China memberi sinyal bakal menaikkan alokasi anggaran pertahanannya untuk mengantisipasi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Di tengah persaingan geopolitik dengan AS, China menjamin modernisasi kekuatan militernya itu tidak akan mengancam kedaulatan negara mana pun. Keputusan untuk memperkuat kapasitas militerChina itu, menurut rencana, akan diumumkan saat pembukaan sidang parlemen tahunan Kongres Rakyat Nasional atau National People’s Congress (NPC) ke-14, Minggu (5/3), yang akan menetapkan perencanaan anggaran China setahun ke depan serta berbagai isu penting penentu arah masa depan China.

Dalam konferensi pers di gedung Balai Agung Rakyat, Lapangan Tiananmen, Beijing, China, Sabtu (4/3), Jubir NPC Wang Chao mengatakan, meningkatnya alokasi anggaran militer China selama ini adalah keputusan yang tepat dan masuk akal. ”Itu langkah yang memang harus diambil untuk menjawab tantangan keamanan global yang kompleks dan untuk mendukung China menjalankan tanggung jawabnya sebagai negara besar,” kata Wang menanggapi pertanyaan tentang gambaran rencana belanja militer China tahun ini. Pada tahun 2022, anggaran pertahanan China1,45 triliun yuan (230 miliar USD atau Rp 4.236 triliun) atau 1,7 % dari PDB. Pada 2022, anggaran pertahanan China naik 7,1 % dari tahun sebelumnya. Pada 2021, kenaikan belanja militer China tercatat 6,8 %, pada 2020 naik 6,6 %. (Yoga)

Ranitya ”Lita” Nurlita (31) bekerja dari jarak jauh (remote) dan tidak perlu setiap hari datang ke kantor sejak 2017. Ketika itu kantornya berada di Bandung, sementara Lita di Jakarta. ”Sebagian pekerjaan aku kerjakan di kantor dan sebagian di rumah. Belum 100 % remote,” ujar lulusan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini dari Bali, Rabu (1/3). Lita sempat pindah kerja beberapa kali. Perusahaan tempatnya bekerja yang bergerak dibidang lingkungan hidup kebanyakan di luar negeri, seperti di Thailand dan AS. Perusahaan-perusahaan ini memberlakukan jam kerja fleksibel dan tidak mewajibkan karyawan ke kantor. Sejak itulah, Lita sepenuhnya mulai bekerja dari jauh.

Lita dan beberapa pekerja model begini sering disebut pengembara digital (digital nomad). Bekerja dengan sistem remote, menurut Lita, sangat menguntungkan karena ada keleluasaan mengatur waktu. Lita bisa bekerja sambil kuliah, jalan-jalan, atau mengambil beberapa pekerjaan sekaligus. Sepanjang 2019-2021, ia sempat merasakan bekerja sambil jalan-jalan keliling Indonesia. Ia hidup berpindah dari satu kota ke kota lainnya dan menjelajah daerah dari Provinsi Aceh sampai Papua. Setelah puas jalan-jalan, pekerja yang juga sedang kuliah di School of Government and Public Policy Indonesia ini menetap di Bali, “surga” pengembara digital, karena punya akses dan jaringan infrastruktur komunikasi dan transportasi yang baik.

Meski kelihatannya enak, bekerja secara remote punya banyak tantangan. Tantangan teknis seperti sinyal internet ngadat, listrik mati, atau tiba-tiba perangkat komputer rusak. Tantangan nonteknis umumnya berkaitan dengan cara kerja dan cara pandang orang lain. ”Banyak orang mengira sebagai digital nomad pekerjaan saya jalan-jalan atau liburan terus setiap hari. Padahal, ya enggak. Saatnya harus bekerja, ya bekerja,” kata Lita. Lita pernah mencoba bekerja dari rumah di kampung halamannya di Bojonegoro. orangtua mengira ia sedang liburan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa ia memutuskan tinggal dan bekerja di kota lain. (Yoga)

Sebanyak 1.345 guru honorer tingkat SMA atau sederajat di NTT menanti kepastian nasib mereka. Setelah dinyatakan lulus ”passing grade” pada 2021, sampai hari ini formasi bagi pengangkatan mereka belum juga diusulkan oleh Pemprov NTT. Padahal, dana alokasi umum atau DAU bagi 1.345 guru honorer itu sudah ditransfer pemerintah pusat ke pemda. Guru honorer ini resah, mereka seolah menjadi ”kuda beban” yang diberi banyak tanggung jawab pekerjaan, tetapi minim apresiasi dan remunerasi. Kondisi sulit yang dihadapi guru honorer ini terutama dialami mereka yang bertugas di pedalaman NTT. Nasib mereka kian tidak pasti karena pada 23 November 2023, pemerintah akan menghapus semua tenaga honorer. Mewakili rekan-rekan mereka yang berjumlah 1.345 orang, 24 guru honorer yang lulus passing grade (PG), 2021, menceritakan kesulitan mereka untuk ke dua kali kepada anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, dapil NTT di Kupang, Anita Gah.

