Riset Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) dari University of Notre Dame mencatat Infrastruktur di Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 182 negara yang disurvei pada 2020. Skor Indeks ND-GAIN Indonesia, yang merangkum kerentanan infrastruktur suatu negara terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya dikombinasikan dengan kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan, tercatat 46,8. Peringkat Indonesia kalah jauh ketimbang Brunei Darussalam di peringkat 33 dengan skor 58,1, Malaysia di peringkat 49 (56,6), Thailand di peringkat 68 (52,4), dan Vietnam di peringkat 97 (47,1). Adapun tingkat kerentanan (vulnerability) Indonesia dalam survei yang sama tercatat di peringkat 52 dengan skor 46,8, dari 155 negara yang disurvei. Kerentanan mengukur keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan suatu negara untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Kerentanan mempertimbangkan enam sektor pendukung kehidupan, yaitu makanan, air, kesehatan, layanan ekosistem, habitat manusia, dan infrastruktur. Sementara itu, indeks kesiapan Indonesia, yang mengukur kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan investasi dan mengubahnya menjadi tindakan adaptasi (mempertimbangkan tiga komponen, yaitu kesiapan ekonomi, kesiapan tata kelola, dan kesiapan sosial) berada pada peringkat 103, dari 192 negara yang disurvei. Adapun, peringkat infrastruktur nasional, berdasarkan survei lainnya, yaitu lembaga konsultan Mesopartner dan Analyticar, berada pada peringkat 28 pada 2021 (dari 184 negara yang di survei) mengalahkan Malaysia di peringkat 29 atau Thailand di peringkat 33 maupun Vietnam (51). Proyek-proyek strategis nasional, yang utamanya berisikan proyek-proyek infrastruktur, nilainya juga terus meningkat yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap infrastruktur nasional. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), misalnya, melaporkan capaian proyek strategis nasional (PSN) sejak 2016 hingga 31 Maret 2023 telah rampung sebanyak 156 proyek dengan total nilai mencapai Rp1.080,2 triliun. Sejumlah persoalan masih menghantui penyelesaian PSN, seperti pengadaan tanah dan tata ruang, isu kehutanan dan lingkungan, perizinan, hingga kurangnya tenaga ahli.

Pujian setinggi langit kepada jajaran Kejaksaan Agung dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Korps Adhyaksa itu dinilai memiliki peran dalam mengawal Proyek Strategis Nasional. Tim Kejaksaan Agung disebut telah menyelesaikan pekerjaan pengamanan pembangunan strategis (PPS) sebanyak 80 proyek senilai Rp28,88 triliun. Jumlah itu terdiri dari 4 PSN dan 76 proyek bersifat strategis lainnya. Peran Tim Kejagung dalam mengawal proyek strategis sangat sentral dalam memastikan kelancaran pembangunan proyek-proyek nasional dan memastikan anggaran pembangunan digunakan secara efektif. “Ini yang kita mau, adanya upaya-upaya pencegahan guna meminimalkan berbagai praktik penyimpangan,” ujarnya awal Maret lalu. Langkah mencegah penyimpangan anggaran untuk PSN maupun proyek unggulan lain, terus menjadi perhatian. Apalagi, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk PSN tak main-main besarnya. Nilai kebutuhan investasi untuk proyek itu mencapai Rp5.746,4 triliun yang dipenuhi dari berbagai skema baik lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), badan usaha negara, mapun badan usaha swasta. Terhadap kebutuhan pembiayaan investasi PSN, pemerintah melakukan berbagai strategi dengan memberi prioritas anggaran untuk proyek yang memberi efek domino terhadap perekonomian. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa proses perencanaan dan penganggaran proyek PSN telah dilakukan dengan matang dan melibatkan pemangku kepentingan. Dalam tahapan pelaksanaan anggaran, dia mengakui dapat terjadi dinamika yang memerlukan penyesuaian pada tahun anggaran berjalan. Ketika kondisi tersebut terjadi, pemerintah menyiapkan prioritas anggaran bagi PSN tertentu. Kemenkeu dan stakeholder terkait akan melakukan penandaan anggaran serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek PSN tersebut. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Putri Anetta Komaruddin parlemen berupaya terus mengawal PSN yang didanai oleh APBN agar selesai tepat waktu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, pembiayaan untuk menopang PSN mesti dilakukan lebih baik lagi di masa-masa akhir periode Presiden Joko Widodo.

