JAKARTA-Petir yang datang pada Jumat, 3 Maret 2023, menjelang pukul 8 malam mengalihkan Arifin yang sibuk memperbaiki kipas. Pandangan pria beusia 38 tahun  itu lantas tertuju pada percikan api di dalam kawasan Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Pertamina Patra Niaga atau Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Percikan itu tampak jelas dari lantai dua rumah tempat Arifin berada. Jaraknya sekitar 10 meter dari tembok pembatas Depo Plumpang. Teringat kebakaran tangky yang pernah  terjadi di Depo Plumpang pada 2009, Arifin langsung memutuskan melarikan diri. Dia bergegas turun ke lantai pertama dan mengajak istri serta empat anaknya ke luar rumah. Saat itu tercium bau bensin disekitar rumah. Depo Pertamina Plumpang pernah terbakar pada 18 Januari 2009. Saat menyelamatkan diri, Arifin sempat memperingatkan tetangganya untuk mencari tempat aman. Namun awalnya tak banyak yang menggubris mengingat bau bensin lazim tercium di kawasan Jalan Tanah Merah, tersebut. Ketika bau bensin kian menyengat, banyak orang mulai panik dan menyelamatkan diri. Kebakaran di Depo Plumpang menelan 19 korban tewas. Mereka terdiri atas 14 orang dewasa dan lima anak-anak. (Yetede)

JAKARTA-Ombudsman RI menilai ada maladminstrasi dalam Surat Edaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) tentang Harga Batas Asa Pembelian Gabat atau Beras. "Baik dari sisi subtansi maupun jenis regulasi. Saya sudah minta dicabut," ujar anggota Ombubsman, Yeka Hendra Fatika, kepada Tempo, kemarin. Maladministrasi itu, kata Yeka, terlihat dari beberapa hal. Pertama, jenis surat yang berupa surat edaran. Menurut dia, surat edaran semenstinya diberlakukan untuk lingkup internal lembaga, bukan eksternal. Dengan demikian,  Surat Edaran Nomor 47/TS.03.03/K02/2023 tersebut dianggap tidak memenuhi prosedur dalam membuat kebijakan. Selain itu, Ombudsman menilai Bapanas menyalahgunakan wewenang dengan memaksakan harga dibawah keekonomian. Belum lagi, menurut Yeka, surat edaran tersebut juga berrpolemik karena bias terhadap pedagang beras. Musababnya, Bapanas mengatur harga beras petani dan harga beras Bulog, tapi belum mengatur harga beras pedagang. (Yetede)

Tren inflasi dalam dua bulan pertama tahun 2023 ini memang cenderung menurun. Namun waspadalah, ancaman inflasi tinggi masih mengintai. Para ekonom memprediksi, bakal terjadi lonjakan inflasi selama Ramadan dan Lebaran. Dan, Ramadan bakal dimulai akhir bulan ini yang dilanjutkan dengan Lebaran pada akhir bulan depan. Pada periode itu terbuka peluang tren inflasi merangkak naik. Sebagai gambaran, inflasi pada Ramadan 2022 mencapai 0,96% month on month (mom). Level ini, bahkan menjadi yang tertinggi dibanding inflasi Ramadan 2017 yang sebesar 0,69% dan Ramadan 2019 sebesar 0,68%. Lonjakan inflasi pada Ramadan 2022 didorong kenaikan sejumlah komoditas harga pangan, seperti minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Inflasi juga disumbang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif angkutan udara, dan bahan bakar rumah tangga, sehingga inflasi harga yang diatur pemerintah naik 1,83%. Sementara inflasi inti tercatat di level 0,36%. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi, inflasi Ramadan dan Lebaran 5,8%-6,7% yoy. "Inflasi Ramadan kali ini mungkin yang tertinggi sejak 2013," kata Bhima ke KONTAN, kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan terus memantau harga pangan menjelang Ramadan. Tak hanya itu, pemerintah bakal mengguyur bantuan sosial beras yang diberikan mulai Maret hingga Mei 2023. Masyarakat akan menerima bantuan sosial selama tiga bulan ke depan. Namun, pemerintah belum menjelaskan besaran anggaran berikut jumlah penerima bantuan tersebut.

Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.400 triliun pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengandalkan realisasi investasi dari program hilirisasi. "Sektor yang mendominasi lebih besar (investasi di 2023) adalah sektor di hilirisasi," kata Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Yuliot kepada KONTAN, Minggu (5/3). Yuliot menambahkan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur juga akan menjadi proyek yang didorong investasinya oleh pemerintah. Sebab dalam proses pembangunannya, pemerintah membutuhkan banyak investor yang masuk. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, investor yang bergerak di sektor hilirisasi akan mencari negara penghasil EBT. Sebab itu, Indonesia terus berupaya melakukan transisi energi dari fosil menuju EBT.

Prinsip dasar investasi dalam semua aset sejatinya sama yaitu membandingkan nilai dan harga. Prinsip ini berlaku untuk siapa pun dan tidak lekang oleh waktu. Investor di mana pun selalu mencari aset yang undervalued atau underpriced, yaitu yang nilainya di atas harganya. Nilai adalah what we get atau worth, sementara harga adalah what we pay atau cost. Ada tiga pasar dalam perekonomian, yaitu pasar barang dan jasa atau sektor riil, pasar finansial dan pasar tenaga kerja. Investasi dapat dilakukan di tiga pasar itu. Ketiga pasar juga berbeda dalam variabel terpentingnya. Di pasar tenaga kerja, variabel paling signifikan adalah upah dan gaji. Dalam pasar barang dan jasa, variabel paling menentukan adalah harga. Sementara di pasar keuangan, variabel terpenting adalah tingkat bunga dan padanannya, yaitu tingkat diskonto, yield dan return. Di 28 April 2021 saya membandingkan PBV lima bank digital bermodal kecil dengan tiga bank yang baru masuk buku IV. Jangan kaget jika rata-rata PBV keduanya jomplang, yaitu 24,3 berbanding 0,6. Ini berarti bank kecil dihargai 40,5 kali bank berekuitas besar. Pada 11 Oktober 2021 saya kembali membandingkan PBV delapan bank digital dengan seluruh bank buku IV. Angkanya tetap mencengangkan, yaitu 19,6 berbanding 1,6. Bank bermodal terbesar hanya dihargai 8,2% bank-bank berekuitas kecil. Saya pun tidak ragu memprediksi euforia akan segera berakhir. Marilah kita lihat perubahan PBV tahun 2021 dan saat ini (2023), harga terendah sebelum euforia, tertingginya dan di 2023 dari delapan saham bank digital. Simak tabel yang ada.

Perbankan di Tanah Air terus menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Seperti mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi), porsi penyaluran UMKM diharapkan menembus 30% dari total kredit perbankan hingga 2024. Sementara pada akhir tahun lalu, porsi penyaluran kredit UMKM baru menyentuh angka 21%. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai bank yang fokus menyalurkan kredit ke wong cilik, menyalurkan kredit UMKM hingga 84,74% dari total kredit pada akhir 2022. Adapun penyaluran kredit mikro saat ini porsinya 48,40% dari total penyaluran kredit BRI secara keseluruhan, ujar Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto. KUR sebagai salah satu kredit mikro BRI, pada tahun ini plafon penyalurannya sebesar Rp 270 triliun, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 257 triliun. Sementara PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tahun ini telah berkomitmen untuk menyalurkan KUR sebesar Rp 1 triliun. Per Desember 2022, BCA mencatatkan realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 483 miliar, meningkat lebih dari 134% year on year (yoy), ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn pekan lalu. Sementara PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) memiliki berbagai strategi menggenjot KUR. Di antaranya pemetaan pasar calon debitur khususnya pelaku UMKM. "Kami juga melihat peluang kredit UMKM secara digital akan semakin besar di 2023. Selaras dengan rencana pemerintah melalui UMKM Go Digital, Bank Mandiri akan menggarap peluang itu," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha.

Pogram Tol Laut memasuki tahun kedelapan implementasi. Program tersebut melibatkan 115 pelabuhan singgah yang tersebar di 91 kabupaten/kota di 24 provinsi seluruh Indonesia.Semangat Tol Laut adalah menciptakan pemerataan ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia, terutama di daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan pedalaman (3TP).Namun, sejumlah persoalan masih membayangi pelaksanaan Program Tol Laut. Visi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum selaras. Tingginya permintaan pemda untuk dilalui Tol Laut belum dapat dipenuhi karena armada dan infrastruktur pelabuhan kurang memadai.Kolaborasi dengan sektor swasta perlu penguatan supaya target mengembalikan kejayaan laut dapat terwujud.

