JAKARTA, ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak rekomendasi Bank Dunia agar pemerintah menaikkan standar garis kemiskinan, seiring status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Jika garis kemiskinan naik, jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa mencapai 40%. Di lain pihak, Bank Dunia memuji prestasi Pemerintah Indonesia yang luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu indikatornya, persentase penduduk miskin ekstrem turun drastis dari 19% pada 2002 menjadi 1,5% pada 2022. Penerapan kebijakan fiskal berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen mengatakan, upaya menurunkan kemiskinan merupakan salah satu langkah untuk keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middleincome trap). Dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, dia menyarankan agar Pemerintah Indonesia mengubah garis kemiskinan. “Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan upaya perluasan definisi penduduk miskin. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan garis kemiskinan internasional dengan besaran pendapatan sebesar US$ 3,2 bukan US$ 1,9 yang saat ini digunakan,” kata Satu Kahkonen dalam peluncuran “World Bank’s Indonesia Poverty Assessment Pathways Toward Economic Security” di Jakarta, Selasa (09/05/2023). (Yetede)

Perhelatan tahunan KTT Asean segera digelar di Labuan Bajo dari tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2023. KTT pertama tahun ini lebih bersifat internal, yakni untuk membahas agenda kerja sama internal Asean. Sementara KTT pada bulan September yang akan digelar di Jakarta akan mencakup agenda internal dan agenda eksternal, yaitu kerja sama Asean dengan negara-negara mitra dan beberapa badan internasional seperti PBB. KTT Asean di Labuan Bajo dilaksanakan di tengah situasi perdagangan dunia yang masih belum menentu. Banyak pengamat yang melihat bahwa perekonomian dunia kini semakin erfragmentasi mengikuti garis kebijakan geo politik dan keamanan, dan ini mengundang perdebatan apakah kita sedang menyaksikan proses de-globalisasi atau re globalisasi. Hal ini diperkuat dengan semakin umumnya kita temukan kebijakan berbagai negara dan pelaku bisnis untuk melakukan reshoring, nearshoring, maupun friend-shoring yang akan mengubah pola rantai-pasok nilai yang dikenal sejauh ini. Berbagai kalangan uga semakin gencar menyuarakan perlunya dikembangkan rantai-pasok nilai yang berdaya-tahan (resilient value chains) untuk mengantisipasi terganggunya kembali rantai pasok nilai global dan regional seperti yang dialami dalam dua-tiga tahun terakhir ini. Pemikiran yang ditawarkan umumnya justru berpotensi membawa fragmentasi perekonomian dunia lebih dalam lagi. (Yetede) 

BEIJING, ID – Impor Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dilaporkan mengalami kontraksi tajam pada April 2023, sementara itu, ekspor naik dengan laju lebih lambat. Kondisi ini makin memperkuat tanda-tanda lemahnya permintaan domestik, meskipun aturan pembatasan Covid-19 telah dicabut, dan makin menekan perekonomian negara yang telah berjuang untuk menghadapi pertumbuhan global yang turun. Catatan bea cukai yang dirilis pada Selasa (09/05/2023) menunjukkan, tingkat pengiriman masuk ke negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia itu turun 7,9% year-on-year (yoy) pada April. Angka ini memperpanjang penurunan 1,4% yang terlihat sebulan sebelumnya, sementara ekspor tumbuh 8,5% dengan penurunan dari lonjakan 14,8% pada Maret. Menurut laporan, ekonomi Negeri Tirai Bambu tumbuh lebih cepat dari perkiraan kuartal I-2023 berkat konsumsi jasa yang kuat. Namun, produksi pabrik dikabarkan masih tertinggal dan angka-angka perdagangan terbaru menunjukkan  momentum sebelum pandemi di RRT. Para ekonom yang disurvei dalam jajak pendapat Reuters pun memperkirakan, tidak ada pertumbuhan impor dan kenaikan ekspor sebesar 8,0%. “Pada awal tahun ini, orang akan berasumsi bahwa impor akan dengan mudah melampaui level 2022 setelah pembukaan kembali, tetapi itu tidak terjadi. Meskipun pemulihan pasca-Covid di Tiongkokberlangsung cepat dan tajam, sebagian besar terjadi secara mandiri dan tidak dirasakan oleh seluruh dunia,” ujar Xu Tianchen, seorang ekonom di Economist Intelligence Unit, yang dikutip Reuters. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT XL Axiata Tbk, penyedia jasa telekomunikasi seluler dan digital bagian dari Axiata Group Berhad, memproyeksikan pertumbuhan industri telekomunikasi di Tanah Air pada rentang sedang ke tinggi (midto high single digit) berkisar 6-7% pada 2023. Angka tersebut lebih baik ketimbang pertumbuhan tahun 2022 yang rata-rata 3-4%. Salah satu yang akan memacu pertumbuhan tersebut karena adanya event pemilihan umum (pemilu) 2024 yang tahapnnya sudah dimulai pada 2023. Pada momen pemilu biasanya terjadi kenaikan trafik telekomunikasi yang cukup signifikan karena semakin intensnya komunikasi dan kampanye yang menggunakan layanan digital. “Kalau mengenai proyeksi per tumbuhan 2023, kami memperkirakan secara industri jauh lebih baik dibandingkan 2022. Jadi, kalau kita lihat, tahun 2022, revenue XL Axiata tumbuh 9%, tetapi secara indsutri hanya 3-4%. Kami perkirakan industri tumbuh di 2023 ini mid to high single digit, ya mungkin 6-7%,” kata Presiden Direktur dan CEO PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini di Jakarta, dikutip Selasa (9/5/2023). Sementara itu, Dian memperkirakan perseroan yang dipimpinnya tumbuh seperti, atau lebih tinggi dari industri pada 2023 ini. Pada 2022, lanjut dia, tingkat kompetisi antar operator telekomunikasi di Tanah Air membaik, sehingga dapat meningkatkan imbal hasil (yield) dan keuntungan. (Yetede)

