JAKARTA, ID- PT Perdana Gapuraprima Tbk (Gapuraprima) mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 25% pada triwulan pertama 2023 dibandingkan periode yang sama 2022. Per akhir Maret 2022, pendapatan emiten berkode saham GPRA itu baru tercatat sekitar Rp 78,93 miliar, sedangkan per akhir Maret 2023 melompat ke posisi Rp 98,33 miliar. “Kenaikan karena kita banyak buka cluster baru untuk perumahan di daerah Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Cilegon,” ujar Arvin F Iskandar, direktur utama PT Perdana Gapuraprima Tbk kepada Investor Daily, Kamis (4/5/2023). Dia menambahkan, faktor lain yang mengerek pendapatan itu karena GPRA memberikan diskon yang menarik dan subsidi bunga KPR menjadi 3% per tahun. “Proyek Bukit Cimanggu City dan Gardenville di Bogor menjadi kontributor utama,” tutur Arvin. Arvin mengatakan, untuk sepanjang 2023 pihaknya menargetkan pertumbuhan pendapatan berkisar 5-10%. ”Karena tahun politik dan indikasi inflasi, bahkan ada sinyal resesi,” tuturnya. Guna mencapai target tersebut, Gapuraprima membangun dan men jual perumahan dengan tipe kecil dari luas bangunan 36 meter persegi (m2) sampai dengan 90 m2. Bangunan itu memiliki luas tanah dari 70-90 m2. “Produk ini sangat diminati dengan harga Rp 500-800 juta per unit,” papar Arvin. Dia menambahkan, pihaknya berharap laba bersih tahun 2023 bisa tumbuh berkisar 10-15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau mencapai sekitar Rp 80 miliaran. (Yetede)

JAKARTA – Kasus transaksi janggal impor emas menjadi satu prioritas Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Dalam kasus ini, diduga terdapat modus manipulasi kode harmonized system (HS) dalam impor komoditas emas batangan yang menimbulkan kerugian negara. Transaksi janggal dalam aktivitas impor emas ini diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavanda. Dia menjelaskan, PPATK memeriksa transaksi impor emas itu dalam dua periode, yaitu 2014-2016 dan 2017-2019. Dalam pemeriksaan pertama, petugas menemukan indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp 180 triliun. Berikutnya, mereka mendapati transaksi senilai Rp 189 triliun. “Jika terbukti, tindak pidana dalam dua periode pemeriksaan itu bisa menembus lebih dari Rp 360 triliun,” kata Ivan. Menurut dia, hasil analisis itu telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi tidak ditindaklanjuti. (Yetede)

JAKARTA – Ombudsman RI mendesak agar pembangunan dan pengoperasian Music Stadium di gedung Ancol Beach City segera dievaluasi. Alasannya, Ombudsman menemukan dugaan maladmisnistrasi dalam perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dan pihak pelaksana proyek. Kepala Ombudsman, Mokhammad Najih, mengatakan dugaan maladministrasi ini tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dengan Nomor B/353//LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020. Ombudsman telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Direktur Utama PT PJA. “Sudah kirim surat dua kali, tapi belum ada tanggapan,” kata Najih, 3 Mei lalu. “Nanti kami kirim surat ketiga. Misalnya enggak ada respons juga, akan kami beri rekomendasi.”

Dalam perjalanan berikutnya, PT PBCS tidak bisa menyelesaikan proyek dan dianggap wanprestasi. Kerja sama itu kemudian diputus. PT PJA selanjutnya meneruskan proyek bersama PT Wahana Agung Indonesia (WAI) dengan nomor nota perjanjian 208 pada 26 April 2007. Perjanjian ini sekaligus mengalihkan hak dan kewajiban PT PBCS kepada PT WAI.

Belakangan, PT WAI ternyata juga tidak mampu memenuhi tenggat penyelesaian proyek sesuai dengan perjanjian. Untuk merampungkan proyek tersebut, PT PJA akhirnya bekerja sama dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP). Namun kerja sama ini hanya dilakukan di bawah tangan alias tanpa dicatatkan di notaris. Ombudsman menduga PT PBCS, PT WAI, dan PT WAIP dimiliki orang yang sama, yaitu Fredie Tan. Menurut Najih, dalam pembangunan dan pengoperasian Music Stadium, PT PJA awalnya bekerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS). Perjanjian kerja sama itu tertuang di akta notaris Nomor 50 pada 10 Agustus 2004. Adapun pemilik PT PBCS diketahui bernama Fredie Tan