Agus H (43), guru honorer SMK di Kupang, berbicara lantang. Ia mencurahkan perasaan penuh emosional. Gaya bicaranya teratur dan runut. Dia sudah 13 tahun mengabdi sebagai guru honorer. Ada temannya di pedalaman bahkan sudah 20 tahun mengabdi dengan usia sudah di atas 40 tahun. Ia bersama 1.344 rekan guru honorer lainnya telah lulus PG 2021. Mestinya mereka diberi formasi guru berstatus PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Pemprov NTT per Januari 2022. Akan tetapi, formasi itu diduga tidak diajukan ke pusat. Sementara dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 157 miliar untuk formasi para guru itu diduga sudah ditransfer ke kas daerah. ”Informasinya dana itu telah dipakai untuk bangun jalan,” katanya. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan, pemprov sedang memperjuangkan nasib guru-guru honorer yang sudah lulus PG 2021 yang belum diakomodasi itu. Aspirasi mereka sudah didengar dan sedang dicarikan jalan keluar.  (Yoga)

Terminal Integrated BBM milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakut, Jumat (3/3) malam, terbakar. Akibat peristiwa itu, 17 orang meninggal dan sedikitnya 50 orang terluka. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi pada Jumat pukul 20.20. Kebakaran merembet ke permukiman padat penduduk di sekitarnya, dengan radius 1 kilometer. Warga mendengar dua kali ledakan saat kejadian. ”Ledakan pertama dan kedua berjarak 15 menit. Ledakan pertama lebih besar,” kata Saini, warga RT 007 RW 001, Rawabadak Selatan, Koja, Jakut, yang rumahnya berjarak 150 meter dari rumah terakhir yang terbakar. Lurah Rawabadak Selatan Suhaina mengatakan, ada lima RW yang sangat dekat dengan lokasi terminal BBM Pertamina, yaitu RW 001, 008, 009, 010, dan 011. Evakuasi warga dilakukan, dengan melibatkan petugas pemadam kebakaran, TNI-Polri, dan satpolpp.

250 petugas dan 55 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Areal yang terbakar mencapai 1,5 hektar. Upaya pemadaman terkendala sumber air, akses jalan yang terbatas, kerumunan warga, dan situasi gelap di lokasi. Pendataan korban hingga pukul 23.25, sebanyak 17 korban meninggal, dua di antaranya anak-anak, telah dievakuasi. Sebanyak 50 korban terluka dirawat di sejumlah rumah sakit, antara lain di RS Pelabuhan, RS Tugu, RS Mulyasari, RS Koja, RS Firdaus , dan RS Yarsi. Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan keprihatinan dan meminta maaf atas kejadian ini. ”Pertamina akan memberikan penanganan yang terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya. Dia juga memastikan pasokan BBM tetap aman. Kapolres Metro Jakut Kombes Gidion Arif Setyawan menyatakan, penyebab kebakaran belum diketahui. Petugas masih focus pada upaya pemadaman dan evakuasi korban. (Yoga)

Program lumbung pangan (food estate) dinilai tidak relevan dengan kondisi Indonesia. ”Indonesia memang negara tropis dengan biodiversitas yang tinggi, tetapi juga memiliki banyak keanekaragaman hama dan penyakit. Ketika sistem pertanian dibuat masif akan timbul ledakan hama dan ini sudah terjadi sejak 1960-an,” ujar peneliti sosiologi pertanian-pangan dan pengajar di Institut Teknologi Bandung, Angga Dwiartama, dalam diskusi media, Jumat (3/3). (Yoga)

Pemerintah tengah merumuskan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras untuk melindungi harga gabah petani di tengah panen raya pada semester I tahun ini. Pemerintah memastikan HPP gabah kering panen Rp 4.200 per kg tidak akan dipakai lagi. Badan Pangan Nasional menginisiasi pertemuan perumusan HPP gabah dan beras tersebut di Bogor, Jabar, Kamis (2/3). Pertemuan itu menghadirkan seluruh pemangku kepentingan perberasan, seperti kementerian dan lembaga, asosiasi dan organisasi petani, serta pelaku usaha. Setiap perwakilan menyampaikan usulan besaran HPP gabah kering panen (GKP) berdasarkan perhitungan struktur ongkos usaha tani. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) mengusulkan HPP GKP Rp 5.700 per kg, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan Rp 5.550 per kg, Serikat Petani Indonesia (SPI) Rp 5.600 per kg.

Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmassa) mengusulkan harga GKP Rp 5.375 per kg dan Kementan di kisaran Rp 4.800-Rp 5.100 per kg. BRIN juga mengusulkan harga GKP berkisar Rp 4.850-Rp 5.000 per kg. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya telah menampung usulan-usulan itu. Setelah dianalisis, Badan Pangan Nasional akan membawanya ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi. alam penetapan nanti, menurut Arief, pemerintah pasti akan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi kesejahteraan petani, pelaku usaha penggilingan, maupun daya beli konsumen dan inflasi. (Yoga)

Dihubungi Jumat (3/3) Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, semua pihak perlu mewaspadai potensi lonjakan inflasi Maret 2023. Sebab, pada bulan ini banyak faktor pemicu inflasi yang terjadi secara bersamaan. Ia menjelaskan, faktor pertama adalah fenomena banjir yang menimpa area dan lahan pertanian sejumlah daerah di Indonesia. Kejadian tersebut bisa mengganggu produksi dan rantai pasok produk pertanian, yang mendorong kenaikan harga beras dan berbagai produk pertanian lainnya.

”Sektor pangan akan memberikan efek kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Bahkan, Presiden sampai wanti-wanti agar jangan meremehkan kenaikan harga beras. Ini menjadi indikator kenaikan inflasi,” ujar Ajib. Selain harga beras, factor pemicu  lainnya adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi, mulai 1 Maret 2023, harga pertamax naik dari Rp 12.800 per liter menjadi Rp 13.300 per liter dan pertamax turbo naik dari Rp 14.850 per liter menjadi Rp 15.100 per liter. Faktor pemicu inflasi lainnya adalah momentum bulan puasa pada bulan ini. Bulan puasa secara historis bisa memicu kenaikan konsumsi akibat melonjaknya permintaan. Hal ini ditopang oleh bertambahnya perputaran uang di masyarakat. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penyesuaian harga rumah bersubsidi yang terus tertunda dinilai bakal menghambat pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers, Jumat (3/3) menyatakan, pemerintah berupaya meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, melalui pembangunan rusun. Hunian vertikal jadi solusi atas perkembangan penduduk yang cepat, terutama di perkotaan, dan kian terbatasnya lahan untuk rumah tapak. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan dapat membangun 5.379 unit rusun sewa senilai Rp 2 triliun. Tahun lalu, 3.998 unit rusun terbangun dan dilanjutkan tahun ini sebanyak 5.379 unit. Rusun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, asrama mahasiswa, santri pondok pesantren, TNI/Polri, dan aparatur sipil negara.

Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah segera menetapkan harga baru rumah bersubsidi agar tidak menghambat pasokan. Harga rumah bersubsidi saat ini dipatok antara Rp 150 juta dan Rp 168 juta sesuai wilayah. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Paulus Totok Lusida menilai, pemerintah terus menunda penyesuaian harga rumah bersubsidi. Terakhir, pemerintah menjanjikan ketentuan harga baru rumah subsidi terbit Februari 2023. Persoalan itu juga mengemuka dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengurus Pusat dan Daerah REI Se-Indonesia, di Medan, Sumut, Rabu (1/3). ”Kok, harga baru ditunda terus? Karena biaya produksi betul-betul sudah tidak menutupi lagi, sementara harga material sudah naik beberapa kali. REI sudah mempertanyakan kapan kepastian harga naik, tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ujar Totok. (Yoga)

Kementerian Keuangan mengundang tokoh-tokoh antikorupsi untuk meminta masukan dan saran terkait pengawasan harta pejabat yang tak wajar. Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Kamis (2/3/2023) malam, di Jakarta mengatakan, diskusi tersebut bertujuan mendapatkan masukan dari para tokoh antikorupsi untuk membuat reformasi di Kemenkeu. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta mengajukan pengadaan mobil dinas berjenis jip untuk gubernur dan ketua DPRD. Langkah ini menuai kritik dan dinilai belum mendesak. Dalam laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pemprov DKI Jakarta mengajukan belanja kendaraan dinas berjenis jip, masing-masing untuk gubernur dan ketua DPRD, berkapasitas isi silinder maksimal 4.200 cc. Pagu anggarannya Rp 2,37 miliar per kendaraan. Menurut Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono, pengadaan itu mengacu pada Permendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda.

”Kepala daerah yang lalu juga menggunakan mobil yang sama. Mobil dengan spek yang sama, dan itu berlaku tidak hanya di Jakarta,” ujar Joko di Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/3). Adapun kendaraan dinas saat ini sedang dalam proses pengalihan kepemilikan yang dulunya dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Menurut ketentuan berlaku, kepala daerah yang menjabat lebih dari empat tahun berhak memilikinya dengan harga terjangkau. Joko menambahkan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selama ini masih memanfaatkan kendaraan dinas, haknya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, berupa Kijang Innova. (Yoga)