JAKARTA, ID - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya akan segera menaikkan tarif dua ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yaitu tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) dan tol Medan-Binjai (Mebi). Penyesuaian tarif dua ruas tol tersebut mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini yang telah pasti. “Dengan pertimbangan saat ini perekonomian telah pulih kembali, di mana inflasi di April 2023 itu lebih rendah dari Oktober tahun lalu, sehingga ini saat yang tepat untuk dilakukan penyesuaian tarif,” kata Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro dalam keterangan resminya, dikutip pada Selasa (09/05/2023). Koentjoro menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Jalan Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pada Pasal 48 ayat 3, yang menyebutkan bahwa penyesuaian tarif jalan tol dapat dilakukan setiap dua tahun sekali, berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Sejak dioperasi kan pada Oktober 2017 lalu, Tol Mebi belum pernah dilakukan penyesuaian tarif, yang seharusnya sudah dilakukan pada 2019 dan 2021 lalu, namun dilakukan penundaan akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Oktober 2022 hingga mencapai 30%. “Untuk Tol Bakter, sesuai regulasi, sudah saatnya dilakukan penyesuaian tarif kembali setelah sebelumnya pernah dilakukan penyesuaian pada 2021,” kata Koentjoro.  (Yetede)

JAKARTA, ID- Penjualan rumah tapak (landed house) dinilai kian prospektif sepanjang 2023 seiring perbaikan daya beli dan masih tingginya kebutuhan hunian di Indonesia. Masih potensialnya bisnis ini tercermin dari pendapatan 43 emiten properti triwulan I-2023 yang melonjak 32% dibandingkan periode sama 2022, yakni dari Rp 5,94 triliun menjadi Rp 7,84 triliun. “43 emiten ini lebih banyak menggarap segmen pasar perumahan dengan harga di atas Rp 1 miliar. Jadi, kenaikan penjualan sebesar 32% ini merupakan salah satu indikator mulai pulihnya pasar perumahan segmen menengah dengan harga di atas Rp 1 miliar,” kata Panangin Simanung kalit kepada Investor Daily, Selasa (9/5/2023). Panangian memerkirakan tren penjualan rumah akan terus bertumbuh pada 2023. ”Ini terlihat dari tren pertumbuhan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bank-bank di lndonesia yang mulai meningkat. Tahun lalu sebesar 7%, sedangkan tahun ini diperkirakan bisa mendekati 10%. Begitu pula tahun depan diperkirakan menembus angka pertumbuhan double digit,” tutur dia. Hal ini menjadi bukti, anggapan sebagian besar pelaku bisnis property bahwa pemilu menggangu kinerja penjualan rumah adalah mitos belaka. “Karena sudah terbukti sejak reformasi tahun 2000-an bisnis properti sudah terpisah dari isu politik (decoupling).Booming properti pertama kali, pascareformasi justru terjadi pada 2004, saat pilpres,” papar Panangian. Segmen Harga Mengutip laporan keuangan para emiten properti di Bursa Efek Indonesia (BEI), per akhir Maret 2023, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD) merupakan pengembang yang paling tinggi meraup penjualan, yakni Rp 2,08triliun. (Yetede)

JAKARTA – Kekayaan dari komoditas alam menjadi salah satu alasan masuknya Indonesia ke jajaran negara yang paling banyak memiliki miliuner. Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengatakan struktur ekonomi di Indonesia masih bersifat tradisional dan ditopang oleh hasil komoditas, terutama tambang dan perkebunan. “Ekspor kita didominasi komoditas alam,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Indonesia masuk kelompok 20 negara yang paling banyak memiliki miliuner pada 2023 versi Forbes. Menurut majalah bisnis dan finansial asal Amerika Serikat tersebut, jumlah “crazy rich” Indonesia mencapai 29 orang, berkurang satu dibanding pada tahun lalu. Para empunya kekayaan jumbo asal Indonesia bergabung bersama 2.640 miliuner terkaya yang berasal dari 77 negara. Jumlah itu sudah mencakup orang kaya dari dua negara yang baru diikutkan Forbes untuk survei pada 2023, yakni Armenia dan Panama. (Yetede)

