JAKARTA, ID – Transformasi organisasi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sejak tahun 2020 membawa hasil. Tercatat pada 2022, industri sektor hulu migas menghasilkan kontribusi Rp 700 triliun kepada negara. “Kami bersyukur, berbagai langkah yang dilakukan SKK Migas melalui penyederhaan proses bisnis, transformasi, digitalisasi dan integrasi sistem dengan berbagai pihak yang terkait telah menciptakan pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, efisiensi biaya dan kecepatan proses sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan,” kata Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi dalam keterangannya di Jakarta (08/05/2023). Kurnia menambahkan, hulu migas sebagai motor penggerak perekonomian nasional melalui hasil penjualan migas secara langsung berkontribusi sekitar Rp 700 triliun, terdiri atas hasil penjualan minyak dan gas bumi sekitar Rp 583 triliun termasuk alokasi dana bagi hasil migas sebesar Rp17 triliun yang turut dirasakan oleh daerah penghasil serta hasil penerimaan lain dari hulu migas sekitar Rp 89 triliun yang meliputi signature bonus, production bonus, firm commitment, pembayaran PPN, PBB Migas, PDRD, dan Pajak Penghasilan migas serta pendapatan lainnya. Nilai tersebut diperoleh melalui beberapa gebrakan yang telah dilakukan diantaranya percepatan penerimaan hasil penjualan minyak bumi melalui penyederhanaan proses bisnis penagihan dan pembayaran, melakukan fleksibilitas skema komersialisasi melalui optimalisasi lifting minyak dan pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung proses percepatan tersebut. (Yetede)

JAKARTA, ID - Industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (Ilmate) menjadi primadona sektormanufaktur nasional, dengan mencatatkan pertumbuhan 14,23% di kuartal I-2023. Kinerja sektor ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,03% pada triwulan yang sama. Hampir seluruh subsektor Ilmate tumbuh dua digit, dengan pertumbuhan terbesar di sektor industri alat angkutan yang mencapai 17,27%, diikuti industri logam dasar 15,51%, serta industri barang logam, komputer, barang elektronik, dan peralatan listrik 12,78%. “Sektor Ilmate juga tetap menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan industri manufaktur di kuartal I-2023, dengan kontribusinya mencapai 25,96% ( yoy ), meningkat dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV-2022) sebesar 25,16%,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ilmate Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele di Jakarta, Senin (08/05/20). Yan mengungkapkan, industri alat angkutan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal II-2022. Hal ini didorong keberhasilan program insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PpnBM-DTP) kendaraan roda empat. Stimulus ini mampu meningkatan kinerja industri-industri pendukungnya, terutama industri komponen otomotif. (Yetede)

JAKARTA, ID -Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring dari Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 sejak H-15 sampai dengan H+14 mencatat jumlah penumpang angkutan laut mencapai sebanyak 4,1 juta orang. Jumlah itu naik sebanyak 122 ribu orang atau 3,06% dibandingkan pada 2022. “Alhamdulillah kami bisa melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan laut Lebaran tahun ini dengan baik dan lancar untuk mewujudkan mudik yang aman dan berkesan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Arif dalam keterangan resminya usai menutup Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/05/2023). Arif mengatakan penyelenggaraan angkutan laut Lebaran 2023 secara umum berlangsung dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan. Hal itu, kata dia, tidak lepas dari koordinasi dan kerja nyata bersama-sama seluruh unsur kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BUMN, dan stakeholder sektor transportasi. “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik dari seluruh pihak dalam pelaksanaan angkutan laut Lebaran 2023 sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, sehat, dan nyaman,” ujar Arif. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada media massa yang turut menyebarluaskan informasi angkutan laut Lebaran 2023 serta kepada para jajaran petugas di lapangan yang telah bertugas dengan sangat baik dalam mengawal angkutan laut Lebaran 2023 berjalan dengan baik dan lancar. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai, konektivitas pembayaran seperti QRIS pada skala Asean mendesak untuk terus diperkuat agar dapat mendukung perekonomian Indonesia dan inklusi keuangan. Sementara itu, ekonomi digital dapat menjadi salah satu solusi agar Indonesia keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middle income trap). “Ini menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di Asean pada tahun ini,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya secara daring di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023). Jokowi berharap metode seperti QRIS atau Kode QR Standar Indonesia dapat segera diterapkan di kawasan untuk mempermudah sistem pembayaran. Ia juga menginginkan agar QRIS dapat mendorong kenaikan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pembelanjaan produk dalam negeri dan memperluas produk dalam negeri ke pasar internasional. “Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” ujar dia. Kepala Negara juga memaparkan, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40% dari total transaksi ekonomi digital
Asean. (Yetede)

