PROYEK STRATEGIS NASIONAL : MAJU MUNDUR SI KERETA KILAT
Pengoperasian megaproyek kereta cepat Jakarta—Bandung Jawa Barat tak diubah pada pertengahan Agustus 2023, meskipun ada dugaan kendala dalam proses sertifikasi laik operasi dari regulator. Tak putus dirundung malang. Paribahasa yang artinya mendapatkan musibah terus menerus tengah dialami proyek kereta cepat rute Halim Jakarta—Tegalluar, Bandung Jawa Barat. Setelah mengalami masalah teknis akibat pencurian kabel tembaga dan baut yang terpasang di jalur kereta cepat di Karawang baru-baru ini, proyek strategis nasional (PSN) itu kembali didera masalah belum keluarnya sertifikat kelayakan operasi untuk Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB). Padahal, operasional perdana KCJB dijadwalkan pada pertengahan Agustus 2023 atau bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Bila merujuk jadwal tersebut, persiapan operasional proyek kereta cepat adalah kurang dari 3 bulan. Belum lagi, beberapa stasiun KCJB masih digarap oleh kontraktor. Pada saat yang sama, kontraktor penggarap yang juga pemegang saham konsorsium Indonesia yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah mengalami hambatan dengan adanya proses restrukturisasi finansial. Oleh karena itu, regulator yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tiga konsultan proyek KCJB yaitu Mott Macdonald, PwC, dan firma hukum Umbra merekomendasikan operasi komersial dilakukan pada Januari 2024.
Manajemen PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator KCJB mengumumkan target operasional kereta cepat rute Jakarta—Bandung tetap yaitu pada 18 Agustus 2023. Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan bahwa periode soft launching untuk masyarakat yang berminat mencoba KCJB dimulai pada Agustus hingga September 2023. Masyarakat juga bisa menjajal integrasi KCJB dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Stasiun KCJB Halim ke semua stasiun pelayanan LRT Jabodebek. Selain itu, masyarakat juga bisa mencoba integrasi KA feeder dengan Stasiun KCJB Padalarang dengan Stasiun KAI Bandung dan Cimahi. Namun, Emir tak membantah bahwa belum semua stasiun KCJB bisa melayani penumpang. “Pada masa pengenalan tersebut, stasiun yang akan melayani naik turun penumpang jumlahnya masih terbatas dan akan ditambah secara bertahap,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (8/6). Juru bicara Kemenhub yang juga Staf Khusus Menhub Bidang Pengembangan SDM dan Kehumasan Adita Irawati menyarankan menanyakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
REVISI ATURAN OJK : MEMOMPA PERAN EKONOMI KERAKYATAN BPR BALI
Bank Perekonomian Rakyat atau BPR memainkan peran sentral guna menopang para pebisnis usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Bali. Revisi aturan dari Otoritas Jasa Keuangan diyakini akan memompa performa BPR di Bali untuk pulih dari badai pandemi Covid-19 dan meningkatkan perannya untuk menyokong ekonomi kerakyatan Pulau Dewata. Diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK) menjadi angin segar bagi pebisnis Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Bali yang sudah lama menantikan aturan baru sebagai pedoman bagi mereka untuk melakukan eks pansi bisnis di luar pembia yaan.Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa Provinsi Bali memiliki BPR dan BPR Syariah (BPRS) sebanyak 133 unit dengan total aset senilai Rp19,6 triliun.Tak ayal, Bali menjadi salah satu daerah yang sangat potensial untuk mengembangkan ekspansi bisnis BPR/BPRS.Bahkan, data dari Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (Perbarindo) Bali menunjukkan bahwa sebanyak 41 BPR di Bali tercatat sudah memiliki aset di atas Rp100 miliar. Tak hanya itu, dua BPR di Bali juga tercatat memiliki aset di atas Rp1 triliun.
Tak tanggung-tanggung, BPR di Bali membidik bisnis potensial, seperti valuta asing (valas), hingga mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia melalui aksi penawaran perdana saham (initial public offering/IPO).Kini, angan ekspansi itu tinggal selangkah. BPR masih menunggu diterbitkannya ketentuan teknis berupa peraturan OJK (POJK) yang kini masih dimatangkan oleh regulator.