JAKARTA – Perusahaan media massa dan penerbitan PT Tempo Inti Media Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan yang positif selama 2022. Direktur Utama Tempo, Arif Zulkifli, mengatakan pendapatan usaha emiten berkode perdagangan TMPO itu pada 2022 mencapai Rp 211,1 miliar, naik Rp 22 miliar dibanding pada 2021. “Tren positif ini memberi angin segar dan ruang tumbuh yang lebih baik bagi Tempo Inti Media,” tutur Arif di sela Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Gedung Tempo, kemarin. Lonjakan pemasukan itu disokong oleh berbagai divisi kerja di Tempo Media. Pendapatan barang cetakan, sebagai contoh, tumbuh 34,5 persen atau naik Rp 17,7 miliar. Pendapatan kanal berita daring Tempo.co juga tumbuh 33,4 persen atau naik Rp 13,8 miliar. Demikian pula pendapatan dari Tempo TV serta bisnis kertas yang melambung, masing-masing sebesar 53,4 persen dan 8,4 persen. Adapun beberapa lini yang pendapatannya turun, antara lain, sirkulasi dan iklan pada majalah serta koran, jasa penyelenggara acara, serta jasa rumah kreatif. Namun, secara umum, laba kotor korporasi naik dari Rp 75 miliar pada 2021 menjadi Rp 77 miliar. (Yetede)

Bank Dunia atau World Bank merekomendasikan Pemerintah Indonesia mencabut pajak pertambahan nilai (PPN) 0% atas sejumlah barang dan jasa. Cara ini dinilai jalan cepat menaikkan penerimaan pajak, sehingga dana yang diperoleh bisa digunakan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan. Dalam laporan bertajuk Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment yang dirilis Selasa (9/5), Bank Dunia menyatakan Indonesia perlu menghapus pembebasan PPN atas sejumlah barang dan jasa, menaikkan pajak minumam beralkohol, tembakau, gula, dan karbon. Menurut Bank Dunia, sejumlah barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN tersebut memang dinikmati oleh kalangan miskin. Namun, kalangan lebih mampu juga turut menikmati insentif tersebut. Alhasil, sebut Bank Dunia, sepertiga dari potensi penerimaan PPN atau 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) di Indonesia hilang dengan struktur pembebasan PPN ini. Padahal, angka itu cukup untuk mendanai seluruh anggaran bantuan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat bahwa rekomendasi World Bank ini bisa mengerek penerimaan pajak. Terlebih lagi, PPN masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak saat ini. Dia menyinggung sektor pendidikan. "Jadi pendidikan salah satu yang dikecualikan PPN-nya. Tapi kita tahu pendidikan ada yang level atas dan rendah. Oleh karena itu, perlakuan ini harus dibedakan," kata Sri Mulyani, kemarin. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah perlu berhati-hati mengotak-atik kebijakan PPN. Dia khawatir perluasan objek PPN bisa berdampak kepada daya beli masyarakat. "Momentumnya harus diperhitungkan matang," kata dia.

Emiten yang bergerak di bisnis barang konsumen habis pakai alias fast moving consumer goods (FMCG) sudah merilis laporan kinerja keuangan kuartal I-2023. Hasilnya, rata-rata emiten di sektor ini membukukan kinerja positif. Ambil contoh PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD). Emiten ini mencatatkan kenaikan laba bersih 67,96% secara tahunan menjadi Rp 156,47 miliar di kuartal I -2023. Kinerja apik juga dicatat PT Mayora Indah Tbk (MYOR). Pada tiga bulan pertama tahun ini, MYOR mengantongi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 727,71 miliar. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) juga mencatatkan pertumbuhan laba bersih 63,27% secara tahunan menjadi Rp 3,84 triliun dari Rp 2,35 triliun pada periode yang sama tahun 2022. Meski mencatat kinerja positif di kuartal I-2023, saham emiten FMCG masih bergerak volatil. Contoh saham GOOD. Kemarin, saham GOOD naik 0,43% ke level Rp 466. Namun, jika diakumulasi sejak awal tahun, saham GOOD sudah longsor 11,24%. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai, masih merahnya kinerja saham sejumlah emiten barang konsumen dipicu beberapa faktor. Salah satunya mahalnya valuasi saham emiten. Meski begitu, Nafan melihat. prospek emiten barang konsumen masih cerah. Katalis positif emiten akan ditopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini yang diproyeksi berkisar 5%. Menurut Nafan, kinerja perekonomian tahun ini akan ditopang pertumbuhan konsumsi pasca pandemi. Momentum Pemilu 2024 juga akan menggenjot konsumsi masyarakat. "Sentimen positifnya ada di tingkat konsumsi yang tinggi," katanya. Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang sepakat. Dia menilai, faktor pendorong pertumbuhan kinerja emiten konsumen adalah pemulihan konsumsi masyarakat yang relatif stabil di awal 2023.