KPK Tingkatkan Kasus Rafael Alun ke Penyelidikan
JAKARTA, ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) ke tahap penyelidikan. Dalam rangka penyelidikan, KPK akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan. Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (07/03/2023).“Terkait pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) RAT, saat ini telah ditingkatkan pada tahap penyelidikan,” kata Ali. Meski demikian Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan apa yang menjadi dasar peningkatan status kasus tersebut ke tahap penyelidikan. “Perlu kami sampaikan, sebagai bagian dari strategi penyelesaian perkara maka terkait kegiatan dimaksud tentu mengenai substansi materi tidak bisa semuanya kami sampaikan ke publik,” ujarnya. Rafael sebelumnya telah memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN pada Rabu (01/03/2023). KPK membuka penyelidikan berkaitan dengan harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Penyelidikan dibuka untuk menelusuri dugaan ada atau tidaknya pidana korupsi yang dilakukan oleh ayah Mario Dandy Satriyo itu. “Ini sudah diputuskan masuk lidik,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Selasa (07/03/2023).(Yetede)
Survei BPS: 72,19% Petani Indonesia Berskala Kecil
JAKARTA, ID–Hasil Survei Pertanian Terintegrasi (Sitasi) 2021 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sekitar 72,19% petani di Indonesia masuk kelompok skala kecil dengan ukuran fisik di antaranya kepemilikan lahan kurang dari 2 hektare (ha). Dari ukuran ekonomi, rata-rata pendapatan bersih petani skala kecil tersebut hanya Rp 5,23 juta per tahun. Melalui Sitasi 2021, diharapkan pemerintah bisa menentukan kebijakan yang paling tepat dalam memperbaiki nasib para petani skala kecil di Tanah Air. Deputi Bidang Stastistik Produksi BPS M Habibullah menyampaikan, ambang batas yang dihasilkan Sitasi 2021 untuk pengukuran petani skala kecil adalah luas lahan kurang dari 2 ha dan jumlah ternak yang dipelihara 3 TLU (tropical livestock unit). Untuk ukuran ekonomi, pendapatan pertanian mereka maksimal Rp 18,8 juta per tahun. “Persentase petani skala kecil di Indonesia pada 2021 sebanyak 72,19%. Sebaran terbesar di Pulau Jawa 58,18%, di Sumatra 20,29%, diikuti Bali dan Nusa Tenggara 7,45%, Sulawesi 6,89%, Kalimantan 4,41%, serta Maluku dan Papua 2,78%,” papar Habibullah saat diseminasi dan diskusi hasil survei BPS terkait Sitasi 2021 yang digelar Ombudsman RI, Selasa (07/03/2023). (Yetede)
Pertamina Siapkan Kajian Proyek Pengganti Depo Plumpang
JAKARTA, ID - PT Pertamina (Persero) melakukan kajian terkait rencana relokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta. Hasil kajian itu nantinya akan memuat terkait besaran investasi, maupun asal pendanaan. Rencana relokasi TBBM ke lahan PT Pelindo (Persero) dan pembangunan dimulai pada akhir 2024. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan kebutuhan investasi serta asal pendanaan menunggu hasil kajian. Namun dia belum mengungkapkan target penyelesaian kajian tersebut. “Masih dikaji,” kata Fadjar kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (7/3). Fadjar menuturkan Pertamina memiliki waktu hingga tahun depan dalam menyiapkan perencanaan/pembangunan TBBM anyar. “Rencana jangka panjang,” tuturnya. Sementara itu, Komisaris Pelindo Mahardi menuturkan lokasi TBBM Pertamina akan berada di lahan reklamasi seluas 32 hektar. “ Lokasinya berada di Kali Baru. (IYetede)
Produksi Mobil Listrik Bakal tembus Bakal Tembus Satu Juta Unit di 2035