Sepanjang kuartal I/2023, perekonomian di daerah menunjukkan performa yang cukup apik. Sejumlah wilayah bahkan nyaris menembus pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB hingga level 7%. Bahkan, performa PDRB pada kuartal II/2023 juga diproyeksi bakal lebih solid. PDRB Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya yang pada kuartal I/2023 nyaris menembus level 7% atau tepatnya berada di level 6,95%.Perfoma apik wilayah ini bahkan berada di atas rata-rata nasional yang hanya bertengger di level 5,03% pada kuartal I/2023. “Hampir seluruh sektor utama menyumbang peningkatan ekonomi Kaltim pada kuartal I/2023,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) Ricky P Gozali dalam keterangan resminya, Sabtu (6/5). Menurutnya, sektor pertambangan masih mendominasi kinerja perekonomian wilayah ini dengan porsi mencapai 49,48% dari total PDRB Kaltim, dengan pertumbuhan sebesar 4,92% pada kuartal I/2023. Sementara itu, imbuhnya, industri pengolahan mencatat pertumbuhan PDRB sebesar 7,04% secara tahunan (year-on-year/YoY), yang didorong oleh peningkatan industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) lantaran panen kelapa sawit yang lebih baik. 

Ricky menambahkan sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan signifi kan, mencapai 17,36% seiring dengan pembangunan proyek strategis nasional di provinsi ini. Peningkatan ini, imbuhnya, didorong oleh permintaan dan harga komoditas yang tinggi.Tak hanya itu, Ricky juga mengungkapkan bahwa kinerja investasi meningkat pesat sebesar 11,21%, terutama dalam pembangunan konstruksi di wilayah Kaltim. Oleh karena itu, dia optimistis ekonomi Kaltim akan tetap positif di masa mendatang. Provinsi lain yang mencatatkan kinerja PDRB nyaris 7% pada kuartal I/2023 adalah Kepulauan Riau (Kepri). Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat perekonomian wilayah ini tumbuh sebesar 6,51% pada kuartal I/2023. Kepala BPS Kepri Darwin Sitorus mengungkapkan capaian itu lebih tinggi ketimbang kuartal I/2022 yang hanya 2,83%. Di sisi lain, perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,29% pada kuartal I/2023. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Aryanto mengatakan hampir seluruh lapangan usaha di wilayah ini mengalami pertumbuhan, hanya sektor jasa keuangan dan asuransi yang tercatat mengalami kontraksi 0,06%. Aryanto mengungkapkan dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 19,49%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 58,28%.

Kegilaan jakarta tak membuat para pendatang dari berbagai daerah ciut nyali untuk mengadu nasib. Mereka terus mengalir, bertarung memperebutkan pekerjaan dan sepenggal ruang sempit untuk tempat tinggal. Mereka lantas dipaksa beradaptasi dengan hiruk pikuk dan segala kegilaan di Jakarta demi melebur menjadi bagian dari kehidupan kota ini. Satria Phonna (25) datang ke Jakarta tahun 2016. ketika bekerja di perusahaan penyelenggara acara di Jakarta tahun 2018, ia terkaget-kaget dengan kultur orang-orang di lingkungan kerjanya yang bicara tanpa tedeng aling-aling. Mereka kerap menghantam ide yang dilontarkan Satria. ”Katanya (ide saya) sudah lewat trennya. Ketinggalan zaman. Makanya,tinggal di Jakarta, jangan di daerah,” kata Satria menirukan kalimat tajam rekan-rekannya. Ia mencoba  menyesuaikan diri dengan kultur kerja seperti itu. ”Aku gali informasi dari internet, mengamati gambar-gambar kekinian,” katanya. Ia mulai memberanikan diri urun rembuk pertengahan tahun 2019. Dari situ, traumanya atas penolakan perlahan pudar, capnya, Jumat (5/5). Satria yang kini bekerja sebagai pegawai teknnologi informasi BUMN mengatakan, beragam pengalaman baru dan adaptasi yang harus ia lalui untuk bertahan di Jakarta telah mengubah dirinya dalam pengertian positif. ”Akhirnya, aku bisa nyaman hidup di Jakarta,” ucapnya.

