Sejumlah pengurus induk cabang olahraga mengeluh karena anggaran pemusatan latihan nasional atau pelatnas dari Kemenpora belum jua cair. Memang, mereka berusaha mencari anggaran secara mandiri untuk tetap melanjutkan pelatnas tanpa putus sejak tahun lalu. ”Tahun ini, kami belum menerima anggaran pelatnas. Jadi, kami mencari anggaran mandiri. Itu buang waktu dan energi. Apalagi anggaran yang didapat tidak bisa maksimal dan federasi ada keterbatasan memenuhinya. Belum lagi kami membina banyak atlet, ada 23 atlet renang dengan satu pelatih asing dan masing-masing 18 atlet untuk tim polo air putra-putri dengan dua pelatih asing,” ujar Sekjen Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indo nesia (PRSI) Ali Patiwiri di sela Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (6/3).Ali mengatakan, pihaknya telah mengajukan proposal anggaran bantuan pelatnas dan melakukan review bersama tim Kemenpora beberapa waktu lalu, dan sudah disetujui, tetapi belum tahu pasti kapan penandatanganan nota kesepahaman (MOU).

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari memastikan, Rapat Anggota KOI 2023 bukan sekadar acara formalitas setiap tahun, melainkan bagian dari upaya perbaikan untuk olahraga Indonesia. Maka dari itu, mereka akan menampung semua aspirasi cabang untuk masukan secara internal dan eksternal, terutama kepada Kemenpora. ”Banyak suara dari cabang. Mereka dituntut prestasi, tetapi mereka belum mendapatkan dukungan untuk pelatnas. Banyak cabang teriak karena belum ada dukungan tersebut. Itu yang akan kami suarakan kepada pemerintah,” ujar Okto. Ketua Kontingen (Cdm) Indonesia di SEA Games 2023 Lexyndo Hakim menyampaikan, pada 28 Februari, mereka sudah bertemu dengan sejumlah cabang untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi bersama. Mereka berharap pemangku kepentingan terkait dari pengurus cabang, KOI, dan Kemenpora menjaga komitmen dan koordinasi agar kebutuhan atlet terpenuhi dengan baik. (Yoga)

JAKARTA, ID – Penyelenggara negara yang terbukti memanipulasi laporan harta kekayaan perlu diberi sanksi pidana yang berat. Karena itu, Undang-Undang No 28 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) perlu direvisi. Sebab, dalam UU itu tidak ada sanksi pidana bagi pelanggar, namun hanya sebatas sanksi administratif. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat bahwa UU No 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) memang harus direvisi. Perlu ditambahkan subtansi yang mengatur sanksi berat bagi mereka yang memanipulasi laporan harta kekayaan. Termasuk di dalamnya sanksi pidana. “Kalau UU tidak ada sanksi, tidak punya kekuatan. Sebab, ada kecenderungan orang itu untuk menipu,” kata dia. Selain revisi dan perbaikan UU dan peraturan terkait LHKPN, Agus Pambagio juga menyebut perlunya ‘dihidupkan’ pembahasan RUU Perampasan Aset. UU Perampasan Aset sangat efektif untuk memiskinkan para koruptor. “RUU ini harus dimunculkan kembali. UU Perampasan Aset bisa membikin jera karena bisa merampas aset untuk memiskinkan koruptor,” kata dia. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang berlaku efektif mulai 20 Maret 2023. Tahun ini, pembelian sebanyak 250 ribu unit motor listrik—meliputi 200 ribu unit sepeda motor baru dan 50 ribu unit sepeda motor hasil konversi dari konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik—akan mendapat subsidi Rp7 juta per unit. “Motor listrik yang mendapatkan bantuan pemerintah (adalah) yang diproduksi di Indonesia dengan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40% atau lebih,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (06/03/2023). Febrio mengatakan, produsen yang mendapatkan insentif tersebut adalah produsen motor listrik berbasis baterai yang memenuhi kriteria tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan dan berkomitmen memproduksi sepeda motor dalam jumlah tersebut. (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi Asean-5 akan tumbuh sebesar 5,6% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) atau meningkat signifikan dari perkiraan tahun ini yang sebesar 4,6% (yoy). “Per tumbuhan yang kuat ini juga akan didukung oleh indikator ekonomi makro yang stabil,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara High Level Seminar bertajuk Asean Matters-Epicentrum of Growth, di Jakarta, Senin (6/3/2023). Negara-negara Asean-5 terdiri atas Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Perry menjelaskan, salah satu indikator makro yang dimaksud yaitu inflasi Asean-5 yang diperkirakan turun menjadi 3,2% (yoy) pada 2024 dari 3,3% pada 2023. Untuk tahun ini, ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Asean-5 akan sedikit melambat dari yang sebesar 5,3% (yoy) pada 2022 menjadi perkiraan sebesar 4,6% (yoy), sebagai akibat  dari perlambatan ekonomi global. Selain itu, inflasi yang tinggi pada 2021 sebesar 6,3% (yoy) juga masih sedikit memberi dampak kepada tahun ini lantaran adanya ketidakpastian harga komoditas global, rantai pasok, dan Covid-19. (Yetede)