SURAKARTA, ID – Indonesia diprediksi mampu memproduksi satu juta mobil listrik atau kendaraan listrik (electric vehicle/EV) roda empat pada tahun 2035, yakni saat industri otomotif nasional memasuki usia satu abad. Lonjakan produksi yang mencapai sekitar 666 kali dari produksi 2022 yang baru 1.500 unit tersebut didukung oleh evolusi industri kendaraan di Tanah Air yang terus berlangsung dan mengarah ke kendaraan elektrifikasi. Sumber daya nikel yang melimpah sebagai bahan baku baterai EV makin memperkuat posisi Indonesia untuk mewujudkan kemandirian ekosistem kendaraan listrik dan menjadi salah satu pemain kunci di rantai pasok EV global. Hanya saja, untuk mencapai target itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder guna mempercepat terbangunnya industri dan ekosistem baterai, sehingga popularisasi elektrifikasi di Indonesia terus meningkat. Hal itu mengemuka dalam seminar nasional bertajuk 100 Tahun Industri Otomotif Indonesia, Mewujudkan Indonesia Net-Zero Emission (NZE) yang berlangsung di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (07/03/2023). (Yetede)
Maret, BRI Salurkan KUR Rp 12 Triliun
ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mulai menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) 2023 pada 6 Maret 2023. Untuk tahap awal pencairan KUR 2023, pada bulan Maret ini telah dialokasikan penyaluran KUR sebesar Rp 12 triliun. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Desember lalu mengungkapkan bahwa program KUR telah terbukti membantu permodalan UMKM. Pemerintah mendorong seluruh lembaga keuangan termasuk bank untuk berkontribusi dalam pengembangan UMKM sekaligus menggerakkan ekonomi nasional untuk tumbuh dengan baik dan berkeadilan. Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI mulai mengucurkan kredit subsidi tersebut kepada UMKM. Penyaluran KUR tersebut dilakukan setelah terbitnya perangkat kebijakan KUR tahun 2023 seperti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permenko No 1 Tahun 2023 dan perangkat pendukung lainnya. “Melalui BRISPOT, BRI dapat terus memperbarui operating model end to end tenaga pemasar, yang berdampak terhadap produktivitas 27 ribu mantri BRI. Berkat keberadaan BRISPOT, BRI saat ini mampu mencairkan KUR sebesar Rp 1 triliun per harinya,” jelas Supari, Selasa (7/3/2023). (Yetede)
Impor Kereta Sebatas Solusi Sementara
JAKARTA-Impor kereta bekas dari Jepang belakangan digaungkan sebagai solusi guna menggantikan sejumlah kereta rel listrik atau KRL PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang bakal dipensiunkan tahun ini. Musababnya, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA diperkirakan baru bisa memenuhi kebutuhan kereta produksi dalam negeri dua tahun lagi, yakni pada 2025. Kendati menjadi solusi cepat dan murah atas kurangnya armada KRL, menggunaka kereta bekas dari Jepang bukan berarti tanpa cela. Pengajar Teknil Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan ada beberapa kekurangan dari menggunakan kereta impor bekas, antara lain jenis dan spesifikasi kereta yang bermacam-macam alias tak berstandar. Akibatnya, fasilitas keamanan di stasiun pun tidak bisa dibuat standar. Akibatnya, fasilitas keamanan di stasiun pun tidak bisa dibuat standar. Misalnya kalau mau dipagari (peronnya) seperti MRT atau LRT, itu tidak bisa," ujar Djoko kepada Tempo, kemarin. (Yetede)
Siap-Siap Pemerintah Mulai Batasi Distribusi Elpiji 3 Kg
Bersiaplah! Pemerintah dalam waktu dekat bakal memperketat distribusi subsidi elpiji 3 kilogram (kg).
Akhir bulan lalu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah merilis Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
Aturan ini menjadi payung hukum pengendalian subsidi elpiji 3 kg, yang volume konsumsinya terus menanjak dan berpotensi menjebol anggaran subsidi energi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji bilang, beleid ini bertujuan untuk mewujudkan pasokan elpiji yang memadai dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau.
"Aturan ini juga menjamin distribusi elpiji 3 kg tepat sasaran dan tepat harga bagi konsumen pengguna tertentu, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran," kata Tutuka, akhir pekan lalu (5/3).
Chief Economist
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai, kebijakan ini serupa dengan kebijakan registrasi pembelian bahan bakar Pertalite tahun lalu. "Dampaknya lebih ke administrasi, bukan inflasi," ujarnya, Senin (6/3).
