Tantangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) bakal semakin berat. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak terus menurun di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan oknum pegawai pajak belakangan. Dugaan korupsi yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon III di kantor Kanwil Pajak Jakarta Selatan menjadi pemantik. Kasus ini bahkan telah naik ke tingkat penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan korupsi itu berawal dari pamer gaya hidup mewah putra Rafael bernama Mario Dandy Satrio. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyebut, fenomena ini menurunkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT orang pribadi lantaran masih ada kekecewaan sebagian masyarakat terhadap otoritas pajak. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini juga terlihat dari realisasi pelaporan SPT yang masih minim. Dari data Ditjen Pajak, hingga 3 Maret 2023, total pelaporan pelaporan SPT wajib pajak badan sebanyak 177.234. Kemudian untuk pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi tercatat 5.527.344 "Pelaporan SPT orang pribadi meningkat 25,20% jika dibandingkan dengan tahun lalu," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor, belum lama ini. Dari catatan DJP, jumlah total wajib pajak tahun 2022 sebanyak 19,08 juta. Dengan tingkat kepatuhan 83,2%, total penyampaian SPT oleh wajib pajak di tahun itu hanya 15,87 juta saja.

Pemerintah menjamin alokasi anggaran untuk program bantuan subsidi motor listrik sudah disiapkan. Anggaran tersebut salah satunya bisa berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). "Masalah dananya (anggaran motor listrik) ada atau tidak, dananya ada kok dari bulan lalu, kita masih ada SiLPA," kata Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata dalam Media Briefing: PP Nomor 6/2023, Dorong Penganggaran Optimal Untuk Pembangunan Nasional, Selasa (7/3). Kendati bisa bersumber dari SiLPA, tapi Kemkeu tetap harus harus berhati-hati karena prinsipnya tak boleh menyediakan dana tanpa ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Nantinya, anggaran tersebut akan disiapkan dan ditambahkan pada pagu Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Tentunya tidak asal menambahkan, Kemkeu akan membuat perkiraan estimasi anggaran yang pas. Jangan sampai anggarannya terlampau besar, sehingga tidak termanfaatkan karena itu bentuk inefisiensi. Yang jelas, menurutnya, anggaran motor listrik yang akan disalurkan pada dua kementerian tersebut akan berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), dalam hal ini Menteri Keuangan.

PT Indika Energy Tbk (INDY) terus mempecepat proyek pengembangan tambang emas Awak Mas dari PT Masmindo Dwi Area di Luwu, Sulawesi Selatan. Pada Kamis (2/3), INDY menandatangani perjanjian fasilitas kredit (Facility Agreement) senilai US$ 250 juta bersama lima anak usahanya dan sindikasi bank sejumlah bank. Yakni, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank UOB Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP). Bank BNI bertindak sebagai agen dan BMRI sebagai agen jaminan. Selain it, BBNI dan BMRI masing-masing bertindak sebagai bank rekening, Sedang lima anak usaha INDY yang ikut meneken kredit sindikasi ini adalah PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers and Constructors, dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.Kelima anak usaha INDY tersebut bertindak sebagai para penanggung awal. Head of Corporate Communications Ricky Fernando mengatakan, dana kredit untuk membiayai konstruksi pembangunan infrastruktur, sarana fasilitas, dan pembukaan lahan tambang emas di proyek Awak Mas.

Lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara, Selasa (7/3), lebih sepi dari lelang sebelumnya. Kemarin, total penawaran yang masuk cuma Rp 19,96 triliun, jauh lebih kecil dibanding penawaran yang masuk di lelang dua pekan sebelumnya, mencapai Rp 30,44 triliun. Meski lebih rendah dari lelang sebelumnya, penyerapan pemerintah dari lelang pekan ini sesuai target indikatif yang ditetapkan, yaitu Rp 11 triliun. Cuma memang, angka penyerapan ini juga lebih rendah dibanding dua pekan lalu, sebesar Rp 12 triliun. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah menyebut, lelang pada pekan ini memang mengalami penurunan dibanding lelang sebelumnya, tetapi kualitasnya masih cukup baik. "Terbukti kami dapat memenangkan Rp 11 triliun sesuai target," kata dia, Selasa (7/3). Pada lelang kali ini Dwi mengatakan, terjadi penurunan keikutsertaan investor asing yang masuk. Dalam lelang kemarin, penawaran dari asing cuma sebesar Rp 2,67 triliun dan dimenangkan sebesar Rp 795 miliar. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi menilai, penurunan penawaran masuk pada lelang kali ini diakibatkan pasar yang masih berhati-hati terhadap langkah The Fed. Ini seiring ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga 25-50 bps pada rapat FOMC di pertengahan Maret ini.

