Pemerintah sudah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian dan belanja (K/L) untuk tahun 2024. Ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pagu indikatif belanja K/L senilai Rp 999,9 triliun. Angka ini naik 2,3% dibandingkan pagu indikatif tahun 2023 senilai Rp 977,1 triliun. "Ini tinggal sedikit lagi sudah Rp 1.000 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat dengan Badan Anggaran RI, Selasa (30/5). Dari pagu anggaran tahun depan, kementerian dan lembaga yang mencatatkan belanja paling besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp 128,15 triliun. Pagu ini menanjak 2,34% dari anggaran tahun ini sebesar Rp 125,22 triliun. Kementerian yang dipimpin Menteri Basuki Hadimuljono ini ditugaskan untuk bisa memastikan beragam proyek infrastruktur yang sudah dibangun bisa berlanjut. Adapun anggaran di bidang kesehatan secara total pada tahun depan senilai Rp 102,6 triliun melalui belanja lima kementerian/lembaga. Angka tersebut naik dari tahun ini Rp 100,7 triliun.

Pemerintah masih berencana membatasi pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram mulai 1 Januari 2024. Kebijakan pembatasan elpiji 3 kg bertujuan agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Pemerintah sedang membahas skema yang tepat untuk melakukan pembatasan pembelian gas subdisi yang biasa disebut gas melon ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu bilang, dalam menentukan kebijakan subsidi elpiji 3 kg, pemerintah harus memperhatikan perkembangan harga komoditas global. Sebab, ada peluang tahun ini harga komoditas bisa seperti tahun kemarin. Dalam beberapa minggu ke depan, BKF bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas skema pemberian subsidi termasuk elpiji 3 kg untuk tahun depan agar tepat sasaran. Mereka yang berhak adalah masyarakat miskin dan mereka yang rentan kemiskinan. Beberapa langkah bakal pemerintah tempuh, di antaranya meneruskan transformasi kebijakan subsidi elpiji 3 kg dengan pendataan pengguna dan pencatatan transaksi penyaluran di sub penyalur menggunakan teknologi informasi. Langkah ini diikuti penerapan subsidi berbasis data bantuan sosial. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarakankan penerima subsidi pembelian gas melon tidak hanya rumah tangga miskin yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi pemerintah juga perlu menyalurkan susbidi tersebut kepada pelaku UMKM yang membutuhkan susbidi ini.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih banyak bergerak di zona merah sepanjang perdagangan bulan Mei 2023. IHSG turun 4,08% dan ditutup di 6.633,26 per akhir bulan lalu. IHSG banyak tertekan oleh saham-saham komoditas energi. Namun, IHSG berpeluang kembali menguat pada bulan ini. Chief Executive Officer Edivisor Profina Visindo Praska Putrantyo mengatakan, pergerakan IHSG bulan Juni akan didominasi oleh berbagai sentimen eksternal. Salah satunya dari Amerika Serikat (AS). Data nonfarm payrolls AS meningkat menjadi 339.000 pada Mei 2023. Angka ini tumbuh mengalahkan harapan pelaku pasar di kisaran 190.000. Sebaliknya, tingkat pengangguran di Negeri Paman Sam ini naik menjadi 3,7% pada Mei 2023. Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kwee menimpali, pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi dari China yang diproyeksikan melambat."Perlambatan ekonomi China jadi tekanan. Tetapi hal ini juga membawa potensi perpindahan dana dari bursa China ke bursa Indonesia," ujar Hans. Sementara dari dalam negeri, investor akan menghadapi pemberlakuanv auto rejectionv bawah (ARB) sebesar 15% yang dimulai hari ini. Namun ketetapan ini dinilai tak berdampak signifikan. Direktur Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus menilai, batas ARB 15% diprediksi hanya akan mempengaruhi IHSG saat pemberlakuan di hari pertama, Senin (5/6).

