Paradigma ekonomi biru kini telah menghegemoni pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Padahal ekonomi biru hanyalah instrumen baru ekonomi politik dan pembangunan berhaluan kapitalisme neoliberal. Ia dipergunakan untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di negara-negara berkembang serta berbasis pulau-pulau kecil.

Di Indonesia ekonomi biru dimaknai sebagai ekonomi kelautan (ocean economy). Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjemahkannya menjadi lima program utama, yakni perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut.

Kebijakan ini memposisikan laut sebagai ruang pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi (Schutter, 2021), padahal pemaknaan ekonomi biru masih kontroversial karena perbedaan tafsir mengenai mata pencarian masyarakat, kepentingan bisnis, kesehatan ekosistem laut, dan modal alamiah (Cisneros-Montemayor et al., 2022). Di berbagai negara, ekonomi biru terbukti gagal menepati janjinya dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan ekologi. (Yetede)

Akhir pekan lalu, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,03 % atau lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak 4,5-4,8 %. Meski lebih tinggi dari perkiraan, muncul gugatan  mengapa pertumbuhan ekonomi tak mampu lebih tinggi dari kisaran 5 %. Padahal, untuk keluar dari jebakan bangsa berpenghasilan menengah atau middle income trap diperlukan pertumbuhan setidaknya 7 % pada periode mendatang. Di tengah situasi global yang tumbuh rendah atau slowbalisation, pertumbuhan 5 % sudah bagus. Masalahnya, bagus sudah tak lagi mencukupi, good is not enough. Perlu lompatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga bisa menjadi negara maju pada waktunya. Dari kinerja triwulan I-2023 kita bisa mengamati beberapa kecenderungan (struktural) penting. Pertama, pertumbuhan didominasi sektor jasa. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi sebesar  5,93 %, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,55 %, serta sektor jasa lain yang tumbuh 8,9 %.

Kedua, sektor penyerap tenaga kerja, seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, tumbuh di bawah angka pertumbuhan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,34 5, sedangkan sektor manufaktur bertumbuh 4,43 %. Dari data di atas, pekerjaan rumahnya  yaitu menyusun strategi industri agar sektor penyokong utama pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja banyak bisa tumbuh optimal.  Strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan sebenarnya berorientasi mengatasi berbagai hambatan pokok, seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan, serta kualitas manusia. Sayangnya, implementasinya masih belum terkoordinasi dengan baik. Pendekatan tersebut juga tak diturunkan di tingkat sektoral. Dikeluarkannya omnibus law Cipta Kerja serta omnibus law sektor keuangan atau UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa menjadi modal untuk mengatasi hambatan pertumbuhan di sektor riil dan keuangan. (Yoga)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/5/2023), mengklarifikasi kekayaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana dan Bupati Bolaang Mongondow Utara Depri Pontoh. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut harta yang dilaporkan Reihana terlalu sedikit, yakni Rp 2,7 miliar. Padahal, ia selama 14 tahun menjabat Kepala Dinas Kesehatan Lampung. (Yoga)

Kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk menelusuri dan mengelola aset pelaku tindak pidana korupsi dinilai sesuai dengan tugasnya selama ini. Terlebih, Kejaksaan Agung juga berpengalaman mengelola aset kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, Senin (8/5) di Jakarta mengatakan, pemberian wewenang kepada Kejagung untuk mengelola aset tindak pidana yang disita penyidik sejalan dengan tugas pokok kejaksaan selama ini, yakni wewenang penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi. Kewenangan bersifat menyeluruh itu memungkinkan kejaksaan menelusuri asal mula aset hingga akhir, termasuk pelakunya. Barita merujuk pada draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 yang dikeluarkan pada 17 April lalu. Pasal itu menyebutkan, penelusuran atas aset yang dapat dirampas dapat dilakukan penyidik Polri, Kejagung, KPK, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Sementara Pasal 17 mengatur norma kewenangan Jaksa Agung untuk menerima asset tindak pidana yang disita penyidik beserta dokumen pendukungnya. Barita juga menunjuk tugas-tugas yang sejalan dan diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No 16/2004 tentang Kejaksaan. Dalam Pasal 30A disebutkan, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian asset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Demikian pula instrumen untuk melaksanakan tugas pengelolaan aset disiapkan. Lembaga Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang selama ini ada di tingkat pusat akan dikembangkan dan dipimpin pejabat eselon I. ”Karena perampasan aset itu tentang kepemilikan yang bisa jadi berpindah tangan. Karena itu, penelusurannya jangan sampai terputus. Yang bisa menyambungkan tugas-tugas itu adalah kejaksaan,” kata Barita. (Yoga)

Pemerintah mengejar penyelesaian proyek strategis nasional yang tersisa selambat-lambatnya awal tahun depan sebelum pemerintahan berganti. Kemungkinan besar tidak akan ada usulan proyek baru di tengah jalan akibat keterbatasan waktu dan kapasitas fiskal. Meski rezim akan segera berganti, kesinambungan penyelesaian proyek diyakini bisa berlanjut. Berdasarkan data Kemenko Bidang Perekonomian, dari periode tahun 2016 sampai awal Mei 2023, pemerintah sudah menyelesaikan 156 proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai Rp 1.080,2 triliun. Tahun ini targetnya ada 30 PSN dengan total nilai Rp 288 triliun yang akan dikebut penyelesaiannya. Sebanyak tiga proyek sudah rampung per awal bulan ini, menyisakan 27 proyek lagi.

Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 27 proyek itu sudah mulai berjalan dan diyakini bisa rampung tahun ini. ”Mungkin sekarang tinggal 20-30 5 lagi untuk penyelesaiannya,” kata Airlangga di sela-sela acara Social Space Sewindu PSN yang diadakan di Jakarta, Senin (8/5). Ia mengatakan, selama delapan tahun program PSN berlangsung, masalah klasik yang paling sering menghambat penyelesaian proyek adalah pembebasan lahan dan pembiayaan. Dalam perjalanannya,  beberapa proyek yang dinilai tidak memungkinkan dilanjutkan dan tidak memenuhi kriteria dihentikan dan anggaran dialihkan untuk menggarap proyek strategis lain. (Yoga)

Hingga kini 4,5 juta produk dalam negeri sudah masuk e-katalog. Sejumlah 70-80 persen di antaranya sudah mengantongi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Menurut Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu, Senin (8/5/2023), tantangannya adalah mendorong produk lokal di e-katalog bisa dibeli. Promosi dinilai menjadi kunci. (Yoga)

Posisi cadangan devisa April 2023 sebesar 144,2 miliar dollar AS, turun 1 miliar dollar AS dibanding posisi Maret 2023. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (8/5/2023), menjelaskan, penurunan itu, antara lain, dipengaruhi kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan likuiditas valas. Posisi cadangan devisa ini masih cukup mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. (Yoga)

Petambak udang mengeluhkan panjangnya perizinan, yakni mencapai 21 item izin yang melibatkan lima kementerian dan pemerintah daerah, kepada Wapres Ma’ruf Amin. Mereka meminta agar perizinan usaha dipersingkat karena udang berkontribusi besar pada ekspor perikanan Indonesia. Jika tidak dibenahi, target kenaikan produksi udang 2,5 kali lipat pada 2024 bisa tak tercapai. Saat menemui Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres di Jakarta, Senin (8/5, Ketua Shrimp Club Indonesia Haris Muhtadi  yang didampingi pimpinan perhimpunan petambak udang intensif lainnya menyatakan, udang merupakan komoditas ekspor primadona. Pada 2022, ekspor udang RI sekitar 2,2 miliar USD, yang merupakan 42 %   nilai ekspor produk perikanan RI secara keseluruhan yang mencapai 5,71 miliar USD.

”Target produksi udang nasional dari KKP pada 2024 naik 2,5 kali lipat. Kami merasa itu akan sangat sulit karena kami di lapangan banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item,” ujarnya. Banyaknya jenis izin yang harus dimiliki petambak diperumit dengan pengurusan perizinan ke lima kementerian/lembaga berbeda. Sebelum beraudiensi dengan Wapres, mereka telah berdiskusi dengan KKP, KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, serta Kemendag, tetapi, mereka belum menemui jalan keluar terkait beberapa peraturan yang tumpang tindih. Selain itu, lanjut Haris, ketidaksinkronan peraturan pemerintah pusat dan daerah juga mempersulit operasional budidaya tambak di lapangan. ”Keputusan pemerintah pusat dan daerah sering tidak sinkron sehingga mempersulit kami, baik yang sudah berjalan maupun yang hendak ekspansi,” ujar Haris. (Yoga)

Pemerintah Indonesia berkeinginan terus mengembangkan ekonomi digital agar bisa menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara. Ekonomi digital bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu caranya adalah terus menumbuh kembangkan inovasi yang dibarengi upaya menjaga kepercayaan publik. ”Pangsa pasar ekonomi digital Indonesia mencapai 40 % pangsa pasar Asia Tenggara. Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di kawasan ASEAN,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Senin (8/5) di Jakarta. Presiden mengatakan, potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih sangat besar. Pada 2025, nilai pasar ekonomi digital Indonesia diperkirakan 130 miliar USD dan akan terus bertumbuh menjadi 315 miliar UISD pada 2030. Di samping itu, saat ini Indonesia memiliki 2.400 perusahaan rintisan (start up) dengan penetrasi internet mencapai 76,8 %.

Menurut Kepala Negara, ke depan, pengembangan konektivitas sistem pembayaran dan ekonomi keuangan di kawasan ASEAN mendesak untuk terus diperkuat. Salah satu penerapannya adalah pembayaran menggunakan metode pindai standar respons cepat Indonesia (QRIS) antarnegara di Asia Tenggara. Menkor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, dengan posisi Indonesia sebagai keketuaan ASEAN 2023, Indonesia akan mendorong kerja sama digitalisasi ekonomi lintas batas di kawasan ini. Dengan demikian, investasi, perdagangan, dan transaksi antarnegara kawasan Asia Tenggara bisa terus meningkat dan menguntungkan setiap negara di dalamnya. Dalam waktu mendatang, ujar Airlangga, ekonomi digital tidak akan lagi berperan sebagai penyangga perekonomian, tetapi tulang punggung akselerator pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, ekonomi digital Indonesia akan berkontribusi pada 20 % PDB dalam negeri. (Yoga)

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta warga yang terdampak program normalisasi Kali Ciliwung agar segera mengurus kompensasi yang disiapkan pemerintah. Hal itu disampaikan Heru saat meninjau lokasi program normalisasi di RW 007 di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023). Heru menemukan masih ada 19 pemilik bidang tanah yang belum mendapatkan kompensasi. (Yoga)