Biro Pusat Statistik (BPS) baru saja menerbitkan Berita Resmi Statistik (BRS) untuk kuartal pertama 2023. Berdasarkan berita tersebut, ekonomi Indonesia telah tumbuh 5,03 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir 2022. Ada beberapa catatan terhadap data BPS terbaru tersebut. Pertama, kendati ekonomi tumbuh semakin baik, rata-rata laju inflasi kuartal pertama masih cukup tinggi, yakni sekitar 5,22 persen. Laju inflasi pada April tercatat menurun ke 4,33 persen sehingga pada kuartal kedua nanti ekonomi Indonesia berpotensi lebih produktif. Hal ini juga terlihat dari semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), dari 6,26 persen (Februari 2021) dan 5,83 persen (Februari 2022) ke 5,45 persen (Februari 2023). Kendati belum mencapai tingkat alamiah TPT dan capaian sebelum pandemi yang 4,94 persen (Februari 2020), tren penurunan ini membuktikan bahwa lapangan kerja semakin tersedia. Kedua, proporsi pekerja formal juga cenderung menurun, dari 43,36 persen (Februari 2020), 40,38 persen (Februari 2021), dan 40,03 persen (Februari 2022), ke 39,88 persen (Februari 2023). Kenaikan tertinggi terjadi pada status pekerjaan utama pada berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap. Ini berarti pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat kewirausahaan di Indonesia, bahkan, sebaliknya, lebih banyak orang membuka lapangan kerja sendiri meski masih didominasi sektor nonformal. (Yetede)

Pasar keuangan mendapatkan satu kepastian baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mencabut status kedaruratan global pandemi Covid-19. Pencabutan status pandemi ini dapat berdampak ke pasar keuangan dalam negeri, meskipun sifatnya jangka pendek. Pelaku pasar dan industri memang sudah melakukan kegiatan seperti kondisi sebelum pandemi, terutama pencabutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)  akhir 2022 silam. Namun, investor harus mewaspadai ketidakpastian global. Dalam jumpa pers Jumat pekan lalu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mewaspadai kondisi ketidakpastian global yang tinggi dan dampak rambatannya pada sektor jasa keuangan nasional. "Meski saat ini dampak rambatannya ke domestik relatif terbatas, tetap perlu langkah antisipatif  memitigasi dampaknya ke pertumbuhan ekonomi, intermediasi dan stabilitas sistem keuangan," terang Mahendra, Jumat (5/5). Di sinilah investor harus pintar-pintar melihat peluang. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji mengatakan, investor bakal memanfaatkan momentum ini dengan melakukan pembelian di pasar modal. Dana asing juga akan masuk ke bursa. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, pencabutan status pandemi akan mengerek optimisme pasar jangka pendek. Prediksi Nico, IHSG pekan ini di kisaran 6.745-6.875.

Era suku bunga tinggi perlu diwaspadai, khususnya terhadap utang RI. Pasalnya, beban bunga utang pemerintah, juga pokok utang ke depan bisa lebih tinggi. Seperti diketahui, bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%-5,25% dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Kamis (4/5). Tingkat bunga acuan ini merupakan yang tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Kenaikan ini berdampak terhadap pasar keuangan dalam negeri. Dari data Bank Indonesia (BI), premi credit default swap (CDS) lima tahun pada Kamis (4/5) lalu naik ke level 99,04 basis points (bps), dari level sebelumnya 92,08 pada 28 April lalu. Sementara itu, investor asing tercatat jual neto ( nett sell ) sebesar Rp 0,55 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) pada periode 2 hingga 5 Mei 2023. Juga, tercatat nett sell sebesar Rp 0,4 triliun di pasar saham. Kondisi itu perlu diwaspadai karena kenaikan suku bunga The Fed bakal berdampak terhadap pembayaran bunga utang pemerintah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, pembayaran bunga utang pemerintah akan meningkat 5% hingga 7% dari target tahun ini yang sebesar Rp 441 triliun. Untuk itu, Bhima menghimbau, agar pemerintah waspada. Salah satu solusinya bisa dengan memperkecil porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) ataupun melakukan negosiasi dengan kreditur melalui forum Debt Service Suspension Initiative (DSSI) bersama anggota G20. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Sulistyo juga mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed bakal mengerek imbal hasil penerbitan SBN pemerintah, baik rupiah maupun global bond. Hal itu untuk menarik minat investor asing masuk ke pasar SBN domestik. Akibatnya, beban utang pun bertambah.Sebab itu, efisiensi anggaran perlu dilakukan.