WASHINGTON, ID – Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS) Janet Yellen mengeluarkan peringatan keras bahwa kegagalan Kongres dalam mengambil tindakan atas plafon utang dapat memicu krisis konstitusional. Kegagalan itu juga dapat menuai pertanyaan soal kelayakan kredit pemerintah federal AS. Dalam peringatan tanda bahaya itu, Yellen menyebutkan kemungkinan konsekuensi pasar keuangan jika pagu utang tidak dinaikkan pada awal Juni 2023. Ia juga menambahkan, pemerintah federal dapat kekurangan uang tunai untuk membayar tagihan-tagihannya. “Negosiasi mengenai masalah ini tidak boleh dilakukan ‘dengan menodongkan pistol ke kepala rakyat Amerika’,” ujar Yellen saat diwawancarai ABC, yang dikutip Reuters pada Minggu (07/05/2023).
Di samping itu, Biden telah meminta Kongres untuk menaikkan plafon utang tanpa syarat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik, pada bulan lalu meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menaikkan plafon utang pemerintah yang sebesar US$ 31,4 triliun. Tetapi langkah tersebut, termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya, mendapat tentangan dari Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat. (Yetede)

JAKARTA, ID – Telkomsel, perusahaan operator seluler dan digital anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, menargetkan penuntasan 100% peningkatan kapabilitas (upgrade) semua base transceiver station (BTS) 3G menjadi 4G/LTE di seluruh wilayah Indonesia pada akhir Mei 2023. Terakhir, perseroan tinggal menyisakan upgrade BTS 3G di 31 kota/kabupaten di wilayah Sumatera Utara, Jabodetabek, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara. Proses upgrade itu sudah dimulai sejak Maret 2022 dan sampai saat ini telah menuntaskan di 473 kota/kabupaten dari total 504 kota/kabupaten yang ditargetkan. Ketika memulai program tersebut, Telkomsel punya lebih 49 ribu BTS 3G untuk di-upgrade. Saat ini, Telkomsel punya total lebih dari lebih dari 265.000 BTS yang melayani sekitar 151,1 juta pelanggan. Direktur Network Telkomsel Nugroho mengatakan, sejak tahap awal program peningkatan jaringan 3G ke 4G/LTE hingga memasuki tahap terakhir sekarang, Telkomsel memastikan untuk tetap menjaga kenyamanan seluruh pelanggan dalam mengakses jaringan data/internet (broadband) terdepan selama proses berlangsung. “Kami optimistis, proses upgrade layanan jaringan tersebut akan semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital nasional seiring dengan semakin terbukanya peluang yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengoptimalkan berbagai potensi kemajuan di berbagai wilayah,” ujar Nugroho, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/5/2023). (Yetede)

Paradigma ekonomi biru kini telah menghegemoni pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Padahal ekonomi biru hanyalah instrumen baru ekonomi politik dan pembangunan berhaluan kapitalisme neoliberal. Ia dipergunakan untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di negara-negara berkembang serta berbasis pulau-pulau kecil.

Di Indonesia ekonomi biru dimaknai sebagai ekonomi kelautan (ocean economy). Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjemahkannya menjadi lima program utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut.

