di Tanah Air tetap menikmati keuntungan saat puncak panen raya padi Maret-April ini. HPP gabah di tingkat petani yang berlaku saat ini hanya Rp 4.200 per kilogram (kg). Sementara kalangan petani berharap HPP tersebut dinaikkan di kisaran Rp 5.375-5.800 per kg. Kepala Negara menyampaikan, saat ini, pemerintah tengah menghitung HPP gabah dan beras menyusul turunnya harga gabah kering panen (GKP) seiring panen raya yang dilakukan di sejumlah wilayah di Tanah Air. “Banyak provinsi yang baru panen raya. Saya telah menanyakan langsung kepada para petani, GKP jatuh di harga Rp 4.200 per kg, memang terlalu rendah. Sehingga, pemerintah sedang menghitung dan HPP gabah baru nanti segera diumumkan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), harga GKP itu harusnya berapa,” ujar Presiden usai menyaksikan panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (09/03/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID - Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 403 miliar atau Rp 55 per saham untuk tahun buku 2022. Dengan demikian, rasio dividen Arwana tahun buku 2022 mencapai 70%. RUPST juga menyetujui pengangkatan kembali seluruh komisaris dan direksi Arwana, dengan tambahan penunjukan satu orang direktur independen baru. Tahun lalu, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp 2,58 triliun, meningkat 1,24% dibandingkan 2021 sebesar Rp 2,55 triliun. Adapun laba bersih naik 22% menjadi Rp 576,2 miliar. “Hasil laba bersih ini dapat dicapai berkat margin yang meningkat dari 18% pada 2021 menjadi 22% pada 2022,” jelas Chief (CFO) Arwana Citramulia Rudy Sujanto dalam acara paparan publik tahun buku 2022 di Puri Indah Financial Tower, Kembangan, Jakar ta Barat, Kamis (9/3/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun ini perlu didukung oleh potensi di sektor digital. Di sisi lain, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mendukung transformasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Dua tahun terakhir, perilaku masyarakat semakin contactless dan ini salah satunya ditopang oleh layanan e-commerce dan on demand seperti ride hailing (ojek online) online food delivery, juga bisnis logistik berbasis online,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato secara virtual dalam acara Executive Forum Media Indonesia: Menerangi Gelap 2023: Digital dan Konsumen jadi Andalan di Jakarta, Kamis (9/3/2023). Pada 2022, Indonesia disebut menjadi pemain utama di sektor digital Asean karena 40% dari total transaksi di kawasan Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Nilai ekonomi digital pada  2025 diprediksi mencapai US$ 130 miliar dan akan terus meningkat hingga US$ 300 miliar pada 2030. Untuk merealisasikan potensi ekonomi digital yang sangat besar itu, lanjut dia, beberapa hal menjadi penting patut diperhatikan. “Di antaranya jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar dalam usia produktif (15-46 tahun), memiliki lebih dari 2.400 startup atau peringkat ke-6 negara dengan startup terbanyak di dunia, dan penetrasi internet telah mencapai 76,8%,” ucap dia. (Yetede)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kekayaan 134 pegawai pajak yang disinyalir diinvestasikan dalam bentuk saham di 280 perusahaan. Investasi saham dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan, apalagi dilakukan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan lembaganya bakal menelusuri perusahaan-perusahaan konsultan pajak yang sahamnya dimiliki pegawai Kementerian Keuangan. Sebab, bidang investasi itu sumber konflik kepentingan dan potensi timbulnya tindak pidana. “Kami berfokus mana yang perusahaan konsultan. Soalnya, ini paling bahaya," ujarnya di Jakarta pada Kamis, 9 Maret 2023. KPK sejauh ini menemukan dua perusahaan jasa konsultan pajak yang diduga digunakan sebagai tempat investasi saham oleh pegawai Kementerian Keuangan. Namun Pahala tak merinci jumlah orang yang telah berinvestasi dari 134 pegawai tersebut. Dia hanya mengatakan tengah berfokus menelusuri perusahaan-perusahaan yang bergerak sebagai konsultan pajak. (Yetede)