Bank DKI tak lama akan menambah deretan bank pemerintah daerah yang masuk bursa dengan menawarkan saham perdana atau initial public offering (IPO). Jika tidak ada aral melintang, Bank DKI akan melakukan aksi korporasi itu sebelum semester satu 2023 berakhir. Kabar yang masuk ke Kontan, bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan membidik dana Rp 3 triliun. Tak menampik kabar tersebut, Direktur Utama Bank DKI Utama Fidri Arnaldy hanya menyebut aksi korporasi tersebut adalah kebijakan strategis Bank DKI di tahun in. "Bank DKI terus mematangkan rencana aksi korporasi tersebut," sebut Fidri, Selasa (7/3). Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI, Rommy Wijayanto menambahkan, IPO Bank DKI kelak mewujudkan transparansi ke publik.

Beragam insentif maupun subsidi yang diberikan pemerintah untuk sektor hulu hingga hilir industri kendaraan listrik digadang-gadang dapat menjadi magnet kuat untuk menggaet investor. Apalagi, bagi industri baterai kendaraan listrik yang belakangan masih seret akselerasinya. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah berkomitmen untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang tambang, termasuk bijih nikel kadar rendah sebagai bahan baku utama pembentuk baterai listrik. Pembebasan PPN itu juga menyasar pada impor dan perolehan barang modal mesin, serta peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor setrum nantinya. Tak ayal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun optimistis paket insentif yang diberikan pemerintah tersebut bakal direspons positif oleh investor. “Saya kira itu yang penting sekali, karena itu jadi ongkos untuk pembuatan baterai di rantai pasok lainnya,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana saat ditemui, Selasa (7/3). Apalagi, kata Agus, pemerintah sudah memberi potongan harga untuk nikel kadar rendah lewat pengurangan tarif royalti ke level 2%. Adapun, tarif royalti untuk nikel kadar tinggi dipatok sebesar 10%.

Di sisi lain, dia berharap, paket insentif itu dapat menjadi daya pikat yang kuat untuk calon investor. Alasannya, daya tawar yang diberikan pemerintah sudah relatif kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Vietnam. Gayung bersambut, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan sejumlah pabrikan multinasional mulai serius menjajaki peluang investasi di sisi hulu hingga hilir ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Deputi Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengatakan sejumlah perusahaan yang sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan Indonesia antara lain berasal dari Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan China. Sementara itu, subsidi atas pembelian setiap unit kendaraan listrik di hilir pun diyakini bakal menambah keyakinan investor untuk berinvestasi di industri baterai listrik. Pasalnya, insentif tersebut bakal menumbuhkan penggunaan kendaraan listrik yang bisa menjadi jaminan market bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia. Heri Yusuf, SVP Corporate Secretary MIND ID, menilai pertumbuhan permintaan kendaraan listrik menjadi faktor penting bagi keberlanjutan industri baterai listrik.

Satu pandangan menarik diutarakan oleh mantan Menteri Keuangan Bambang PS. Brodjonegoro terkait dengan pemanfaatan biomassa. Dalam artikelnya di salah satu media nasional, beliau menyebut biomassa sebagai energi inklusif dan sirkular. Pandangan itu menjadi bentuk dukungan sekaligus harapan supaya biomassa atau bioenergi dapat berkontribusi besar dalam upaya transisi energi menuju net zero emission (NZE). Menarik untuk mengelaborasi frasa “menciptakan transisi energi yang adil dan inklusif”, mengingat selama ini kita lebih akrab dengan Just ETP (Energy Transition Partnership) atau transisi energi yang adil. Penambahan kata inklusif memperluas kriteria ETP yang diharapkan, sekaligus menjanjikan manfaat yang lebih luas dalam proses dan hasil-hasil ETP tersebut. Transisi energi adalah upaya-upaya untuk mencapai NZE melalui dua kegiatan utama yakni, pertama, pemenuhan energi final dalam bentuk listrik dan non-listrik di semua sektor dengan menggunakan sumber energi terbarukan atau sumber energi lain yang zero atau minim emisi. Kedua, pengurangan emisi dari pembangkit listrik dan fasilitas/plant existing yang banyak menghasilkan emisi pada saat operasional. Dari enam jenis energi terbarukan yang tersedia seperti air, panas bumi, bioenergi, surya, angin, dan samudra, hanya jenis bioenergi dari biomassa, biofuel, biogas, dan sampah yang bisa dikendalikan oleh manusia. Transisi energi menuju NZE yang adil dan inklusif memang masih menjadi tantangan besar. Namun, pemanfaatan biomassa melalui beragam bioenergi ini dapat memenuhi aspek adil, inklusif plus sirkular karena potensinya di Indonesia besar dan bahkan bisa dibuat sangat besar. Berdasarkan data ESDM-EBTKE 2021, kapasitas Pembangkit Listrik Bioenergi Indonesia sekarang ini sebesar 1,92 GW, dan hanya sekitar 80 MW dalam bentuk Independet Power Producer (IPP). Dengan kapasitas sekitar 2 GW atau sekitar 3% dari total kapasitas pembangkit nasional, jelas masih sangat kecil proporsinya.