Kebijakan ini memposisikan laut sebagai ruang pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi (Schutter, 2021), padahal pemaknaan ekonomi biru masih kontroversial karena perbedaan tafsir mengenai mata pencarian masyarakat, kepentingan bisnis, kesehatan ekosistem laut, dan modal alamiah (Cisneros-Montemayor et al., 2022). Di berbagai negara, ekonomi biru terbukti gagal menepati janjinya dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan ekologi. (Yetede)

Akhir pekan lalu, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,03 % atau lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak 4,5-4,8 %. Meski lebih tinggi dari perkiraan, muncul gugatan  mengapa pertumbuhan ekonomi tak mampu lebih tinggi dari kisaran 5 %. Padahal, untuk keluar dari jebakan bangsa berpenghasilan menengah atau middle income trap diperlukan pertumbuhan setidaknya 7 % pada periode mendatang. Di tengah situasi global yang tumbuh rendah atau slowbalisation, pertumbuhan 5 % sudah bagus. Masalahnya, bagus sudah tak lagi mencukupi, good is not enough. Perlu lompatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga bisa menjadi negara maju pada waktunya. Dari kinerja triwulan I-2023 kita bisa mengamati beberapa kecenderungan (struktural) penting. Pertama, pertumbuhan didominasi sektor jasa. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi sebesar  5,93 %, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,55 %, serta sektor jasa lain yang tumbuh 8,9 %.

Kedua, sektor penyerap tenaga kerja, seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, tumbuh di bawah angka pertumbuhan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,34 5, sedangkan sektor manufaktur bertumbuh 4,43 %. Dari data di atas, pekerjaan rumahnya  yaitu menyusun strategi industri agar sektor penyokong utama pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja banyak bisa tumbuh optimal.  Strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan sebenarnya berorientasi mengatasi berbagai hambatan pokok, seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan, serta kualitas manusia. Sayangnya, implementasinya masih belum terkoordinasi dengan baik. Pendekatan tersebut juga tak diturunkan di tingkat sektoral. Dikeluarkannya omnibus law Cipta Kerja serta omnibus law sektor keuangan atau UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa menjadi modal untuk mengatasi hambatan pertumbuhan di sektor riil dan keuangan. (Yoga)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/5/2023), mengklarifikasi kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana dan Bupati Bolaang Mongondow Utara Depri Pontoh. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut harta yang dilaporkan Reihana terlalu sedikit, yakni Rp 2,7 miliar. Padahal, ia selama 14 tahun menjabat Kepala Dinas Kesehatan Lampung. (Yoga)

Kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk menelusuri dan mengelola aset pelaku tindak pidana korupsi dinilai sesuai dengan tugasnya selama ini. Terlebih, Kejaksaan Agung juga berpengalaman mengelola aset kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, Senin (8/5) di Jakarta mengatakan, pemberian wewenang kepada Kejagung untuk mengelola aset tindak pidana yang disita penyidik sejalan dengan tugas pokok kejaksaan selama ini, yakni wewenang penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi. Kewenangan bersifat menyeluruh itu memungkinkan kejaksaan menelusuri asal mula aset hingga akhir, termasuk pelakunya. Barita merujuk pada draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 yang dikeluarkan pada 17 April lalu. Pasal itu menyebutkan, penelusuran atas aset yang dapat dirampas dapat dilakukan penyidik Polri, Kejagung, KPK, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Sementara Pasal 17 mengatur norma kewenangan Jaksa Agung untuk menerima asset tindak pidana yang disita penyidik beserta dokumen pendukungnya. Barita juga menunjuk tugas-tugas yang sejalan dan diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No 16/2004 tentang Kejaksaan. Dalam Pasal 30A disebutkan, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian asset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Demikian pula instrumen untuk melaksanakan tugas pengelolaan aset disiapkan. Lembaga Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang selama ini ada di tingkat pusat akan dikembangkan dan dipimpin pejabat eselon I. ”Karena perampasan aset itu tentang kepemilikan yang bisa jadi berpindah tangan. Karena itu, penelusurannya jangan sampai terputus. Yang bisa menyambungkan tugas-tugas itu adalah kejaksaan,” kata Barita. (Yoga)