Investor yang akan membenamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pemerintah resmi menggelar karpet merah kemudahan berusaha. Lewat Peraturan Pemerintah No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN, beleid ini juga memberikan insentif perpajakan yang wah bagi investor IKN. Diteken Presiden Joko Widodo Senin (6/3), beleid ini mengatur fasilitas insentif yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta kepabeanan. Khusus insentif PPh, ada sembilan fasilitas yang bisa dinikmati investor. Antara lain pengurangan PPh badan, pengurangan penghasilan bruto, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, dan PPh final. Besaran penguangan PPh juga beragam dari 50% sampai 100%. Fasilitas ini diberikan untuk nilai investasi minimal Rp 10 miliar, kecuali usaha mikro kecil dan menengah. Jangka waktu insentif mulai 10 tahun hingga 30 tahun, tergantung jenis usaha dan nilai investasinya. "Fasilitas Pemberian fasilitas itu dilakukan melalui Sistem OSS atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan," tulis aturan itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor kepada KONTAN, Rabu (8/3) menyebut, aturan teknis terkait pemberian fasilitas PPh di IKN masih proses penyusunan. Kelak, dalam aturan teknis yang menyusul keluar pasca PP akan diatur detail besaran PPh berikut jenis investasinya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyebut, insentif diperlukan untuk menarik investor di IKN. Kata dia. beleid itu cukup komprehensif mengatur fasilitas fiskal, termasuk kepastian jangka waktu insentif.

Optimisme konsumen di bulan Februari kembali tergerus. Hal ini terindikasi dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2023 sebesar 122,4. Angka ini turun tipis 0,6 poin dibanding posisi bulan sebelumnya yang berada di level 123. Menurunnya optimisme konsumen lebih disebabkan penurunan pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang sebesar 1,4 poin ke level 132,5. Hal ini lantaran menurunnya optimisme konsumen terhadap ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat naik tipis 0,3 poin ke level 112,4. Kenaikan ini didorong oleh naiknya opitimisme konsumen terhadap penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja. Sayangnya, optimisme konsumen terhadap pembelian barang tahan lama alias durable goods, malah menurun. Sementara proporsi pembayaran cicilan atau debt to income ratio tercatat 8,6%, turun dari bulan sebelumnya yang 9,7%. Selain itu, rerata porsi pendapatan konsumen yang ditabung atau saving to income ratio juga turun tipis menjadi 16,4%, dari bulan sebelumnya sebesar 16,7%. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menyebut, susutnya optimisme konsumen sejalan dengan lonjakan harga sejumlah komoditas pangan. Bahkan, terjadi penurunan keyakinan konsumen pada kategori penghasilan Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Kelas penghasilan ini merupakan kelas dengan penurunan keyakinan konsumen paling besar.

Dugaan korupsi yang dilakukan oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus bermunculan bak fenomena gunung es. Setelah dihebohkan dugaan korupsi oknum pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, kini publik dihebohkan lagi dengan munculnya kasus serupa yang melibatkan puluhan pegawai Kemkeu. Kasus ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia menyebut ada 69 pegawai Kemkeu memiliki harta tak wajar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Paling banyak berasal dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 pegawai yang hartanya tidak sesuai pada LHKPN 2019, dan 36 pegawai yang hartanya tidak sesuai dengan LHKPN 2020. Menurut Mahfud, total nilai kekayaan tak wajar itu berkisar ratusan miliar rupiah. Menariknya lagi, di luar itu temuan harta tak wajar itu, Tim Pengendalian TPPU juga menemukan adanya pergerakan uang mencurigakan di lingkungan Kemkeu bernilai jauh lebih besar, yakni mencapai Rp 300 triliun. Namun, sementara yang sedang ditindaklanjuti masih data laporan terkait 69 pegawai tersebut. Awan Nurmawan Nuh, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemkeu mengakui, adanya laporan harta tak wajar milik puluhan pegawai tersebut.