Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia. Yakni, menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, dan kelistrikan. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn menyatakan, BCA telah mengelola kredit sindikasi sebesar Rp 21,72 triliun per Februari 2023. "Porsi partisipasi BCA dalam kredit sindikasi tersebut tercatat sebesar Rp 6,01 triliun," ujar Hera kepada KONTAN, Jumat (10/3). Partisipasi BCA dalam memberikan kredit sindikasi mempertimbangkan beberapa faktor di antaranya, faktor risk appetite , posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA. "BCA berkomitmen mendukung ekonomi nasional, salah satunya dengan menyalurkan kredit secara prudent dan tetap mengkaji peluang serta mempertimbangkan prinsip kehati-hatian," terangnya.

Bencana kebakaran di depo PT Pertamina (Persero) Plumpang, Jakarta Utara menggugah kesadaran perlunya penataan kawasan dalam jarak batas aman antara hunian penduduk dan objek vital nasional.Tidak hanya depo Pertamina yang rawan kebakaran, objek vital nasional seperti kawasan bandara, stasiun, rel kereta api, maupun areal penting lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, mesti mengikuti standar keamanan yang sudah ditentukan.Persoalan terkait dengan pengelolaan kawasan muncul karena okupasi warga yang sudah turun-temurun meghuni lahan yang bersinggungan dengan objek vital nasional. Satu sisi, pengelola objek vital juga tidak tegas dalam urusan penataan aset.Banyak kepentingan, baik bisnis dan politik di balik upaya penataan kawasan objek vital yang mestinya clear and clean dari aktivitas masyarakat sipil.

Sejumlah perusahaan rintisan atau startup kembali memangkas jumlah karyawan secara besar-besaran pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan keuangan perusahaan dari tantangan dan risiko bisnis di tengah ketidakpastian situasi ekonomi. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., misalnya, lagi-lagi mengejutkan linimasa setelah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 600 karyawannya. Emiten berkode saham GOTO itu mengumumkan kebijakan tersebut pada akhir pekan lalu, Jumat (10/3), dengan dalih untuk memperkuat strategi efisiensi operasional perusahaan. Gelombang PHK massal karyawan GOTO beberapa hari lalu merupakan kelanjutan dari langkah perusahaan yang telah dilakukan sejak tahun lalu. Seperti diketahui, pada 18 November 2022, GOTO juga telah merumahkan 1.300 karyawan atau sekitar 12% dari total tenaga kerja di perusahaan itu. Selain GOTO, PT Shopee Internasional Indonesia juga menerapkan langkah serupa. Beberapa hari lalu, Shopee mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 200 orang yang sebagian besar bekerja di divisi layanan pelanggan. Langkah penyesuaian jumlah karyawan terus dilakukan perusahaan sejak Juni 2022. Sepanjang tahun lalu saja, Shopee telah memangkas setidaknya 7.000 pekerja untuk mengurangi beban operasional agar kerugian perusahaan tidak makin membengkak. Kebijakan Shopee ini tentuk tidak terlepas dari dorongan perusahaan induk, yakni Sea Ltd., yang mulai fokus mengejar profitabilitas di segmen bisnis e-commerce.

Sebuah surat dari Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma ditujukan kepada salah satu pengembang properti papan atas di Indonesia. Surat tertanggal 17 Oktober 2022 itu perihal verifikasi data pembangunan apartemen yang tengah berjalan. Berdasarkan surat itu, bangunan apartemen yang didirikan pengembang properti itu melanggar batas aman ketinggian bangunan Kawasan Operasional Penerbangan (KKOP) Lanud Halim Perdanakusuma. Bangunan itu disebut ber­ada pada radius 4.000—6.000 meter dengan batas ketinggian maksimum yang semestinya 145 meter. Namun, pihak Lanud TNI AU menyebut proyek itu memiliki ketinggian hingga 151,9 meter atau lebih tinggi dari batas aman maksimum tinggi bangunan. Kawasan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma merupakan salah satu objek vital nasional. Merujuk Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, sebuah objek vital strategis setidaknya memenuhi ciri-ciri a.l. pertama, menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; kedua, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan. Ketiga, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, dan keempat, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai salah satu pusat kegiatan transportasi utama, kawasan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma masuk dalam kriteria objek vital nasional. Regulasi Kementerian ESDM itu tidak memuat jarak batas aman antara objek vital dengan kawasan pemukiman maupun kawasan komersial lainnya. Bahkan, depo Plumpang bukan satu-satunya yang berjarak sejengkal dari hunian penduduk. Dari penelusuran Bisnis dengan menggunakan fasilitas Google Earth, beberapa depo Pertamina sangat dekat dengan permukiman warga. Terkait dengan batas aman, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina guna melakukan penataan objek vital nasional, khususnya terminal dan kilang minyak.