Ismiyati Handayani (23) yang baru empat bulan bekerja di Soto Kudus Taman Jajan Bintaro, Tangsel,  Banten. Lulusan SMK dengan kompetensi keahlian akuntasi, perempuan asal Kebumen, Jateng, itu sempat tergagap-gagap membiasakan diri dengan teknologi pembayaran nontunai. ”Awalnya enggak bisa, tetapi lama-lama terbiasa. Saya hitung, lalu pembeli scan (memindai) dan hasilnya difoto,” katanya. Adaptasi terhadap lingkungan Jakarta dirasakan sampai ke hal-hal kecil. Ismi, misalnya, sejak tinggal di Jakarta tidak bisa tidur tanpa kipas angin untuk mengusir gerah. Cerita tentang kerasnya hidup di Jakarta tinggallah cerita. Setiap tahun, pendatang tetap berduyun-duyun masuk ke Jakarta dan kota-kota di  sekitarnya. Disdukcapil DKI Jakarta memprediksi, seusai Lebaran 2023 ada 40.000 pendatang baru yang mengalir ke Jakarta. Tahun lalu hanya mencapai 27.000 orang. Seperti para pendatang sebelumnya, mereka harus bersaing dan bertarung untuk hidup diJakarta. Berkaca pada pengalaman para pendatang baru, kekagetan menghadapi kehidupan di Jakarta, menurut Sosiolog UI, Ida Ruwaida Noor, biasanya hanya terjadi sesaat, di awal kedatangan mereka. Karena motivasi pindah adalah mencari peluang yang lebih baik, pendatang pun dituntut beradaptasi. (Yoga)

Rencana pembentukan UU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana memasuki babak baru. Setelah lama terkatung-katung, akhirnya rancangan regulasi untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang merupakan usul inisiatif pemerintah itu resmi diajukan kepada DPR. Berdasarkan informasi yang diterima Kompas, surat presiden (surpres) berikut naskah RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dikirimkan kepada DPR pada Kamis (4/5). Di dalam surat tersebut termuat permintaan kepada DPR agar pembahasan dan persetujuan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas utama. Melalui surat itu pula, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ia menugaskan Menko Polhukam Mahfud MD; Menkumham Yasonna H Laoly; Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin; serta Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR.

Saat dikonfirmasi, Jumat (5/5), Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan informasi tersebut. Mahfud mengatakan, pemerintah telah mengirimkan surpres pembahasan RUU Perampasan Aset kepada DPR. Menurut dia, RUU Perampasan Aset sudah melalui perjalanan panjang sejak digagas awal 2010. Berdasarkan catatan Kompas, RUU Perampasan Aset sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Namun, RUU itu tak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar RUU prioritas Prolegnas tahunan, baik 2015, 2016, 2017, 2018, maupun 2019. RUU Perampasan Aset kembali masuk Prolegnas 2020-2024. Menurut Mahfud, pemerintah telah mengusulkan RUU itu masuk Prolegnas 2020, tetapi tidak disetujui DPR. Baru pada 2023 pemerintah dan DPR sepakat RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2023. ”Mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah mulai bisa dibahas agar kami bisa segera membuat para pelaku tindak pidana, terutama koruptor, takut. Sebab, koruptor hanya takut miskin, bukan takut dihukum,” ujarnya. (Yoga)

Sedikitnya 190 bank di Amerika Serikat berpotensi bangkrut. Dari jumlah itu, kini 12 bank dipersepsikan terancam bangkrut, ditandai dengan kejatuhan tajam harga-harga sahamnya. Perdagangan saham dua bank di AS, PacWest dan Western Alliance, terpaksa  dihentikan karena kejatuhan saham 50 % lebih dalam sehari, Rabu (3/5/2023). Sebanyak 4.844 bank di AS menghadapi persoalan penurunan nilai aset mereka akibat kenaikan suku bunga bank sentral AS. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2023 mencapai 5,03 % secara tahunan, melampaui ekspektasi. Namun, jalan menuju pemulihan ke level sebelum pandemi masih panjang. Kendati tumbuh positif, beberapa indikator kunci belum kembali ke kondisi normal. BPS mengumumkan, perekonomian RI tumbuh 5,03 % secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2022 yang sebesar 5,01 % secara tahunan. Dengan capaian itu, ekonomi RI konsisten tumbuh di atas 5 % selama enam triwulan berturut-turut sejak triwulan IV-2021. Realisasi pertumbuhan ekonomi itu juga melampaui prediksi ekonom yang memperkirakan pertumbuhan pada triwulan pertama tahun ini berkisar 4,8-4,9 %. BPS mencatat, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga, yakni 2,44 % disusul pertumbuhan perdagangan luar negeri 2,10 %, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator investasi 0,68 %, dan konsumsi pemerintah 0,22 %.