Subsidi Motor Listrik Cair, Motor BBM Tetap Cair
Pemerintah akan mulai mengucurkan subsidi pembelian kendaraan listrik pada 20 Maret 2023. Tapi, subsidi pembelian motor listrik tak efektif mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jika tak diimbangi dengan pembatasan penjualan kendaraan bermotor.
Tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan subsidi motor listrik sebesar Rp 1,75 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik, serta biaya konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik yang menyasar 50.000 unit.
Nilai subsidi pembelian maupun konversi ditetapkan sama, yakni Rp 7 juta per unit. Alhasil, Rp 1,4 triliun untuk subsidi pembelian motor listrik dan Rp 350 miliar untuk konversi motor listrik. "Kami berharap bantuan ini bisa mulai diberikan pada 20 Maret 2023," ungkap Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Senin (6/3).
Subsidi pembelian motor listrik akan diprioritaskan bagi pelaku UMKM, terutama penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pelanggan listrik 450 VA-900 VA juga menjadi target subsidi ini.
Selain motor listrik, pemerintah akan memberi subsidi untuk 39.500 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik. Namun, besaran subsidi pembelian mobil dan bus listrik masih digodok.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, subsidi ini hanya diberikan bagi kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri atau memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% atau lebih. Saat ini baru dua merek mobil listrik yang memenuhi syarat TKDN, yakni Hyundai dan Wuling. "Untuk kendaraan roda dua, ada tiga produsen motor yang memenuhi syarat TKDN, yaitu Gesits, Volta dan Selis," kata Agus.
Bansos Pangan Tak Bisa Redam Inflasi
Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Namun, bansos pangan tersebut diperkirakan tak akan signifikan mengerek daya beli masyarakat.
Akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos pangan dalam bentuk beras, telur dan ayam akan diberikan kepada masyarakat selama tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei. Rencananya, bansos pangan tersebut akan diberikan kepada masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Yang helas menurut Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, bansos tersebut digelontorkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang puasa dan Lebaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini.
"Apalagi momentumnya Maret sudah Ramadan dan April pada Idul Fitri, sehingga dampak
multiplier-nya sangat besar terhadap peningkatan kegiatan ekonomi," tandas Iskandar kepada KONTAN, Senin (6/3).
Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, bansos pangan tidak mampu menekan harga pangan selama momen perayaan puasa dan Lebaran. Sebab, tekanan kenaikan harga bersumber dari masalah pasokan, distribusi hingga kenaikan permintaan pasca pelonggaran mobilitas.
Bhima juga bilang, bansos pangan tersebut belum mampu mengkaver potensi lonjakan inflasi periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini yang diramal bisa mencapai 5,8%
year on year
(yoy) hingga 6,7% yoy. Alhasil, bansos tidak akan signifikan mendongrak daya beli masyarakat.
Sektor Tambang Sulit Tumbuh Tinggi Seperti Tahun Lalu
Pertumbuhan kinerja emiten-emiten anggota indeks LQ45 di 2022 lalu memang terbilang istimewa. Emiten LQ45 yang sudah merilis kinerja di 2022 rata-rata mencetak pertumbuhan laba bersih dua digit.
Bahkan pertumbuhan laba bersih emiten LQ45 yang bergerak di sektor tambang mencapai ratusan persen. Pertumbuhan laba bersih tertinggi dicetak oleh PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA).
Sepanjang 2022, emiten energi ini mencetak kenaikan laba bersih 893,31%. ESSA juga merupakan emiten LQ45 dengan kenaikan pendapatan tertinggi, mencapai 141,07%.
Di urutan kedua sampai keempat emiten dengan pertumbuhan laba tertinggi ada nama PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT United Tractors Tbk (UNTR). Keempat emiten ini juga mencetak pertumbuhan pendapatan tertinggi di 2022.
Jadi, emiten sektor komoditas energi menjadi emiten dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih tertinggi di 2022. Ini terjadi berkat kenaikan harga komoditas energi.
"Rata-rata harga batubara sempat berada di atas level US$ 357 per ton di 2022 dan rata-rata harga minyak sempat berada di atas US$ 95 per barel di 2022," jelas Rio Febrian, Analis Phintraco Sekuritas, Senin (6/3).
Rio menilai di sektor tambang, ITMG dan UNTR masih menarik dikoleksi.









