Peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur terbit. Kebijakan itu membuka kesempatan bagi pemodal asing dan pelaku usaha dalam negeri untuk memperoleh kuota tangkapan ikan dalam zona penangkapan ikan terukur. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Mohammad Zaini, Selasa (7/3) mengatakan, terbitnya PP itu menandai penangkapan ikan terukur berbasis kuota tangkapan. (Yoga)

Pemberian insentif oleh pemerintah atas pembelian kendaraan listrik dinilai dapat mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menjawab pertanyaan media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/3/2023), mengatakan, pemerintah meyakini pembangunan ekosistem kendaraan listrik akan menarik investasi dan membuka lapangan kerja di Tanah Air. (Yoga)

Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Bonai Subiakto, Selasa (7/3/2023), menjelaskan, tahun lalu, perseroan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat merealisasikan pembiayaan 226.000 unit rumah lewat skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Perseroan juga berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 2,1 triliun dan laba bersih Rp 418 miliar. (Yoga)

Setelah dibatalkan pada 2020 dan digelar daring pada 2021 dan 2022 karena pandemi, Internationale Tourismus Borse atau Bursa Pariwisata Internasional Berlin kembali digelar luring di Messe, Berlin, Jerman, Selasa-Kamis (7-9/3). Sebagai salah satu negara peserta, Indonesia menargetkan transaksi pariwisata sebesar Rp 5,2 triliun. ”Di Internationale Tourismus Borse (ITB) Berlin 2023, kami menyampaikan kepada dunia bahwa pariwisata Indonesia terbuka kembali untuk dikunjungi,” kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno kepada Kompas di paviliun Indonesia, Selasa.

ITB Berlin pun diharapkan bakal mendongkrak kembali pariwisata Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19. Sandiaga menuturkan, saat ini sudah ada peningkatan kun jungan wisatawan, tetapi di Asia Pasifik umumnya pemulihan baru 30-50 % dibanding sebelum pandemi. Tahun 2023 pun jadi momentum untuk pulih. Dengan menyesuaikan tren pasar global, salah satu focus produk destinasi yang dipasarkan Indonesia adalah sustainable package (paket keberlanjutan). Adapun target yang diusung Kemenparekraf sebanyak 300.000 paket wisata terjual selama tiga hari dengan potensi transaksi Rp 5,2 triliun. (Yoga)

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mencabut surat edaran tentang harga batas atas dan bawah pembelian gabah/beras yang berlaku sejak 27 Februari 2023. Pencabutan itu mempertimbangkan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani ke penggilingan serta menjaga daya saing petani. Badan Pangan Nasional (NFA) menerbitkan Surat Edaran No 60/TS.03.03/K/03/2023 tentang Pencabutan SuratEdaran KepalaBadan Pangan Nasional RI No 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras. Surat ini ditetapkan pada Selasa (7/3) dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Dalam surat itu, Arief mengimbau pelaku usaha penggilingan padi tetap menjaga harga pembelian gabah/beras yang wajar. Tujuannya menciptakan persaingan yang sehat, baik di tingkat petani maupun konsumen.

”Kami berupaya menjaga keseimbangan harga (gabah/beras) yang wajar dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu, duduk bersama dengan pemangku perberasan masih diperlukan,” ujarnya saat dihubungi. Surat edaran yang dicabut mencantumkan rentang batas atas dan bawah harga pembelian gabah/beras. Batas bawah pembelian gabah/beras mengacu pada Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, yakni Rp 4.200 per kg gabah kering panen (GKP) di petani serta harga beras medium di gudang Perum Bulog Rp 8.300-Rp 9.000 per kg. Sejak edaran itu terbit pada 20 Februari 2023, harga gabah di lapangan cenderung turun. (Yoga)

Langkah pemerintah dan penegak hokum menelisik kekayaan pejabat yang tidak wajar berlanjut. Setelah kasus kekayaan bekas pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, naik ke tahap penyelidikan, KPK, Selasa (7/3) juga memeriksa bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto selama 8,5 jam untuk proses klarifikasi kekayaannya. Penelisikan terhadap pejabat lain di Kemenkeu dan di kementerian lain juga akan terus dilakukan. Terkait hal ini, Menkopolhukam Mahfud MD saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Selasa (7/3), menyebut, ada 69 pegawai Kemenkeu yang diduga melakukan pencucian uang. Dari sejumlah pegawai tersebut, ada yang melakukan pencucian uang dengan nilai hingga Rp 1,8 miliar.