Mayoritas emiten properti mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih selama tiga bulan pertama tahun ini. Meskipun begitu, kinerja emiten properti hingga akhir tahun ini masih berada di bawah bayang-bayang kenaikan bunga. Salah satu emiten properti yang mencetak laba tinggi adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Laba bersih BSDE melonjak 154,09% menjadi Rp 883,98 miliar. Sementara itu, laba bersih PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) tumbuh 60,65% secara tahunan. PT Intiland Development (DILD) juga membalikkan kerugian Rp 99,7 miliar di kuartal I-2022 menjadi laba bersih Rp 391,7 miliar pada kuartal I 2023. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei mengatakan, pendorong kinerja emiten properti ialah musim serah terima dari aset properti yang terjual pada tahun 2022. Alhasil pendapatan pun tumbuh positif dari tahun lalu. Analis Phintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memperpanjang pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) hingga akhir tahun 2023 juga ikut mendorong penjualan properti. Hal itu menjadi langkah antisipatif terhadap dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI yang berpotensi meningkatkan bunga KPR. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan, dampak negatif kenaikan suku bunga hanya akan terjadi dalam jangka pendek. Karena itu, Sukarno merekomendasi trading buy untuk saham DILD, BSDE, dan SMRA dengan target harga masing-masing Rp 190, Rp 1.225, dan Rp 655 per saham.

Di tengah musim pengunduran diri sejumlah pimpinan bank digital, kinerja keuangan sektor ini tercatat mulai menunjukkan geliat. Memang, sebagian bank yang sudah untung mulai mengalami penurunan laba. Namun beberapa bank lain sudah berhasil mencatatkan penurunan kerugian secara signifikan. Ada juga bank yang baru mulai mencetak laba. Tercatat ada lima bank digital yang profit di tiga bulan pertama tahun ini. Jika dirinci, Allo Bank Indonesia (BBHI) jadi bank penghasil laba terbesar yakni Rp 90,49 miliar. Disusul Bank Jago (ARTO) Rp 17,5 miliar, Seabank Rp 12,9 miliar, Bank Raya (AGRO) Rp 4,3 miliar, dan BCA Digital Rp 816 juta. Meskipun secara umum kinerja bank digital membaik, pengamat melihat prospek sahamnya masih berat tahun ini. Pengamat ekonomi dan pasar modal Budi Frensidy mengatakan, para investor masih menunggu pembuktian para bank digital tersebut bisa membukukan profitabilitas yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan direksi bank digital, menurut Budi, akan memberikan harapan baru untuk lebih menaikkan laba bersih bank tersebut. Seperti diketahui, Bank Jago dan Bank Neo Commerce (BNC) akan mengganti pucuk pimpinannya. Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memprediksi, saham bank digital masih butuh waktu untuk kembali dalam tren naik . Menurut dia, momentum bank kelompok ini sudah lewat beberapa tahun lalu, di tengah ancaman inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga. Secara jangka menengah hingga panjang, Nico memandang saham bank digital akan menarik. Namun, untuk jangka pendek, valuasi dan rencana bisnis bank perlu dicermati. Pasalnya, bank masih harus kerja keras membentuk ekosistem digital.

Atur ulang industri asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum selesai. Terbaru, OJK mengatur batas maksimal perusahaan asuransi untuk berinvestasi di pihak-pihak terkait, dalam hal ini termasuk afiliasinya. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan, pengaturan batasan terbaru ini berkaca dari beberapa masalah yang terjadi di perusahaan asuransi belakangan ini. "Beberapa permasalahan terjadi di perusahaan asuransi adalah investasi pada pihak terkait yang sangat besar," ujar Ogi, Jumat (5/5). Meskipun tak disebutkan secara gamblang, PT Asuransi Jiwa Kresna menjadi salah satu yang mengalami masalah tersebut dan akhirnya gagal bayar. Seperti diketahui, portofolio produk asuransi Kresna Life banyak berbasis saham perusahaan terafiliasi. Pertama, investasi selain subdana unitlink atau investasi perusahaan pada pihak terkait secara keseluruhan diatur paling tinggi 10% dari hasil penjumlahan ekuitas perusahaan dan pinjaman subordinasi. Pada aturan sebelumnya, batasnya adalah 25%. Kedua, investasi pada pihak terkait secara keseluruhan subdana unitlink paling besar dibatasi 10% dari hasil penjumlahan ekuitas perusahaan dan pinjaman subordinasi. Ditambah, perusahaan dilarang menempatkan investasi subdana di luar negeri atas polis asuransi untlink berdenominasi mata uang rupiah. Head of Investment Sinarmas MSIG Life Hadi Setiawan bilang, saat ini pihaknya memang memiliki investasi saham ke beberapa pihak terafiliasi, dengan total di bawah 0,1% aset perusahaan di luar aset subdana Paydi. Alasannya karena fundamental perusahaan yang baik.

Proyek Strategis Nasional memasuki fase krusial. Dalam kurun 17 bulan ke depan sebelum pergantian kepemimpinan nasional, seluruh proyek ditargetkan tuntas. Langkah taktis ditempuh pemerintah, dengan memprioritaskan proyek yang dapat selesai tepat waktu, termasuk dari aspek anggarannya. Dengan demikian, seluruh proyek yang telah masuk dalam perencanaan tidak terhenti di tengah jalan dan membebani keuangan negara ke depannya.