Ekosistem Kendaraan Listrik Dibangun
Pembangunan ekosistem kendaraan listrik menjadi salah satu rencana yang akan dibahas dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Ke-22. Keberadaan ekosistem kendaraan listrik di tingkat ASEAN akan turut mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia ke kawasan tersebut. Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) ke-22 diadakan Kemenko Bidang Perekonomian pada 6-7 Mei 2023 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Salah satu rangkaian acaranya ialah Prepatory Senior Economic Official’s Meeting (Prep-SEOM) yang berlangsung pada Sabtu (6/5) siang. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menjadi pemimpin pertemuan Prep-SEOM tersebut.
Adapun Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian Edi
Prio Pambudi menjadi pemimpin Senior Economic Officials dari Indonesia. Edi
menyatakan, pertemuan Dewan AEC akan membahas pembangunan ekosistem kendaraan
listrik karena penting untuk disiapkan
bersama-sama dengan negara-negara anggota ASEAN. ”Di Indonesia sudah ada penataan
ketersediaan bahan baku baterai (untuk kendaraan listrik). Kita (delegasi
ASEAN) berpikir bersama sekarang untuk membangun kosistem kendaraan listrik sehingga tertata
dari ujung ke ujung,” tuturnya saat ditemui di lokasi pertemuan. (Yoga)
Penjualan Sawit RSPO Bergantung pada Tengkulak
Penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mandiri yang sudah mengantongi sertifikat produksi sawit berkelanjutan dan teridentifikasi citra satelit masih bergantung pada tengkulak. Hal itu membuat harga TBS petani mandiri menjadi lebih rendah bahkan berpotensi mengurangi kesejahteraan petani di era penerapan UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Minggu (7/5) mengatakan, sebanyak 20.000 petani sawit mandiri anggota SPKS dan pemilik 150.000 hektar lahan sawit telah mengantongi sertifikat sawit berkelanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Mereka tersebar di 20 kabupaten di 7 provinsi, yakni Aceh, Riau, Jambi, Kaltim, Kalbar, Kalteng, dan Sulawesi Barat. Lahan sawit mereka juga telah terdata secara poligon atau teridentifikasi citra satelit. Pendataan berbasis geolokasi berdasarkan citra satelititu menjadi syarat uji tuntas dari EUDR. Hal ini, lanjut Darto, seharusnya dilihat sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit mandiri sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan pasar CPO dan produk turunannya di Uni Eropa (UE).
”Sayangnya, belum ada perusahaan CPO nasional yang membeli TBS mereka secara langsung. Selama ini, mereka menjual TBS bersertifikasi RSPO dan terdata secara poligon itu kepada tengkulak,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Darto, TBS yang sudah bersertifikat RSPO bisa menghasilkan produk minyak sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPO) dan minyak inti sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPKO). Harga TBS tersebut juga seharusnya bisa lebih tinggi atau setidaknya sama dengan yang dijual langsung ke perusahaan. Namun, dengan dijual melalui tengkulak, harga TBS itu menjadi rendah. Untuk saat ini, harga rata-rata TBS sawit petani mandiri sekitar Rp 1.800 per kg. Jika langsung dijual ke perusahaan, petani bisa memperoleh harga di atas Rp 2.000 per kg. ”Oleh karena itu, kami berharap perusahaan-perusahaan minyak sawit bisa bermitra langsung dengan kelompok-kelompok tani mandiri yang telah mengantongi sertifikat RSPO dan terdata secara poligon,” katanya. (Yoga)
Aturan Subsidi BBM Tepat Sasaran Perlu Kepastian
Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM masih belum jelas. Padahal, revisi aturan tersebut diperlukan agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Saat harga minyak mentah melambung hingga lebih dari 100 USD per barel tahun lalu, negara ”kerepotan” karena subsidi energi yang bersumber dari APBN membengkak. Salah satu langkah yang diambil saat itu ialah menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Di sisi lain, diungkapkan juga bahwa penyaluran subsidi BBM selama ini belum tepat sasaran. Sementara, saat ini, harga minyak mentah, jenis Brent misalnya, relatif stabil berkisar 75-85 USD per barel sejak awal 2023.