”Konsumsi rumah tangga dan perdagangan luar negeri kita masih kuat menopang pertumbuhan ekonomi   selama triwulan pertama tahun ini,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/5). Secara rinci, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,54 %. Realisasi itu lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi pada triwulan I-2022 sebesar 4,34 % dan di atas capaian triwulan IV-2022 sebesar 4,48 %, meski masih di bawah 5 %. Pertumbuhan tertinggi ada di sektor transportasi dan komunikasi, didorong oleh meningkatnya penjualan sepeda motor dan mobilitas penumpang di angkutan darat, laut, dan udara. Peningkatan konsumsi juga terlihat di sector restoran dan hotel, tecermin daritingkat hunian kamar hotel yang tumbuh positif. ”Momentum Ramadhan ikut mendorong pertumbuhan konsumsi, khususnya di sektor makanan dan minuman,” katanya. (Yoga)

Sepanjang triwulan I-2023 pertumbuhan produk domestik bruto pada industri pengolahan melambat dibanding triwulan IV-2022 ataupun periode sama tahun 2022. Perlambatan ini dipengaruhi melemahnya permintaan pasar domestik dan global karena tekanan ekonomi global. BPS merilis, Jumat (5/5) nilai PDB Indonesia pada triwulan I-2023 sebesar Rp 2.961,2 triliun berdasarkan harga berlaku atau Rp 5.071,7 triliun berdasarkan harga konstan, tumbuh 5,03 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meskipun demikian, nilai PDB itu lebih rendah 0,92 % dibanding triwulan-IV 2022. Berdasarkan lapangan usaha, industri pengolahan jadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi tahunan pada triwulan I-2023 dengan andil 18,57 %. Secara tahunan, PDB industri pengolahan tumbuh 4,43 %. Pertumbuhan itu lebih lambat dibanding triwulan IV-2022 yang mencapai 5,64 % dan triwulan I-2022 sebesar 5,07 %.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W Kamdani berpendapat, situasi global 2023 tergolong sulit lantaran laju inflasi, pengetatan keuangan, dan tingginya risiko krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan permintaan pasar dalam dan luar negeri relatif lambat dibanding tahun lalu. ”Apalagi, pemerintah menerapkan kebijakan neraca komoditas yang secara riil memengaruhi kelancaran suplai bahan baku/penolong impor untuk industri manufaktur. Kombinasi (situasi itu) membentuk kondisi yang sangat tidak ideal untuk meningkatkan keyakinan dan pertumbuhan kinerja manufaktur nasional,” katanya saat dihubungi pada Jumat (5/5). Untuk mendongkrak kinerja manufaktur dalam waktu singkat, Shinta berpendapat, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan permintaan pasar dalam negeri akibat lambatnya pertumbuhan daya beli domestik.Ekspansi pasar ekspor menjadi kunci. Produk manufaktur Tanah Air perlu ditingkatkan secara signifikan agar berdaya saing di pasar ekspor. Kelancaran rantai pasok industri juga mesti ditingkatkan. (Yoga)

Diskusi peralihan dari energi fosil ke energi bersih terus menguat seiring komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat. Pada 2050 ditargetkan sudah  tak ada lagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Indonesia. Dengan sederet tantangan yang ada, siapkah Indonesia? Terbaru, komitmen tersebut ditegaskan Presiden Jokowi dalam pameran industri  Hannover Messe 2023, Jerman, pertengahan April lalu. Kendati sempat menyebut ”2025”, Presiden  bermaksud menyampaikan bahwa seluruh pembangkit batubara di Indonesia akan ditutup pada 2050. Disaksikan Kanselir Jerman Olaf Scholz, dalam pidato itu Presiden mengundang para investor Jerman, negara dengan perekonomian terbesar di Eropa, untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Dukungan investasi dari negara-negara lain akan sangat dibutuhkan dalam agenda transisi energi di Tanah Air.

Penegasan pengakhiran dini operasi PLTU tertuang dalam Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang  diundangkan pada 13 September 2022. Jika menilik kondisi saat ini, melepaskan diri dari batubara bukanlah perkara mudah. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2022, batubara berperan 67,21 % dalam bauran energi pembangkit atau melebihi target APBN Perubahan 2022 di 66 %. Batubara juga berperan membentuk harga listrik saat ini. Pasalnya, ada kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batubara untuk kelistrikan. Harga batubara DMO dipatok 70 USD per ton. Dengan demikian, dalam mengamankan pasokan, PLN tak terpengaruh tingginya harga batubara internasional. Pakar energi dari Pusat Studi Energi UGM sekaligus Guru Besar Bidang Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM, Deendarlianto, mengatakan, melihat besarnya peran batubara, pengakhiran dini operasi PLTU tak bisa sekejap mata. Pelaksanaannya perlu bertahap. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan ialah dengan terus menggenjot pengurangan batubara dengan penggunaan biomassa untuk pencampuran batubara pada PLTU (co-firing). (Yoga)

Pemerintah berharap operasional Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan sesuai target, bahkan dipercepat hingga mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau kapasitas penuh. Progres konstruksi ditarget 4 % per bulan sehingga bisa mencapai 92 % pada Desember 2023. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Jumat (5/5/2023), di Jakarta. (Yoga)