Ketua Perbarindo Bali I Ketut Komplit sangat optimistis dengan UUP2SK yang dinilai akan membuat laju BPR makin kencang. Dia menilai, selama ini BPR hanya dibatasi pada bisnis pembiayaan. Pada bisnis ini, imbuhnya, BPR mesti bersaing dengan bank umum dan bank daerah yang jauh lebih menarik bagi debitur. Oleh karena itu, Ketut menilai bahwa saat ini adalah momentum bagi seluruh BPR untuk bisa memperkuat modal dengan melantai di pasar modal maupun mengembangkan unit usaha lainnya dengan mengoptimasi peluang di Pulau Dewata.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa saat ini POJK BPR masih dalam proses pembahasan oleh OJK. Kendati, Kristianti menyambut positif semangat BPR untuk melakukan ekspansi di luar pembiayaan sebagai penguatan modal.
Dihubungi terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan bahwa pihaknya memerlukan penulisan kembali atau rewriting kebijakan guna memastikan apa yang dicantumkan dalam UU PPSK bisa diimplementasikan untuk kemajuan BPR.
”Melayangan”, Merawat Tradisi Sekaligus Hobi
Melayangan atau bermain layang-layang di Bali bukan sekadar hobi, melainkan juga melestarikan tradisi. Melayangan yang bergulir sejak Juni dan memuncak pada Juli mendatang jadi tanda akan berakhirnya musim panen padi. Sekelompok pemuda berlarian di area parkir Taman Werdhi Budaya Bali, Jalan Nusa Indah, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, Sabtu (27/5) menjelang sore. Sebagian menarik tali dan sebagian lainnya menyambut turunnya layang-layang berbentuk ikan. ”Ada yang patah,” ujar I Wayan Budana (25), pemilik layang-layang berbentuk ikan atau bebean itu. Budana alias Cepung, bersama rekan-rekannya, memperbaiki layang-layang itu dan menerbangkannya lagi. Belakangan ini, langit di Bali disemarakkan oleh beragam jenis layang-layang dengan beraneka warna. Layang-layang itu meliuk-liuk bak menari di angkasa. Putu Ari Suardita (20), asal Desa Sading, Mengwi, Kabupaten Badung, juga menerbangkan layang-layang. Ia hobi melayangan sejak kecil, yang ia kenal dari ayahnya. Melayangan di Bali kini menghadapi tantangan ketiadaan lahan yang lapang dan terbuka, terutama di perkotaan. Apalagi di sejumlah kawasan terdapat bentangan kabel listrik dengan tegangan tinggi.
Di Bali, bermain layang-layang tidak mengenal batas usia. Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya di Dinas Kebudayaan Bali Ida Bagus Alit Suryana mengaku masih sering bermain layang-layang hingga saat ini. ”Saya sejak kecil, sekitar tahun 1981, sudah ikut mengangkat layangan. Saat itu saya masih di sekolah dasar,” ujar Suryana yang kini berusia 49 tahun. Bagi sebagian masyarakat di Bali, melayangan tidak hanya bentuk hiburan dan rekreasi atau permainan tradisional. Namun, juga bagian dari upaya merawat tradisi dan menjaga akar budaya serta melestarikan lingkungan. Melayangan juga bentuk tradisi masyarakat agraris di Bali yang dikaitkan sebagai pemuliaan terhadap Dewa Siwa, yang dipercaya turun ke Bumi sebagai rare angon atau anak gembala. Layang-layang itu menjadi ungkapan rasa syukur dan rasa bahagia petani atas panenan yang diperoleh. Suryana mengatakan, layang-layang juga bagian dari kelengkapan persembahan kepada Dewa Siwa, yang turut mengatur siklus kehidupan di dunia dan alam semesta. (Yoga)
Anggaran Kesehatan Tunjukkan Komitmen
Anggaran kesehatan minimal 10 % yang selama ini diatur sebagai anggaran wajib minimal pemerintah, menurut rencana, dihapus dalam RUU Kesehatan. Keputusan tersebut dinilai tidak tepat dan bertentangan dengan upaya penguatan sistem kesehatan nasional. Hal tersebut disampaikan pendiri dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih dalam diskusi daring bertajuk ”Kepentingan Publik yang Belum Ada di RUU Kesehatan”, Kamis (8/6).