Mistar (56), kuli angkut sayuran di Pasar Induk Kramatjati, Jaktim, yang tidak tamat SD ini tak punya pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga selain menjadi kuli angkut. Ia ”mewarisi” pekerjaan sang ayah yang juga kuli angkut. Selama puluhan tahun bekerja sebagai kuli angkut, penghasilannya per hari berkisar Rp 50.000-Rp 100.000. Meski pas-pasan, ia berupaya menyekolahkan anak-anaknya setidaknya hingga SMP atau SMA. ”Paling tidak anak-anak memiliki pendidikan lebih tinggi dari saya yang tidak tamat SD,” katanya, Rabu (8/3). Meski penghasilan sebagai kuli angkut tidak tentu dan jauh dari sejahtera, sebagian dari mereka tetap bertahan hingga usia senja. Maru (70), kuli angkut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, penghasilannya rata-rata hanya Rp 50.000 per hari.

Pendapatan yang tak menentu itu tidak lepas dari ketiadaan ikatan formal antara kuli angkut dan pengguna jasanya. Di samping itu, tidak ada standar tarif dari jasa yang diberikan, yang membuat mereka lebih berdaya. Sosiolog Universitas Halu Oleo, Kendari, Bahtiar, berpandangan, profesi kuli angkut menjadi pilihan terakhir masyarakat yang mencoba bertahan hidup. Mereka terpaksa menjadi kuli angkut karena tidak memiliki pilihan lain. Terlebih lagi jika mereka telah mempunyai tanggungan di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kuli angkut memiliki peran signifikan, terutama dalam rantai pasok, mulai dari sektor hulu. ”Namun, mereka rentan karena upahnya tak menentu, jam kerja panjang, dan tidak terlindungi jaring pengaman sosial,” kata Bhima. (Yoga)

Petani-petani muda bermunculan, menghasilkan produk pertanian yang dibutuhkan pasar. Ada juga yang gagal, lalu kapok terjun di sektor yang dibutuhkan dunia itu. PBB memperkirakan populasi bumi 9,7 miliar jiwa pada 2050. Untuk mencukupi kebutuhan penduduk dunia, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memproyeksikan, produksi pangan pada 2050 mesti tumbuh 70 % dibandingkan dengan 2009. Pertanian merupakan sektor yang menyediakan peluang pada saatini dan masa depan. Tapi, realitas berkata lain. Sektor pertanian didera persoalan pelakunya yang menua. Regenerasi petani tak serta-merta terjadi. Anak-anak muda yang mengolah tanah, menyemai benih, memanen hasilnya, lalu memasarkannya mulai banyak. namun, hal itu belum menghilangkan kekhawatiran dampak petani yang menua. Data FAO menunjukkan, jumlah tenaga kerja di sector pertanian, kehutanan, dan perikanan turun dari 1,043 miliar orang pada 2000 menjadi 866 juta orang pada 2021.

Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO), persentase tenaga kerja berusia muda (15-24 tahun) di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyusut dari 10,6 % pada 2010 menjadi 8,2 % pada 2019. Pandemi Covid-19 yang memukul banyak sektor perekonomian membuat anak-anak muda kembali masuk ke sektor pertanian. Dampaknya, pada 2020, porsi anak muda di sektor pertanian naik menjadi 9,1 %. Di Indonesia, berdasarkan data BPS, persentase pemuda usia 16-30 tahun yang bekerja di sector pertanian turun dari 20,79 % pada 2017 menjadi 18 % pada 2022 (Kompas, 11/3). Per Agustus 2022, dari 135,3 juta penduduk bekerja, 28,61 % bekerja di sektor pertanian. Angka ini menempatkan pertanian sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Data BPS juga menunjukkan, dari 38,703 juta tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 25,645 juta orang atau 66,26 % berpendidikan SD, sedang yang tamat perguruan tinggi 636.398 orang atau hanya 1,64 %. (Yoga)

Program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai berpotensi meningkatkan jumlah kendaraan pribadi di perkotaan sehingga akan menambah kemacetan. Mengantisipasi hal itu, distribusi insentif kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik, harus diarahkan ke daerah luar Jawa yang masih sulit dan minim pasokan BBM. Pemerintah merencanakan program insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai mulai berlaku efektif pada 20 Maret 2023. Sampai Desember 2023, Kemenperin mengusulkan pemberian insentif untuk pembelian sepeda motor listrik sebanyak 200.000 unit, mobil listrik 35.862 unit, dan bus listrik 138 unit.

