JAKARTA,ID- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis survei, jumlah pengguna internet di Indonesia, periode 2022-2023 mencapai 215.626.156 pengguna, dari total populasi Indonesia yang mencapai 275.773.901 jiwa. Jumlah tersebut tumbuh dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 2021-2022 yang sebanyak 210.026.769, dengan total populasi sebesar 272.682.600 jiwa. Sementara, dari tingkat penetrasi internet di Indonesia, saat ini telah mencapai 78,19%. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,17% dibandingkan 2021 yang sebesar 77,02%. “Dari data yang ada, APJII melihat bahwa Internet semakin merata dan menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Survei ini juga diharapkan dapat mendukung program transformasi digital pemerintah Indonesia dalam mendukung percepatan percepatan pemerataan internet dengan menghadirkan regulasi dan program yang komprehensif sehingga mendukung para penyedia internet lebih agresif dalam menyediakan akses Internet yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” kata Muhammad Arif, Ketua Umum APJII di Jakarta, Kamis (8/3/2023). Sedangkan, dalam kategori gender di Indonesia, hasil survei menunjukkan kenaikan tingkat penetrasi Internet untuk laki-laki tahun ini, yaitu sebesar 79.32% dari total populasi laki- laki. Sedangkan tingkat penetrasi Internet untuk perempuan yaitu sebesar 77.36% dari total populasi perempuan di Indonesia. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah menemukan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Temuan itu di luar transaksi Rp 500 miliar dari rekening mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, dan keluarganya yang telah dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Saya dapat laporan terbaru tadi pagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. di Yogyakarta, Rabu, 8 Maret 2023. "Sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea-Cukai." Sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud melaporkan temuan itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa satu per satu pegawai Kementerian Keuangan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. (Yetede)

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, era kecerdasan buatan atau artificial intelligence tak bisa dihindari. Persaingan di era ini perlu dibarengi penguatan SDM dalam memanfaatkan mahadata atau big data yang menjadi ”makanan” kecerdasan buatan. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko  mengatakan, dengan keberagaman demografi, geografis, dan sosial budaya, Indonesia berpotensi menjadi sumber mahadata. Namun, belum semua kekayaan data itu dikumpulkan secara sistematis. Padahal, mahadata merupakan asupan bagi kecerdasan buatan, mulai dari mengenali persoalan, merangkum pengetahuan, hingga mendasari keputusan. Jadi, keputusan mesin artificial intelligence (AI) bergantung pada data yang diolah.

”Bicara AI dan memanfaatkannya sebaik-baiknya, lalu memakainya untuk menganalisis big data yang kita miliki, penguatan SDM (sumber daya manusia) nomor satu. Tak ada cara lain,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi Digitalisasi, AI, dan Masa Depan Kita, di The Telkom Hub, Jakarta, Selasa (7/3), yang digelar harian Kompas bersama Telkomsel dalam rangkaian kegiatan HUT Ke-6 Kompas.id, platform digital model berlangganan harian Kompas. Pembicara dalam diskusi itu ialah Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS) Lukas serta sosiolog UI Meuthia Ganie-Rochman. Diskusi dipandu Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas Antonius Tomy Trinugroho. Handoko menuturkan, penguatan SDM tidak semata-mata memperbanyak tenaga sektor teknologi informasi karena persoalannya bukan sekadar pada sektor teknis, melainkan cara berpikir analisis kritis. Maka, dibutuhkan penguatan SDM pada sektor sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). (Yoga)

Indonesia menapaki 2023 relatif penuh percaya diri, kendati resesi dan ketidakpastian membayangi  ekonomi global. Optimisme itu didasari resiliensi dan kinerja ekonomi 2022. Optimisme diungkapkan para pembicara pada diskusi menyambut HUT Ke-6 Kompas.id, di Kampus Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Banten, Senin (6/3). Konsumsi dalam negeri dan pertumbuhan ekspor memainkan peran penting. Kinerja 2022 yang impresif juga tak terlepas dari lonjakan harga komoditas serta langkah strategis kebijakan hilirisasi bahan tambang yang digenjot Presiden Jokowi serta peran APBN sebagai shock absorber. Meski demikian, diingatkan perlunya kehati-hatian, mengingat situasi geopolitik dan ekonomi global  yang masih tak pasti, seperti kemungkinan eskalasi perang Rusia-Ukraina, perang dagang AS-China, krisis iklim, dan langkah agresif kenaikan suku bunga The Fed yang diprediksi masih berlanjut mengingat inflasi AS masih jauh dari target 2 %.

Tahun ini, Indonesia tak bisa berharap pada windfall profit seperti tahun lalu, mengingat harga komoditas di pasar dunia yang mulai melandai. Karena itu penting mendorong investasi, konsumsi, dan sumber penerimaan bukan pajak baru guna menjaga laju pertumbuhan. Terlepas dari perkembangan positif berbagai indikator makroekonomi di dalam negeri, situasi global sendiri memunculkan harapan. Beberapa perkembangan terbaru menyinyalkan situasi  global mungkin tak segawat seperti dikhawatirkan. Dengan proyeksi membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5% di 2023 bukan hal sulit untuk dicapai. (Yoga)

Peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur terbit. Kebijakan itu membuka kesempatan bagi pemodal asing dan pelaku usaha dalam negeri untuk memperoleh kuota tangkapan ikan dalam zona penangkapan ikan terukur. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Mohammad Zaini, Selasa (7/3) mengatakan, terbitnya PP itu menandai penangkapan ikan terukur berbasis kuota tangkapan. (Yoga)

Pemberian insentif oleh pemerintah atas pembelian kendaraan listrik dinilai dapat mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menjawab pertanyaan media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/3/2023), mengatakan, pemerintah meyakini pembangunan ekosistem kendaraan listrik akan menarik investasi dan membuka lapangan kerja di Tanah Air. (Yoga)

Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Bonai Subiakto, Selasa (7/3/2023), menjelaskan, tahun lalu, perseroan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat merealisasikan pembiayaan 226.000 unit rumah lewat skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Perseroan juga berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 2,1 triliun dan laba bersih Rp 418 miliar. (Yoga)

Setelah dibatalkan pada 2020 dan digelar daring pada 2021 dan 2022 karena pandemi, Internationale Tourismus Borse atau Bursa Pariwisata Internasional Berlin kembali digelar luring di Messe, Berlin, Jerman, Selasa-Kamis (7-9/3). Sebagai salah satu negara peserta, Indonesia menargetkan transaksi pariwisata sebesar Rp 5,2 triliun. ”Di Internationale Tourismus Borse (ITB) Berlin 2023, kami menyampaikan kepada dunia bahwa pariwisata Indonesia terbuka kembali untuk dikunjungi,” kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno kepada Kompas di paviliun Indonesia, Selasa.

ITB Berlin pun diharapkan bakal mendongkrak kembali pariwisata Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19. Sandiaga menuturkan, saat ini sudah ada peningkatan kun jungan wisatawan, tetapi di Asia Pasifik umumnya pemulihan baru 30-50 % dibanding sebelum pandemi. Tahun 2023 pun jadi momentum untuk pulih. Dengan menyesuaikan tren pasar global, salah satu focus produk destinasi yang dipasarkan Indonesia adalah sustainable package (paket keberlanjutan). Adapun target yang diusung Kemenparekraf sebanyak 300.000 paket wisata terjual selama tiga hari dengan potensi transaksi Rp 5,2 triliun. (Yoga)

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mencabut surat edaran tentang harga batas atas dan bawah pembelian gabah/beras yang berlaku sejak 27 Februari 2023. Pencabutan itu mempertimbangkan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani ke penggilingan serta menjaga daya saing petani. Badan Pangan Nasional (NFA) menerbitkan Surat Edaran No 60/TS.03.03/K/03/2023 tentang Pencabutan SuratEdaran KepalaBadan Pangan Nasional RI No 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras. Surat ini ditetapkan pada Selasa (7/3) dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Dalam surat itu, Arief mengimbau pelaku usaha penggilingan padi tetap menjaga harga pembelian gabah/beras yang wajar. Tujuannya menciptakan persaingan yang sehat, baik di tingkat petani maupun konsumen.

”Kami berupaya menjaga keseimbangan harga (gabah/beras) yang wajar dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu, duduk bersama dengan pemangku perberasan masih diperlukan,” ujarnya saat dihubungi. Surat edaran yang dicabut mencantumkan rentang batas atas dan bawah harga pembelian gabah/beras. Batas bawah pembelian gabah/beras mengacu pada Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, yakni Rp 4.200 per kg gabah kering panen (GKP) di petani serta harga beras medium di gudang Perum Bulog Rp 8.300-Rp 9.000 per kg. Sejak edaran itu terbit pada 20 Februari 2023, harga gabah di lapangan cenderung turun. (Yoga)

Langkah pemerintah dan penegak hokum menelisik kekayaan pejabat yang tidak wajar berlanjut. Setelah kasus kekayaan bekas pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, naik ke tahap penyelidikan, KPK, Selasa (7/3) juga memeriksa bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto selama 8,5 jam untuk proses klarifikasi kekayaannya. Penelisikan terhadap pejabat lain di Kemenkeu dan di kementerian lain juga akan terus dilakukan. Terkait hal ini, Menkopolhukam Mahfud MD saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Selasa (7/3), menyebut, ada 69 pegawai Kemenkeu yang diduga melakukan pencucian uang. Dari sejumlah pegawai tersebut, ada yang melakukan pencucian uang dengan nilai hingga Rp 1,8 miliar.

Mahfud mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan ke Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa ada 69 pegawai Kemenkeu yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena diduga melakukan pencucian uang. Informasi tersebut sudah pernah dilaporkan PPATK ke Inspektur Jenderal Kemenkeu pada September 2019. ”Oiya nanti saya (Sri Mulyani) periksa katanya. Ada 69 pegawai-pegawai kecil dan reaksinya kalau Bu Sri Mul bilang ke saya iya Pak, sudah saya cek itu transaksi kecil-kecilan sebenarnya. Ada Rp 15 juta, tetapi bisa 50 kali. Kalau saya lihat, sih, ada yang Rp 1,8 miliar,” kata Mahfud. Menurut Mahfud, Sri Mulyani berkomitmen menangani laporan dari PPATK tersebut. Bahkan, Sri Mulyani akan mengecek dugaan pencucian uang lainnya yang nilainya kecil. Mahfud juga akan memanggil PPATK untuk melihat apakah di kementerian lain juga ada hal serupa. (Yoga)