Susanti.Menurut Diah, kewajiban anggaran kesehatan minimal 10 %, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masih diperlukan. Dengan adanya aturan tersebut, pada 2021 masih ada 58 daerah dari 518 kabupaten/kota yang proporsi anggaran kesehatannya kurang dari 10 %. Distribusi alokasi anggaran pun timpang. ”Kami ingin menekankan pentingnya mempertahankan komitmen anggaran 10 % sebagai bentuk kehadiran dan komitmen politik negara terhadap kesehatan masyarakat. Jika aturan tersebut sampai dihapus dan tidak ada mandat kepada daerah, anggaran kesehatan dikhawatirkan tidak menjadi prioritas,” kata Diah. (Yoga)
EKONOMI DIGITAL, Inovasi Kecerdasan Buatan Perlu Bertanggung Jawab
Google berkomitmen mendukung lingkungan inovasi kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Dalam setiap pengembangan kecerdasan buatan, Google selalu mengikuti prinsip etika global. ”Kami terbuka bekerja sama dengan pemerintah, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk membuat lanskap kecerdasan buatan lebih baik, lingkungan kecerdasan buatan yang sehat (bertanggung jawab),” ujar Direktur Regional Google Cloud untuk Indonesia dan Malaysia Megawaty Khie, di acara Google Cloud Jakarta Summit 2023, Kamis (8/6). Pada 2018, Google menjadi perusahaan pertama yang mengeluarkan batasan / prinsip tentang penggunaan kecerdasan buatan agar aman. Beberapa pekan lalu, Google telah merilis Agenda Bersama untuk Perkembangan Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab di blog resmi perusahaan.
Dalam laporan itu, selain mendorong tanggung jawab, Google menganjurkan pemerintah untuk fokus membuka peluang dengan memaksimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan keamanan global sembari mencegah kejahatan siber yang mengeksploitasi teknologi kecerdasan buatan. Dalam laporan Agenda Bersama untuk Perkembangan Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab, Google menyatakan, kecerdasan buatan terlalu penting untuk tidak diregulasikan dengan baik. Dari sisi komputasi awan, Google diketahui terus-menerus membangun kemampuan produknya melalui perangkat keras, perangkatlunak, dan melatih kecerdasan buatan di jaringan pusat data. Google Cloud sekarang meluncurkan penambahan kemampuan kecerdasan buatan tipe generatif untuk produk Vertex AI.
Direktur Digital dan Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Arga Nugraha, yang hadir di acara yang sama, mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, BRI berusaha membawa banya proses bisnis ke ranah digital. Perusahaan juga sudah menetapkan tema composable, yang terdiri dari resiliensi, open banking, dan kecerdasan buatan/mesin pembelajaran. ”Kami juga mengeksplorasi kecerdasan buatan tipe generatif untuk memperbaiki kualitas chatbot. Selain bisa meningkatkan pengalaman nasabah, upaya ini diharapkan mampu menghemat peran agen customer service,” tuturnya. (Yoga)
Blue Ekonomi Bisa jadi Pertumbuhan Baru
JAKARTA,ID-Pemanfaatan sumber daya kelautan dengan perspektif inovasi, memaksimalkan penggunaan teknologi, dan berwawasan pada kelestarian lingkungan atau yang sering disebut dengan teknologi biru (blue economy), bisa menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia. Melalui pendekatan ini, pemanfaatan terhadap sumber daya kelautan Indonesia yang nilai ekonominya diperkirakan mencapai US$ 2,5 triliun (Rp 37.187,5 triliun) per tahun, bisa didongkrak dari level saat ini yang baru 7%. Selain itu, dengan luas lautan yang mencapai hampir dua per tiga dari luas wilayah negara, dengan pemanfaatan yang lebih sempurna melalui blue economy, kontribusi sektor kelautan yang baru 2,37% terhadap produk domestik bruto (PDB), bisa dilipatgandakan. Untuk jangka pendek, itu bisa dilakukan dengan aktivitas perikanan tangkap, budi daya, dan juga hilirisasi. Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah bisa mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan Rektor dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan Joseph Pangalila, mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta. (Yetede)
Kredit Kian Melandai, Bank Mulai Revisi RBB
JAKARTA,ID-Sejalan dengan pertumbuhan kredit industri perbankan yang tumbuh melambat pada April 2023, sejumlah bank disebut telah menyesuaikan target rencana bisnis bank (RBB). Setidaknya, hingga akhir tahun ini kredit perbankan masih bisa tumbuh 10% secara tahunan (year on year/yoy). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memaparkan, hingga April 2023 kredit yang telah disalurkan perbankan senilai Rp 6.464 triliun, meningkat 9,93% (yoy) dan dibandingkan Desember 2022 sebesar 11,35% yoy. "Sampai saat ini kami di OJK ada beberapa bank lakukan penyesuaian RBB, meskipun bank masih optimis secara agregat tumbuh 10% tahun ini," ujar Dian dalam konferensi persnya. OJK pun memberikan dukungan penyaluran kredit pebankan melalu berbagai kebijakan, salah satunya perpanjangan restrukturisasi kredit akibat Covid-19 secara targeted dan menerbitkan aturan yang diperlukan. Bank diharapkan terus melakukan evaluasi dan adaptasi terkait pertumbuhannya pasca pandemi Covid-19. (Yetede)