APBN bisa jadi tidak terdesak seperti tahun lalu. Namun, revisi Perpres No 191/2014 dinilai tetap diperlukan. Sebab, jika tidak, sampai kapan pun subsidi energi di Indonesia berpotensi tidak tepat sasaran. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/5) mengatakan, perubahan diperlukan agar lebih rinci siapa yang berhak menerima BBM subsidi atau kompensasi. Oleh karena itu, landasan hukum, berupa revisi perpres, diperlukan. Akmaluddin pun berharap pemerintah tidak menunggu momentum, baik menunggu harga minyak mentah naik kembali maupun terkait aspek tahun politik. (Yoga)
Pembudidaya Ikan Lele Kian Terpuruk
Harga pakan ikan yang terus meningkat membuat biaya produksi budidaya lele semakin mahal dan para pembudidaya kian terpuruk. Sementara daya beli masyarakat untuk konsumsi lele belum pulih seutuhnya. Ketua Umum Asosiasi Pembudidaya Lele Seluruh Indonesia (Aplesi) Ibnu Subroto, Minggu (7/5/2023), mengatakan, sejumlah pembudidaya lele tidak mampu bertahan dan terpaksa beralih profesi. (Yoga)
Banjarbaru Disiapkan Jadi ”Kota Sejuta Kopi”
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan Banjarbaru menjadi ”kota sejuta kopi”. BPKP mendukung penanaman kopi secara massal oleh masyarakat. ”Kami akan mendorong penanaman kopi di Banjarbaru agar perekonomian Kalsel tidak hanya bergantung pada tambang batubara yang merusak lingkungan,” kata Kepala BPKP Kalsel Rudy M Harahap, Minggu (7/5/2023). (Yoga)
Menteri LHK Perintahkan Pencabutan Tarif Pemandu Taman Komodo
AKARTA, ID – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memerintahkan PT Flobamor mencabut surat keputusan (SK) kenaikan tarif jasa pemandu Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, sebelum dimulainya KTT Asean ke-42 pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo. SK tersebut menaikkan tarif hingga 1.567%, dari tarif sebelumnya Rp 120 ribu untuk lima wisatawan baik domestik maupun mancanegara, menjadi paling sedikit Rp 250 ribu per wisatawan domestik dan Rp 400 ribu per wisatawan mancanegara. Pencabutan kenaikan tarif itu disambut gembira oleh masyarakat dan pelaku pariwisata NTT. Hal ini diyakini bisa menjaga iklim kondusif bagi wisatawan, delegasi, serta tamu negara yang hadir dalam KTT Asean 2023. “Berdasarkan rumusan dan arahan tindak lanjut dari Kantor Staf Presiden (KSP), serta mempertimbangkan untuk menjaga kondusifnya kegiatan wisata alam di TN Komodo, kami meminta PT Flobamor untuk secepatnya mencabut keputusan direksi terkait kenaikan tarif yang sudah diberlakukan. Khususnya agar pelaksanaan Asean Summit berjalan dengan sukses dan aman, pencabutan keputusan direksi tersebut harus dilakukan sebelum kegiatan Asean Summit dimulai, sehingga tarif jasa pemanduan menggunakan tarif yang lama,” kata Sekjen KLHK Bambang Hendroyono atas nama Menteri LHK, dalam surat resmi kepada Direktur Utama PT Flobamor Agustinus Bokotei seperti dikutip Investor Daily pada Minggu (07/05/2023). (Yetede)
Alihkan 20 Juta Pekerja Pertanian ke Sektor Industri
JAKARTA, ID – Indonesia berpeluang besar menjadi negara maju pada tahun 2038 jika sejak tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi mampu dipacu di atas 6%. Salah satu syarat penting agar Indonesia menjadi negara maju dan terhindar dari middle income trap adalah mengalihkan 45% atau 19,35 juta pekerja yang saat ini ada di sektor pertanian ke sektor industri. Selain mengembangkan broad based industry, Indonesia harus menguasai pula supply chain atau rantai pasok dan logistik agar nilai tambah yang diperoleh lebih tinggi. Indonesia akan menikmati periode bonus domografi selama 2025 hingga 2038. Karena itu, pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 menjadi sangat penting. Calon terpilih akan mengawali lima tahun pertama periode bonus demografi. Pemimpin terpilih harus mampu menjaga stabilitas politik dan memiliki visi ekonomi yang baik. Bonus demografi ditandai oleh penduduk usia produktif di atas 70% dari total propulasi. Sedang usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun. “Sejarah menunjukkan, periode bonus demografi hanya datang sekali. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan benar, Indonesia akan masuk middle income trap,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hatarto dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa, Kamis (04/05/2023). (Yetede)