Mahfud mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan ke Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa ada 69 pegawai Kemenkeu yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena diduga melakukan pencucian uang. Informasi tersebut sudah pernah dilaporkan PPATK ke Inspektur Jenderal Kemenkeu pada September 2019. ”Oiya nanti saya (Sri Mulyani) periksa katanya. Ada 69 pegawai-pegawai kecil dan reaksinya kalau Bu Sri Mul bilang ke saya iya Pak, sudah saya cek itu transaksi kecil-kecilan sebenarnya. Ada Rp 15 juta, tetapi bisa 50 kali. Kalau saya lihat, sih, ada yang Rp 1,8 miliar,” kata Mahfud. Menurut Mahfud, Sri Mulyani berkomitmen menangani laporan dari PPATK tersebut. Bahkan, Sri Mulyani akan mengecek dugaan pencucian uang lainnya yang nilainya kecil. Mahfud juga akan memanggil PPATK untuk melihat apakah di kementerian lain juga ada hal serupa. (Yoga)

Tantangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) bakal semakin berat. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak terus menurun di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan oknum pegawai pajak belakangan. Dugaan korupsi yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon III di kantor Kanwil Pajak Jakarta Selatan menjadi pemantik. Kasus ini bahkan telah naik ke tingkat penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan korupsi itu berawal dari pamer gaya hidup mewah putra Rafael bernama Mario Dandy Satrio. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyebut, fenomena ini menurunkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT orang pribadi lantaran masih ada kekecewaan sebagian masyarakat terhadap otoritas pajak. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini juga terlihat dari realisasi pelaporan SPT yang masih minim. Dari data Ditjen Pajak, hingga 3 Maret 2023, total pelaporan pelaporan SPT wajib pajak badan sebanyak 177.234. Kemudian untuk pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi tercatat 5.527.344 "Pelaporan SPT orang pribadi meningkat 25,20% jika dibandingkan dengan tahun lalu," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor, belum lama ini. Dari catatan DJP, jumlah total wajib pajak tahun 2022 sebanyak 19,08 juta. Dengan tingkat kepatuhan 83,2%, total penyampaian SPT oleh wajib pajak di tahun itu hanya 15,87 juta saja.

Pemerintah menjamin alokasi anggaran untuk program bantuan subsidi motor listrik sudah disiapkan. Anggaran tersebut salah satunya bisa berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). "Masalah dananya (anggaran motor listrik) ada atau tidak, dananya ada kok dari bulan lalu, kita masih ada SiLPA," kata Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata dalam Media Briefing: PP Nomor 6/2023, Dorong Penganggaran Optimal Untuk Pembangunan Nasional, Selasa (7/3). Kendati bisa bersumber dari SiLPA, tapi Kemkeu tetap harus harus berhati-hati karena prinsipnya tak boleh menyediakan dana tanpa ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Nantinya, anggaran tersebut akan disiapkan dan ditambahkan pada pagu Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Tentunya tidak asal menambahkan, Kemkeu akan membuat perkiraan estimasi anggaran yang pas. Jangan sampai anggarannya terlampau besar, sehingga tidak termanfaatkan karena itu bentuk inefisiensi. Yang jelas, menurutnya, anggaran motor listrik yang akan disalurkan pada dua kementerian tersebut akan berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), dalam hal ini Menteri Keuangan.

PT Indika Energy Tbk (INDY) terus mempecepat proyek pengembangan tambang emas Awak Mas dari PT Masmindo Dwi Area di Luwu, Sulawesi Selatan. Pada Kamis (2/3), INDY menandatangani perjanjian fasilitas kredit (Facility Agreement) senilai US$ 250 juta bersama lima anak usahanya dan sindikasi bank sejumlah bank. Yakni, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank UOB Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP). Bank BNI bertindak sebagai agen dan BMRI sebagai agen jaminan. Selain it, BBNI dan BMRI masing-masing bertindak sebagai bank rekening, Sedang lima anak usaha INDY yang ikut meneken kredit sindikasi ini adalah PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers and Constructors, dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.Kelima anak usaha INDY tersebut bertindak sebagai para penanggung awal. Head of Corporate Communications Ricky Fernando mengatakan, dana kredit untuk membiayai konstruksi pembangunan infrastruktur, sarana fasilitas, dan pembukaan lahan tambang emas di proyek Awak Mas.

Lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara, Selasa (7/3), lebih sepi dari lelang sebelumnya. Kemarin, total penawaran yang masuk cuma Rp 19,96 triliun, jauh lebih kecil dibanding penawaran yang masuk di lelang dua pekan sebelumnya, mencapai Rp 30,44 triliun. Meski lebih rendah dari lelang sebelumnya, penyerapan pemerintah dari lelang pekan ini sesuai target indikatif yang ditetapkan, yaitu Rp 11 triliun. Cuma memang, angka penyerapan ini juga lebih rendah dibanding dua pekan lalu, sebesar Rp 12 triliun. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah menyebut, lelang pada pekan ini memang mengalami penurunan dibanding lelang sebelumnya, tetapi kualitasnya masih cukup baik. "Terbukti kami dapat memenangkan Rp 11 triliun sesuai target," kata dia, Selasa (7/3). Pada lelang kali ini Dwi mengatakan, terjadi penurunan keikutsertaan investor asing yang masuk. Dalam lelang kemarin, penawaran dari asing cuma sebesar Rp 2,67 triliun dan dimenangkan sebesar Rp 795 miliar. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi menilai, penurunan penawaran masuk pada lelang kali ini diakibatkan pasar yang masih berhati-hati terhadap langkah The Fed. Ini seiring ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga 25-50 bps pada rapat FOMC di pertengahan Maret ini.