Pendapatan premi asuransi umum masih mencatatkan pertumbuhan di kuartal pertama 2023. Lini bisnis asuransi properti tetap mendominasi dari seluruh total pendapatan premi di periode tersebut. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat, pangsa pasar premi asuransi properti di tiga bulan pertama tahun ini mencapai 24,5% dari total premi. Premi asuransi properti tercatat tumbuh 11,9% secara tahunan menjadi Rp 6,4 triliun. Kendati premi naik, Wakil Ketua AAUI Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang menyebut, pangsa pasar asuransi properti mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 25,5%. “Salah satu penyebab penurunan ini adalah akibat turunnya penjualan untuk properti di triwulan satu tahun 2023,” ujar Trinita, beberapa waktu lalu. Tapi tetap saja, dari sisi pangsa pasar, asuransi properti masih secara konstan jadi yang terbesar. Di urutan berikutnya ada asuransi kendaraan bermotor. Sementara di posisi ketiga ada asuransi kredit dan di posisi keempat ada lini bisnis asuransi kesehatan. Buat perbandingan, premi asuransi kendaraan bermotor pada periode sama tahun lalu mencapai Rp 4,74 triliun. Trinita menjelaskan pertumbuhan yang dicatatkan asuransi kendaraan ini didukung meningkatnya penjualan kendaraan roda dua 45,5% dan roda empat sebesar 13,8%.

Pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan transisi energi secara bertahap dengan mengurangi porsi energi berbahan bakar fosil, ke energi baru terbarukan. Cadangan energi hijau yang begitu melimpah di negeri ini menjadi modal luar biasa. Sayangnya, pemanfaatan potensinya masih kecil, kurang dari 1% kapasitas terpasang. Faktor investasi menjadi tantangan. Indonesia perlu dana kurang lebih US$87 miliar untuk transformasi energi bersih mulai dari pengembangan infrastruktur, hingga teknologi. Strategi inovatif pemerintah, korporasi, dan pelaku di sektor energi menjadi kunci untuk menjaring investasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Harapannya, program Indonesia mencapai target net zero emission 2060 tercapai, tak sekadar jauh panggang dari api.

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan keterangan usai mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa (31/5). Dia bercerita banyak soal rencana investasi di kawasan industri hijau Bantaeng, Sulawesi Selatan dan Papau Barat. Rencana investasi di kawasan industri hijau itu terkait dengan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. “Investasinya kurang lebih US$9 miliar,” kata Bahlil.Investor asal Inggris dan beberapa negara Eropa lain, disebut Bahlil terlibat dalam rencana pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik tersebut. Nama-nama korporasi yang disebut di antaranya Glencore dari Swiss, Envision dari Inggris, dan Umicore asal Belgia.Dengan pengembangan proyek itu, produksi baterai kendaraan listrik nantinya untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar luar negeri. “Ekspor untuk Eropa. Karena Inggris ikut, dia akan menjadikan hub untuk Eropa,” kata Bahlil.Presiden Jokowi mendukung rencana investasi itu. Bahkan, Kepala Negara memberi arahan agar investasi dipercepat dengan melibatkan korporasi pelat merah serta memperhatikan ketentuan perundangan.“Tadi arahannya, kami akan melakukan percepatan karena investasi ini akan dibangun dalam kawasan industri yang green energy, akan memakai tenaga angin di Sulawesi, di Bantaeng, dan segera dilakukan. Kemudian juga tambang nikelnya itu dari Papua dan prosesnya sekarang lagi berjalan,” katanya. 

Kebutuhan Indonesia untuk transformasi energi baru terbarukan (EBT) diperkirakan mencapai US$50 miliar dan US$37 miliar untuk pengembangan di sektor kehutanan, guna lahan, dan karbon laut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan transisi energi menjadi agenda global dalam mengatasi dampak krisis iklim. Indonesia turut mengambil peran dalam upaya transisi agar emisi karbon dari negara ini berkurang. “Transisi untuk negara berkembang, seperti Indonesia, haruslah adil dan terjangkau. Dalam hal ini kami akan selalu bekerja sama dengan global menawarkan proyek bersama untuk transisi energi. Karena transisi itu mahal, dan kami ingin katakan ini harus adil dan terjangkau,” ujar Febrio pada Rabu (31/5). Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyatakan pemerintah terus berupaya menarik investor global untuk berinvestasi di Indonesia, terutama dalam pengembangan teknologi hijau.