Keluar Middle Income Trap, Kontribusi Industri Harus Capai 25%
JAKARTA,ID-Sektor industri berperan vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional agar Indonesia bisa keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (Middle income trap) dan bisa menjadi negara maju. Berkaitan itu, kontribusi industri ke pertumbuhan ekonomi baru mencapai 25%. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik ((BPS) mencatat kontribusi industri ke pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2023 sebesar 18,57%. Pada kuartal I-2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03% secara year on year (yoy). produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sebsar Rp 5.071,7 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp2.961,2 triliun. "Kedepan kita harus terus mendorong pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih tinggi. Karena itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari jebakan negara kelas menegah. Maka dari itu kita harus menaikkan peran sektor industri yang dari 18% sampai 19% ditingkatkan menjadi diatas 25% dalam 5 sampai 10 tahun kedepan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Untuk keluar dari middle income country maka pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran 6,7% sampai 7%Dengan target tersebut Indonesia bisa lebih cepat untuk naik kelas dari kelompok middle income country. (Yetede)
Pangkas Kesenjangan Digital Lewat Satelit Satria 1
JAKARTA,ID-Kehadiran satelit High Trughput Satelite (HTS) Satria-1 yang akan diluncurkan pada 17 Juni 2023 mendatang, dinilai bisa menjembatani kesenjangan digital antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang saat ini memiliki gap yang lebar. Selain itu, melalui kehadiran satelit ini, masyarakat bisa memanfaatkan teknologi digital, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kelima dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia pada tahun 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Informasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mengatakan, kehadiran teknologi digital telah menjembatani kebutuhan masyarakat Indonesia. Lewat infrastruktur digital, Pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya dengan meluncurkan Satelit Multi Fungsi Satria-1 dalam waktu dekat. "Kita saksikan bersama bahwa digital ekonomi, aktivitas pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan dapat terus berjalan dengan dukungan layanan dan infrastruktur digital yang memadai," kata Mahfud dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di gedung parlemen, Senayan. Menurut Mahfud, dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah juga berupaya mewujudkan Indonesia dengan Produk Domestik Bruto terbesar di dunia pada tahun 2025. (Yetede)
Jalin Kerjasama dengan AWS, Metrodata Catatkan Pertumbuhan Bisnis 275%
JAKARTA,ID-PT Metrodata Elektronics Tbk (Metrodata), perusahaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bergerak dibidang layanan digital serta distribusi perangkat keras dan lunak, mengumumkan pencapaian pertumbuhan bisnis bersama Amazone Web Services (AWS) hingga 257%. Pencapaian tersebut diraih, setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Strategis (Stategic Collaboration Agreement/SCA) pada Oktober 2021. Hingga saat ini, Metrodata telah membantu lebih dari 60 organisasi di Indonesia yang bergerak dibidang jasa keuangan, manufaktur, distribusi, ritel, layanan publik, dan industri nirlaba untuk bertansformasi secara digital menggunakan AWS. "Perjanjian Kerja Sama Strategis kami dengan AWS telah membantu kami dalam memenuhi permintaan yang semakin meningkat dari para pelanggan dalam mengadopsi penggunaan cloud-first untuk mendorong transformasi digital," kata Alexander Kuntoro, Presiden Direktur PT Mitra Integrasi Informatika dalam keterangan persnya, Rabu (7/6/2023). Untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat akan layanan cloud, Metrodata menyediakan Cloud Center of Exellence (CCOE). CCOE ini bekerja sama dengan para tenaga ahli AWS Cloud untuk mendorong terciptanya inovasi, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pengeluaran, dan mengembangkan bisnis mereka. (Yetede)