Erick Thohir: Saya Tegak Lurus dengan Presiden Jokowi
JAKARTA, ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai dukungan sejumlah pihak kepada dirinya untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai apresiasi dari masyarakat . Dia mengatakan dirinya akan konsisten dengan komitmennya sebagai Menteri BUMN. Erick menyebut akan tegak lurus bersama Presiden Jokowi. “Inilah yang saya terus konsisten. Saya tegak lurus dengan Pak Jokowi, saya sudah sampaikan untuk memastikan BUMN terus berkontribusi untuk keuangan negara dan ekonomi masyarakat,” kata Erick saat ditemui dalam acara Harlah dan Rapat Kerja Nasional PB Al-Khairiyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (06/05/2023). Dia menyatakan akan fokus kepada pembuktian hasil kerja terlebih dahulu dan tidak akan terlena dengan pola pikir pencitraan. “Tetapi saya sudah sampaikan, kan, kembali kita harus bukti kerja dulu. Jangan kita terjebak pola pikir pencitraan, tetapi tidak ada mafaatnya buat masyarakat,” kata Erick Dia mengatakan dirinya akan konsisten dengan komitmennya sebagai Menteri BUMN. Erick menyebut akan tegak lurus bersama Presiden Jokowi. “Inilah yang saya terus konsisten. Saya tegak lurus dengan Pak Jokowi, saya sudah sampaikan untuk memastikan BUMN terus berkontribusi untuk keuangan negara dan ekonomi masyarakat,” kata dia. (Yetede)
Laba Tergerus, Emiten Sawit Masih Prospektif
JAKARTA, ID - Pelemahan harga sawit turut menyeret penurunan kinerja emiten sawit pada kuartal I-2023. Alhasil, harga saham berbasis sawit pun ikut tergerus. Meski demikian, kalangan analis memproyeksikan prospek minyak sawit dan turunannya masih cerah. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily dari Bursa Efek Indonesia (BEI), penurunan kinerja paling dalam dialami emiten sawit milik grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. Emiten yang melantai di BEI dengan sandi saham AALI ini membukukan laba bersih Rp 224,7 miliar pada kuartal I-2023, anjlok 53,5% dibandingkan periode sama tahun silam Rp 483,4 miliar. Laporan keuangan perseron menunjukkan, koreksi laba bersih itu terjadi sejalan dengan turunnya pendapatan sebesar 27,6% menjadi Rp 4,76 triliun dibandingkan kuartal I-2022 yang sebesar Rp 6,58 triliun. Segmen minyak sawit dan produk turunan Astra Agro menyumbang Rp 4,35 triliun, diikuti inti sawit dan turunannya Rp 399,5 miliar, dan produk lainnya Rp 4,3 miliar. Pada periode yang sama, PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) juga membukukan penurunan pendapatan sebesar 27,7% menjadi Rp 184,15 miliar dibanding periode sama tahun lalu. (Yetede)
Fitur QRIS Tunda, Bank Bakal Peroleh Tambahan FBI
JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) terus mengembangkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), terbaru adalah fitur Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (Tuntas). Dengan adanya update fitur ini, semakin efisien dan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi nontunai, di sisi lain penyedia jasa pembayaran berpeluang memperoleh tambahan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) dari transaksi QRIS Tuntas tersebut. Wakil Direktur Utama PT Bank Mega Tbk Diza Larentie mengatakan, terdapat peluang dan tantangan industri mengimplementasikan QRIS Tuntas. “Peluangnya, pertama bagi PJP bisa menambah fee based income lewat biaya yang nantinya dikenakan,” jelas Diza dalam Talkshow Mengenal Lebih Dekat Fitur Baru QRIS Tuntas, pada Festifal Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Minggu (7/5/2023). Kedua, diharapkan jumlah pengguna mobile banking bertambah, karena banyak yang bisa dilakukan dengan QRIS Tuntas, sebab lebih efisien, murah, sehingga bisa menambah pengguna. Ketiga, peluang dari QRIS Tuntas adalah mengembangkan merchant untuk bergabung.Diza menambahkan, di sisi tantangan, menurut dia perlu melakukan sosialisasi fitur baru pada QRIS ini. Kemudian, tantangan untuk mengedukasi masyarakat akan bedanya QRIS payment dengan QRIS Tuntas. Tantangan lainnya adalah meningkatkan pengguna QRIS, terutama dari uang elektronik. (Yetede)