Bank BPD Bali terus mengenjot digitalisasi keuangan di daerah dengan memperluas sebaran merchant QRIS dan memfasilitasi kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) untuk belanja Pemda di seluruh Bali.Kartu kredit untuk pemerintah daerah yang disediakan oleh Bank BPD Bali mulai diuji coba di dua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali. Secara resmi Bank BPD Bali meluncurkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pemerintah daerah pada Jumat (2/6) bersamaan dengan pelaksanaan Bali Digital Festival di Art Center, Denpasar. Se lanjutnya implementasi kartu kre dit ini berlaku di seluruh OPD di Pemprov Bali serta juga OPD di tingkat kabupaten, BPD Bali menargetkan pada 2024 seluruh OPD sudah menggunakan kartu kredit.Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma menjelaskan penggunaan kartu kredit pemerintah akan memudahkan OPD melakukan belanja sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan, Pemda akan lebih cepat kepada rekanan mereka sehingga rekanan tidak perlu menunggu terlalu lama karena ditalangi terlebih dahulu melalui kartu kredit pemerintah.

Kartu kredit ini dirancang dengan fitur-fitur keamanan untuk me lin dung i transaksi dan menjaga kerahasiaan informasi, kemudahan penggunaan yaitu melalui kanal mobile banking khusus transaksi QRIS, serta menuju pengembangan yaitu dengan menggunakan kar tu kredit fisik serta dengan online payment.Gubernur Bali, Wayan Koster men jelaskan digitalisasi pemerintah daerah termasuk didalamnya digitalisasi keuangan dengan penggunaan kartu kredit pemerin tah daerah dijadikan sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintah di seluruh Bali. “Penggunaan kartu kredit kami dorong sebagai instrumen penye lenggaraan pemerintah di seluruh Bali,” jelas Koster.Sementara itu, Bank BPD Bali juga terus melakukan perluasan implementasi QRIS, terutama di pasar tradisional yang mayoritas diisi oleh UMKM. Bank BPD Bali juga menjadi bank daerah pelopor penggunaan QRIS Cross Border atau QR lintas negara. Saat ini QRIS Bank BPD Bali sudah terintegrasi dengan QR Malaysia dan Thailand, sehingga wisatawan dua negara tersebut bisa bertransaksi di Bali tanpa harus melakukan penukaran uang.

Panas yang terlalu terik karena kenaikan suhu 0,95 derajat celsius dalam 16 tahun terakhir membuat para petani sayur di Kampung Baru, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kaltim, tidak sanggup lagi bekerja pada siang hari. Mereka mengganti jam kerja pada pagi dan sore hingga malam hari. ”Sekarang Berau terlalu panas. Begitu matahari mulai naik, biasanya sudah tak sanggup lagi berada di ladang. Panasnya menyengat. Padahal, sepuluh tahun lalu rasanya belum sepanas ini,” kata Mardiono (54), petani sayur dari Kampung Baru, anggota Kelompok Tani Kembang Bersama, Sabtu (3/6). Untuk mencukupi kebutuhan harian, Mardiono menargetkan bisa panen sayur setiap hari. Untuk itu, dia harus pintar mengatur jadwal mencangkul, tanam, perawatan, hingga panen. Masalahnya, suhu udara di Berau pada siang hari kini tidak lagi ramah untuk para petani. Mardiono mesti beradaptasi dengan mengubah jam kerja. ”Kerja malam terutama untuk menyuluh hama. Ulat grayak dari dalam tanah itu biasanya naik saat malam dan mesti ditangkap satu-satu agar tidak merusak tanaman,” tuturnya.