Pemerintah memastikan melakukan pembenahan dalam distribusi liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi dengan menggunakan basis kartu tanda penduduk guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37/2023, pemerintah memastikan pembenahan distribusi isi ulang LPG tertentu atau LPG 3 kilogram (kg) bakal dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, proses pendataan pengguna LPG tertentu oleh badan usaha penerima penugasan penyediaan dan pendistribusian ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi. Kedua, pemadanan data pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi berupa data by name by address dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait.Artinya, pada tahap kedua pemerintah mulai membatasi siapa saja yang berhak mendapatkan LPG 3 kg. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembatasan volume pembelian LPG tertentu per bulan untuk setiap pengguna.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pihaknya mengawali pendataan secara bertahap di wilayah kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2023. Menurutnya, evaluasi penghimpunan dan pengolahan data penerima manfaat itu bakal dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Tutuka mengakui bahwa pola distribusi LPG 3 kg yang terbuka seperti saat ini telah memengaruhi volume dan besaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah. Selain itu, sistem yang dilakukan saat ini juga membuat subsidi menjadi tidak tepat sasaran.Hal itu pun diakui oleh PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding commercial and trading PT Pertamina (Persero). Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga mengatakan bahwa konsumsi LPG 3 kg berpotensi melonjak apabila tidak diatur dengan baik.

Pemerintah mengkaji dua opsi relokasi sebagai solusi agar tragedi kebakaran Terminal Integrated BBM milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakut, yang banyak menelan korban, tidak terulang. Opsi ini sempat mengemuka dalam insiden serupa pada 2009, tetapi tak pernah terealisasi hingga tragedi lebih parah terjadi lagi pada Jumat (3/3) malam. Saat mengunjungi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang mengungsi ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Rasela, Jakut, Minggu (5/3), Presiden Jokowi memerintahkan agar segera ditemukan solusi. Ada dua opsi yang bisa diambil, yakni menggeser lokasi depo atau memindahkan penduduk ke tempat relokasi. Prinsipnya, zona berbahaya tidak dapat lagi ditinggali penduduk.

”Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja (Depo) Plumpang digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi,” kata Presiden. Terkait opsi itu, Presiden telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi. ”Semuanya memang harus, zona-zona berbahaya in tidak hanya di sini, harus diaudit,harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya mengenai itu,” kata Presiden. Presiden Jokowi mengatakan, kejelasan solusi mengenai hal itu segera diputuskan dalam satu-dua hari ini oleh Pertamina dan Pj. Gubernur DKI Jakarta. (Yoga)

Pengawasan sektor keuangan dan pemantauan gaya hidup para eksekutifnya menjadi salah satu tema pertemuan ke-20 Komite Sentral Partai Komunis China (PKC). Ini penting dan sangat mengena bagi China yang  semakin kaya, dengan industri keuangan beraset 60 triliun USD yang harus stabil. PDB China sebesar 17,73 triliun USD, dan nomor dua di dunia tetapi nomor satu berdasarkan purchasing power parity, setiap saat menjadi buah bibir dunia. Bersama India, perekonomian China menjadi sumber utama pertumbuhan global. Kestabilan perekonomian China menjadi hal penting bagi dunia. Adalah kekacauan sektor keuangan yang menjadi penyebab perekonomian AS terjerembap ke dalam resesi parah pada 2008. Gubernur Bank Sentral AS saat itu, Ben Bernanke, menyebut lembaga keuangan AS, seperti AIG, terjebak dalam aktivitas ilegal dengan memanfaatkan celah peraturan sektor keuangan.

China tidak luput dari aksi-aksi penipuan serupa. China Securities Regulatory Commission (CSRC), seperti dituliskan China Daily, 6 Januari 2014, tidak mampu mengatasi tipu muslihat investor besar di bursa saham China. Korbannya adalah investor saham kelas teri berjumlah besar. Kemudian kasus spekulasi di sektor perumahan seperti terlihat dari kebangkrutan Evergrande dengan bosnya, Xu Jiayin, yang bergaya hidup mewah. PKC dalam pertemuan Minggu, 26 Februari 2023, di bawah arahan Presiden Xi Jinping, mencanangkan pengawasan saksama sektor keuangan, baik milik negara maupun swasta, dari tingkat pusat sampai lokal. Penghidupan kembali dan penguatan kekuasaan CSRC menjadi salah satu tujuan utama. Lembaga keuangan dan para eksekutifnya harus hidup sesuai dengan moto ”kemakmuran bersama”. (Yoga)