Menurut pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, tujuan pemerintah memberikan insentif untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik sepertinya lebih untuk menolong industri sepeda motor dan mobil listrik yang telanjur berinvestasi dan berproduksi, tetapi pangsa pasarnya masih sangat kecil. ”Jika dicermati, program insentif kendaraan listrik initidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan BBM yang mereka miliki,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (12/3). Karena itu, insentif untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik hanya akan menambah banyak jumlah kendaraan pribadi, sepeda motor ataupun mobil, yang beredar di jalan. Selain akan menambah kemacetan, juga akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas. (Yoga)

Tekanan inflasi pada April 2023 diperkirakan meningkat. Tekanan inflasi itu disebabkan kenaikan harga selama periode Ramadhan dan Idul Fitri. Sebagian warga bersiasat karena harga sejumlah barang kebutuhan pokok cenderung naik. Hasil Survei Penjualan Eceran yang dirilis BI, Kamis (9/3) menunjukkan, Indeks Ekspektasi Harga (IEH) Umum April 2023 tercatat 145,1 atau meningkat dibandingkan indeks Maret 2023 yang tercatat 139,1. Direktur Departemen Komunikasi BI Fadjar Majardi mengatakan, hasil survei itu menunjukkan responden memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat pada April 2023.

”Responden menginformasikan kenaikan harga diperkirakan terjadi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2023,” ujar Fadjar. Kenaikan itu sudah dirasakan Cynthia Andrean (31), warga Ciputat Timur, Tangsel, Banten. Cynthia mengungkapkan, dirinya belanja lebih awal karena harga barang kebutuhan pokok dirasa cukup mahal jika dibeli menjelang Ramadhan. ”Harga biasanya naik, seperti minyak goreng, beras, bawang, cabai, gula, dan daging,” ujarnya, Sabtu (11/3). Della Putri Fernandes (28), warga Serpong, Tangsel, menyiasati kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan mengurangi jumlah barang yang dia beli. ”Biasanya beli cabai 1 kg satu minggu. Kalau harga cabai mahal, beli 0,5 kg dulu,” ujarnya. (Yoga)

Selama pergelaran Indonesia International Furniture Expo (Ifex) yang berlangsung pada 9-12 Maret 2023, tercatat hadir 12.000 pembeli dari 115 negara. Sepuluh negara dengan jumlah transaksi terbanyak ialah Australia, India, Amerika Serikat, Perancis, China, Belanda, Singapura, Jepang, Malaysia, dan Spanyol. Demikian disampaikan Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, Minggu (12/3/2023). (Yoga)

Nilai tambah produk tuna Indonesia perlu ditingkatkan untuk memenangi persaingan di pasar  global. Selain itu, mutu produk, ketertelusuran, dan sertifikasi yang memudahkan akses pasar juga harus dioptimalkan. Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari mengemukakan, komoditas tuna Indonesia tengah menghadapi persaingan ketat ditingkat global. Indonesia merupakan pemasok tuna terbesar duniadengan alat tangkap huhate (pole and line) dan pancing ulur (handline). Labelisasi produk ”Indonesian Tuna” yang mengantongi sertifikasi ekolabel dari Marine Stewardship Council (MSC) dan Fairtrade menandai produk tuna ramah lingkungan dan telah memenuhi standardisasi internasional. Namun, sertifikasi itu dinilai belum cukup untuk memenangi persaingan dagang.

”Untuk memenangi persaingan (pasar), kita harus menghasilkan produk yang kreatif serta inovasi untuk meningkatkan nilai tambah,” kata Janti dalam Diskusi Ocean Talk: ”Menghadapi ’Perang Tuna’: Catatan Putaran Negosiasi IOTC”, yang digelar Ocean Solutions Indonesia, secara  daring, akhir pekan lalu. Di sisi hilir, terdapat pula beberapa hambatan untuk mengisi pasar internasional, seperti sarana dan fasilitas unit pengolahan ikan yang belum optimal serta biaya logistik mahal yang belum terselesaikan. Akibatnya, ekspor tuna Indonesia masih kalah dari Vietnam yang memiliki biaya produksi lebih murah. Hambatan tarif ekspor tuna selama belasan  tahun juga belum bisa teratasi. ”Indonesia perlu negosiator andal agar tarif ekspor yang dikenakan di perdagangan internasional tidak membebani nelayan di sektor hulu.Tarif yang dibebankan berdampak pada pendapatan nelayan. (Yoga)