Menurut Mardiono, aktivitas penambangan batubara di kawasan Hutan Kota Tangap ysng berbatasan dengan kampungnya menjadi penyebab hancurnya hutan dan panas di Berau. Tri Budi Kurniawan (43), Ketua RT 008 Kampung Baru, mengatakan, warga telah berulang kali memprotes aktivitas penambangan batubara yang merusak Hutan Kota Tangap. ”Hutan Kota Tangap dulu kebanggaan warga Berau, jadi pusat wisata, serta pelindung kampung kami dan sumber air,” ujarnya. Sejak maraknya  penambangan batubara tiga tahun terakhir, hutan kota itu hanya tersisa beberapa hektar. Hanya 200 meter dari pintu gerbang Hutan Kota Tangap, terlihat puluhan alat berat bekerja membongkar hutan dan mengeruk batubara. Penelitian Nicholas H Wolff dari The Nature Conservancy dan tim di jurnal Lancet Planetary Health (2021) menunjukkan, selama 2002 hingga 2018 seluas 4.375 km persegi hutan di Berau telah dibuka. Setara 17 % luasan lahan di seluruh kabupaten berau. Menurut Wolff, kombinasi pembukaan hutan yang masif dan pemanasan global inilah yang menyebabkan suhu di Berau meningkat hingga 0,95 derajat celsius dalam 16 tahun. (Yoga)

Pemerintah menaikkan usulan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos tahun depan hingga melebihi alokasi selama pandemi Covid-19 untuk mengejar target pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem. Meskipun demikian, instrumen bantuan sosial bukan satu-satunya solusi. Untuk menurunkan jumlah orang miskin secara signifikan, dibutuhkan pendekatan komprehensif dan produktif lewat penciptaan lapangan kerja. Dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, Kemenkeu mengusulkan alokasi anggaran perlindungan sosial Rp 503,7 triliun sampai Rp 546,9 triliun. Setelah pendidikan, usulan anggaran itu menjadi alokasi kedua terbesar dalam kerangka RAPBN 2024.

Jumlah tersebut lebih besar ketimbang dana perlindungan sosial yang dialokasikan pemerintah selama pandemi Covid-19, dimana anggaran perlindungan social pada 2020 sebesar Rp 497,9 triliun, menurun menjadi Rp 468,2 triliun pada 2021, Rp 431,5 triliun pada tahun 2022, dan meningkat ke atas Rp 500 triliun pada usulan anggaran tahun 2024, meski pandemi sudah mereda. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad, Minggu (4/6) menilai, dana perlinsos yang ditingkatkan signifikan bukan satu-satunya solusi untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Instrumen bansos perlu diiringi dengan strategi yang lebih komprehensif, seperti menciptakan efek pengganda dari investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang produktif dan berkualitas. (Yoga)

Sejumlah dugaan pelanggaran bermunculan ketika Permenaker No 5 Tahun 2023 diterapkan. Pelanggaran itu, antara lain, ialah penerapan sepihak dan pemotongan upah hingga di bawah standar minimum. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi Trisnanti mengatakan, salah satu perusahaan di Jakarta Utara memberlakukan sepihak Permenaker No 5 Tahun 2023. Per Juni 2023, upah para pekerja dipotong 25% dan hanya perlu bekerja empat hari per pekan.

”Ada sekitar 2.000 pekerja (di perusahaan itu) yang tersebar dalam empat serikat buruh. Dua serikat buruh sepakat dan dua lainnya tidak sepakat,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/6/2023). Perundingan antara perusahaan dan serikat buruh, lanjut Dian, belum selesai. Namun, perusahaan secara sepihak memberlakukan pemotongan upah dan jam kerja bagi semua buruh. Mulai Juni 2023, sejumlah pekerja hanya menerima upah Rp 3,6 juta per bulan. Jumlah ini di bawah standar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sekitar Rp 4,9 juta per bulan.

Permenaker No 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perushaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global mengizinkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor untuk membayarkan upah paling sedikit 75% upah yang biasa diterima pekerja. Aturan itu juga membolehkan perusahaan menyesuaikan waktu kerja kurang dari 7 jam per hari dan 40 jam per pecan untuk enam hari kerja dalam sepekan. Selain itu, ada pula opsi 8 jam per hari dan 40 jam per pekan untuk lima hari kerja dalam sepekan. Namun, penyesuaian upah dan waktu kerja harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja/buruh. (Yoga)