Modal bank sentral untuk memagari eksistensi rupiah di zona aman makin tebal, menyusul moncernya kinerja ekspor dan penerimaan negara yang mengerek cadangan devisa hingga menyentuh angka tertinggi dalam setahun terakhir.n Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2023 mencapai US$140,3 miliar, meningkat dibandingkan dengan Januari 2023 yang senilai US$139,4 miliar. Data ini melengkapi amunisi BI yang telah tersedia sebelumnya dalam rangka menjaga stabilitas rupiah, yakni kebijakan term deposit valuta asing devisa hasil ekspor atau TD Valas DHE. Operasi moneter itu bertujuan untuk mengikat devisa ekspor ke dalam negeri dan diyakini mampu memangkas frekuensi atau lalu lintas dolar Amerika Serikat (AS) sehingga nilai tukar rupiah terkendali. Implementasi TD Valas DHE dan cadangan devisa yang menggemuk mampu menguatkan kuda-kuda bank sentral dalam menahan gempuran ketidakpastian global yang memicu keluarnya dana asing alias capital outflow. Apalagi, 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, memprediksi tren capital outflow akan kembali marak dalam beberapa bulan ke depan akibat sinyal dari Bank Sentral AS The Fed yang tetap hawkish. Hal ini terefleksi dari kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat turun US$497,5 juta di pasar obligasi. Sementara itu, di pasar saham, investor asing tercatat membukukan net buy sebesar US$377,4 juta, sehingga secara total investor asing membukukan net sell sebesar US$120,1 juta. “Seiring dengan harga komoditas yang masih relatif tinggi, kinerja ekspor yang tumbuh ikut serta dalam mendorong kenaikan cadangan devisa,” ujarnya. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman, menambahkan posisi cadangan devisa diperkirakan tetap memadai sepanjang 2023 sehingga dapat mendukung stabilitas rupiah. Dia memperkirakan cadangan devisa Indonesia akan tetap terjaga pada kisaran US$135 miliar—US$145 miliar hingga akhir tahun ini.

Asean merupakan salah satu episentrum pertumbuhan perekonomian global. Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan perekonomian kawasan Asean tumbuh 4,7% pada tahun 2023, lebih tinggi dari kawasan lainnya dan kelompok negara maju. Ke depan, kawasan Asean juga diproyeksikan masih tetap tumbuh dengan tingkat yang lebih besar dibandingkan kawasan lainnya. Sebagai pemegang Keketuaan Asean (Asean Chairmanship) pada tahun 2023 ini, Indonesia, selaku salah satu pendiri Asean, tentu perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan terobosan yang dapat membawa Asean menjadi kawasan terbaik di dunia. Salah satu agenda prioritas Keketuaan Indonesia di Asean di sektor keuangan adalah mendorong literasi dan inklusi keuangan digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Agenda ini dipilih dengan pertimbangan yang matang. Pertama, geliat pertumbuhan ekonomi kawasan Asean tidak lepas dari peranan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Lebih dari 97% usaha di kawasan Asean merupakan UMKM, yang berkontribusi terhadap penciptaan 67% lapangan kerja dan 45% Produk Domestik Bruto (PDB) di kawasan (Asean Investment Report 2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) turun 0,5% ke level 6.776 pada perdagangan Selasa (7/3/2023). Ke depan, indeks cenderung tertekan, karena pelaku pasar masih menanti arah kebijakan suku bunga bank sentral  Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed). Sikap wait and see pemodal membuat indeks menembus level support kuat di 6.800, kemarin. Sejalan dengan itu, indeks bisa terus melemah hingga menyentuh 6.630. Kemarin, investor asing mencetak net sell Rp 377 miliar. Asing agresif melepas saham BBCA dengan net sell Rp 182 miliar, ASII Rp 84 miliar, ADRO Rp 55 miliar, ARTO Rp 44 miliar, dan TLKM Rp 35 miliar. Namun, secara year to date (ytd), asing masih net buy Rp 2,6 triliun. Sepanjang tahun ini, indeks telah turun 1,22%. Pelaku pasar kini menanti pidato Gubernur The Fed Jerome Powell di depan Kongres AS soal perkembangan ekonomi AS. Hal ini akan memberikan gambaran arah kebijakan suku bunga The Fed ke depan. Sejumlah kalangan memprediksi The Fed menaikkan lagi suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis points (bps) pada FOMC Meeting, 21-22 Maret 2023, menjadi 4,75-5% dari saat ini 4,5-4,75%, karena inflasi AS masih tinggi. (Yetede)