JAKARTA, ID -PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat penjualan tiket angkutan Lebaran sejak 26 Februari hingga 6 Maret 2023 mencapai sekitar 175 ribu tiket atau 15% dari 800 ribu tiket yang disediakan saat ini. KAI memprediksi jumlah tiket yang terjual akan terus bertambah, karena penjualan tiket masih terus dilakukan. “Sampai dengan saat ini berdasarkan pantauan kami dari tanggal 26 Februari hingga hari ini, kami sudah membuka sekitar 800 ribu tiket, dan dari jumlah tersebut telah terjual sekitar 15% atau 175 ribu tiket,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus, di Jakarta, Senin (06/03/2023). Joni menjelaskan, KAI menyediakan total keseluruhan tiket kereta api reguler untuk angkutan Lebaran saat ini sekitar 3,5 juta tiket, dan hal tersebut di luar kereta api tambahan yang nanti akan dioperasikan KAI. “Jadi nanti kami akan terus memantau pergerakan penjualan tiket. Sehingga untuk memaksimalkan pelayanan KAI kepada masyarakat, maka KAI akan menjalankan kereta tambahan dan ini tentunya menambah jumlah tiket yang tersedia,” kata Joni. Dia berharap dengan adanya skema pembukaan lebih awal, maka masyarakat yang sudah memiliki rencana mudik atau berlibur sudah bisa mengagendakan rencana perjalanannya dengan matang. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah memutuskan untuk merelokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, Jakarta milik Pertamina ke lahan milik PT Pelindo (Persero). Pembangunan depo baru direncanakan pada akhir 2024 mendatang, dengan estimasi waktu pembangunan sektar 2-2,5 tahun. Keputusan pemindahan lokasi Depo Plumpang merupakanhasil rapat antara Kementerian BUMN dengan PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Senin (6/3). Rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar segera menetapkan solusi terkait insiden kebakaran tersebut. Presiden menyampaikan instruksi tersebut kepada awak media usai menyambangi posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3). “Nomer satu tentu arahan Bapak Presiden, solusi melayani, melindungi rakyat. Karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga,” kata Erick usai rapat. Relokasi dilakukan menyusul terjadinya insiden kebakaran pipa penerima BBM dan menjalar ke pemukiman warga yang berada tidak jauh dari Depo.  (Yetede)

BANDUNG, ID - Presiden Jokowi mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan agar KPU tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemerintah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi usai melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (06/03/2023). “Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Jokowi. Dia menegaskan pemerintah telah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana. “Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan,” kata dia. Sebelumnya, PN Jakarta Pusat pada Kamis (2/3), mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. (Yetede)

JAKARTA, ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Kejaksaan Agung untuk mendalami satu kasus baru di BUMN sektor keuangan. Kasus ini terlepas dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun PT Asabri (Persero) yang belakangan masih dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, perlu dukungan dan pendalaman dari pihak Kejaksaan untuk nantinya bersama-sama ditindaklanjuti. “Tentu ada lagi beberapa hal yang lain, yang tadi saya sampaikan berdasarkan temuan, tentu harus didetailkan dan ditindaklanjuti. Memang hari ini ada kesepakatan dari Pak Jaksa Agung tidak mau bicara kasusnya dulu, karena harus ada pendalaman dulu,” ungkap Erick dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (06/03/2023). Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, satu kasus baru di BUMN ini menjadi agenda pertama yang dibicarakan antara Kejagung dan Kementerian BUMN. Kasus ini cukup menarik namun masih perlu pendalaman dan bukti-bukti juga akan disampaikan oleh Kementerian BUMN. (Yetede)

JAKARTA-Keinginan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan populasi kendaraan listrik perlu diimbangi dengan penambahan fasilitas pendukungnya. Salah satu fasilitas terpenting itu adalah tempat pengisian daya atau penukaran baterai dengan standar yang sama. Menurut data PT PLN (Persero), hingga tahun lalu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) baru tersedia di 257 titik dengan total 588 unit mesin. Sedangkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukan baru tersedia 961 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di selruh Indonesia. Wakil Ketua Dewan DPR, Eddy Soeparno, menuturkan angka tersebut masih jauh dari ideal untuk mengimbangi target kendaraan listrik yang dipatok pemerintah. Kementerian Perindustrian menargetkan ada 1,1 juta unit sepeda motor listrik dan 50 ribu unit sepeda mobil listrik per 2023. "Saat ini, masing-masing merek memiliki baterai sendiri sehingga fasilitas penukarannya tak bisa diakses oleh banyak orang (pengguna merek lain)," CEO PT VKTR Teknologi Mobilitas, Gilarsi Setijono mengungkapkan. Absennya standarisasi membuat investasi penukaran baterai menjadi tinggi. "Kalau dibuat ekskulasi, skala ekonominya tidak tercapai dan beban di konsumen yang harus membayar mahal. (Yetede)

JAKARTA- Sejumlah praktisi energi dan pegiat lingkungan menilai besaran subsidi pembelian kendaraan listrik yang ditetapkan untuk menekan emisi karbon dioksida. Meski begitu, bantuan yang disalurkan dua pekan lagi itu dianggap sebagai pijakan awal yang bagus. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan jumlah produsen kendaraan listrik yang bisa memenuhi persyaratan insentif tersebut masih terbatas. Hal itu, disebabkan oleh sulitnya memenuhi syarat  tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40%. "Kalau tahun depan kuotanya ditambah, pasti lebih banyak produsen yang membuka pabrik di dalam negeri untuk mengajarkan  TKDN 40%," kata dia kepada Tempo, kemarin. Saat dioperasikan, Fabby menyebutkan, kendaraan listrik sudah mengeliminasi berbagai  jenis polutan yang biasanya keluar dari knalpot, dari karbon monoksida (CO), nitrogen oksiad (Nox), hidrokarbon, serta partikulat polusi, seperti PM 2,5 dan PM 10. (Yetede)